Ekonomi

Ekonomi (14)

Muaramedia.com, BANDAR LAMPUNG--Pemerintah Provinsi Lampung menaikkan target asumsi dasar pertumbuhan ekonomi makro dari 5,15% menjadi 5,2-5,5%. Target pertumbuhan itu dengan asumsi laju inflasi 4 plus minus 1 persen yang dapat mencerminkan kondisi perekonomian daerah.
 
Menurut Wakil Gubernur (Wagub) Lampung Bachtiar Basri, pertumbuhan perekonomian Provinsi Lampung di atas perekonomai nasional hingga triwulan II Tahun 2017. Perekonomian Lampung tumbuh 5,03% (year on year), sedangkan perekonomian nasional tumbuh sebesar 5,01% pada periode yang sama. 
 
Target pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2018 adalah memantapkan pembangunan infrastruktur dan mendorong investasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. "Dengan kondisi itu, kita optimistis menyambut 2018 dengan tetap bersandar pada pertumbuhan nasional," kata Bachtiar Basri saat penyampaian rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Provinsi Lampung, di Ruang Sidang Kantor DPRD Provinsi Lampung, Senin (13/11/2017).
 
Dalam kesempatan tersebut, Wagub menyerahkan Rancangan KUA-PPAS kepada pimpinan sidang yang juga Ketua DPRD Provinsi Lampung Dedi Afrizal. Momentum penyampaian KUA-PPAS itu, kata Bachtiar Basri, merupakan wujud konkrit dari kerja bersama lembaga eksekutif dan legislatif dalam rangka mewujudkan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018 yang efesien dan tepat waktu. 
 
"Substansi KUA dan PPAS secara rinci dapat ditindaklanjuti dalam forum pembahasan antara Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Saya berharap pembahasan terhadap KUA-PPAS tersebut dapat berlangsung lancar dan tepat waktu, sehingga pembahasan Raperda tentang APBD Tahun 2018 beserta Nota Keuangan-nya dapat berjalan sebagaimana telah dijadwalkan," kata Wagub Bachtiar.
 
Pemerintah Provinsi Lampung juga optimis bahwa Perekonomian Lampung di 2018 mendatang diperkirakan masih berpeluang untuk tetap tumbuh sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang terus menuju perbaikan. Selain itu mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2018.
 
Target itu dicapai melalui delapan jalur prioritas pembangunan daerah, yaitu infrastruktur konektivitas, pendidikan dan pembinaan mental dan kesehatan. Kemudian pertanian dan kelautan, pengentasan kemiskinan, iklim investasi dan pariwisata, industri, koperasi dan UMKM, kamtibmas, serta kelanjutan reformasi birokrasi.

Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen meningkatkan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Provinsi Lampung dari predikat B (baik) menjadi BB (sangat baik). SAKIP merupakan cerminan dalam pencapaian kinerja pegawai oleh karena itu diharapkan keseriusan dari setiap OPD untuk melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing, melaksanakan kinerja sesuai dengan target capaian yang ditentukan,” ungkap Asisten Bidang Administrasi Umum Hamartoni Ahadis saat memimpin rapat persiapan pra evaluasi SAKIP Pemerintah Provinsi Lampung di Ruang rapat Kantor Bappeda Lt.III Provinsi Lampung, Jum’at (25/8/2017).

 

 

Di tahun 2017 Pemerintah Provinsi menargetkan akan mencapai predikat BB, “Kegiatan ini diharapkan mampu membangkitkan semangat seluruh Pejabat OPD di Provinsi Lampung dalam meningkatkan kinerja sehingga predikat BB mampu dicapai,” jelas Hamartoni

 

 

Kepala Biro Organisasi Aris Padilla menjelaskan Pemerintah Provinsi akan memenuhi rekomendasi yang diberikan Menpan RB, “Kita harus melakukan peningkatan kinerja, sehingga kita siap menerima kunjungan dari Tim Evaluasi dari Tim Kementrian RB setiap saat,”kata Aris

 

 

Kabag Pengembangan Kinerja Biro Organisasi Hidayati menjelaskan komposisi penilaian evaluasi SAKIP pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diantaranya perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (25%), pelaporan kinerja (15%), evaluasi internal (10%) dan capaian kinerja (20%). “Komponen ini merupakan suatu hal yang harus diperhatikan dalam meningkatkan predikat SAKIP,” ujarnya.

 

 Adapun prasyarat menuju predikat BB diantaranya pengantar, kontribusi OPD yang semakin besar, komitmen pimpinan tertinggi, cascading kinerja, rencana aksi pencapaian kinerja, penggunaan aplikasi sistem informasi kinerja berbasis elektronik dan E-performance based budgeting.

 

 

Ia menjelaskan kedepan pihaknya akan memberikan pendampingan kepada 31 SKPD Provinsi Lampung sebelum tim evaluasi dari MenpanRB melakukan evaluasi. “minimal 70% mampu memperoleh nilai BB. Tentunya semua itu dibutuhkan komitmen dalam setiap pelaksanaan tugasnya” Kata Hidayati.

 

Auditor Inspektorat Diah menjelaskan hal-hal yang perlu menjadi perhatian dalam penerapan SAKIP adalah perencanaan kinerja dan perencanaan kinerja tahunan.

 

 Sedangkan  Sekretaris Bappeda Elvira menjelaskan SAKIP bukanlah hanya sebuah target nilai, tetapi SAKIP akan mampu memperbaiki kinerja dalam mencapai target kinerja.

BANDAR LAMPUNG--Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung dalam kurun waktu 2012-2016 berhasil menurunkan 41% desa berkategori sangat rentan dari 172 desa menjadi 101 desa. Selain itu, dalam kurun waktu yang sama menurunkan desa rentan pangan dari 512 menjadi 312 desa. 
 
Atas keberhasilan itu, sejak 2016 Pemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur Muhammad Ridho Ficardo-Bachtiar Basri bersama pusat kemudian mempertajam program tersebut menjadi Kawasan Ketahanan Mandiri Pangan (KMP). "Setelah lepas dari status sangat rentan dan rentan, Pemprov Lampung ingin lebih banyak kawasan menjadi tahan pangan. Pada akhirnya, kita ingin tidak hanya tahan pangan, tapi juga berdaulat secara pangan," kata Gubernur Ridho Ficardo, Kamis (24/8/2017).
 
Sebagai kelanjutan dari pemerintahan sebelumnya, Gubernur Ridho tetap mengacu pada peta ketahanan dan kerentanan pangan dalam merancang program. Program unggulan Pemprov Lampung seperti Gerbang Desa Saburai juga diarahkan pada desa-desa sangat rentan dan rentan pangan. 
 
Pada kurun waktu 2012-2016, dana yang dikucurkan untuk mengentaskan desa tersebut mencapai Rp73,6 miliar dengan menjangkau 97 desa dan 7.660 rumah tangga di 15 kabupaten dan kota. Strategi yang diterapkan dengan membentuk 383 kelompok afinitas. Sebanyak 145 (37%) di antaranya di bidang on farm seperti budidaya pertanian, peternakan itik, budidaya ikan, penggemukan sapi, kerbau, kambing, dan sarana produksi pertanian. 
 
Kemudian, 121 kelompok afinitas di bidang off farm seperti pengolahan hasil pertanian, home industry kripik pisang, gula aren, dan kopi bubuk. Ada juga 117 kelompok (34%) yang non-farm seperti usaha simpan pinjam, produksi batu-bara, dan geribik. "Proses pengentasan desa-desa ini masih berjalan dengan mengucurkan dana Rp100 juta per desa," kata Gubernur Ridho.
 
Besarnya dampak penurunan status desa sangat rentan itu, kemudian membuat Pemprov Lampung melalui Dinas Ketahanan Pangan melanjutkannya dengan menggabungkan lima desa dalam satu kelompok dengan pendekatan usaha berbasis sumber daya lokal. Sejak 2015, Pemerintahan Gubernur Ridho membentuk enam KMP yang difokuskan di Kabupaten Way Kanan, Tanggamus, Tulangbawang, Lampung Utara, Lampung Selatan, dan Lampung Barat. 
 
Menurut Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Lampung, Kusnardi, KMP merupakan perluasan skala usaha dengan menggabungkan semua potensi desa yang berdekatan. "Kegiatannya pemberdayaan masyarakat, penguatan kelompok, dan kelembagaan," kata Kusnardi.
 
Stratefi pengembangan KMP yang dikembangkan Pemprov Lampung dibagi lima tahapan yang dimulai sejak 2015. Pada tahap persiapan di 2015, difokuskan pada seleksi lokasi, apresiasi pengembangan kawasan, peltihan, dan pendampingan. Seleksi lokasi berdasarkan peta ketahanan dan kerentanan pangan (food security dan vulnerability atlas/FSVA).

Pada tahap kedua di 2016, fokus pada penumbuhan dan pengembangan usaha budidaya tanaman, pemeliharaan ternak ikan oleh kelompok. Kegiatan ini memanfaatkan dana Rp100 juta per kelompok. Program ini dilanjutkan pada tahap pengembangan juga dengan dana Rp100 juta yang fokus pada pengolahan hasil dan pusat pemasaran bersama. "Program ini nantinya berlanjut pada tahap kemandirian dan keberlanjutan, sehingga benar-benar desa yang rentan menjadi tahan pangan," kata Kusnardi.

Pemerintah Provinsi Lampung bertatap muka dengan puluhan Kepala Desa dan Tokoh Masyarakat dari 5 Kecamatan yang menjadi lokasi pembangunan Bendungan Marga Tiga. Warga berasal dari 19 desa dari Kecamatan Marga Tiga, Sekampung, Batanghari, dan Metro Kibang di Kabupaten Lampung Timur serta kecamatan Metro Selatan di Kota Metro. Pertemuan sekaligus Sosialisasi digelar di Aula Kantor Kecamatan Sekampung,  Lampung Timur,  Kamis (24/8/2017).  
 
Sosialisasi  diharapkan memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya terkait dengan pengadaan lahan untuk bendungan. Selanjutnya akan dilaksanakan konsultasi publik untuk menghimpun persetujuan dari masyarakat pemilik lahan dan sebagai dasar bagi Gubernur Lampung menetapkan lokasi di tahap 1.
 
Dengan luasan lahan yang mencapai  2.513 Ha yang terdiri dari areal tapal bendungan  seluas 105Ha. Pembebasan lahannya  direncanakan akan diselesaikan pada tahun 2017 ini. Sedangkan  areal  genangan waduk dengan luasan 2.408 Ha akan  diselesaikan  pembebasan nya di tahun 2018. Areal genangan ini akan meliputi Desa  Negeri Jumanten dan Desa Tri Sinar.  
 
 
Bendungan tersebut akan dimanfaatkan untuk mengaliri ribuan sawah milik warga sekitar. Keberadaan bendungan diharapkan mewujudkan Lampung sebagai Lumbung Padi Nasional  dan swasembada beras dengan peningkatan indeks pertanaman hingga 250%, sebagai konservasi air yang mampu menghasilkan 800liter/detik. Bendungan ini juga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan masyarakat setempat termasuk sebagai destinasi pariwisata.
 
Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Adeham menjelaskan Indonesia pada tahun 2017-2018 akan membangun 49 bendungan. Provinsi Lampung berhasil memperoleh 3 bendungan menengah,  yakni di Pringsewu,  Jabung dan Marga Tiga. "Ini merupakan salah satu program strategis nasional diperuntukkan bagi masyarakat di Lampung, Berkat upaya Gubernur Ridho masyarakat Lampung dapat memperoleh manfaat dri proyek ini lebih cepat,” jelasnya.
 
Selain itu, Adeham menjelaskan bahwa Provinsi Lampung juga memperoleh 8 Program Strategi Nasional yang dilihat dan diawasi langsung oleh Presiden, seperti Pembangunan Jalan tol,  Bandara Raden Intan II,  ITERA, Bendungan, Kawasan Industri Maritim, penambahan pelabuhan Eksekutif  Bakauheni-Merak, dan Listrik. " Selanjutnya Insya Allah akan ada pemindahan industri pertahanan," kata Adeham. 
 
Dalam kesempatan yang sama Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Lampung Timur Drs. Tarmizi menjelaskan sosialisasi ini akan sangat efektif karena dihadiri oleh ketua tim pengadaan tanah dan masyarakat.  Dengan bertemunya kedua belah pihak secara langsung diharapkan mampu bertukar pikiran dengan baik. "Sosialisasi ini adalah langkah awal menuju tahap persiapan. Tentunya, yang hadir pada acara ini juga harus mensosialisasikan kepada masyarakat sekitarnya. Untuk itu, perlunya disimak dengan seksama,  jika masih ada yang kurang paham,  langsung ditanyakan kepada tim."Kata Tarmizi. 
 
Kasi Pelaksanaan Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung (BBWS-MS) Novi Bernasto, ST, MT. menjelaskan Proyek Bendungan Marga Tiga akan dilaksanakan di empat kecamatan di Lampung Timur yaitu Marga Tiga, Sekampung, Batanghari, dan Metro Kibang. Dengan jumlah 18 desa yang akan terkena. Kemudian, di Kota Metro satu kecamatan yaitu Metro Selatan di Desa Rejo Mulyo.  Adapun tahapan pengadaan tanah ada 4 (empat)  yakni tahap perencanaan,  tahap persiapan,  tahap pelaksanaan dan penyerahan hasil. 
 
Salah satu Masyarakat dari desa Trimulyo Lampung Timur Mukino berharap dengan adanya bendungan marga tiga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. "Semoga pelaksanaan bendungan marga tiga mampu terlaksana dengan baik dan lancar, tanpa adanya suatu halangan yang berarti."harapnya.

Pemprov Lampung Rumuskan Pencapaian PAD

August 24, 2017

Pemerintah Provinsi Lampung merumuskan tiga belas langkah untuk meningkatkan pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara nyata. Upaya tersebut dilaksanakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak dan retribusi daerah dengan optimal.
 
Hal tersebut disampaikan Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo melalui Sekretaris Daerah Sutono ketika menyampaikan tanggapan eksekutif  secara umum  mengenai beberapa pokok persoalan yang menjadi titik perhatian dari sebagian besar fraksi DPRD Provinsi Lampung dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung. Agenda Rapat tentang  Jawaban Gubernur Terhadap Pemandangan Umum Fraksi – Fraksi DPRD atas Rancangan Perda Perubahan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017, Selasa 22 Agustus 2017.
 
Pertama, mendata potensi pajak melalui door to door dengan melibatkan seluruh unsur yang ada di Badan Pendapatan Daerah. Kedua, peningkatan pengawasan internal untuk mendeteksi secara dini indikasi adanya kasus penyimpangan sehubungan dengan pelaksana tugas. Ketiga, memperbaiki sistem dan prosedur yang mengarah kepada sistem yang mempermudah pelayanan dan mendorong efektivitas dalam pengawasannya. Keempat, memperbaharui Peraturan terkait Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kelima, Penyusunan Peraturan Daerah yang mengacu pada kebijakan Pemerintah Pusat terkait dengan pajak daerah dan retribusi daerah. Keenam, Peningkatan sistem aplikasi berbasis on line guna mencegah kebocoran data base kendaraan bermotor.
 
Ketujuh, bekerjasama dengan lintas sektoral dalam upaya menggali potensi restribusi daerah serta lain – lain PAD yang sah. Kedelapan, meningkatkan sinergitas antar instansi yang terkait dengan pengelolaan pajak Kendaraan Bermotor. Kesembilan, melaksanakan pelayanan secara khusus untuk memberikan kemudahan masyarakat melalui Drive Thru Gerai Samsat dan Samsat Keliling  serta pengembangan inovasi layanan pembayaran pajak melalui Samsat Desa. Kesepuluh, optimalisasi pendapatan pajak kendaraan bermotor melalui peningkatan sosialiasi kesadaran membayar pajak.  Kesebelas, perbaikan pelayanan melalui peningkatan sarana dan prasarana ke Samsatan. Keduabelas, melakukan FGD dengan stake holder terkait untuk merumuskan kebijakan yang tepat guna mengoptimalkan penerimaan  pajak daerah  dan Ketigabelas, pendampingan tenaga ahli  dalam melakukan penggalian potensi di sektor non pajak.
 
Dalam paparan tersebut Sekda menyampaikan  terima kasih kepada Fraksi PDIP, Fraksi DEMOKRAT, Fraksi GERINDRA, Fraksi GOLKAR, Fraksi PKS, Fraksi NASDEM, Fraksi PKB, Fraksi Persatuan Rakyat dan Fraksi PAN atas pemahaman serta apresiasi setiap Fraksi  terhadap Kebijakan dan Substansi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017.
 
Sutono juga menanggapi pertanyaan beberapa Fraksi mengenai upaya pencapaian  target dana perimbangan,“ Pemerintah akan berupaya memperbaiki berbagai variable yang dijadikan sebagai dasar perhitungan besaran dana perimbangan oleh Kementerian Keuangan. Selain itu meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan mengoptimalkan perhitungan Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh OPDN) PPh Pasal 21 berkoordinasi dengan Kanwil DJP Wilayah Bengkulu dan Lampung,”Jelas Sutono
 
Sedangkan untuk tanggapan beberapa Fraksi mengenai Penurunan PAD yang berasal dari pengolahan Kekayaan Daerah  yang dipisahkan, Sutono menjelaskan “ Hal tersebut disebabkan adanya penyesuaian potensi target pendapatan  oleh Lampung Jasa Utama (LJU).  Pada target APBD Murni 2017 sebesar 1,2 Miliar Rupiah namun pada perubahan disesuaikan menjadi 300 juta rupiah, sesuai dengan anggaran dasar Perseroan LJU,” terangnya.
 

Sedangkan untuk meningkatkan pelayanan publik dan penyelenggaraan urusan wajib pemerintah, Pemerintah Provinsi Lampung telah mengalokasikan anggaran Fungsi Pendidikan lebih dari 32% dari total belanja Daerah.

Reputasi Provinsi Lampung sebagai daerah surplus cabai harus dipertahankan dengan mengendalikan hama. Salah satunya, dengan pelatihan aplikasi agen hayati Corynebacterium untuk menekan perkembangan penyakit antraknosa. 
 
Menurut Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Horitikultura Provinsi Lampung, Edi Yanto, petani harus menguasai aplikasi ini agar panen maksimal. Salah satu sentra yang jadi fokus perhatian, kata Edi, yakni Kabupaten Tanggamus. 
 
Para petani cabai di Desa Dadapan Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Tanggamus mendapat bantuan agen hayati sekaligus bimbingan cara mengaplikasikannya pada Senin (7/8/2017) di lahan pertanaman cabai milik Kelompok Tani Jaya Mulya I. "Petani diajarkan cara membuat perangkap likat kuning yang bermanfaat sebagai perangkap bagi hama thrips dan kutu kebul," kata Edi Yanto, di Bandara Lampung, Kamis (10/8/2017).
 
Untuk kesehatan tanaman, kata Edi, diberikan Plant Growth Promoting Rhizobacteria (PGPR). Petani juga dianjurkan untuk menanam tanaman refugia di sekitar pertanaman cabai, yang akan menjadi tempat hidup bagi serangga musuh alami. 
 
Sejak 2014, Lampung dikenal sebagai produsen cabai merah dan cabai rawit terbesar di Sumatera. Produksinya bahkan surplus dan menyuplai kebutuhan di Sumatera dan Jawa. Produksi cabai merah pada 2014 tercatat 32.260 ton, sempat turun menjadi 31.272 ton pada 2015, namun naik lagi menjadi 34.821 ton pada 2016. 
 

BANDAR LAMPUNG - Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTSS) di ruas 0-38 kilometer selesai 85%. Ketua Tim Percepatan Pembangunan JTSS Provinsi Lampung, Adeham, menyatakan optimistis ruas 0-38 selesai tepat waktu.
 
"Secepatnya ini akan kita selesaikan," kata Adeham, saat meninjau lokasi pembangunan JTTS mulai dari Pelabuhan Bakauheni sampai Trase Tol Wilayah PPK I Kementerian Pu & PR sepanjang 0-38 Km, Selasa (8/8/2017).
 
Terkait hambatan pelunasan tanah yang belum selesai, Adeham optimistis dapat segera diselesaikan. "Insha Allah dan saya jamin, masalah seperti harga akan kita selesaikan," kata Adeham.
 
Menurut Adeham pembangunan JTSS ditargetkan rampung Juni 2018 atau sebelum Asian Games 2018. "Diharapkan 2018 selesai. Rencananya Pak Presiden Jokowi mau meresmikan, sekaligus melewati jalan tol ini dari Lampung menuju Palembang yang bertepatan pada Asian Games 2018 di Palembang," kata Adeham yang juga Asisten II Sekprov Lampung.
 

Menurut Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) I Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Syahrial R. Pahlevi, penyelesaian kendala yang dihadapi jalan tol, segera diselesaikan. "Kendala hanya 15%. Ada dua desa yang dalam waktu dekat akan segera dibayarkan uang ganti rugi. Prosesnya melalui tahapan musyawarah dan validasi. Minggu ini segera diselesaikan pembebasan lahannya, sampai Desember 2017, ruas 0-38 km akan selesai," kata Pahlevi.

Bandarlampung - Gubernur Lampung M Ridho Ficardo membentuk tim percepatan pembangunan fasilitas perkeretaapian di Provinsi Lampung, langkah tersebut dilakukan guna mendukung percepatan pengembangan perkeretaapian di Provinsi Lampung, khususnya dalam hal pelayanan angkutan udara di Bandara Raden Inten II. Demikian disampaikan Asisten Bidang Ekbang Setda Provinsi Lampung Adeham saat memimpin Rapat Koordinasi Pengembangan Perkeretapian di Provinsi Lampung, Selasa (1/8/2017) di Ruang Rapat Dinas Perhubungan.

 

 

Lebih lanjut Adeham mengatakan, Pembentukan tim koordinasi percepatan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/304/V.13/HK/2017 tanggal 8 Juni 2017. Nantinya, tim percepatan akan saling berkoordinasi antar lintas sektoral guna mendukung terwujudnya keberadaan angkutan inter moda transportasi darat yang terintegrasi sehingga kawasan kota mandiri dapat terwujud di kawasan antara Branti dengan kawasan kotabaru. 

 

Tim terdiri dari Asisten Bidang Ekbang selaku Ketua, dengan masing-masing Wakil Ketua Kepala Dinas Perhubungan Prov. Lampung, Kepala Bappeda dan Executive Vice President PT. KAI. Sementara Sekretaris Dinas Perhubungan Prov. Lampung selaku Sekretaris Tim. Tim dibagi beberapa pokja yakni Pokja Hukum, Pokja Perencanaan, Pokja Evaluasi Program dan Pokja Sekretariat.  

 

Dalam rapat tersebut Adeham juga mengatakan, prioritas pembangunan kereta api Provinsi Lampung dalam waktu dekat ini adalah pembangunan Shortcut Rejosari-Tarahan, Pembangunan Jalur Ganda Cempaka-Rejosari serta Pembangunan Stasiun Bandara dan pembangunan KA Bandara Radin Inten II (Stasiun KA dan Sky Bridge) Branti-Tanjungkarang. 

 

Dirinya berharap tim koordinasi lintas sektoral tersebut dapat berusaha dengan serius dan bersungguh-sungguh sehingga prioritas pembangunan KA tersebut dapat segera terwujud. “Saya berharap tim ini berkomitmen bekerja dengan sungguh-sungguh untuk mempercepat pembangunan perekeratapian dengan memperhatikan aturan yang ada.” 

Hadir dalam rapat tersebut Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Qudrotul Ikhawan, Karo Administrasi Pembangunan Provinsi Lampung Zainal Abidin , Kepala Divre 4 Tanjung Karang Suryawan Putra.

Pemerintah Provinsi Lampung terus berupaya mengimplementasikan transaksi non tunai di tahun 2018. Diharapkan bank Lampung sebagai kas daerah menjadi pelopor terdepan dalam Transaksi Non-Tunai. Sehingga mampu meningkatkan kehidupan masyarakat di Provinsi Lampung.

Untuk itu, Pemerintah Lampung bersinergi dengan Bank Indonesia menggelar Capacity building implementasi transaksi non tunai pada Pemerintah Daerah Provinsi/kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung di Swiss-bell hotel, Selasa (1/8/2017).

Asisten Bidang Administrasi Umum Hamartoni Ahadis ketika membacakan Sambutan Gubernur Lampung, menjelaskan keberhasilan dari suatu pembangunan di daerah tidak terlepas dari aspek pengelolaan keuangan daerah yang dikelola secara tertib, taatpada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab. “Untuk itu perlu dilakukan langkah percepatan implementasi transaksi non-tunai pada pemerintah daerah, termasuk Provinsi Lampung. Hal ini sekaligus menindaklanjuti Instruksi Presiden nomor 10 tahun 2016 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi," ujarnya.

Dijelaskan, Pemerintah Provinsi Lampung telah melaksanakan kegiatan terkait implementasi transaksi non-tunai seperti penerapan Kartu Pegawai Elektronik (KPE) untuk penerimaan gaji di sejumlah instansi dan pembayaran PBB di Kabupaten Way Kanan. “Namun untuk penerapan pada tanggal 1 Januari 2018 mendatang perlu dilakukan mapping. Karena adanya perbedaan kondisi di  masing-masing daerah. 

Kasubdit pelaksanaan dan Pertanggungjawaban keuangan Daerah Wilayah II Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Syariful Anwar menjelaskan perlunya koordinasi dengan lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan bukan bank terkait di daerahnya seperti Bank Lampung, BRI maupun Bank Mandiri. Selain itu menetapkan kebijakan implementasi transaksi non tunai dan menyusun rencana aksi atas pelaksanaan kebijakan tersebut. “Gubernur harus melaporkan perkembangan kesiapan implementasi transaksi non tunai kepada Mendagri pada tanggal 1 Oktober 2017. Namun, bukan berarti pada tanggal 1 Januari 2018 setiap daerah harus melakukan transaksi Non Tunai, tetapi minimal sudah ada pelaksanaan transaksi Non Tunai seperti tunjangan kinerja, gaji, perjalanan dinas pembayaran BBM dan lainnya," jelasnya.

Lebih lanjut, Syariful menjelaskan untuk tahun 2018 belum ada penerapan sanksi, namun untuk 2020-2021 jika masih belum transaksi non tunai ada kemungkinan terdapat sanksi. “Perubahan ini pasti ada tantangan, untuk itu diperlukan komitmen bersama. Selain itu, terdapat strategi dalam implementasi transaksi non tunai diantaranya komitmen, regulasi, SDM, Sistem Informasi Terintegrasi, Perbankan, Penyedia barang/jasa dan pengawasan” ujarnya.

Kepala KPW BI Provinsi Lampung Arif Hartawan menjelaskan Bank Indonesia memiliki kewajiban agar transaksi non tunai dapat berjalan dengan baik, termasuk di Provinsi Lampung. “Kegiatan ini mampu dijadikan sebagai moment untuk bertukar pikiran, serta membuat strategi dalam menerapkan transaksi non tunai. Pada bulan  Oktober 2017 nanti diharapkan  sudah disusun rencana aksi terkait Transaksi non Tunai. “Tentunya akan ada berbagai kendala, tetapi kita harus memperbaikinya secara bertahap dengan tetap berkomitmen dan kesamaan dalam hal ini”pungkasnya.

Dalam acara ini dipaparkan materi tentang Roadmap pengembangan elektronikasi di DKI Jakarta dalam mendukung Smart City oleh KPW DKI Jakarta BI Ambawani Restu Widi dan materi faktor penentu keberhasilan implementasi transaksi non tunai di DKI Jakarta oleh BPKAD Provinsi DKI Jakarta Busro Murod.

JAKARTA, muaraamedia.com - Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo mengatakan masuknya delapan proyek infratruktur pusat beralih ke Provinsi Lampung, merupakan bukti para pemimpin muda Lampung dipercaya. Menurut Ridho, berbagai proyek besar bakal membuat pertumbuhan dan daya saing Lampung meningkat. 
 
"Awalnya, banyak program stragegis tidak masuk ke Lampung. Tapi kami terus berusaha melobi pusat, dan Alhamdulillah kini ada delapan program stratergi pusat di Lampung," kata Gubernur Ridho pada halal bihalal masyarakat Lampung di Anjungan Lampung Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, Minggu (23/7/2017). Acara ini antara lain dihadiri Wakil Ketua Komnas HAM RI Ansori Sinungan, Sekretaris Jenderal Badan Koordinasi Masyarakat Sumbagsel Mayjend TNI (Pur) Ryanzi Yulidar, Ketua Pengurus Besar Korps PMII Putri,Septi Rahmawati, dan ratusan warga perantauan Lampung berdomisili di Jakarta dan sekitarnya.
 
Menurut Ridho, ke delapan proyek pusat itu membutuhkan energi muda agar selesai tepat waktu. "Lebih dari separuh bupati dan wakil bupati di Lampung adalah generasi muda. Ini mencerminkan generasi muda Lampung lebih siap dalam segala hal dibandingkan dengan provinsi lain," kata Ridho.
 
Proyek strategis pusat yang ada di Lampung antara lain Jalan Tol Trans Sumatera, Bandara Radin Inten II, dermaga eksekutif Pelabuhan Bakauheni, kereta api commuter Branti-Tanjungkarang, shortcut jalur kereta api Rejosari-Tarahan, pembangunan stasiun KA Branti, dan pemindahan tiga badan usaha milik negara (BUMN) industri pertahanan ke Lampung. 
 
Selain itu, perpanjangan landasan pacu (runway) Bandara Muhammad Taufiq Kiemas, Pekon Serai, Pesisir Barat menjadi 1.600 meter pada 2018, sehingga dapat didarati pesawat komersial sekelas Wings Air. "Sebagian proyek pusat ini untuk menjadikan Bandar Lampung menjadi kota metropolitan dan konektivitas Lampung makin tinggi baik lewat darat, laut, maupun udara," kata Ridho.
 
Kedelapan proyek strategis itu, kata Gubernur, juga menunjang tiga program prioritas Lampung di bidang pertanian, industri, dan pariwisata. Itu sebabnya, kata Gubenur, Pemprov Lampung bersama PT Nestle Indonesia mencantumkan logo 'Lampung The Treasure of Sumatera' di setiap kemasan kopi Nestle. "Ini perpaduan pertanian, industri, dan pariwisata. Semua harus tahu bahwa kopi itu berasal dari para petani Lampung," kata Ridho. 
 
Makin lancarnya konetivitas menuju Lampung, ikut membangkitkan sektor perhotelan dan industri kreatif. Lampung kini menjadi salah satu destinasi MICE (meeting, incentive, convention, and exhibition). "Lama tak ada kegiatan berskala nasional di Lampung. Tapi Alhamdulillah pada 7-15 Juli lalu, Lampung menjadi tuan rumah Hari Keluarga Nasional ke-24 yang dihadiri lebih dari 12 ribu peserta dari 34 provinsi. Ini membawa berkah bagi masyarakat Lampung," kata Ridho. 
 

Kepada para perantau asal Lampung di Jakarta dan sekitarnya, Gubernur Ridho berharap untuk tiada henti memberi sumbang saran dan masukan untuk peningkatan pertumbuhan Lampung yang pada 2016 mencapai 5,15% dan peringkat 14 daya saing nasional dari sebelumnya 25. "Saya yakin para perantau memiliki banyak pengalaman dan jaringan untuk dibawa ke Lampung," kata Gubernur Ridho.

Statistik Pengunjung

002999152
Hari ini
Kemarin
Minggu ini
Minggu lalu
Bulan ini
Bulan lalu
Total
885
3806
24131
2952921
56565
112583
2999152

IP Anda: 54.91.203.233
Server Time: 2018-11-17 05:45:40

Default Theme
Layout Direction
Body
Background Color [r]
Text color [r]
Top
Top Background Image
Background Color [r]
Text color [r]
Bottom
Bottom Background Image
Background Color [r]
Text color [r]