Seputar Lampung (1328)

Muaramedia.com, BANDAR LAMPUNG ----- Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo menyambut baik dan mendukung penuh ajang Lampung Hotel Great Sale 2019 yang menawarkan potongan harga hunian hotel hingga 70 persen. Hal itu bertujuan meningkatkan kunjungan wisata ke Lampung.
 
Gubernur juga mengapresiasi kekompakan antara Pemerintah Provinsi Lampung, pihak swasta dan komunitas dalam melakukan branding, advertising dan selling pariwisata.
"Pihak swasta melalui Indonesian Hotel General Manager Association (IHGMA) sangat berperan dalam melakukan selling di ajang great sale. Pemprov melalui Dinas Pariwisata memberikan dukungan. Lalu komunitas yang aktif di media sosial ikut meramaikannya," ujar Gubernur Ridho, Senin (21/1/2019).
 
Menurut Ridho, penurunan tingkat hunian hotel atau okupansi hotel dan kunjungan wisatawan di Lampung harus disikapi dengan upaya-upaya kreatif. Salah satunya dengan potongan harga hingga 70 persen.
 
"Dukungan ini juga sebagai bentuk komitmen Pemrpov Lampung dalam mendorong iklim bisnis dan investasi yang kondusif bagi pelaku usaha pariwisata di Provinsi Lampung. Semoga ajang great sale ini bisa menjadi promosi yang efektif dalam menggeliatkan pariwisata Lampung paska Tsunami Selat Sunda Desember 2018," pungkas Ridho.
 
Sebelumnya, pengurus Indonesian Hotel General Manager Association (IHGMA) Lampung beraudiensi dengan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Lampung, Budiharto Herman, di Kantor Dinas Pariwisata Provinsi Lampung, Senin (21/01/2019).
 
Pada kesempatan itu dibahas tawaran potongam harga hingga 70 persen bagi wisatawan yang ingin berwisata ke Lampung.
 
Rencananya, Launching Lampung Hotel Great Sale 2019 dilakukan di Car Free Day Bandar Lampung, Jalan Ahmad Yani, Minggu 10 Februari 2019. Great Sale akan berlangsung selama kurang lebih 4 bulan. Berakhir tanggal 31 Mei 2019.
 
"Program Great Sale ini juga sejalan dengan yang dilakukan Kementerian Pariwisata. Kami ingin mengangkat kunjungan wisatawan, khususnya di Lampung," jelas Ketua IHGMA Lampung, Budi Rahman, dalam audiensi tersebut. 
 
Paska bencana tsunami Selat Sunda 22 Desember 2018 lalu, tingkat hunian hotel atau okupansi hotel di Bandar Lampung turut terkena imbasnya. Turun sekitar 30 persen dari biasanya. "Untuk itu, melalui ajang great sale ini kami ingin mengembalikan geliat pariwisata Lampung agar kembali normal bahkan meningkat," lanjut Budi Rahman. 
 
Seluruh hotel yang tergabung dalam IHGMA sangat mendukung tagar #LampungItuKerreen yang sempat menjadi masuk di urutan 2 Trending Topic Indonesia pada 8 Januari 2019 lalu yang diramaikan oleh Komunitas Generasi Pesona Indonesia (genpi) Lampung. "Kita bersama-sama ingin menunjukkan bahwa Lampung itu layak dikunjungi saat ini." tambah Budi Rahman. 
 
Kepala Dinas Pariwisata Lampung Budiharto HN menjelaskan ada 23 hotel yang tergabung dalam IGHMA Lampung yang semuanya sepakat mendukung ajang Lampung Hotel Great Sale 2019 ini.
 
"Bahkan rencananya, pihak IHGMA juga akan mengajak resto dan cafe di Bandar Lampung untuk ikut serta dalam great sale ini. Semakin banyak yang bergabung tentu akan semakin baik," ujar Budiharto.
Muaramedia.comBANDAR LAMPUNG ---- Untuk mempertahankan kejayaan peternakan di Provinsi Lampung, Pemprov terus menggalakkan Program Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib Bunting (Upsus Siwab), Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS), Kampaye produk peternakan yang Aman Sehat Utuh dan Halal (ASUS) dan Lampung Bebas Rabies 2020.
 
Hal itu diungkapkan Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Lampung Taufik Hidayat saat menjadi Inspektur Upacara Mingguan di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, Senin (21/1/2019) di Lapangan Korpri Kantor Gubernur Lampung.
 
Menurut Taufik, untuk Upsus Siwab ditargetkan 162.000 ekor sapi agar mampu mencapai kebuntingan sebesar 70 persen dari jumlah ekseptor atau sebesar 113.400 ekor. Sementara angka kelahiran ditargetkan sebanyak 90.720 ekor.
 
Target tersebut merupakan upaya Pemprov Lampung untuk meningkatkan populasi sapi di dalam negeri dan secara khusus bagi Provinsi Lampung sebagai Lumbung Ternak Nasional.
 
Selain meningkatkan populasi sapi melalui Program Upsus Siwab, tahun ini Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian juga mengalokasikan kegiatan fasilitas Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS), artinya Pemerintah akan memberikan bantuan pembayaran premi asuransi usaha ternak sapi untuk pembibitan atau pembiakan. “Saat ini, dari target AUTS sebanyak 10.000 ekor telah tercapai 12.716 ekor dengan jumlah klaim sebasar 290 ekor,” ungkapnya.
 
Disamping itu, Taufik menuturkan, Pemprov Lampung juga melaksanakan kampaye produk peternakan yang Aman Sehat Utuh dan Halal (ASUS) di empat kabupaten yakni Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Timur dan Tanggamus. Tahun ini, direncanakan akan dilaksanakan di Tulang Bawang, Mesuji, Tanggamus dan Pesisir Barat.
 
Sementara di Sektor Kesehatan Hewan, Pemprov Lampung juga melakukan vaksinasi rabies gartis selama bulan Agustus-September sebanyak 4.000 dosis se-Provinsi Lampung. “Kegiatan ini bertujuan untuk menuju Lampung Bebas Rabies 2020,” ujarnya.
Muaramedia.com, BANDAR LAMPUNG ---- Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung Ir. Lukmansyah, M.M., melepas 26 PNS yang memasuki masa purna bhakti, di Kantor setempat, Rabu (16/1/2019). Dalam kesempatan tersebut Kadisnakertrans Provinsi Lampung memberikan cendra mata kepada para purna bhakti.
 
Dalam sambutannya Kadisnakertrans mengatakan masa purnabhakti bagi PNS merupakan batas usia pensiun yg telah ditetapkan oleh Peraturan sehingga tidak bisa ditawar. 
Lukmansyah menyampaikan terimakasih dan permohonan maaf kepada para purna bhakti apabila selama bertugas ada hal-hal yang kurang berkenan di hati. "Saya harap meski sudah masuk masa purna bakti, bapak dan inu tetap semangat, karena purna bhakti bukanlah akhir segalanya melainkan kita hrs tetap berkarya dmi keluarga, masyarakat, bahkan demi bangsa dan negara," ujar Lukmansyah.
 
Sementara itu, Sekretaris Disnakertrans Lukman, mengatakan 26 PNS purna bhakti tersebut telah bekerja puluhan tahun bahkan ada yg sampai 38 tahun 9 bulan, tanpa ada catatan merah.
 
"Sudah sewajarnya pemerintah dalam hal ini pimpinan Dinas memberikan perhatian dan penghargaan kpd mereka, apalagi kita semua selaku PNS akan menemui masa seperti ini juga," ujarnya.
Muaramedia.com, BANDAR LAMPUNG ------ Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinas PPPA) Provinsi Lampung memberi apresiasi yang tinggi kepada para fasilitator Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung yang telah berperan sebagai ujung tombak perlindungan anak di masyarakat meski tanpa support dana.
 
Hal itu diungkapkan Kepala Dinas PPPA Dra. Bayana, M.Si., dalam rapat kordinasi penggaungan PATBM, di Ruang Rapat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung, Bandarlampung, Kamis (17/1/2019).
 
“Saya memberikan apresiasi kepada para fasilitator PATBM yang terus fokus terhadap urusan perlindungan anak, walaupun tidak disupport dengan dana, kegiatan tersebut terus berjalan dengan baik. Dan ini menunjukkan bahwa sisi kemanusiaan telah terbangun sejak dini,” jelas Bayana.
 
Menurut Kadis PPPA Provinsi Lampung ini, dalam menggaungkan PATBM, perlu sikap optimistis sehingga kekerasan terhadap anak tidak terjadi lagi. “Pemprov Lampung juga akan mengingatkan Kepala Daerah dalam mensupport kegiatan PATBM, salah satunya melalui penggunaan dana desa. Karena hal ini adalah untuk kepentingan pemenuhan hak anak dan masyarakat di desa,” ujarnya.
 
Di era globalisasi dan kemajuan teknologi, lanjut Bayana, tantangan berkaitan dengan urusan perempuan dan perlindungan anak akan semakin besar. “Untuk itu, dibutuhkan sinergitas dan kerjasama antara Pemprov Lampung, Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung, khususnya Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak, Fasilitator PATBM, dan mitra kerja lainnya yang berkaitan dengan urusan perempuan dan anak. Sehingga Lampung dapat dinilai sebagai daerah peduli terhadap perlindungan perempuan dan anak,” jelasnya.
 
Pada bagian yang sama, Bayana menuturkan pihaknya terus berupaya dalam menanggulangi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di masyarakat, khususnya tindak kekerasan terhadap anak dengan meningkatkan dan menggaungkan PATBM di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.
 
“Urusan terhadap perempuan dan anak merupakan hal yang sangat krusial, dan kalau tidak diselesaikan maka ini akan menjadi permasalahan yang besar kedepannya. Untuk itu, saya berharap Pemerintah Kabupaten/Kota dan fasilitator PATBM Provinsi Lampung serta mitra kerja lainnya dapat saling bersinergi dalam upaya memberikan perlindungan terhadap anak, sehingga kekerasan terhadap anak tidak menjadi hal yang lumrah lagi,” ujarnya.
 
Sementara itu, Fasilitator PATBM Provinsi Lampung, Toni Fisher, menjelaskan pihaknya terus berupaya dalam meningkatkan urusan perlindungan anak dengan memberikan pelatihan khusus pengembangan kader PATBM di desa. “Kami terus berupaya dalam meningkatkan kader PATBM ini, sehingga kekerasan terhadap anak tidak terjadi lagi. Namun hingga kini, desa yang menerapkan PATBM ini masih sangat minim, padahal urusan perlindungan dan hak anak ini sangat penting,” ujar Toni.
 
Dalam pelaksanaan PATBM, Toni menjelaskan bahwasannya PATBM dapat dilaksanakan dan disupport melalui dana desa. “ada Peraturan Permendes yang mengatur penggunaan dana desa untuk urusan perlindungan perempuan dan anak. Oleh karenanya diharapkan kepada seluruh pihak terkait dapat saling mendukung dan mensupport serta menggaungkan PATBM untuk melindungi dan memenuhi hak anak,” jelasnya.
 
Perwakilan Dinas PPPA Kota Metro, menjelaskan forum PATBM merupakan kepanjangan dan ujung tombak kita, sehingga berbagai permasalahan di masyarakat mampu kita ketahui. “Kami juga selalu melibatkan forum PATBM dalam setiap kegiatan yang berkaitan dengan urusan perempuan dan anak. Mereka adalah ujung tombak kita dalam pelaksanaan kegiatan berkaitan dengan urusan anak. Untuk itu, PATBM ini harus kita gaungkan sehingga dapat meminimalisir dan mengurangi berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat, khususnya berkaitan dengan kekerasan anak,” jelasnya.
Muaramedia.com, BANDAR LAMPUNG ----- Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo meminta Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional, berintegritas, kinerja tinggi, bersih dan bebas Kolusi Korupsi dan Nepotisme, serta mampu melayani publik dalam menjalankan tugasnya.
 
Hal itu disampaikan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Lampung Susilo Yustinus saat menjadi Inspektur Upacara Bulanan Forkompimda di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, Kamis (17/1/2019) di Lapangan Korpri Kantor Gubernur.
“Kunci sukses penyelenggaraan pemerintahan yang baik terletak pada bagaimana para birokrat mengelola penyelenggaraan pemerintahan,” tegas Kajati.
 
Oleh sebab itu, lanjut Kajati, sejak awal reformasi, pemerintah bertekad dan berkomitmen mengatasi berbagai permasalahan dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang bersih dan baik, hal ini ditandai dengan ditetapkannya Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
 
Sejalan dengan hal tersebut, ujar Susilo Yustinus, tahun 2018 lalu Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan Kejaksaan Negeri dan Kepolisian Resort se-Provinsi Lampung melakukan perjanjian kerjasama tentang Koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dengan Aparat Penegak Hukum (APH) terkait Penanganan Laporan atau Pengaduan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota.
 
“Salah satu tujuannya adalah untuk memperkuat sinergitas, koordinasi dan kerja sama dalam penanganan pengaduan masyarakat berindikasi pelanggaran hukum atau tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,” jelas Yustinus.
 
Pada bagian lain, Kajati mengajak seluruh peserta untuk mengawal dan mengamankan setiap tahapan pemilu 2019. Hal ini dilakukan melalui manajemen keamanan yang terpadu dan komprehensif, mengerahkan segala sumber daya yang ada, serta memperkokoh kerjasama sinergi dengan penyelenggaraan pemilu.
 
"Agar pesta demokrasi pemilu 2019, di Provinsi Lampung khususnya dan Indonesia umumnya dapat berlangsung aman, jujur, adil dan demokrasi,” tegasnya.
 
Tampak hadir dalam kesempatan tersebut, Wakil Gubernur Lampung Bachtiar Basri juga Forkominda Provinsi Lampung.
Muaramedia.com, BANDAR LAMPUNG ----- Pemerintah Provinsi Lampung berharap kunjungan Komisi X DPR RI yang dijadwalkan 17 Januari 2019 mendatang dapat memberi solusi soal anggaran pembenahan infrastruktur pariwisata yang rusak akibat musibah tsunami Selat Sunda.
 
Hal itu disampaikan Asisten Bidang Ekbang Taufik Hidayat saat memimpin Rapat Persiapan kunjungan kerja Komisi X DPRI ke Lampung di Ruang Kerja Asisten Ekbang Kantor Gubernur Provinsi Lampung Selasa (15/1/2019).
 
Menurut Taufik, Tsunami Selat Sunda yang menelan korban jiwa, harta benda, sekaligus berdampak pada sejumlah destinasi wisata di Lampung mengetuk hati Anggota Komisi X DPR RI untuk melakukan kunjungan spesifik Ke Provinsi Lampung. Mereka juga akan melakukan peninjauan lapangan ke objek wisata yang terdampak tsunami.
 
“Kita berharap kunjungan anggota DPR RI kali ini dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Pusat untuk memberikan bantuan dana rekonstruksi infrastruktur sektor pariwisata secara reguler, termasuk penyediaan peralatan early warning system tsunami yang sangat di butuhkan masyarakat sekitar pesisir,” kata Taufik.
 
Dijelaskan Taufik, pasca musibah tsunami Selat Sunda Sektor Pariwisata Provinsi Lampung terdampak langsung. Salah satu indikasinya turunnya kunjungan wisatawan ke Lampung, terutama angkutan udara. 
“Saat ini pemerintah Provinsi melalui Dinas Pariwisata terus berupaya mensosialisasikan kondisi pariwisata Lampung yang aman untuk dikunjungi meskipun wisatawan dihimbau tetap waspada” jelas Taufik.
 
Hadir dalam rapat tersebut Asisten 1 Kabupaten Lampung Selatan Supriyanto. Menurutnya, saat ini Lampung Selatan dalam masa perpanjangan tanggap darurat tahap II hingga 19 Januari 2019 mendatang. Sedangkan masa pemulihan diperkirakan akan memakan waktu 2 hingga 3 tahun. 
 
Hal ini tentunya membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, terutama pada masa pemulihan yang membutuhkan penanganan dan anggaran secara reguler dan berkelanjutan. 
“Sejauh ini, tercatat kebutuhan dukungan recovery amenitas destinasi wisata di Lampung Selatan sebesar Rp 7,95 miliar, kebutuhan kapal wisata/nelayan, PLTS di Legundi, pesawaran Rp 11,25 miliar, kebutuhan kapal wisata/nelayan, bantuan recovery homestay, dan dermaga jeti di Kiluan sebesar Rp 4 miliar” kata Supriyanto.
BANDAR LAMPUNG ----Pemerintah Provinsi Lampung menawarkan Kabupaten Way Kanan dan Mesuji untuk pengembangan industri gula kepada Kementerian Pertanian Taiwan (Council of Agriculture /COA of Taiwan) dan Taiwan Sugar Corporation (TSC) yang kini melakukan survey untuk investasi di Lampung. 
 
Tawaran tersebut disampaikan Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Lampung Taufik Hidayat saat menyambut kedatangan Tim survei Kementerian Pertanian Taiwan, di Ruang Rapat Sakai Sambayan, Selasa (15/1/2019). Kedatangan COA Taiwan dipimpin Deputy Director Departement of International Head Affairs, CO, Vincent Lin.
 
Dua kabupaten yakni, Way Kanan dan Mesuji ditawarkan kepada COA of Taiwan dan perusahaan Taiwan Sugar Corporation sebagai lahan potensial yang dapat digunakan untuk perkembangan industri gula.
 
Menurut Taufik, Kabupaten Way Kanan menjadi salah satu alternatif untuk lahan investasi. Pertimbangannya, di Kabupaten Waykanan selain masih ada ketersedian lahan juga akan ada pembangunan dermaga darat (dry port), yang memudahkan hasil-hasil industri di daerah itu akan diangkut menggunakan kereta api menuju Pelabuhan Panjang.
 
Ia meyakinkan jika Pemprov Lampung membuka pintu seluas-luasnya bagi para investor yang akan menanamkan sahamnya di Provinsi Lampung. “Pemprov Lampung akan memberi kemudahan bagi para investor saat menanamkan uangnya di Lampung,” ujarnya.
 
Taufik berharap survey yang dilakukan dapat membuahkan hasil yang baik, yakni tercipta investasi. Bukan hanya investasi dalam bentuk dana juga teknologi, agar dapat menekan Harga Pokok Pembeliaan (HPP) gula juga meningkatkan taraf hidup petani lokal.
 
Sementara itu, Deputy Director Departement of International Head Affairs, CO, Vincent Lin mengapresiasi sambutan yang diberikan Pemprov Lampung. Ia mengungkapkan kedatangan dirinya beserta rombongan selain untuk melakukan survey untuk investasi. Selain itu, pihaknya juga membuka kesempatan untuk bertukar informasi seputar pertanian.
 
Vice CEO Sugar Business Division, Taiwan Sugar Corporation (TSC) Vei-dong Chen menambahkan, lahan yang diperlukan untuk membangun pabrik gula minimal 30 ribu hektare. Apabila pabrik ini akan beroperasi maka akan memproduksi 100 ribu ton gula kuning dan 100 ribu ton gula putih. Sementara nilai investasi diperkirakan sekitar 2 juta USD
Muaramedia.com, BANDAR LAMPUNG -----Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan (PP) dan Perlindungan Anak (PA) Provinsi Lampung Dra. Bayana, M.Si., tengah mempersiapkan sejumlah terobosan untuk memperkuat eksistensi Dinas PP & PA Kabupaten/Kota.
 
Hal itu diungkapkan Bayana dalam rapat bersama Dinas PP dan PA Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung di Ruang Rapat Dinas PP & PA Provinsi Lampung, Bandarlampung, Senin (14/1/2019).
 
"Kami akan terus mensupport berbagai upaya peningkatan pelayanan terhadap Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Saya juga akan beraudiensi dengan Kepala Daerah di Kabupaten/Kota dalam rangka memberikan dukungan terhadap program kerja dan pelayanan terhadap urusan pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak," jelas Bayana.
 
Tokoh perempuan inspiratif tahun 2017 ini juga menjelaskan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan hal yang sangat penting, karena ini urusannya terkait masa depan bangsa. 
 
"Kami akan prioritaskan urusan perempuan dan anak karena ini adalah urusan masa depan bangsa. Untuk itu, kami akan terus mensupport berbagai kegiatan di Kabupaten/kota terkait hal ini," tuturnya.
 
Bayana meminta koordinasi dan sinergi PP & PA Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/kota terus ditingkatkan, serta merangkul berbagai lembaga masyarakat, sehingga keberadaan instansi PP & PA benar-benar dapat dirasakan masyarakat. 
 
"Kita harus eksis dan saling support dengan melaksanakan berbagai kegiatan dan forum yang mendukung urusan perempuan dan anak. Sehingga ketika suatu permasalahan muncul, kita sudah mengantisipasi sejak dini terkait masalah yang ada," ujarnya.
 
Terkait rencana audiensi dengan Kepala Daerah di Kabupaten/kota, Bayana meminta kesiapan dinas kabupaten/kota.
"Dinas PP & PA Kabupaten/kota harus menyiapkan data terkait apa saja yang perlu diberikan dukungan oleh Kepala Daerah," ujarnya.
 
Untuk memperkuat sejumlah program, Bayana juga akan berkomunikasi intensif dengan Pemerintah Pusat dalam mendukung dan memberikan perhatian terhadap urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. "Saya juga akan lebih intensif bersinergi dengan Pemerintah Pusat terkait hal ini," jelasnya.
 
Terobosan yang dilakukan Bayana mendapat sambutan positif para kepala dinas di kabupaten. Kadis PP & PA Lampung Selatan Rini Ariasih mengatakan pihaknya sangat mendukung rencana Kadis PP & PA Provinsi Lampung dalam memprioritaskan urusan perempuan dan anak. "Alhamdulillah berbagai program kerja urusan perempuan dan anak sejauh ini sudah terlaksana dengan baik. Dan kami juga sangat mendukung rencana Kadis PP & PA Provinsi Lampung, sehingga kedepannya diharapkan program kerja terkait urusan perempuan dan anak dapat semakin baik lagi," jelasnya.
 
Rini juga sangat mendukung rencana audiensi dengan Kepala Daerah. "Hal ini dikarenakan Dinas PP dan PA dianggap kurang penting. Tetapi pada kenyataannya justru urusan Perempuan dan Anak memiliki peran yang sangat penting," jelasnya.
 
Hal serupa juga disampaikan Kadis Pemberdayaan Perempuan dan Pengendalian Penduduk Lampung timur, Farida Norma. Menurutnya, Dinas PP & PA dianggap kurang penting, sehingga dananya dibatasi. "Secara umum, permasalahan di Dinas PP & PA se-Provinsi Lampung terkait anggaran dan SDM. Dan diharapkan dengan adanya audiensi ini mampu memecahkan permasalahan ini," jelasnya. 
 
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas P3P2KB Way Kanan Yunada Atiek, menjelaskan bahwa pihaknya bangga dan akan mensupport keinganan dan prioritas Kadis PP & PA Provinsi Lampung terhadap urusan Perempuan dan Anak. "Sejauh ini kami telah melaksanakan program terkait urusan perempuan dan anak, Untuk itu, kami akan terus mensupport terkait urusan perempuan dan anak ini," ungkapnya.
Muaramedia.com, BANDAR LAMPUNG ---- Pj.Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Hamartoni Ahadis secara resmi membuka Rapat Koordinasi Badan Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Kabupaten/Kota se–Provinsi Lampung, di Balai Keratun, Senin (14/1/2019).
 
Dalam kesempatan tersebut, Hamartoni berpesan agar Korpri sebagai wadah pegawai negeri dalam melaksanakan tugas pemerintahan dituntut untuk berpikir inovatif, aktif dan kreatif guna menghadapi tantangan zaman milenial.
 
“Mindset kita harus berubah. Korpri yang dulu berbeda dengan yang sekarang, terutama saat ini berada dalam zaman milenial juga industri 4.0 yang mengharuskan kita untuk berimprovisasi juga berinovasi. Tidak boleh lagi pegawai negeri statusnya dilayani tapi kita harus melayani,“ ujar Hamartoni.
 
Menurut Hamartoni, sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat, Korpri harus benar-benar memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dengan tidak melanggar aturan. Oleh karena itu, dalam Musda Korpri Provinsi Lampung yang dijadwalkan 28 Januari 2019 mendatang, bukan hanya untuk memperbaiki program dan kegiatan tapi harus ada hal yang baru. 
 
"Kita berharap nanti ada pemikiran dari kabupaten/kota yang bisa dirumuskan agar bisa mengunggah eksistensi Korpri,” ungkapnya.
 
Hamartoni mendorong agar di tingkat Kabupaten/ Kota se-Provinsi Lampung, Badan Penyelenggara Korpri dapat terbentuk dan eseloneringnya di tingkat Kabupaten menjadi Eselon II. Selain itu, Kopri di Kabupaten/Kota hendaknya dapat membentuk Yayasan Korpri, Koperasi Korpri dan usaha-usaha komersial lainnya sebagai satu kesatuan pelaksana dibidang usaha perdagangan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi anggota Korpro di Kabupaten/ Kota se-Provinsi Lampung.
Muaramedia.com, BANDAR LAMPUNG ---- Sejumlah langkah yang dilakukan Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo dalam pemulihan pariwisata Lampung pasca musibah tsunami Selat Sunda sangat inovatif dan kreatif. Ini terlihat dari paparan Gubernur Ridho di depan Menteri Pariwisata Arif Yahya di Rakor Pemulihan Sektor Pariwisata Pasca Tsunami Selat Sunda di Marbella Convention Hotel Anyer, Serang, Banten, Jum'at, (11-01-2019).
 
Ridho tak hanya menyampaikan program pemulihan di daerah terdampak musibah tsunami tetapi juga di daerah yang tidak terdampak.
 
Ridho menyampaikan bahwa Pariwisata Lampung bukan hanya laut, tapi juga terdapat wisata alam lainnya berupa pegunungan, Taman Hutan Raya, Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, Taman Nasional Way Kambas, wisata man made seperti lembah hijau serta wisata budaya dan kerajinan. 
 
Beragam potensi wisata Lampung itu menurut pengalaman tahun sebelumnya, masuk dalam kalender kegiatan pariwisata di Lampung yang mencapai 53 agenda. 
Ini merupakan salah satu faktor pendorong naiknya angka kunjungan wisatawan ke Lampung.
 
Di era kepemimpinan Gubernur Ridho, peningkatan jumlah wisman dan wisnus rata-rata 30 persen per tahun.
Pada 2015, wisman masuk Lampung mencapai 114.907 dan wisnus 5,53 juta. Kemudian, pada 2016, wisman 155.053 dan wisnus meroket menjadi 7,29 juta.
Sedangkan pada 2017 kunjungan wisman mencapai 245 ribu dan wisnus mencapai 8,8 juta.
 
Gubernur Ridho juga ikut mengubah total wajah Bandara Raden Intan II, sehingga berstatus internasional. Peningkatan status ini membuka peluang kunjungan wisatawan sebesar 60 persen. 
Hal lain yang dipaparkan Ridho adalah Kampanye Pariwisata Lampung dengan hashtag #LampungItuKerreen dan penyelenggaraan Lampung Great Sale dengan menerapkan Penawaran Paket Wisata Hot Deals bekerjasama dengan Hotel/Restoran, Travel Agent dan Maskapai Penerbangan untuk memberikan harga terbaik dengan tidak menurunkan kualitas pelayanan. 
 
"Kami juga melakukan aksi bersih-bersih pantai, berkolaborasi dengan stakeholder pariwisata, media dan travel blogger guna membentuk image/citra pariwisata Lampung yang nyaman untuk berwisata," ujar Ridho.
 
Pemaparan Gubernur Ridho menuai pujian Menteri Pariwisata Arif Yahya karena Ridho bereaksi cepat memulihkan pariwisata Lampung pasca bencana tsunami.
 
Sebelumnya, masyarakat Lampung masih ingat bahwa pakar pemasaran Hermawan Kertajaya menganugerahkan Ridho sebagai "Gubernur Entrepreneur Award 2018" katagori Pariwisata, pada acara Innovation Network of Asia (INA) Entrepreneur Award 2018 lalu.
 
Saat itu, Hermawan mengatakan keberhasilan Ridho mengembangkan pariwisata karena Ridho dinilai mampu menggeliatkan pariwisata di Provinsi Lampung dengan menyuguhkan banyak destinasi wisata unggulan.
 
Hermawan Kartajaya menerangkan tiga hal penting yang dilakukan pemerintah.
Pertama, adalah inovasi dalam segala hal. Kedua kreativitas terus menerus, dan ketiga entrepreneurship. "Melalui ketiga hal tersebut, pemerintah daerah bisa membantu pusat menghadapi berbagai perubahan dan mwmenangkan persaingan global. Kreativitas, inovasi, dan entrepreunership adalah tiga isu utama yang menjadi perhatian utama para pemasar yang ingin bersaing," ujar Hermawan saat itu.
Muaramedia.com, BANDARLAMPUNG---Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo memberi apresiasi yang tinggi kepada semua pihak atas terselenggaranya pertandingan Laga Amal antara Persija dan Lampung All Star serta Tim Pra PON Lampung di Lapangan Sepak Bola Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, Minggu (13/1) sore, yang berlangsung sukses.
 
Bahkan, Gubernur minta hal itu dijadikan momentum kebangkitan sepak bola Lampung. "Saya atas nama Pemerintah Provinsi Lampung dan masyarakat Lampung mengapresiasi penuh semua pihak dan menyambut baik sumbangsih dari Persija yang begitu peduli dengan masyarakat Lampung yang terdampak bencana tsunami. Mungkin ini kegiatan amal pertama dari tim sepak bola, tapi justru langsung dilaksanakan oleh tim juara nasional," papar Ridho saat membuka Laga Amal tersebut di depan puluhan ribu penggemar bola, baik dari Lampung maupun berbagai daerah.
 
Selain sebagai laga amal, Gubernur Ridho berharap pertandingan ini dapat menjadi momentum kebangkitan sepak bola Lampung, seiring pembangunan sarana oleh raga yang tengah dilakukan oleh Pemprov Lampung.
 
"Harapan saya pertandingan hari ini juga dapat menjadi moment kebangkitan sepak bola Lampung. Pemprov akan memberikan dukungan penuh kepada tim Pra PON Lampung. Perlahan-lahan kami juga akan memperbaiki sarana-prasarana olah raga yang ada, salah satunya dengan membangun lapangan sintetis untuk stadion pahoman," jelas Ridho
 
Sikap optimistis Gubernur Ridho juga didukung oleh penampilan pemain Lampung. Persija yang tampil serius hanya mampu menyarangkan satu gol di menit akhir via pinalti.
 
Meskipun dalam kondisi langit gelap dan sempat diguyur hujan, namun tidak menyurutkan kedua tim, begitu juga para penonton yang tetap bertahan hingga pertandingan usai. 
 
Pada bagian lain Gubernur berharap para supporter yang sudah datang jauh jauh dari daerah lain bisa menikmati kuliner nikmat khas Lampung. Juga mendatangi destinasi wisata yang dekat dari Bandar Lampung, seperti Lembah Hijau, Taman Rusa Wan Abdurahman, Pasar TAHURA, Pantai Kelapa Rapat, Pulau Pahawang, Pulau Kelagian. Atau melihat gajah Taman Nasional Way Kambas, serta Taman Purbakala Pugung Raharjo, serta sejumlah destinasi yang ada.
 
Sementara itu, Direktur Utama Persija Gede Widiade menyatakan sangat berbahagia dapat berbagi dengan masyarakat Lampung.
"Merupakan Kebahagiaan bagi kami dapat berempati dengan korban tsunami di Lampung, Semoga Lampung tambah kuat," tandasnya.
 
Selain bahwa seluruh hasil penjualan tiket akan didonasikan untuk masyarakat Lampung yang menjadi korban bencana Tsunami, Persija juga menyumbang beras sebanyak 50 karung, dan melelang jersey Persija yang digunakan saat memenangkan Liga 1 Indonesia, dan telah di tandatangani oleh seluruh tim.
 
Adapun lelang jersey tersebut dimenangkan oleh Kadispora Provinsi Lampung Budi Darmawan dengan harga Rp5 juta. Dari laga amal ini berhasil dikumpulkan uang sebanyak Rp30 juta langsung dari penonton yang hadir.
Muaramedia.com, BANDAR LAMPUNG ---- Tak seorangpun bisa memastikan kapan bencana akan terjadi. Namun di balik bencana akan ada hikmah. Hikmah bencana tsunami selain ujian solidaritas, ternyata telah menunjukkan ke masyarakat tentang sosok seorang pemimpin di mata rakyatnya. Salah satunya, peran Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo.
 
Ridho dipandang tak hanya memiliki ketulusan dalam penanganan musibah tersebut tetapi juga menginspirasi jajarannya untuk bersolidaritas. 
Jauh hari, saat Sabtu malam (22/12/2018), dini hari, masyarakat Lampung telah menyaksikan Gubernur Ridho di lokasi bencana. Bahkan dia menjadikan kantor gubernur (karena dalam situasi darurat) sebagai penampungan pengungsi. Langkah ini tidak saja dipandang berani, tapi juga diiringi rasa tanggung jawab. Ridho menunjukkan kedekatan pemerintah dengan masyarakat karena situasi yang darurat.
 
Di Kantor Gubernur, penanganan pengungsi memang lebih mudah. Getok tular penanganan pun terus dilakukan. Aparatur Sipil Negara (ASN) dan masyarakat terlihat dekat. Jajaran Pemprov Lampung terketuk hati bersolidaritas. 
 
Tidak saja Tim Gegana, TNI-Polri dan unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang secara aktif menanggulangi korban bencana tetapi juga komponen masyarakat lainnya. Dari ibu-ibu OASE hingga Ibu-ibu PKK dan kalangan BNN turut menyumbangkan tenaga dan pikiran, salah satunya dengan Trauma Healing. 
 
Solidaritas berkembang menunjukkan persaudaraan sebangsa. Kalangan seniman, olahragawan dan berbagai komponen masyarakat turut serta. Provinsi Lampung boleh disebut sebagai Provinsi yang berhasil mengembangkan solidaritas kebangsaan itu.
 
Detik demi detik berlalu. Bencana tsunami telah mempersatukan anak-anak bangsa. Langkah lain yang dilakukan Gubernur adalah terus melakukan koordinasi, baik koordinadi vertikal maupun horizontal.
 
Koordinasi ini bisa disebut terbaik. Pertama, Ridho berhasil menempatkan semua kalangan secara proporsional, padahal masyarakat memahami jika saat ini adalah tahun politik, di mana rentan terhadap isu politik. Dengan sikap Ridho yang profesional penanggulan musibah pun profesional.
 
Kedua, cara Ridho membangkitkan solidaritas masyarakat dilakukan dengan mengaktifkan unit unit dalam sistem kerja birokrasi. Hal ini membuat suasana seimbang. Semua pihak senang membantu sesama dan jauh dari paksaan. 
 
Ketiga, koordinasi Ridho ke Pusat memberikan harapan masyarakat untuk memperbaiki infrastruktur rumah mereka agar hidup di tempat yang lebih layak.
Upaya Gubernur Ridho mendapatkan perhatian khusus Presiden Jokowi, saat berkunjung ke lokasi bencana, Rabu (2/1/2019). Presiden Jokowi setuju jika para korban direlokasi ke tempat yang aman.
 
Kini musibah tsunami telah memberi banyak hikmah pada semua pihak. Daftar sementara kerusakan sarana dan prasarana kelautan dan perikanan serta korban nelayan tercatat di sejumlah Kecamatan di 4 kabupaten/kota, seperti Bandar Lampung, Pesawaran, Lampung Selatan dan Tanggamus. Di Bandar Lampung, kerusakan terjadi di Kecamatan Telukbetung Timur seperti Kota Karang dan Keteguhan. Di Kecamatan Panjang, kerusakan terjadi di Panjang Selatan, Panjang Utara dan Kangkung. Kerusakan di Bandar Lampung umumnya dialami keramba jaring apung, rakit kerang hijau dan alat tangkap pancing.
 
Di Pesawaran, kerusakan terjadi di Kecamatan Punduh Pidada, yaitu di Pulau Legundi dan Sukamaju. Selain itu, di Kecamatan Padang Cermin, sepetti di Sukajaya Lempasing, Ketapang dan Durian.
 
Di Lampung Selatan, kerusakan terjadi di Kecamatan rajabasa seperti di Way Muli Timur, Way Muli Induk, Kunjir, Sukaraja, Rajabasa, Banding, Canti, Betung, Batu Balak, Pulau Sebesi dan Pulau Sebuku. Di Kecamatan Kalianda, kerusakan terjadi di Kalianda, Lubuk, Maja, Way urang dan Merak Belatung. Di Kecamatan Sidomulyo kerusakan terjadi di Suak. Di Kecamatan Bakauheni kerusakan di Desa Bakauheni, Kelawi, Batu Balak dan Toto harjo.
 
Sedangkan di Kecamatan Ketapang, terjadi di Sumur, Ruguk, Tridarmayoga, Legundi dan Ketapang. Umumnya jenis kerusakan di Lampung Selatan dialami rampus/gillnet, pancing tangan, alat tangkap : Jaring payang, pancing tangan, rawai dasar dan kerusakan lainnya. Meskipun begitu, TPI Way muli hancur rata dengan tanah (yaitu Bangunan TPI, Bangunan talud & MCK, Bangunan mushola, Bangunan gudang Es dan BBM, Halaman parkir/vaping block).
 
Di Tanggamus, kerusakan terjadi di Kecamatan Kelumbayan, yaitu Desa Kiluan Negeri, Penyandingan, dan Paku. Atas kerusakan tersebut, Pemerintah terus berupaya melakukan pembenahan.
 
Gubernur Ridho pun tak lelah untuk terus bergerak menbangkitkan semangat masyarakat. Musibah tak harus membuat masyarakat larut dalam kesedihan. Saatnya kini masyarakat Lampung bangkit dari tsunami.
 
Bencana datang terkadang tak bisa diprediksi. Ridho mengajak masyarakat mengubah bencana jadi anugerah. Masyarakat memang harus terus waspada dengan bencana namun terap optimistis menjalani kehidupan. 
 
Bencana Tsunami memang telah menelan sedikitnya 430 orang meninggal dan 159 orang hilang. Hal ini membuat duka bagi masyarakat yang kehilangan. Termasuk, anak-anak sekolah yang menjadi yatim, piatu bahkan yatim piatu karena ditinggal kedua orang tuanya. Gubernur Ridho mengupayakan bea siswa bagi anak-anak tersebut. Sejauh ini, tercatat anak-anak yatim sebanyak 13 orang. Piatu 12 orang dan yatim piatu 12 orang. Jumlah sementara 37 orang. Semoga, apa yang dilakukan Gubernur Ridho dan jajarannya bisa membangkitkan semangat masyarakat yang tertimpa bencana. Setidaknya, meringankan beban mereka.
Muaramedia.com, BANDAR LAMPUNG ---- Pemerintah Provinsi Lampung optimistis penerbangan Internasional perdana melalui Bandara Raden Intan II Lampung segera dilakukan. Saat ini, Pemprov tengah men-support penerbangan ke Seletar Airport Singapura dengan meningkatkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan Bandara Radin Inten II sebagai Bandara Internasional.
 
“Penerbangan Internasional Perdana melalui Bandara Raden Intan II menuju Seletar, Singapura akan segera dilakukan pada Februari 2019. Untuk itu, Pemprov Lampung akan mendorong peningkatan sarana dan prasarana yang diperlukan Bandara Raden Intan II,” jelas Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Hamartoni Ahadis dalam rapat tindaklanjut dari SK Kementerian Perhubungan 2044 tentang status Bandara Raden Intan II menjadi Bandara Internasional, di Ruang Rapat Sakai Sambayan, Kantor Gubernur, Bandarlampung, Jum'at (11/1/2019).
 
Sebagai Bandara Internasional, kata Hamartoni, diperlukan penataan ruang terkait Bea Cukai dan Imigrasi. “Penataan ruang seperti tempat pemeriksaan imigrasi, kawasan pabean, yang diinginkan pihak imigrasi dan bea cukai akan didesign oleh pihak bandara,” jelas Hamartoni.
 
Pemprov Lampung juga akan menghibahkan beberapa item yang diperlukan pihak bandara untuk mendukung sarana dan prasarana sebagai Bandara Internasional. “Sebagai Bandara Internasional, pasti ada pengembangan sarana dan prasarana yang harus dilakukan, dan secara step by step akan terus dilakukan,” ujarnya. 
 
Dengan naiknya status menjadi Bandara Internasional, Hamartoni juga meyakini secara beriringan embarkasi haji penuh dapat segera dilakukan.
 
Perwakilan Bandara Radin Inten II, Putri, menjelaskan pihak Bandara sedang kencang-kencangnya meningkatkan sarana prasarana yang dibutuhkan dalam mendukung Bandara Raden intan II sebagai Bandara Internasional. “Kami terus melakukan upaya peningkatan sarana prasarana yang dibutuhkan seperti pemasangan partisi di area kedatangan dan keberangkatan, rencana pembangunan tempat pemeriksaan imigrasi, dan usulan kawasan pabean, serta beberapa item yang diperlukan,” jelas Putri.
 
Dalam kesempatan itu, Kadis Perhubungan Provinsi Lampung, Qodratul Ikhwan, menuturkan semua pihak harus mengupayakan segalanya dengan seksama sehingga penerbangan internasional dapat mengudara. 
 
“Tata letak penataan ruang akan dilakukan oleh pihak Bandara seefisien mungkin. Beberapa item yang perlu dihibahkan akan dilakukan secepat mungkin, dan kita harus optimis penerbangan perdana dapat segera dilakukan bulan Februari,” ujarnya. Ia meyakini bahwa secara beriringan embarkasi penuh juga dapat segera dilakukan.
Muaramedia.com, SERANG, BANTEN -----Menteri Pariwisata Arif Yahya memuji reaksi cepat Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo dalam memulihkan pariwisata Lampung pasca musibah tsunami Selat Sunda yang terjadi 22 Desember 2019 lalu. 
Gubernur Ridho sengaja diundang oleh pihak Kementerian Pariwisata dalam Rakor Pemulihan Sektor Pariwisata Pasca Tsunami Selat Sunda di Marbella Convention Hotel Anyer, Serang, Banten, Jum'at, (11-01-2019).
 
"Kami menggunakan strategi BAS (Branding, Advertising, dan Selling. Di antaranya melakukan Branding #ExcitingBanten #TheTreasureOfSUmatra, Advertising di seluruh platform media serta merchandise. Tidak semua area Banten dan Lampung terdampak. Selling di event pariwisata, famtrip, dan roadshow penjualan pariwisata, dan hal itu sudah lebih dahulu dilakukan oleh Gubernur Lampung," puji Menteri Arief Yahya disela acara Rakor.
 
Menurut Gubernur Ridho dalam rapat tersebut, musibah Tsunami Selat Sunda selain menelan korban jiwa, harta benda juga berdampak pada sejumlah destinasi wisata Lampung. 
 
Informasi Erupsi Anak Gunung Krakatau, potensi Gempa tektonik atau gempa vulkanik yang memicu terjadinya gelombang tinggi, membuat para wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara khawatir. Hal inilah yang memicu menurunnya animo pengunjung datang ke Lampung. 
 
Untuk itu Gubernur Ridho melakukan sejumlah langkah. Selain melakukan Evakuasi, Rehabilitasi bagi korban tsunami, 2 pekan pasca musibah tersebut, Gubernur melakukan langkah cepat memulihkan sektor pariwisata. Kampanye Pariwisata Lampung dengan hashtag #LampungItuKerreen dan penyelenggaraan Lampung Great Sale dengan menerapkan Penawaran Paket Wisata Hot Deals bekerjasama dengan Hotel/Restoran, Travel Agent dan Maskapai Penerbangan untuk memberikan harga terbaik dengan tidak menurunkan kualitas pelayanan. 
 
"Kami juga melakukan aksi bersih-bersih pantai, berkolaborasi dengan stakeholder pariwisata, media dan travel blogger guna membentuk image/citra pariwisata Lampung yang nyaman untuk berwisata," ujar Ridho.
 
Selain itu, lanjut Gubernur, dilakukan Recovery Amenitas, Infrastruktur di daerah terdampak termasuk relaksasi sektor keuangan dan pembiayaan untuk Industri Pariwisata Menata sarana dan prasarana destinasi wisata yang terkena dampak tsunami. "Penyediaan amenitas pariwisata pada Februari dan April 2019 melalui APBD Prov Lampung," tutur Gubernur.
 
Sejauh ini, tercatat kebutuhan dukungan recovery amenitas destinasi wisata di Lampung Selatan sebesar Rp7,95 miliar, Kebutuhan kapal wisata/nelayan, PLTS di Legundi, Pesawaran Rp11,25 Miliar, Kebutuhan Kapal Wisata/Nelayan, bantuan recovery homestay, dan dermaga jeti di Kiluan sebesar Rp4 Miliar.
 
Selain itu, juga dilakukan pelatihan kepada masyarakat di sekitar destinasi untuk meningkatkan kapasitas SDM. Bimtek pengelola homestay, Bimtek pengembangan sadar wisata dan sapta pesona (bulan Maret 2019), Pelatihan Chef (dengan Stakeholder). Asdep PSDMHAL Kemenpar memberikan dukungan Trauma Healing berupa Gerakan Sadar Wisata, Peningkatan Kapasitas Usaha Masyarakat, dan Sertifikasi Kepemanduan Wisata dan Tour Leader Umroh sebesar Rp 1,071 Miliar.
 
Untuk menjadikan Kawasan Pesisir Rajabasa menjadi Kawasan Pariwisata dan Zona Hijau dibutuhkan dukungan kajian/masterplan kawasan wisata dan zona hijau pesisir Rajabasa, yang dilengkapi dengan mitigasi bencana.
 
Gubernur Ridho juga memaparkan Provinsi Lampung terus mengoptimalkan promosi pariwisata dengan memperkuat branding pariwisata Lampung melalui media massa, media sosial.
 
Salah satunya menyampaikan bahwa Pariwisata Lampung bukan hanya laut, tapi juga terdapat wisata alam lainnya berupa pegunungan, Taman Hutan Raya, Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, Taman Nasional Way Kambas, wisata man made seperti lembah hijau serta wisata budaya dan kerajinan. 
 
Pemprov Lampung juga menggandeng GenPi, Travel Blogger, dan stakeholder untuk lebih mempromosikan pariwisata Lampung melalui media sosial. Juga menyelenggarakan event Tourism Sales Mission di beberapa kota sesuai dengan target pasar dan menyelenggarakan Famtrip bekerjasama dengan ASITA, serta mengundang travel agent dari Sumsel, Yogyakarta dan Jabar Keikutsertaaan Provinsi Lampung dalam Indonesia Fashion Week 2019. Ini bekerjasama dengan Dekranasda Provinsi dan Dekranasda Kabupaten/Kota.
 
Acara lainnya Event Lampung Night di Jakarta dalam rangka mempromosikan ekonomi kreatif dan pariwisata Lampung. Lalu Mengadakan kegiatan festival musik di destinasi wisata. 
 
Sementara itu, dalam rakor tersebut, Menteri Pariwisata menyampaikan pihaknya bersama stakeholder pariwisata menyiapkan sejumlah rencana aksi untuk mempercepat pemulihan sektor pariwisata di kedua daerah tersebut. 
 
Rencana aksi akan difokuskan untuk pemulihan sumber daya manusia (SDM) dan kelembagaan kepariwisataan, strategi promosi destinasi pariwisata yang tidak terkena dampak, serta pemulihan destinasi pariwisata yang terdampak.
 
Arief Yahya menjelaskan, di antara rencana aksi pemulihan akibat tsunami Selat Sunda itu, perlu ada relaksasi bagi industri pariwisata. Kementerian Pariwisata telah mengusulkan kepada Otoritas Jasa Keuanangan (OJK) dan pihak terkait untuk memberi relaksasi di bidang keuangan termasuk cicilan ke bank. Dalam masa recovery Kemenpar menyiapkan 23 kegiatan yang berlangsung di dalam negeri dan mancanegara (20 kegiatan di Tanah Air dan 3 kegiatan di Malaysia). 
 
“Kita menyiapkan sejumlah aksi dalam mendukung strategi promosi destinasi pariwisata yang tidak terkena dampak tsunami Selat Sunda yang terbagi dalam 23 kegiatan,” ujarnya.
 
Pada pemulihan destinasi yang tidak terdampak di Banten dan Lampung Selatan tersebut diupayakan dilakukan penumbuhan kepercayaan wisatawan mancanegara (wisman) dan wisatawan nusantara (wisnus) untuk berkunjung ke pesisir Pantai Selat Sunda.
Muaramedia.com, BANDAR LAMPUNG ----- Bandara Radin Inten II akhirnya mendapatkan status sebagai bandara internasional. Sejak 18 Desember 2018, Kementerian Perhubungan menetapkan status tersebut melalui Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor: KP 2044 Tahun 2018.
 
Bagi masyarakat Lampung, naiknya status ini tercatat sejarah sebagai legacy atau peninggalan pemerintah Ridho-Bachtiar. Betapa tidak. Perjuangan untuk meraih status itu berlangsung cukup panjang. Bahkan, Pemprov Lampung mengeluarkan anggaran APBD lebih dari Rp400 miliar. Selain perjuangan lainnya. Kini, dengan status tersebut, selajutnya apa yang harus dilakukan? What next?
 
Publik Lampung mencatat apa yang diungkapkan Gubernur tahun 2016 silam, ketika geliat pembangunan Bandara Radin Inten II dilakukan secara gencar. Saat itu, Gubernur berkata pembangunan Bandara harus memiliki imbas ke masyarakat. Artinya, pembangunan Bandara harus juga dinikmati masyarakat, termasuk petani, yang menjadi profesi mayoritas masyarakat Lampung. 
 
"Saya sangat bahagia jika bertemu dengan petani Lampung, naik pesawat ke Singapura dan mengatakan panennya berlimpah. Makanya mereka bisa naik pesawat dan memanfaatkan Bandara," ujar Gubernur saat itu.
 
Harapan Gubernur agar keberadaan Bandara menjadi kebanggaan dan milik masyarakat Lampung bukan isapan jempol. Gubernur secara konsisten terus mengembangkan sektor pertanian dari berbagai aspek.
 
Selain pertanian, harapan besar tertuju di Sektor pariwisata. “Provinsi Lampung akan semakin terkoneksi secara luas dan iklim investasi di Provinsi Lampung akan semakin baik. Peningkatan status Bandara Radin Inten II ini juga menjadi langkah awal dalam mewujudkan Embarkasi Haji,” ujar Ridho, saat Radin Inten II menjadi Bandara Internasional.
 
Sebagai bandara internasional tentu banyak multiplier effect yang terjadi. Tidak saja akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung, tapi juga peradaban masyarakatnya. Salah satunya kemampuan untuk menjadi masyarakat yang mampu mengantisipasi tantangan kemajuan. Sebab, bukan tidak mungkin sebagai bandara internasional hubungan masyarakat Lampung dengan dunia luar (internasional) akan makin terbuka.
 
Gubernur Ridho dalam berbagai kesempatan selalu menekankan agar masyarakat siap dengan berbagai kemajuan, tak terkecuali terkait menjadi masyarakat yang memiliki pola pikir (mindset) yang maju
Muaramedia.com, BANDAR LAMPUNG----Provinsi Lampung dipercaya pemerintah pusat untuk menggandeng investor Taiwan membangun industri gula. Tim survey dari Taiwan akan mengunjungi Lampung, Selasa (15/1/2019).
 
"Kami melakukan persiapan kedatangan investor Taiwan yang akan melakukan survey di Lampung. Diharapkan mereka nantinya bisa berinvestasi di sektor perkebunan tebu dalam membangun industri gula," ujar Asisten Ekonomi dan Pembangunan Taufik Hidayat saat memimpin rapat di Ruang Kerja Asisten Ekonomi dan Pembangunan, Kantor Gubernur Lampung, Kamis (10/1/2019).
 
Tim dari Taiwan adalah Council of Agriculture Executive Yuan, Taiwan atau Badan Pemerintah Republik Tiongkok yang melakukan pengawasan salah satunya bidang pertanian. Tim ini akan didampingi dua orang dari Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian (Setjen Kementan).
 
Setjen Kementan mempercayakan Lampung karena Lampung dinilai merupakan penghasil komoditas tebu terbesar nomor dua di Indonesia. Dengan memproduksi tebu sebanyak 768 ribu ton/tahun, Provinsi Lampung mampu memberikan kontribusi sebesar 29,81 persen terhadap produksi tebu nasional.
 
"Ini juga nanti akan dikawal oleh pihak Setjen Kementan. Kita diskusikan untuk bahan-bahan apa saja yang perlu dipersiapkan dan tentang area wilayah mana yang cocok untuk ditawarkan kepada investor," kata Taufik.
 
Taufik menuturkan Kabupaten Way Kanan menjadi salah satu alternatif untuk lahan investasi. Pertimbangannya, di Kabupaten Way Kanan akan ada pembangunan Dry Port, di mana hasil-hasil industri yang ada di Wilayah Kabupaten Way Kanan dan sekitarnya akan diangkut menggunakan Kereta Api langsung menuju Pelabuhan Panjang.
 
Tetapi untuk lokasi persisnya, Taufik mengatakan pihaknya akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan jajaran Pemerintah Kabupaten Way Kanan.
 
"Peluang yang paling memungkinkan ada di kawasan Kabupaten Way Kanan, nanti akan dikoordinasikan lebih lanjut kepada Pemerintah Kabupaten Way Kanan," ujarnya.
Muaramedia.com, BANDAR LAMPUNG ----- Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo tak bisa menyembunyikan kebanggaannya setelah Lampung berhasil memasukkan Krui Pro di bulan April 2019 ke dalam 100 Calendar of Events Kementerian Pariwisata 2019. 
 
Gubernur memberi apresiasi semua pihak yang secara konsisten memajukan pariwisata Lampung. "Krui Pro salah satu event sport-tourism yang perlu kita dukung dan ramaikan," tutur Ridho, di Bandar Lampung, Rabu (09/01) malam. 
 
Gubernur berharap dengan masuknya Krui Pro bisa memberi manfaat bagi geliat pariwisata Provinsi Lampung. "Alhamdulillah, Krui Pro di bulan April 2019 masuk ke dalam 100 Calendar of Events Kementerian Pariwisata 2019. 
Ini moment bagus untuk pariwisata kita," tambahnya. 
 
Krui adalah kecamatan di Pesisir Barat. Kawasannya berada di pesisir Samudera Hindia. Dan sebagai daerah pesisir, Krui memiliki potensi pariwisata terutama pariwisata pantai. Pantai yang ada di Krui ini adalah Pantai Krui, Pantai Tanjung Setia, yang konon disebut pantai tercantik di Indonesia.
 
Krui Pro sendiri pada tahun 2018 untuk kedua kalinya mengadakan kejuaraan selancar di Pantai Tanjung Setia. Acara ini membangkitkan wisata surfing nasional.
Muaramedia.com, BANDAR LAMPUNG ---- Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo menyambut baik Charity Game antara tim sepakbola Pra PON Lampung versus Persija Jakarta yang akan diadakan di Stadion Sumpah Pemuda Bandar Lampung, Minggu 13 Januari 2019 mendatang. Bahkan, Gubernur berharap kehadiran Persija dan fans sepak bola Jakarta itu dapat jadi momentum meningkatkan pariwisata Lampung.
 
"Event olahraga bisa menghadirkan banyak orang. Bisa mendatangkan wisatawan nusantara dan bahkan wisatawan mancanegara" Ujar Ridho Ficardo pada Rabu (09/01) malam. 
 
Gubernur berharap acara tersebut memberi manfaat bagi geliat pariwisata Provinsi Lampung. "Bahkan Alhamdulillah, Krui Pro di bulan April 2019 masuk ke dalam 100 Calendar of Events Kementerian Pariwisata 2019. Ini juga salah satu event sport-tourism yang perlu kita dukung dan ramaikan," tutur Ridho. 
 
Ridho mengajak pecinta sepakbola dalam dan luar Lampung untuk datang dan saksikan pertandingan antara kesebelasan Pra PON Lampung dengan Persija Jakarta, Minggu 13 Januari 2019. "Selain menikmati pertandingan bola, ayo nikmati juga kuliner nikmat khas Lampung. Dan datangi destinasi wisata yang dekat dari Bandar Lampung. Seperti Lembah Hijau, Taman Rusa Wan Abdurahman, Pasar TAHURA, Pantai Kelapa Rapat, Pulau Pahawang, Pulau Kelagian. Atau melihat gajah Taman Nasional Way Kambas, serta Taman Purbakala Pugung Raharjo, serta sejumlah destinasi yang sayang tidak dikunjungi," kata Gubenur termuda di Indonesia ini.
 
Tiket laga amal yang bertajuk "Charity Games Pray for Lampung" dibandrol sebesar Rp30 ribu untuk tempat duduk di tribun timur dan Rp 100 ribu untuk tribun VIP. Keuntungan dari penjualan tiket akan didistribusikan ke kawasan yang terdampat tsunami Selat Sunda beberapa waktu lalu. 
Gubernur Lampung Ridho Ficardo menilai, acara seperti ini sangat baik diadakan di Lampung, khususnya di Kota Bandar Lampung. Selain charity game, laga amal, kegiatan ini juga bisa menghidupkan geliat pariwisata awal tahun Lampung pasca bencana tsunami di Desember 2018
Muaramedia.com, BANDAR LAMPUNG--Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung memproses hibah 40 bus dari Kementerian Perhubungan yang selama ini dioperatori oleh BUMD PT. Lampung Jasa Utama (LJU) sejak 2016 silam. Hal tersebut diungkapkan Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Provinsi Lampung, Taufik Hidayat saat memimpin rapat mengenai bantuan hibah bus dari Kementerian Perhubungan RI kepada Pemprov Lampung, di Ruang Kerjanya, Kantor Gubernur Lampung, Rabu (9/1/2019).
 
Menurut Taufik, pihaknya menyiapkan mekanisme penataan administrasi hibah barang setelah diserahkan oleh Kementerian Perhubungan kepada Pemprov Lampung pada 2016 silam. Kini status kepemilikan bus berada pada Pemprov Lampung sejak diterbitkannya berita acara serah terima hibah pada bulan Oktober 2018 lalu.
 
"Bus ini sudah kita terima pada tahun 2016 lalu, tetapi surat hibah baru dilakukan di bulan Oktober 2018, sementara barang yang sudah ada tersebut sudah kita operasionalkan," ujar Taufik Hidayat.
 
Karena status bus sudah menjadi milik Pemprov Lampung, sambung Taufik, perlu adanya pencatatan sebagai aset daerah.
"Yang jelas barang ini sejak Oktober 2018 secara resmi jadi barang milik daerah, oleh karena itu perlu pencatatan dalam aset daerah yang mungkin nanti unit pengelolanya ada di Dinas Perhubungan," katanya.
 
Taufik mengatakan secara berkala per tiga bulan, kondisi bus tersebut selalu dilaporkan kepada pihak Kementerian Perhubungan.
"Selain itu, juga dilakukan audit mengenai posisi bus itu dan digunakan untuk apa serta kondisinya seperti apa," ucapnya.
 
Sebagai moda transportasi pelayanan publik, Taufik mengatakan tidak berharap besar memperoleh keuntungan.
"Untuk keperluan pelayanan publik ini Pemprov Lampung juga sudah didukung dengan dana subsidi seperti untuk tarif penumpang, bahan bakar dan lainnya," ujarnya.
 
Apalagi rute-rute yang dilalui oleh bus tersebut, merupakan wilayah-wilayah yang perlu dukungan layanan transportasi publik. Di samping itu, juga mendukung pengangkutan mudik lebaran dan membantu mengangkut warga pasca tsunami di Kabupaten Lampung Selatan beberapa waktu lalu.
 
"Pengoperasiannya bahkan sudah sampai Kabupaten Mesuji dan daerah lainnya. Fungsi utamanya untuk layanan ke wilayah yang minim transportasi, dan bukan rute yang menguntungkan tetapi lebih mengedepankan ke layanan publiknya," kata Taufik.
Muaramedia.com, BANDAR LAMPUNG ----Wakil Gubernur Lampung Bachtiar Basri akan menghadiri Laga Amal Persija Vs Pra-PON Lampung yang akan digelar di Stadion Sumpah Pemuda PKOR Way Halim, Kota Bandar Lampung, Minggu (13/1/2019). Terkait adanya laga amal ini. “Kami telah memberitahukan kepada Bapak Wakil Gubernur akan adanya laga amal antara Persija VS Pra-PON Lampung. Pak Wagub direncanakan hadir dalam laga tersebut. Hal ini mengingat Wagub juga suka dengan sepak bola,” jelas Asisten Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Lampung, Taufik Hidayat dalam rapat lanjutan Laga Amal Persija Vs Pra-PON Lampung, di ruang Asisten Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Lampung, Kantor Gubernur Lampung, Bandarlampung, Rabu (9/1/2019).
 
Menurut Taufik, Pemerintah Provinsi Lampung sangat mensupport Laga Amal tersebut. “Pemprov Lampung sangat mensupport laga bertajuk Charity Games Pray for Lampung ini sebagai bentuk kepedulian kepada para korban Tsunami Selat Sunda. Dalam mensukseskan laga tersebut, Pemprov Lampung juga telah menyiapkan satu unit bus untuk para maen Persija dan beberapa unit ambulance untuk kelancaran Laga amal tersebut,” ujar Taufik.
 
Taufik menjelaskan Pemprov juga telah berkoordinasi dengan jajaran OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung untuk mensukseskan laga Amal ini. “Kami terus berkoordinasi guna mensukseskan kegiatan ini, seperti menggerakkan Satpol PP, menurunkan tenaga kesehatan, dan lainnya. Upaya ini diharapkan mampu membuat laga amal dapat berjalan dengan kondusif,” jelasnya.
 
Manajer Program Pra-PON 2020 Asosiasi Provinsi PSSI Lampung, Adolf Ayatullah menjelaskan Laga Amal bertajuk ini merupakan bentuk kepedulian masyarakat sepak bola Lampung terhadap bencana Selat Sunda. Kami telah melakukan berbagai upaya demi kelancaran laga amal ini,“ ujar Adolf.
 
Dalam menghadapi Persija, lanjut Adolf, pihaknya juga telah mengkonfirmasi bahwa ada beberapa pemain yang akan turut memperkuat Pra-PON Lampung seperti Dedi hartono, Roni Rosadi, Guntur Tri Aji, Purwaka, dan beberapa pemain level terkenal lainnya.
 
Dalam laga itu juga, akan dilakukan lelang sebanyak 20 Pcs Jersey Persija yang ditanda tangani oleh para pemain persija. “Rencananya juga akan ada lelang Jersey Gubernur Lampung,” ujarnya.
Tiket pada pertandingan ini dibandrol untuk masing-masing kelas, yakni reguler seharga Rp 30 ribu, dan VIP seharga Rp 100 ribu. Keuntungan dari penjualan tiket tersebut juga akan disumbangkan untuk para korban bencana tsunami. “Hingga saat ini telah terjual sekitar 1000 tiket, dan targetnya seluruh stadion dapat terisi penuh oleh para penonton,” jelasnya.
 
Untuk kelancaran Laga ini, Adolf menyambut baik dukungan Pemerintah Provinsi Lampung. “Kami sangat berharap Pemprov Lampung mendukung kegiatan ini, sehingga Laga amal ini mampu berjalan dengan baik dan kondusif,” harap Adolf.
Muaramedia.com, BANDAR LAMPUNG ----- Pemerintah Provinsi Lampung mengapresiasi tingginya animo komunitas seniman Lampung yang ingin berkontribusi meringankan beban korban Tsunami dengan turut berpartisipasi dalam Pagelaran Musik Amal Peduli Tsunami yang rencananya diselenggarakan Jumat (11/1/2019) di Halaman Kantor Gubernur Provinsi Lampung. Hal tersebut diungkapkan Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Hamartoni Ahadis saat memimpin rapat persiapan gelaran musik untuk amal di Ruang Rapat Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung, Kamis, (9/1/2019).
 
Menurut Hamartoni, Pemerintah Provinsi Lampung akan memfasilitasi Pagelaran musik tersebut yang bertujuan menggalang dana bagi masyarakat Lampung korban bencana alam tsunami Selat Sunda.
“Sebagai bagian dari masyarakat Lampung kita ingin menunjukkan empati kita dengan berupaya meringankan beban saudara saudara kita yang telah menjadi korban bencana Tsunami yang melanda Banten dan Lampung. “ ujar Hamartoni.
 
Secara kelembagaan, lanjut Hamartoni, Pemerintah Provinsi Lampung telah menyalurkan bantuan dan mencukupi berbagai kebutuhan para pengungsi. Namun demikian, disadari bahwa becana Alam yang telah terjadi telah mengetuk rasa solidaritas dan empati dari berbagai elemen dan komunitas masyarakat. Mengingat hal tersebut Pemerintah Provinsi Lampung memandang perlu memfasilitasi berbagai komunitas masyarakat yang akan ingin meringankan beban korban bencana salah satunya melalui acara ini. 
Selain Melibatkan musisi musisi asal Lampung yang telah dikenal secara Nasional gelaran musik ini juga akan diramaikan oleh penggiat seni budaya dan satrawan Lampung seperti Gamolan Sakti PSPM , Galery Kita, Saiful Irba, Isbedi Setiawan, Diandra Nata Kembahang, Wisplash Band, Dningrat Band, Alif Band, Kompares Band, Rafisgy Band. 
 
Sementara itu, dalam kesempatan yang sama Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Lampung Aswarodi menyampaikan pada acara gelaran musik ini tidak hanya dihadiri oleh pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, tapi juga siswa – siswa SMA dan pengajar dari sekitar Bandar Lampung.
 
“Pada acara nanti tidak hanya karyawan dan karyawati Pemprov yang akan berpartisipasi tetapi juga siswa siswa SMA dan pengajar, kita berharap dengan semakin banyak pihak yg berpartisipasi nanti kita dapat memberikan manfaat semakin besar bagi para korban Tsunami” kata Aswarodi.
 
Ditambahkannya, Pemerintah Provinsi juga akan mengundang perwakilan Forkopimda Provinsi Lampung, pimpinan BUMN, BUMD dan Pihak Perusahaan swasta untuk berpartisipasi. Rapat persiapan tersebut turut dihadiri oleh seluruh Satuan Kerja Terkait.
Muaramedia.com, Muaramedia.com, BANDAR LAMPUNG ----Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo melakukan ramah tamah dan makan malam bersama dengan Komandan Korps Marinir (Dankomar) Mayor Jendral TNI (Mar) Suhartono,M.Tr (Han) di Mahan Agung, Bandarlampung, Selasa (8/1/2019) malam.
 
Acara ini akan meningkatkan sinergitas Pemprov Lampung dan Korps Marinir dalam menjaga, membangun dan menyejahterakan masyarakat Lampung. 
 
"Terimakasih atas dukungan besar yang diberikan Korps Marinir selama ini kepada Pemprov Lampung. Harapan kami dukungan ini dapat semakin baik lagi untuk dapat bersama dalam menjaga, membangun dan menyejahterakan masyarakat Lampung," ujar Gubernur Ridho Ficardo dalam acara itu.
 
Gubernur juga menyampaikan ucapan selamat datang kepada Mayor Jendral TNI (Mar) Suhartono,M.Tr (Han). "Selamat datang di Rumah Dinas Gubernur Lampung. Ini bukanlah kunjungan pertamanya, karena beliau sudah banyak berinteraksi dan berkunjung ke Lampung," ujar Gubernur Ridho. 
 
Gubernur Ridho menjelaskan Pemprov Lampung terus mendorong TNI/Polri seperti Brimob Polda untuk maju. Juga Brigadir marinir harus siap untuk maju. Sebab, harus ada satu kesatuan dalam melakukan pembangunan. 
 
Gubernur Ridho menjelaskan Korps Marinir yang ada di Provinsi Lampung, merupakan bagian dari Forkopimda Provinsi Lampung dan menjadi fungsi pertahanan utama di Lampung, terutama dalam mendukung pembangunan dan mensejahterakan masyarakat Lampung. "Keberadaan Brigif Marinir telah mendukung Pemprov Lampung dalam memberikan dukungan seperti pelayanan dan mendorong kebijakan strategis pembangunan Lampung seperti kepariwisataan. Dalam menghadapi tantangan ke depannya, diharapkan Korps Marinir mampu memberikan dukungan dan kebersamaan dalam membangun maupun memberikan pelayanan kepada masyarakat," jelas Gubernur Ridho.
 
Dalam kesempatan itu, Dankomar Suhartono menyampaikan rasa keinginannya yang besar untuk berkunjung ke Mahan Agung Rumah Dinas Gubernur Lampung. "Saya sudah lama berkeinginan untuk masuk ke Mahan Agung Rumah Dinas Gubernur Lampung. Dan akhirnya kedamaian juga saya untuk berkunjung ke sini." ujarnya. 
 
Suhartono menjelaskan Marinir harus mampu bersinergi dan solid dengan jajaran Pemerintah Daerah dan Forkopimda di Provinsi Lampung. "Saya sudah lama memonitor bagaimana hubungan solid marinir dengan Pemda dan Forkopimda di Lampung, baik dalam kegiatan pelayanan maupun pembangunan lainnya. Hubungan solid ini harus terus berjalan dan lebih baik lagi, karena memang seperti itulah yang seharusnya," jelas Suhartono. 
 
Menurut Dankomar ini marinir juga harus mampu memberikan nilai positif di wilayahnya. "Marinir harus mampu memberikan nilai positif, terlebih ketika mendapatkan arahan dari Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo untuk dapat bersinergi dengan Forkopimda dan jajaran Pemuda Lampung. Karena ini sebagai bentuk pertanggungjawaban kita kepada masyarakat," ujarnya. 
 
Dalam acara tersebut, tampak hadir Kapolda Lampung Irjen (Pol) Purwadi Arianto, Danrem 043/Gatam Kol. Kav. Erwin Djatniko, dan Forkopimda Lampung, serta Kepala OPD Pemprov Lampung.
 
Usai acara ramah tamah tersebut, Gubernur Ridho Ficardo, Komandan Korps Marinir Mayor Jendral TNI (Mar) Suhartono,M.Tr (Han), Kapolda Lampung, dan Danrem 043/Gatam melanjutkan dengan latihan menembak.
Muaramedia.com, BANDARLAMPUNG - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Provinsi Lampung menggandeng kerjasama bersama Pusat Pendidikan dan Latihan (Pusdiklat) Perpustakaan Arsip Nasional (Perpusnas) Republik Indonesia (RI) dalam upaya menggelar Pendidikan Latihan (Diklat) bagi 58 Sumber Daya Manusia (SDM) untuk calon Perpustakaan Sekolah yang berasal dari Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung.
 
Kegiatan Diklat bertujuan untuk mempersiapkan calon  SDM di Perpustakaan Sekolah tahun 2019 yang berlangsung di hotel Kurnia Dua Bandarlampung, Selasa (8/1/19).
 
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Provinsi Lampung Ir.Ferynia mengatakan, Pendidikan dan Latihan bagi SDM yang akan dipersiapkan di seluruh Perpustakaan di Sekolah yang tersebar di 15 Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung, ujarnya.
 
" Ada 58 SDM yang mengikuti Diklat  dengan meteri 120 jam pelajaran yang akan di pelajari," kata Ir.Ferynia.
 
Menurutnya,  peserta terdiri dari para guru dan pegawai administrasi yang kami persiapkan untuk menjadi SDM yang berkualitas sebagai Kepala Perpustakaan di Sekolah, jelasnya.
 
" Tujuan Diklat tentu untuk menjadikan para Kepala Perpustakaan mengerti mengenai keberadaan perpustakaan Sekolah yang memenuhi standar perpustakaan, dan mengembangkan ide buat kemajuan dan kenyamanan perpustakaan," kata Ir.Ferynia.
 
Insya Allah dengan manajemen pengelolaan perpustakaan yang baik dan benar, maka Perpustakaan Sekolah akan bermanfaat dalam menciptakan generasi muda untuk bangsa dalam menumbuhkan minat baca, harapnya.
 
Hal itu, kata Ferynia, mengacu pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. Oleh
karena keberadaan perpustakaan merupakan simbol dari kecerdasan bangsa sebagai tempat pembelajaran sepanjang hayat dalam menggali potensi cita cita masa depan generasi bangsa, urainya.
 
Saat ini kami, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung menggandeng kerjasama bersama Perpusnas RI agar tujuan untuk menciptakan Perpusatakaan yang lebih modern yang selalu memberikan nuansa baru dalam sebutan gudang di berbagai ilmu, tandasnya.
 
Program pendidikan dan pelatihan bagi SDM perpustakaan Sekolah patut disebut gebrakan awal menuju perpustakaan modern yang dilakukan di awal tahun 2019, selaku Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah.
 
Diketahui, meski baru enam hari menjabat Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, mantan Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Lampung Ir.Ferynia terbilang sukses dalam melanjutkan program Diklat SDM bagi calon Kepala perpustakaan sekolah bekerjasama Perpusnas RI yang antusias diikuti dari 15 Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung. 
Muaramedia.com, BANDAR LAMPUNG-----Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung siap mendukung Laga Amal antara Persatuan Sepakbola Indonesia Jakarta (Persija) melawan pra-PON Lampung yang dijadwalkan Minggu (13/1/2019).
 
Pada laga tersebut, Persija akan bertanding melawan para bintang Lampung (Lampung All Star) yang terdiri dari pemain liga Indonesia asal Lampung.
 
Laga ini bertajuk "Charity Games Pray for Lampung" dan akan berlangsung di Stadion Sumpah Pemuda, PKOR Way Halim.
 
"Ini merupakan laga amal pasca bencana tsunami di Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel) yang menyedot perhatian banyak pihak termasuk Persija. Ini merupakan kabar gembira yang perlu kita apresiasi karena akan ada rencana pasti akan dilaksanakan agenda Persija melawan pra-PON Lampung minggu nanti. Saya kira Pemprov Lampung menyambut baik acara ini," ujar Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Provinsi Lampung, Taufik Hidayat saat menerima audiensi dari Asosiasi Provinsi PSSI Lampung di ruang kerjanya, Kantor Gubernur Lampung, Selasa (8/1/2019).
 
Taufik mengatakan Pemprov Lampung akan segera berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mensukseskan pertandingan tersebut.
 
"Kita lakukan koordinasi antar jajaran Pemprov, lalu koordinasi kepada para media untuk mensosialisasikan acara ini. Karena ini perlu kita informasikan kepada masyarakat untuk bersama-sama menyaksikan pertandingan, mungkin ada yang belum tahu mengenai acara ini. Fans Persija cukup banyak di Lampung dan kapan lagi bertemu sang juara," katanya.
 
Selain koordinasi antara jajaran Pemprov Lampung akan mengundang para pengusaha untuk ikut langsung menonton pertandingan dan memberi donasi.
 
"Kita akan undang para pengusaha Lampung terutama para pengusaha yang cinta bola. Ini bertujuan untuk menghibur masyarakat dan untuk mengumpulkan dana," katanya.
 
Sementara itu, Manajer Program pra-PON 2020 Asosiasi Provinsi PSSI Lampung, Adolf Ayatullah menuturkan pada laga amal ini, Persija secara khusus akan mendatangkan para pemain bintangnya dalam melawan U-19 pra-PON Lampung.
 
Dalam laga itu juga, sambung Adolf, Persija akan melakukan lelang jersey mereka sebanyak 20 pcs yang langsung ditandatangi oleh para pemainnya. Lalu, akan ada sumbangan dari Direktur Utama Persija, Gede Widiade yang akan menyumbang 50 karung beras.
 
"Ini inisiatif dari pihak management Persija bahwa mereka akan melelang 20 pcs jersey original Persija yang dipakai oleh pemain saat pertandingan. Nantinya akan dilelang para pemainnya dan langsung ditandatangani dilokasi pertandingan," ujarnya.
 
Tiket pada pertandingan ini dibandrol untuk masing-masing kelas yakni reguler seharga Rp.30 ribu dan VIP seharga Rp100 ribu. Keuntungan dari penjualan tiket tersebut akan juga disumbangkan untuk para korban bencana tsunami.
 
"Keuntungan akan didonasikan kepada kawasan yang terdampak bencana dan kegiatan lainnya tergantung dari para donatur yang akan melakukan donasi, sehingga kita akan mencoba mendistribusikannya sebaik mungkin," katanya.
 
Adolf menyebutkan dalam pertandingan itu, untuk babak pertama Persija akan melawan pra-PON Lampung ditambah para pemain All Star Lampung. 
 
"Akan ada pemain liga Indonesia asal Lampung seperti Dedi Hartono, Roni Rosadi dan beberapa pemain yang bermain di liga satu sebagi tim All Star Lampung. Tetapi babak kedua murni sparing antara pra-PON Lampung dengan Persija," ujarnya.
 
Adolf berharap dengan adanya dukungan Pemprov Lampung, mampu ikut mendukung serta menyukseskan jalannya acara tersebut.
 
"Acara akan lebih signifikan bila Pemerintah ikut ambil bagian, dan kami juga akan mengundang hadirnya para jajaran Pemprov Lampung," tandasnya.
Muaramedia.com, PRINGSEWU - Seorang pemuda 21 tahun, Ali Fikri tersangka pencurian dengan pemberatan (Curat) handphone HP di Kecamatan Pagelaran terpaksa menjalani akad nikah di kantor Polsek Pagelaran Polres Tanggamus, Senin (7/1/19) siang.
 
Tangis haru sempat mewarnai jalannya prosesi akad nikah dijalani warga Pekon Margakaya Kecamatan Pringsewu yang sebelumnya ditangkap bersama 2 temannya karena melakukan pencurian dengan pemberatan (Curat) handphone.
 
Dengan memakai setelan jas hitam membalut kemeja putihnya, tersangka Ali Fikri didampingi pihak keluarga keluar dari ruang penyidik dan langsung menuju mushala di komplek polsek guna dilakukan prosesi ijab qabul. 
 
Rangkaian pernikahan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Kantor urusan Agama (KUA) Kecamatan Pagelaran Basrido dengan pengawalan dari aparat kepolisian.
 
Prosesi akad nikah tesebut berlangsung khidmat, setelah melakukan pemeriksaan berkas dan persyaratan pernikahan, keluarga dan pihak KUA langsung menikahkan Fatoni dengan wanita pujaan hatinya.
 
Kapolsek Pagelaran Polres Tanggamus Iptu Edi Suhendra mengatakan pihaknya sengaja memfasilitasi akad nikah tersebut di musala polsek. Hal ini dilakukan karena pernikahan tersebut direncanakan jauh-jauh hari, namun menjelang hari H pelaksanaan, mempelai laki-laki tersandung kasus pidana. 
 
"Kami memang memberikan fasilitas musala untuk dilakukan proses akad nikah. Kalau dilakukan pernikahan di luar polsek belum bisa, karena yang bersangkutan masih dalam proses pemeriksaan," katanya. 
 
Menurutnya, kepolisian hanya mengizinkan tersangka untuk menjalani ijab qabul. Selanjutnya tersangka harus kembali menjalani proses hukum bersama tersangka lain. Kapolsek memastikan tersangka tidak akan mengikuti rangkaian lain setelah pernikahan.
 
"Resepsi maupun yang lain, tersangka belum boleh ikut," jelas Iptu Edi Suhendra.
 
Kata dia, pernikahan di kantor polisi ini merupakan pertama kalinya dilakukan di Polsek Pagelaran. "Ini merupakan pertama kalinya dilaksanakan," ujarnya.
 
Sementara Kepala KUA Pagelaran Basrido mengatakan pada prinsipnya KUA melayani masyarakat sehingga ketika berkas-berkas tidak cacat hukum, pihaknya langsung memproses.
 
"Apalagi saudara Ali Fikri dan pujaan hatinya sudah bertunangan dan menentukan waktu pernikahan yaitu hari ini. Surat menyurat tidak ada masalah maka kita laksanakan," kata Basrido.
 
Menurutnya tempat tidak menjadikan masalah namun pernikahan merupakan sunah rosul. "Untuk masalah tempat baik di rumah, masjid maupun mushola tetap diperbolehkan, namun saat ini yang bersangkutan menikah di mushola Polsek ini" ucapnya.
 
Lanjutnya, rangkaian kegiatan itu berlangsung lancar. Mempelai laki-laki memberikan mas kawin berupa seperangkat alat shalat.
 
"Tadi sempat mengulang dua kali, namun semuanya berjalan dengan lancar," ujar Basrido.
 
Usai mengikuti rangkaian akad nikah tangis haru dari pasangan pengantin dan keluarga kembali pecah, karena keduanya harus berpisah hingga proses hukum selesai. Sang pengantin laki-laki langsung digiring ke ruang penyidik, sedangkan pengantin perempuan dan keluarga langsung kembali ke rumahnya. 
 
Sebelumnya tersangka Ali Fikri ditangkap polisi setelah melakukan Curat Handphone bersama Ahmad Irvan (19) dan Eko Aji (18) keduanya warga Pekon Karang Sari Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu .
 
Ketiga tersangka ditangkap pada Senin (17/12/18) terkait dua laporan tanggal 24 Nopember 2018 pelapor Purwadi (26) Kampung Kusuma Jaya Kecamatan Bekri Lampung Tengah, TKP Pekon Padang Rejo. Kemudian laporan Priyatin (28) warga Dusun Rawa Harum Pekon Pagelaran tanggal 18 Oktober 2018, pelapor dengan TKP dirumah pelapor.
 
Berdasarkan laporan keduanya, korban Purwadi kehilangan 3 handphone senilai Rp. 4,5 juta dan telah terungkap 2 unit berupa Hp Oppo A3S dari penadah dan Xiomi Redmi 5A. Untuk korban Priyatin kehilangan 1 handphone Oppo A3S senilai Rp. 1,9 juta telah terungkap.
Muaramedia.com, BANDAR LAMPUNG----Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung akan menyelenggarakan Pentas Seni Amal Musisi Lampung pada Jumat, 11 Januari 2019 mendatang sebagai bentuk kepedulian terhadap korban bencana tsunami yang menghantam warga di Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel), akhir Desember lalu.
 
Acara ini akan digelar di halaman Kantor Gubernur Lampung dengan menampilkan musisi lokal dan ibukota asal Lampung. Selain itu, diramaikan pula dengan penampilan para seniman, sastrawan dan penyair. "Dalam rangka memberikan kepedulian dan sumbangsih atas bencana yang melanda saudara kita di Lamsel, Pemprov Lampung berencana akan menyelenggarakan pentas amal musisi lampung. Pada acara itu juga kita akan menghadirkan para usaha kecil dan menengah (UKM)," ujar Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Hamartoni Ahadis saat memimpin rapat awal persiapan acara tersebut di ruang rapat kerjanya, Kantor Gubernur Lampung, Senin (7/1/2019).
 
Hamartoni mengatakan dalam waktu dekat pihaknya akan menyurati para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemprov Lampung untuk menginstruksikan para staf besera jajarannya untuk memberikan donasi secara sukarela.
 
"Atas inisiasi sendiri seluruh OPD akan memberikan donasi dan berbagai bantuan logistik. Tetapi ini akan kita surati untuk nantinya setiap kepala OPD memberikan arahan kepada staf nya untuk kembali memberikan bantuan, berapapun sumbangannya, ini sifatnya tidak memaksa," kata Pj. Sekdaprov.
 
Selain itu, kata Hamartoni, dalam menghimpun dana, pihaknya juga menginstruksikan kepada para Kepala Daerah di Kabupaten/Kota se- Provinsi Lampung untuk memberikan sumbangan konkrit berupa anggaran melalui APBD di masing-masing Kabupaten/Kota. "Untuk besarannya juga tidak ditentukan, sesuai dengan kemampuan setiap Kabupaten/Kota," ujarnya.
 
Pemprov Lampung akan kembali menggelar rapat pemantapan persiapan dua hari sebelum 11 Januari 2019. "Rabu (9/1/2019) kita akan lakukan rapat pemantapan serta konsep yang akan diusung pada acara tersebut nanti," katanya
Muaramedia.com, BANDAR LAMPUNG ----- Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo meminta semua pihak tidak larut dalam duka meski Sang Bumi Ruwa Jurai mengalami bencana alam Tsunami. Provinsi Lampung harus tetap bangkit karena mempunyai banyak pilihan destinasi wisata yang tersebar di berbagai kabupaten/kota.
 
Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pariwisata Budiharjo saat menggelar konferensi pers pemulihan pariwisata pasca-tsunami Selat Sunda bagi Provinsi Lampung Lampung, yang dilaksanakan di Hotel Bukit Randu, Senin (7/1/2018). 
Menurut Budiharjo, bukan hanya wisata pantai Pahawang dan Krakatau yang dimiliki Lampung tetapi juga destinasi wisata alam lainnya seperti Way Kambas, Pugung Raharjo, Suoh, Lembah Hijau, dan destinasi alam seperti pegunungan hutan dan air terjun serta masih banyak lainnya. 
 
“Pemerintah Provinsi Lampung berharap media bisa bekerjasama memberitakan tentang Lampung sebaik-baiknya, tentu saja tanpa berbohong dengan apa yang sedang terjadi. Unsur amenitas, atraksi, dan aksesbilitas memang terganggu di area terdampak. Tapi perlu kita ingat, Lampung itu luas. Lampung punya banyak potensi wisata,” ujar Budiharjo.
 
Budiharjo menjelaskan pentahelix pendukung pariwisata atau lima unsur yang harus kompak, saling support untuk membangun iklim pariwisata yang kondusif. Yaitu ABCGM (Academician, Business, Community, Government, Media). Di bidang Community atau komunitas, Lampung memiliki Genpi, mitranya pemerintah dalam urusan pariwisata.
 
“Pariwisata sendiri sangat perlu bagi Media. Tanpa media pariwisata tidak bisa jalan. Namun ada hal yang perlu kita atasi, yaitu memulihkan trauma wisatawan. Sehingga yang tadinya batal bisa merencanakan lagi untuk datang, yang belum tahu bisa tahu sehingga mau datang,” ujar Budiharjo.
 
Budiharjo meminta media terus memberitakan pariwisata sesuai fakta saat ini pasca bencana. Jika Media memberitakan hal yang tidak baik, akan berpengaruh ke pariwisata. "Padahal pariwisata punya multiplier effect yang cukup tinggi. Untuk itu perlu galakkan jurnalisme ramah pariwisata. Pariwisata juga rentan hoax," ujarnya.
 
Adapun strategi pemulihan pasca bencana yaitu menata sarana dan prasarana destinasi wisata yang terkena dampak tsunami, termasuk penyediaan amenitas pariwisata. Melakukan sosialisasi sadar wisata, sapta pesona, dan mitigasi bencana kepada masyarakat sekitar destinasi yang rawan bencana serta Mengoptimalkan destinasi wisata lainnya. 
PRINGSEWU - Pemerintah Kabupaten Pringsewu menggelar Apel Besar 2019 di lapangan pemkab setempat, Senin (07/01/19). Apel Besar ini dimaksudkan sebagai sarana untuk menyatukan persepsi dalam rangka kesiapan seluruh aparatur pemerintahan di Kabupaten Pringsewu dalam melaksanakan tugas di tahun 2019, sekaligus kesiapan dalam memberikan pelayanan yang terbaik dan optimal kepada masyarakat.
 
Apel besar yang dihadiri lengkap seluruh jajaran Pemkab Pringsewu, bertindak sebagai pembina apel adalah Bupati Pringsewu H.Sujadi. Apel juga dihadiri Wakil Bupati Pringsewu Dr.H.Fauzi, S.E., M.Kom., Akt., C.A., Sekretaris Daerah Drs.A.Budiman P.M., M.M., Dandim 0424 Letkol Arh. Anang Hasto Utomo, Wakapolres Komisaris Pol. Andik Purnomo Sigit, para asisten dan staf ahli bupati, para kepala OPD, para camat serta lurah beserta jajaran, serta seluruh Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemkab Pringsewu. 
 
Pada kesempatan tersebut juga diserahkan bantuan kendaraan hibah dari Pemerintah Kabupaten Pringsewu kepada Kodim 0424 berupa kendaraan patroli roda empat merek Toyota Hi-Lux dan kepada Polres berupa kendaraan operasional roda empat Mitsubishi Xpander untuk Polsek Pringsewu Kota.
Serta kendaraan roda tiga merek Viar kepada sembilan kecamatan se Kabupaten Pringsewu, yang diserahkan oleh Bupati Pringsewu didampingi Wakil Bupati serta diterima  masing-masing oleh Dandim 0424 Letkol Arh. Anang Hasto Utomo, kemudian oleh Wakapolres Komisaris Pol. Andik Purnomo Sigit didampingi Kapolsek Pringsewu Kota Komisaris Pol. Eko Nugroho, juga para camat dari sembilan kecamatan.
 
Selain itu, pada kesempatan tersebut juga dilakukan prosesi gunting pita dan pecah kendi oleh Bupati dan Wakil Bupati Pringsewu atas bantuan hibah dari Kementerian Perhubungan RI kepada Pemkab Pringsewu berupa kendaraan bus sekolah ber-AC. Sebelum penyerahan kendaraan-kendaraan tersebut, didahului dengan penandatanganan dokumen serah terima oleh Sekda Kabupaten Pringsewu Drs.A.Budiman P.M., M.M. dan para penerima hibah.
 
Dalam amanatnya, Bupati Pringsewu H.Sujadi menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh jajaran aparatur pemerintahan di lingkungan Pemkab Pringsewu, baik di tingkat kabupaten, kecamatan hingga kelurahan dan pekon, serta seluruh Aparatur Sipil Negara.
 
"kepada seluruh aparat Pemerintah Kabupaten Pringsewu untuk bersama-sama selalu meningkatkan kapasitas dan kompetensi selaku abdi negara sekaligus sebagai pelayan masyarakat,"Ujar bupati pringsewu.
 
Dan yang tak kalah pentingnya adalah agar seluruh jajaran Pemkab Pringsewu senantiasa meningkatkan kedisiplinan dalam bekerja, karena dengan berlaku disiplin dan tertib dalam melaksanakan tugas sesuai aturan yang ada, tentunya akan membuahkan hasil yang lebih baik dan maksimal.
 
Terkait hibah kendaraan dari Pemkab Pringsewu kepada Kodim dan Polres serta kecamatan, Bupati Pringsewu berharap bantuan kendaraan tersebut dapat bermanfaat dalam rangka meningkatkan dan menjaga keamanan dan kondusifitas wilayah Kabupaten Pringsewu, sekaligus lebih mensinergikan hubungan antara Pemkab Pringsewu dengan pihak kepolisian dan TNI. Termasuk kendaraan roda tiga untuk kecamatan, yang diharapkan dapat membantu operasional kecamatan.
 
Harapan yang sama juga disampaikan oleh Dandim 0424 Letkol Arh. Anang Hasto Utomo dan Wakapolres Komisaris Pol. Andik Purnomo Sigit. 
 
Anang menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pemkab Pringsewu yang telah memberikan hibah kendaraan patroli.
 
" Pihaknya tentu akan menggunakan kendaraan tersebut sebaik-baiknya dalam rangka menciptakan kondusifitas wilayah khususnya Kabupaten Pringsewu,"Tuturnya.
 
Sementara itu, Wakapolres Komisaris Pol. Andik Purnomo Sigit juga menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Pringsewu yang telah begitu peduli terhadap jajaran kepolisian.
 
Andik berharap sinergitas yang terjalin sangat baik antara Pemkab Pringsewu dan kepolisian dapat terus dipertahankan dan bahkan lebih ditingkatkan di masa-masa mendatang.
 
"dalam rangka menciptakan keamanan dan ketertiban wilayah Kabupaten Pringsewu,"Ujarnya.
 
Seusai apel jajaran Pemerintah Kabupaten Pringsewu, juga digelar apel kendaraan dinas baik roda empat, rida roda tiga maupun roda dua baik di Sekretariat Daerah, DPRD, OPD, kecamatan hingga kelurahan dan pekon. Apel randis tersebut guna mengecek kondisi kendaraan dinas di setiap unit kerja.
Muaramedia.com, BANDAR LAMPUNG--Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo meminta Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menjadi ASN yang profesional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
Hal itu ditegaskan Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Hamartoni Ahadis saat menjadi inspektur upacara mingguan di Lingkungan Pemprov Lampung, di Lapangan Korpri, Komplek Kantor Gubernur Lampung, Senin (7/1/2019).
 
"ASN yang profesional diyakini dapat memberikan sumbangsih yang besar terhadap kinerja pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan daya saing, perluasan kesempatan kerja, meningkatkan mutu pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat," ujar Hamartoni.
 
ASN tidak hanya sebagai pelayanan publik, tetapi juga pelaksana kebijakan publik dan perekat persatuan bangsa. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.
 
Hamartoni melanjutkan terdapat beberapa prinsip ASN sebagai sebuah profesi, antara Iain memiliki kompetensi baik teknis, menejerial, dan sosial kultural, memiliki nilai dasar dan memiliki kode etik.
 
"Sejalan dengan kompetensi dimaksud, maka UU Nomor.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengisyaratkan tambahan kompetensi yang wajib dimiliki ASN, yaitu kompetensi pemerintahan. Ke empat kompetensi inilah, yang akan dijadikan sebagai dasar pengangkatan ASN dalam jabatan, baik jabatan fungsional, jabatan administrasi dan jabatan pimpinan," katanya.
 
Ia kembali menegaskan agar ASN profesional dan memiliki kompetensi sesuai jabatan yang diamanahkan, maka setiap ASN memiliki hak untuk mengembangkan kompetensinya minimal 20 jam pelajaran setiap tahunnya.
 
Apalagi saat ini, jumlah PNS di jajaran Pemprov Lampung Iebih dari 16.000 sehingga diperlukan 320.000 jam pelajaran sebagai bentuk pemenuhan hak ASN.
"Sesuai ketentuan pasal 70 UU Nomor 5 Tahun 2014, maka pemenuhan hak ASN merupakan tanggungjawab kepala OPD sesuai dengan struktur anggaran dan tentu diselaraskan dengan prioritas kebijakan pembangunan daerah," ujarnya.
 
Sejauh ini, ada beberapa arahan Gubernur Lampung dalam upaya melakukan pembinaan sumber daya aparatur di Provinsi Lampung. Arahan tersebut yakni aparatur harus mampu mempertahankan asas profesionalitas dan netralitas, sehingga betul-betul memenuhi kebutuhan pemerintah masa mendatang dan mampu mengembangkan persaingan dengan sumber daya manusia, baik swasta, nasional maupun global.
 
Selain itu, aparatur juga harus mampu membangun sinergitas antar pelaku pembangunan untuk meningkatkan kinerja dan mutu pelayanan publik yang ada melalui peningkatan kompetensi ASN.
 
"Setiap OPD wajib memenuhi hak ASN untuk mengembangkan kompetensinya yang pelaksanaannya dikoordinasikan kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Lampung terkait kebutuhan Diklat berbasis kompetensi, sasaran kompetensi pembelajaran, dan evaluasi penyelenggaraannya," ujarnya.
 
Hamartoni juga menyampaikan Pemprov Lampung melalui BPSDMD, berkewajiban untuk mengkoordinasikan perumusan kebutuhan diklatnya melalui analisis kebutuhan diklat (AKD) berbasis kompetensi melalui pengujian kompetensi, menetapkan kebijakan pelaksanaan pelatihan, workshop, pembelajaran jarak jauh dan e-learning. 
 
"Saya berharap, BPSDMD Provinsi Lampung segera menggagas penyelenggaraan pengembangan kompetensi PNS melalui e learning di Provinsi Lampung. Dalam upaya meningkatkan kompetensi PNS, dan bagian penting program Lampung Kompeten guna mendukung terwujudnya Provinsi Lampung yang maju, unggul, sejahtera dan berdaya saing," katanya
Muaramedia.com, Pringsewu- Sebanyak 43 klub bola voli se Provinsi Lampung mengikuti Sepakat Open Tournament 2019 di Pringsewu.
 
Kegiatan ini dibuka oleh Wakil Bupati Pringsewu Dr.H.Fauzi, S.E., M.Kom., Akt., C.A. di lapangan bola voli Sepakat, Dusun Sari Bumi, Pekon Wates Selatan, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu, Sabtu (5/1) malam.
 
Turut hadir pada pembukaan tournament, Kadispora Pringsewu Drs.Syamsir Kasim, Kaban Satpol Pamongpraja Edi S.Pamungkas, S.Sos., Kabag Humas dan Protokol H.Ibnu Harjianto, S.Pd. dan Kakan Kesbangpol Soekarman, S.Pd., jajaran panitia, serta para pamong setempat.
 
Wakil Bupati Pringsewu Dr.H.Fauzi, S.E., M.Kom., Akt., C.A. dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia Sepakat Open Tournament 2019 dan masyarakat  Pekon Wates Selatan, atas penyelenggaraan ope tournament tersebut.
 
Melalui tournament ini, selain menjadi sarana untuk memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat, juga sebagai sarana untuk meningkatkan silaturahim diantara sesama klub.
 

 

"Para peserta tournament untuk bertanding secara sportif, dan bersama-sama memajukan  olahraga bola voli, sekaligus dapat menjadi tonggak awal penorehan prestasi olahraga bola voli, baik di Kabupaten Pringsewu  maupun di Provinsi Lampung serta nasional,"Ujarnya.
Muaramedia.com, KALIANDA ----- Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Lampung menyampaikan bantuannya kepada korban stunami di Kalianda Lampung Selatan dan Kabupaten Pesawaran. Bantuan tersebut berupa perabotan dapur, seperti kompor gas beserta tabungnya, magic com, termos, wajan, panci, piring, gelas, teko, gayung, sendok, sikat gigi, pasta, alat mandi, sabun cuci, alat masak dan lain sebagainya.
Bantuan diterima langsung oleh Kadis Sosial Lampung Selatan, Dulkahar, S.S.T.P, Sabtu (5/1/2019).
 
Kadisnakertrans Provinsi Lampung Ir. Lukmansyah, MM, mengatakan selain memberikan bantuan ke Dinsos Lampung Selatan, pihaknya juga menyampaikan bantuan kepada korban tsunami di Pulau Legundi Pesawaran.
 
Bantuan tersebut berupa keperluan sarana pendidikan seperti pakaian seragam dan olahraga, perlengkapan olahraga siswa, obat2an, selimut, handuk dan pakaian dalam baik pria maupun wanita. Bantuan tersebut akan disampaikan ke Posko Bantuan Tsunami Kabupaten Pesawaran Minggu (6/1/2019).
 
"Bantuan ini diperoleh dari sumbangan sukarela dari seluruh pegawai Disnakertrans Provinsi Lampung. Sudah selayaknya sebagai ASN yang merupakan bagian dari masyarakat Lampung mempunyai rasa prihatin atas kejadian musibah tsunami ini," ujar Lukmansyah. 
 
Jajarannya, lanjut Lukmansyah, secara spontanitas dan ikhlas memberikan bantuan semampunya. Penyerahan bantuan tersebut disampaikan oleh Sekretaris Disnakertrans Provinsi Lampung Drs. Lukman, MM bertindak atas nama Kadisnakertrans Provinsi Lampung
Muaramedia.com, BANDAR LAMPUNG-----Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung segera melakukan rapat di Kantor Staf Presiden (KSP), Jakarta Pusat, pada 17 Januari 2019 mendatang, sebagai langkah percepatan mengejar target penyelesaian Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) ruas Bakauheni - Terbanggi Besar (Bakter).
 
Pemprov akan membahas langkah percepatan bersama dengan perusahaan konstruksi BUMN yang menangani JTTS ruas Bakter, seperti perusahaan penggarap paket 3 dan 4 yakni PT. Adhi Karya (Paket 3) dan PT. Wijaya Karya (Paket 4) serta PT. Hutama Karya sebagai pengelola.
 
"Kami juga akan mengevaluasi hasil catatan-catatan penyelesaian lahan seperti proses lahan tambahan dan potensi masalah lainnya," ujar Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Provinsi Lampung Taufik Hidayat saat memimpin rapat progres pembebasan lahan JTTS ruas Bakter paket 3 dan 4, di Ruang Rapat Kerjanya, Kantor Gubernur Lampung, Jumat (4/1/2019). Selain dengan perusahaan konstruksi, rapat juga dihadiri Pejabat Pembuat Komitmen dari Kementerian PUPR.
 
Sebelumnya, Pemprov Lampung juga melakukan pembahasan progres JTTS ruas Bakter paket 1 dan 2 bersama perusahaan konstruksi BUMN, untuk paket 1 dikerjakan oleh PT. Pembangunan Perumahan (PP), dan paket 2 dikerjakan oleh PT. Waskita Karya.
 
"Semua kami lakukan untuk mengambil langkah percepatan mengenai permasalahan. Kita mendengar dari para PPK lalu lokasi STA mana yang masih menjadi masalah dan kita mencari solusinya. Agar ada tindaklanjutnya apa yang sudah kita sepakati, karena kita butuh percepatan," kata Taufik.
 
 
Hasil dari rapat di KSP nantinya menjadi rujukan peresmian JTTS ruas Bakter yang akan dilakukan langsung oleh Presiden RI, pada Februari 2019 mendatang. "Diharapkan kita memperoleh hasil yang signifikan karena ini didesak waktu, dan rapat di KSP nantinya menjadi rapat terakhir menjelang peresmian. Masyarakat juga mengharapkan ini segera diresmikan," ujar Taufik.
Muaramedia.com, LAMPUNG SELATAN -----Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo dan Wakil Gubernur Bachtiar Basri mendampingi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meninjau lokasi korban bencana Tsunami Selat Sunda di Desa Kunjir, Kecamatan Rajabasa, Lampung Selatan, Rabu (2/1/2019). 
 
Dalam kunjungan tersebut, turut mendampingi Presiden, di antaranya Kapolri Jend. Pol. Tito Karnavian, Panglima TNI Hadi Tjahjanto, Menkopolhukam Wiranto, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Sosial (Mensos) Agus Guwimang, dan Menteri Kesehatan (Menkes) Nila Djuwita Moeloek. Turut hadir dalam kesempatan itu, Kapolda Lampung Irjen Pol Purwadi Arianto dan Plt. Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto.
 
Di lokasi bencana, Presiden Jokowi dan Gubernur Ridho mendengarkan penjelasan singkat terkait penyebab tsunami, kemudian langsung meninjau lokasi bangunan yang rusak.
 
Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi, Gubernur Ridho, dan para Menteri saling berkoordinasi dalam upaya penanganan korban. Usai meninjau lokasi, Presiden Jokowi dan Gubernur Ridho mengajak warga untuk duduk bersama di halaman rumah warga yang masih berantakan dengan reruntuhan dan puing-puing bangunan.
 
Presiden Jokowi melakukan dialog dengan warga dan mendengar keluh kesah akibat bencana Tsunami tersebut. Kepala Desa Kunjir, Arlizon, berharap kehadiran Presiden Jokowi, dapat nembuat Desa Kunjir kembali seperti dulu dan menjadi lebih baik lagi. 
 
Sejumlah warga menyatakan keukeh untuk tetap tinggal di Kunjir. Misalnya Ana, warga setempat. Dia menuturkan bersikukuh untuk tetap tinggal di Kunjir. "Kami ingin diberikan bantuan bangunan rumah, tetapi kami ingin tetap tinggal di sini, karena di sinilah kami tinggal, dan di sinilah mencari rejeki," jelasnya. 
 
Saat ini, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Lampung terus berkoordinasi dalam penanganan korban tsunami, seperti penanganan pengungsi, layanan kesehatan, dan pendataan terkait sarana dan prasarana yang rusak. Berbagai bantuan juga terus berdatangan. 
 
Hingga saat ini, total penerimaan bantuan tunai dari 146 donatur sekitar Rp 1,658 miliar. Selain iti, juga diterima bantuan logistik dari 334 donatur berbagai jenis barang seperti makanan, pakaian, obat-obatan, selimut, alat mandi, dan lainnya. 
 
Berdasarkan data, untuk wilayah pantai pesisir Lampung Selatan, terdapat 2 desa yang banyak menelan korban jiwa yaitu Kunjir dan Way Muli. Adapun total korban bencana tsunami di Lampung Selatan yaitu korban meninggal dunia 118 orang, korban luka-luka sekitar 6379 orang, dan 7 orang dinyatakan hilang. 
 
Bencana tsunami juga menyebabkan rumah rusak 710 unit, dan jumlah pengungsi mencapai 7.868 orang.
Muaramedia.com, NATAR ------ Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo dan Pangdam II Sriwijaya Mayjen TNI Irwan, S.I.P., M.Hum serta Kapolda Lampung Irjen Pol Purwadi Arianto dan jajaran Fokorpimda Provinsi Lampung menyambut hangat kedatangan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Bandara Internasional Raden Inten II Lampung Selatan, Rabu (2/1/19).
 
Presiden hadir bersama rombongan, yakni Menkopolhukam Wiranto, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Sosial (Mensos) Agus Guwimang, Menteri Kesehatan (Menkes) Nila Djuwita dan Kepala Staff Kepresidenan Moeldoko. Kehadiran Presiden dalam rangka Kunjungan Kerja untuk meninjau pasca bencana tsunami di Kabupaten Lampung Selatan.
 
Berdasarkan jadwal, Presiden diberangkatkan dari Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta pada pukul 08.30 WIB dan tiba di Lampung pada Pukul 09.00 WIB. Presiden dan rombongan langsung di sambut antusias oleh Gubernur Ridho, Pangdam II dan Kapolda Lampung.
 
Setelah penyambutan, Presiden beserta rombongan menuju lokasi yang terdampak bencana tsunami Selat Sunda. Lokasi yang dikunjungi antara lain Desa Kuntjir dan Way Muli, Rumah Sakit Bob Bazar dan lokasi pengungsian di Lapangan Tenis Indoor Kalianda.
 
Setelah melakukan peninjauan tersebut, Presiden beserta rombongan bertolak menuju Bandara Raden Inten II untuk take off kembali menuju Jakarta yang di perkirakan pada pukul 13.30 WIB.
Muaramedia.com, BANDAR LAMPUNG ----Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo segera menerbitkan Surat Edaran yang meminta seluruh pemerintah daerah agar menyisihkan dana APBD yang diperoleh dari pos BelanjaTidak Terduga untuk dialihkan menjadi kegiatan bantuan khusus penanganan bencana Tsunami Selat Sunda wilayah pesisir Lampung Selatan.
 
Hal itu diungkapkan Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Hamartoni Ahadis saat memimpin rapat Pembahasan Bantuan Bencana Tsunami, Senin (31/12/2018) di Ruang Rapat Badan Keuangan Provinsi Lampung.
 
“Bantuan keuangan tersebut sebagai bentuk solidaritas untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak bencana. Anggarannya dibebankan kepada APBD dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah. Besaran dananya tidak ditentukan, akan disesuaikan dengan kemampuan masing-masing daerah,” ujar Hamartoni.
 
Dasar hukum penggunaan anggaran di APBD untuk penanganan bencana sudah tersedia di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Aturan lain yang memayungi anggaran tersebut yakni Permendagri nomor 21 tahun 2011 dan Permendagri 134/2017 yang mengatur teknis penggunaan anggaran untuk penanganan bencana.
 
Sementara itu, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Lampung Selatan Supriyanto mengungkapkan hingga 5 Januari 2019, kondisi Gunung Anak Krakatau (GAK) masih dalam status tanggap darurat tsunami Lampung. Hingga saat ini, korban meninggal akibat tsunami di Lampung sebanyak 118, 8 orang hilang dan 5.269 orang mengalami luka-luka. Sebanyak 710 rumah mengalami kerusakan, 544 rumah rusak berat, 70 rumah rusak sedang dan 96 rumah rusak ringan, ujarnya.
 
Pemkab Lampung Selatan membutuhkan dana sekitar Rp10 miliar lebih untuk pembangunan Huntara (Hunian Sementara) bagi 544 rumah yang mengalami rusak berat. Lokasi nya disekitar eks Hotel 56. “Estimasi biayanya Rp10 miliar dengam dana Rp20 juta per unit,” ujar Supriyanto.
 
Ia menyarankan, agar bantuan yang disalurkan dalam bentuk dana uang karena untuk bantuan logistic jumlahnya sudah tercukupi. “Alhamdulilah bantuan terus mengalir dari berbagai pihak khususnya dalm bentuk kebutuhan pokok, sandang pangan dan obat-obatan," tuturnya.
 
Supriyanto menambahkan bahwa kondisi korban bencana tsunami Selat Sunda khususnya di Lampung Selatan masih mengalami trauma berat. Para korban memilih tinggal di dataran tinggi meskipun harus tidur di bawah tenda sederhana yang terbuat dari terpal seadanya. 
 
“Mereka masih trauma, sulit untuk memberikan pengertian kepada masyarakat kondisi sudah aman, karena masyarakat taunya jika sebelum tsunami datang akan terjadi gempa, namun ini tidak demikian, “ ujarnya.
 
Saat ini, guna memperlancar lalu lintas penyaluran bantuan sejumlah pihak membersihkan puing-puing. Jalur akan dibuat satu arah, masuk Kalianda keluar di Gayam. Waktunya pukul 08.00-11.00 WIB seluruh kendaraan tidak ada yang boleh masuk kecuali para pekerja. Jalur akan kembali dibuka normal pada pukul 11.00-14.00. dan akan ditutup kembali pada pukul 14.00-17.00. Jam 17.00 ke atas akan dibuka kembali. Semuanya dalam satu arah.
 
“Bantuan ini akan dihimpun pos utama di Rumah Dinas Bupati untuk kemudian didistribusikan kembali kepada masyarakat. Logistik yang dikiirim ke dapur-dapur umum akan diberangkan sebelum jam 8 atau jam 11 sebelum dibuka, “ ujar Supriyanto.
Muaramedia.com, BANDAR LAMPUNG ---- Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo memaparkan berbagai capaian pembangunan Lampung dalam acara Refleksi Akhir Tahun 2018, yang dilaksanakan di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung, Bandarlampung, Senin (31/12/2018).
 
Dalam paparannya, Gubernur membuktikan dicapainya sederet prestasi dan kemajuan. Rinician pemaparan Gubernur di antaranya, di sektor pembangunan infrastruktur, seperti jalan, telah mengalami peningkatan yang signifikan dari 62% jalan mantap di tahun 2014 menjadi 79,89% ditahun 2018. Bahkan dengan kemampuan melobby Pemerintah Pusat, Gubernur membawa Lampung mampu memiliki Bandara Internasional, memiliki Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) sepanjang 250 Km, dan Dermaga Eksekutif, serta pembangunan bendungan. 
 
Peningkatan di sektor infrastruktur juga sangat berpengaruh siginifikan terhadap sektor pariwisata. Ini ditunjukkan dengan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan ke Provinsi Lampung yaitu sebanyak 4,42 juta juta wisatawan ditahun 2014 menjadi 13,4 juta wisatawan ditahun 2018. “Saat ini Lampung mampu memiliki jumlah kunjungan sebanyak 13,4 juta wisatawan. 
 
"Dengan adanya Bandara Internasional, Jalan Tol trans Sumatera, dan Dermaga Eksekutif, maka perekonomian Lampung dan peningkatan pariwisata Lampung akan semakin meningkat,” ujar Ridho.
 
Di sektor pembangunan infrastruktur lainnya, Gubernur Ridho juga melakukan upaya peningkatan SDM Lampung seperti pembangunan Gedung Perpustakan Modern, Lampung Astronomical Observatory (LAO), serta pembangunan Bumi Perkemahan dan Pembangunan Kawasan Kota Baru.
 
Gubernur menjelaskan Pemprov Lampung juga terus melakukan berbagai upaya meningkatkan perekonomian. Bahkan sepanjang tahun 2018 pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung mencapai 5,22 dan selalu berada di atas rata-rata Sumatera 4,72 dan Nasional 5,17. “Di sektor produksi pertanian juga mengalami peningkatan. Untuk padi, dari 3.32 juta ton dan jagung sebanyak 4.42 juta ton di tahun 2014 menjadi 4.56 juta ton padi dan 2.58 juta ton jagung diitahun 2018. Peningkatan sector pertanian ini juga mampu menekan angka kemiskinan di Lampung,” jelas Gubernur.
 
Di bidang investasi, lanjut Ridho, Lampung juga mengalami pertumbuhan. Investasi terbesar berasal dari Singapura. “Maka tak salah jika kita akan mengadakan penerbangan internasional ke Singapura. Dengan melakukannya, maka dapat dipastikan Investasi dan Perekonomian Lampung akan semakin meningkat,” jelasnya.
 
Pada bagian lain, Gubernur menyampaikan daya saing Lampung yang mengalami peningkatan dari peringkat 25 Nasional ditahun 2014 menjadi peringkat 12 secara Nasional ditahun 2018. Selain itu, Indeks pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Lampung terus mengalami peningkatan dari 66.95 ditahun 2015 menjadi 68.25 ditahun 2017.
 
Tingkat pengangguran terbuka menurun dari 5,08% di tahun 2014 menjadi 4,06% di tahun 2018. “TIdak hanya itu, tingkat kemiskinan di Lampung juga mengalami penurunan, dari 14,28% ditahun 2014 menjadi 13,14% ditahun 2018,” jelas Gubernur Ridho.
 
Gubernur juga sangat konsen terhadap pembangunan Pendidikan dan Kesehatan. Hal ini ditunjukkan dengan melakukan peningkatan infrastruktur pendidikan menengah dan khusus (SMA/SMK/SLB), mengadakan program Lampung Mengajar di daerah terpencil, memberikan Bosda, dan bantuan beasiswa, dan berbagai upaya lainnya.
 
Dalam meningkatkan Sektor Kesehatan, Gubernur terus meningkatkan sarana dan prasarana RSUD Abdul Moeloek, meningkatkan pelayanan di Rumah sakit Bandar Negara Husada, dan operasional rumah sakit keliling untuk melayani wilayah DTPK (Daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan) serta daerah prioritas lainnya.
 
Gubernur juga fokus terhadap program pengentasan kemiskinan berbasis desa melalui program Gerbang Desa Saburai. Dan berdasarkan evaluasi BPS Provinsi Lampung tahun 2017, status tertinggal yang semula sebanyak 380 desa ditahun 2015 menjadi 119 desa ditahun 2017, serta berbagai upaya Gubernur Ridho dalam meningkatkan disektor lainnya untuk kemajuan dan kesejahteraan Lampung.
 
Pembangunan Lampung tahun 2018 merupakan proses kinerja kesinambungan dari tahun sebelumnya. Proses itu dapat dinilai progresif, apabila pembangunan tersebut dapat dilihat dan dirasakan oleh masyarakat. 
Menurut Gubernur, Pembangunan tidak akan berguna apabila pembangunan tersebut tidak mampu meningkatkan kualitas masyarakat. "Dan dengan anggaran terbatas, saya ingin menyeimbangkan pembangunan yang terasa dan terlihat untuk kesejahteraan masyarakat dengan memaksimalkan potensi dan pembangunan daerah," ujar Gubernur Ridho. 
Ridho berkeyakinan penuh dengan tahapan pembangunan saat ini, Lampung akan semakin maju dan berkembang. "Saya sangat yakin Lampung akan berkembang lebih maju, hal ini dikarenakan dasar batu bangunannya hari ini sudah kita letakkan dengan sangat mantap dan kuat. Dan Lampung akan meninggalkan jauh wilayah Sumatera lainnya,” jelasnya.
Muaramedia.com, LAMPUNG SELATAN ---- Ketua TP PKK Provinsi Lampung Ibu Yustin Ridho Ficardo melakukan "trauma healing" untuk mengurangi dampak psikologi bagi anak-anak pengungsi bencana tsunami yang ditampung di Lapangan Tenis Indoor Kalianda Lampung Selatan, Minggu malam (30/12/2018).
 
Kehadiran Yustin memberi semangat baru dan mengobati kegelisaham anak-anak. Sebab, isteri orang nomor satu di Provinsi Lampung ini berdialog, bermain sambil mengajak anak-anak bernyanyi dan berpesan kepada agar para pengungsi tetap melaksanakan sholat 5 waktu, mengaji dan berdoa meski di lokasi pengungsian.
 
“Walau sedang di pengungsian dengan segala keterbatasan, kita harus tetap semangat ya anak-anak, sholat 5 waktu jangan sampai tertinggal, jangan lupa mengaji, dan berdoa agar kita semua di berikan kekuatan untuk melalui semua ini, ibu akan sekuat tenaga membantu kebutuhan anak-anak disini", ungkapnya.
Yustin juga memberikan sejumlah bantuan berupa 250 paket sembako, 1000 lebih paket alat tulis serta makanan dan susu kepada anak-anak.
 
Pada kesempatan itu, Ibu Yustin menyempatkan diri mengecek ketersediaan logistik dan dengan penuh kesabaran mendengarkan keluh kesah para pengungsi dan kekurangan kebutuhan. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung ini juga mengapresiasi para relawan dan pihak-pihak yang telah mendirikan posko trauma healing.
 
Menurut Yustin, para korban harus benar-benar diperhatikan bukan hanya dalam kecukupan makanan sehari-hari, baik tempat tidur, atau pun kesehatan, tapi juga yang sekarang harus menjadi perhatian adalah dampak psikologis yang mungkin muncul pasca Tsunami.
 
"Kesehatan psikologi harus di perhatikan betul, agar di kemudian hari tidak ada trauma yang muncul, terlebih lagi korban dari kalangan anak-anak dan balita, mereka harus kembali sehat jasmani serta rohaninya, agak bisa beraktifitas kembali seperti biasa" ujarnya.
 
Yustin berpesan kepada relawan dan tim yang turun langsung untuk menjaga kesehatan, dan memperhatikan para korban terkhusus lagi kepada anak-anak dan balita. "Semoga kehadiran saya disini bisa membantu para korban dan jadi obat untuk anak-anak disini" pungkasnya.
 
Turut hadir mendampingi Ibu Yustin dalam kunjungan tersebut Staf Ahli Gubernur Lampung Bidang Ekonomi dan Keuangan Theresia Sormin, Kepala Bappeda Herlina Warga Negara, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Dewi Budi Utami serta Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Ferynia.
Muaramedia.com, BANDAR LAMPUNG---- Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru mengakui kiat Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo dalam memajukan Lampung layak diadopsi oleh Pemprov Sumatera Selatan.
"Ilmu Gubernur Ridho akan menjadi senjata saya untuk membuat Sumsel lebih baik. Apa yang kami lihat secara visual seluruh antero Lampung ini mana yang harus kami adopsi," ujar Herman Deru saat melakukan silaturahmi ke Provinsi Lampung, di Kediaman Dinas Gubernur Lampung, Mahan Agung, Minggu (30/12/2018).
 
Herman mengacungkan jempol terhadap tertatanya pembangunan di Lampung.
"Saya acungkan jempol terhadap tertatanya pembangunan di Lampung. Pembangunan yang baik, ada pemerataan pembangunan yang jelas, ini tentu diawali dari pembangunan yang konkrit, tidak pembangunan yang retorika. Sumsel mudah-mudahan ke depan tidak rela disusuli anaknya (Lampung,red)," ujar Herman.
 
Herman mengakui begitu banyak ilmu yang disampaikan Gubernur Lampung Muhammad Rudho Ficardo atas capaian pembangunan yang dilakukan. "Rasanya akan semakin lengkap jika nanti ilmu yang diberikan Pak Gubernur Lampung kepada kami, dapat kami jalankan di Provinsi Sumsel," ujar Herman Deru.
 
Herman menilai kinerja kepemimpinan Gubernur Ridho menjadikan Lampung sebuah Provinsi yang selalu dibicarakan.
"Sumsel bukan kurang dibicarakan tetapi kalau kita bicara tentang data, tentu masih banyak yang harus kita perbaiki. Data yang menunjukkan bahwa kita sudah hampir dibalap oleh Provinsi-Provinsi yang tadinya tergabung dalam Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) yakni Bengkulu, Lampung, Jambi, Sumsel dan Bangka Belitung," katanya.
 
Herman menyebutkan bahwa hubungan Sumsel tidak terpisahkan dari Lampung.
"Sumsel dan Lampung ini sebenarnya adalah saudara kandung, maka hiruk pikuk politik tidak membatasi langkah kita untuk tetap menyatukan persepsi, bahwa kemajuan Lampung adalah juga menjadi kebanggan Sumsel begitu juga sebaliknya," ujarnya.
 
Herman menyampaikan terimakasih atas jamuan yang dilakukan oleh Gubernur Ridho. "Terutama pada akrabnya suasana di sini dan saya tunggu kehadiran pak Gubernur Ridho beserta istri dan juga rombongan di Palembang," katanya. 
Kehadiran Gubernur Sumsel selain untuk bersilaturahmi di kediaman Gubernur Lampung, juga melakukan kunjungan terhadap warga yang terkena tsunami di Desa Way Muli, Kecamatan Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan.
 
Herman mengatakan ketika melihat kondisi warga yang terkena musibah di lapangan, tidak ada satu pun warga yang mengeluh karena tidak tercukupinya bantuan.
"Begitu sampai di Lampung Selatan, masyarakat di pengungsian, yang saya lihat adalah kekompakkan, nyatanya di lapangan semua pengungsi tidak ada yang mengeluh. Kami datang ke sana bukan karena memiliki kelebihan, tetapi kami datang sebagai misi kemanusiaan," katanya.
 
Sementara itu, Gubernur Lampung, Muhammad Ridho Ficardo mengatakan Pemerintah Provinsi Lampung terus memperbaiki infrastruktur dasar guna menggerakkan perekonomian, dan bekerja berdasarkan data. "Jadi yang namanya menjadi Kepala Daerah ini apalagi Gubernur, kita berbicara angka dan data, di mana posisi daerah kita, berapa angka kemiskinan kita, bagaimana kondisi infrastruktur. Maka ketika di awal, saya membuat survey kebijakan publik di situ tercermin, bahwa yang menjadi kendala Lampung di tahun 2014 adalah infrastuktur yang rusak, jadi rakyat meminta perbaikan jalan dan jembatan," ujar Gubernur Ridho.
 
Selanjutnya, kata Ridho, mengatasi masalah keamanan dan yang menjadi kata kunci adalah kekompakkan Forkopimda.
"Maka di Forkopimda lah kita melakukan koordinasi, karena berbicara kepentingan nasional salah satunya kepentingan keamanan dan kesejahteraan itu keterkaitannya sangat erat, tidak mungkin bisa sejahtera kalau tidak aman, begitu juga sebaliknya. Maka, alhamdulilah di Lampung kami juga tiga tahun berturut-turut mendapatkan penghargaan terbaik nasional tentang penanganan konflik sosial," katanya.
 
Kekompakkan Forkopimda tersebut pula, kata Ridho menjadi kedekatan yang kemudian juga menjamin kelancaran pembangunan bagi Provinsi Lampung.
"Seperti contoh kami ditarget membangun jalan tol selama enam bulan dengan penetapan lokasi yang sudah selesai, kita bisa selesaikan dalam waktu tiga sampai empat bulan saja. Saya katakan kepada Presiden, anggaran dari pusat nol rupiah belum ada yang turun tetapi Pak Presiden sudah melakukan groundbreaking. Jadi, kalau di Pemprov Lampung ini kita buat bagaimana caranya perintah hari ini harus sudah selesai kemarin, artinya harus bisa memprediksi apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan berfikir," ujarnya.
 
Ridho menuturkan bahwa Lampung dan Sumsel harus saling membantu dan bersinergi dalam hal melakukan pembangunan. "Tumpuan Sumatera ada di tiga Provinsi yakni Sumatera Utara, Sumsel dan Lampung
 
Ini terdiri dari banyak hal secara umum, baik dari segi politik, ekonomi dan berbagai hal. Maka yang harus siap mengambil tongkat estafet pertumbuhan nasional adalah Sumatera, karena Sumatera sudah siap dari sisi SDM dan lahannya masih memadai. Gubernur di Sumatera harus betul-betul dalam satu visi untuk membangun Sumatera ini, karena masa depan Indonesia sangat tergantung dengan Sumatera," katanya.
 
Gubernur Ridho mengapresiasi Pemprov Sumsel yang ikut berpartisipasi dalam membantu korban tsunami di Lampung Selatan. "Kami sangat mengapresiasi bantuan terhadap kesulitan atas musibah yang dialami masyarakat Lampung. Sekali lagi terima kasih atas rasa kekeluargaan yang begitu tinggi," tandasnya.
BANDAR LAMPUNG ----- Pemerintah Provinsi Lampung melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan TNI/Polri serta seluruh instansi/stakeholder terkait untuk penanggulangan pasca bencana. Hal itu dibahas dalam Rapat Pembahasan Bencana Tsunami Kalianda, yang diselenggarakan di Aula Begadang Resto Teluk Betung, Sabtu (29/12/18).
 
Dalam rapat itu, dibahas kiat-kiat untuk menghindari bencana susulan disebabkan oleh erupsi GAK yang dibahas "Kita harus waspada dan siaga terutama akan terjadinya megathrust Selat Sunda dan erupsi GAK yang berpotensi menyebabkan gelombang tsunami yang dapat melanda daerah pesisir Lampung Selatan, Tanggamus dan Kota Bandar Lampung," ujar Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Hamartoni Ahadis.
 
Kepala Stasiun Geofisika Kotabumi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Anton Sugiharto mengimbau kepada masyarakat untuk mengurangi aktivitas di sepanjang pantai sejauh 500 m sampai 1 Km. Juga segera berevakuasi ke wilayah yang lebih aman. 
"Saat ini GAK berada di status siaga, jadi potensi tsunami masih bisa terjadi, sehingga kita semua baik masyarakat maupun Pemerintah Daerah harus siap siaga dan waspada untuk hal itu," ujar Anton.
 
Saat ini, berdasarkan evaluasi pasca tsunami selat sunda sudah semakin terkoordinir meskipun masih banyak terkendala dengan berbagai permasalahan. Di antaranya seperti dijelaskan oleh Danrem 043 Gatam Kolonel Kav Erwin Djatniko bahwa saat ini intensitas kendaraan relawan sangat tinggi sehingga menghambat proses pembersihan puing-puing dan reruntuhan bangunan akibat tsunami. Hal tersebut dibenarkan Karo Ops Polda Lampung Kombes Pol Yosi Hariyoso.
 
Pada rapat ini turut hadir Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan Supriyanto. Dia menjelaskan bahwa kondisi saat ini seluruh bantuan baik perlengakapan, pakaian bekas maupun obat-obatan sudah tersalurkan dan ditampung di Rumah Dinas Bupati Lampung Selatan. 
 
Selanjutanya pada proses pembersihan material pasca tsunami yakni di Kecamatan Way Muli, seluruh puing-puing ditampung di salah satu pabrik yang berlokasi kurang lebih 3 Km dari bibir pantai.
 
Supriyanto mengatakan masyarakat yang berada di Pulau Sebesi dan Pulau Sebuku sebagian besar sudah diberangkatkan dari pulau tersebut untuk diungsikan di wilayah-wilayah pengungsian yang telah disediakan oleh Pemkab maupun instansi dan stakeholder terkait.
 
Meski demikian masih ada beberapa masyarakat yang tidak mau diungsikan disebabkan dengan berbagai alasan. 
"Kami sudah menjemput mereka secara berangsur dan bertahap, dan untuk yang belum diangkut, kita tunggu kesiapan mereka, karena tidak tidak bisa paksa mereka. Pada dasarnya mereka memang tinggal disana, hidup di sana dan mata pencaharian mereka disana dan itu menjadi bahan pertimbangan mereka, kita tidak bisa memaksakan," tambah Supriyanto.
 
Pada akhir acara, Hamartoni berterimakasih kepada seluruh peserta dari berbagai macam instansi yang telah hadir dan terus bersama-sama menanggulangi wilayah-wilayah yang terdampak oleh bencana. Hamartoni juga berharap kepada BMKG untuk secara terus-menerus memberikan informasi mengenai aktivitas GAK. "Kita harapkan kepada BMKG untuk terus menginformasikan kepada masyarakat mengenai aktivitas GAK dan potensi tsunami," harapnya. 
Muaramedia.com, LAMPUNG SELATAN ---- Wakil Gubernur Lampung Bachtiar Basri meninjau kesiapan personel penanggulangan bencana tsunami dan ketersediaan logistik di lokasi pengungsian di Kalianda, Lampung Selatan, Jum'at (28/12/2018).
 
Dalam peninjauannya, Wagub Bachtiar menyampaikan bahwa kekuatan personil penanggulangan bencana Tsunami, khususnya di Lampung Selatan cukup memadai. "Tadi saya melihat personil tanggap bencana kita sudah sangat mumpuni di antaranya dari TNI/Polri, Basarnas, BNPB, Pol PP Provinsi, Pol PP Kabupaten, Pos Kesehatan dan tenaga kesehatan, dan lainnya dengan total personil sekitar 3.147 personil. 
 
Dalam meringankan tanggap darurat, juga telah diturunkan beberapa alat berat seperti excavator, dozer, wheel loader, bachoe loader, dan dump truck," jelas Bachtiar.
 
Kunjungan Bachtiar juga memastikan kondisi dan kekuatan personil penanggulangan bencana yang cukup baik.
"Saya juga ingin memastikan ketersediaan kebutuhan keseharian masyarakat," ujar Wagub.
 
Wagub menjelaskan Pemprov Lampung juga sudah melakukan upaya-upaya penanganan terhadap pengungsi sejak malam terjadinya musibah ini. "Kami menampung dengan menyediakan Balai Keratun sebagai tempat warga untuk mengungsi, yang berasal dari daerah Pesisir Teluk Lampung. Selain itu, kami juga sediakan dapur umum dan berbagai keperluan keseharian pengungsi," jelas Bachtiar. 
 
Sampai saat ini, lanjut Wagub, Pemprov terus berupaya melakukan pemulihan-pemulihan situasi pengungsian baik seperti penyediaan kesehatan. "Bisa kita lihat disini ada rumah sakit keliling yang sudah stand by pasca kejadian, serta upaya-upaya lainnya. Sehingga diharapkan masyarakat yang mengungsi dapat kembali ke rumah masing-masing. Rumah yang rusak akan kita coba bantu secara bertahap. Saya juga berharap masyarakat yang terkena dampak musibah dapat tetap tabah dan ikhlas dalam menerma ujian ini," harap Bachtiar. 
 
Selain itu, bantuan yang telah diterima untuk wilayah Kabupaten Lampung Selatan di antaranya Air mineral 7.363 Dus, Beras 26 Ton, Biskuit 787 Dus, Biskuit Bayi 14 Dus, Bubur Bayi 222 Dus, Minyak Goreng 530 Dus, Mie Instan6.028 Dus, Obat-obatan 875 pak, dan Pakaian 2.672 Pcs. "Bantuan tersebut hingga saat ini terus berdatangan dari berbagai pihak," jelas Wagub Bachtiar.
 
Berdasarkan data, wilayah pantai pesisir Lampung Selatan, yang mengalami rusak berat ada 14 desa dari 5 kecamatan, yaitu Kalianda, Rajabasa, Sidomulyo, Katibung dan Bakauheni. Total korban meninggal 112 orang. Sedikitnya 13 hilang, 2495 luka luka, dan terdapay 7.177 pengungsi di 19 titik pengungsian.
 
Selain itu, tsunami juga menyebabkan beberapa kerusakan yaitu 658 unit rumah, fasilitas umum seperti kerusakan jalan sekitar 3,32 Km, 5 unit bangunan sekolah dan 3 unit bangunan kantor desa.
Muaramedia.com, BANDAR LAMPUNG--Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung direncanakan akan melaunching aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPPKD) di Balai Keratun, Komplek Kantor Gubernur Lampung, Februari 2019 mendatang.
 
Di dalam sistem ini, terdapat aplikasi e-SSH (standar satuan harga), e-planning dan e-budgeting yang akan saling terintegrasi dan dapat diakes oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di Lingkungan Pemprov Lampung.
 
Menurut Pj. Sekdaprov Lampung Hamartoni Ahadis, saat memimpin rapat persiapan launching aplikasi SIPPKD di Ruang Rapat Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung, Kamis (27/12/2018), pelaksanaan e-planning dan e-budgeting juga merupakan salah satu program rencana aksi Koordinasi, Supervisi, dan Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna memberikan kemudahaan dalam penyusunan seperti Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan anggaran yang transparan yang harus mampu diterapkan didaerah.
 
"Awalnya launching di jadwalkan 15 Januari 2019 tetapi diundur karena melihat Pemprov Lampung sedang fokus terhadap bencana tsunami beberapa waktu lalu. Untuk jadwal dan rundown acara masih tentatif, kita akan sampaikan terlebih dahulu kepada pihak KPK untuk disetujui susunan acaranya," ujar Hamartoni.
 
Hamartoni mengatakan pada launching itu akan menghadirkan Ketua KPK Agus Rahardjo. Selain itu direncanakan juga mengundang para pimpinan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan juga Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). "KPK mengapresasi Provinsi Lampung sebagai Provinsi yang menerapkan sistem tersebut, ini juga berkat kerja keras OPD kita yang terlibat didalamnya," katanya.
 
Hamartoni menyampaikan sebelum launching dilaksanakan, kelengkapan aplikasi harus disempurnakan terlebih dahulu. "Menjelang launching, kami mengkoreksi terlebih dahulu terhadap kelengkapan aplikasi yang harus kita evaluasi," ujarnya.
 
Ia menyebutkan pada progres berikutnya, sistem tersebut akan terintegrasi juga ke seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung. "Untuk kedepannya Kabupaten/Kota akan terintegrasi terhadap aplikasi ini," katanya.
 
Hal senada disampaikan, Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung, Minhairin bahwa launching penerapan sistem yang merupakan syarat KPK tersebut, sebelum masuk dalam proses launching akan melakukan kelengkapan terhadap aplikasi tersebut. "Akan ada waktu yang cukup panjang untuk menjawab kembali terhadap kelengkapan dari aplikasi ini nantinya," ujarnya.
 
Pada bagian lain, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung, Ahmad Chrisna Putra mengatakan dalam segi keamanan aplikasi, Pemprov Lampung butuh koordinasi kepada Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dalam melakukan pengamanan pada aplikasi SIPPKD.
 
Apa lagi menurut Chrisna, aplikasi tersebut isinya menyangkut masalah keuangan daerah. "Karena ini menyangkut ekonomi dan keuangan, takut jika terjadi hal yang tidak diinginkan seperti dihack atau diubah seseorang karena angka pada uang ini bisa diubah oleh orang lain, perlu di asesmen dan diberi security oleh BSSN. Jadi orang lain tidak bisa merubah, sekarang harus dipikirkan, takut ada yang merubah dokomen itu nantinya," katanya.
Muaramedia.com, BANDAR LAMPUNG ----- Wakil Gubernur Lampung Bachtiar Basri menerima 12 siswa SMA Taruna Nusantara (TN) angkatan 29 asal Provinsi Lampung, Rabu (26/12/2018) di Rumah Dinas Wakil Gubernur. Mantan Bupati Tulang Bawang Barat ini berpesan agar para siswa ini terus berprestasi dan tetap menjaga nama baik Provinsi Lampung. 
 
“Masa depan bangsa ini terletak di tangan kalian semua, terus tumbuhkanlah semangat kebangsaan, berintegritas dan cinta terhadap nusa dan bangsa. Jadilah siswa yang berprestasi bukan hanya dari sisi intektual tapi juga yang bermoral. Kami butuh kalian untuk terus membangun Lampung,” ujar Wagub saat menerima audiensi siswa TN.
 
Wagub Bachtiar berpesan agar para siswa dapat mengimplementasikan kurikulum pendidikan yang diperoleh, terutama bidang kedisiplinan sebagai bekal untuk menatap masa depan. “SMA TN dididik dengan sistem ala militer yang penuh kedisiplinan, jadikan hal itu sebagai bekal di masa mendatang,” ungkap Bachtiar.
 
Jika kelak menjadi pemimpin, lanjut Bachtiar, jadilah pemimpin yang baik yang bisa menjadi guru, menjadi teman juga pelayan. “Karena seorang pelayan yang baik bukan hanya untuk dilayani tapi juga memberikan pelayanan,” tegasnya.
 
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Sulpakar mengungkapkan jika para siswa ini merupakan para siswa berprestasi asal Lampung yang dikirimkan ke SMA TN hasil dari Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Lampung dan Lembaga Perguruan Pendidikan Taman Taruna Nusantara (LPPTTN).
 
Salah satu alasan pemberian beasiswa adalah memprioritaskan pendidikan kepada siswa berpotensi yang ingin masuk SMA Taruna Nusantara, supaya siswa yang memiliki kemampuan namun terkendala biaya dapat meneruskan sekolahnya ke SMA Taruna.
Muaramedia.com, KALIANDA--Empat Menteri Kabinet Kerja mengunjungi korban terdampak tsunami di Lampung Selatan, Selasa (25/12/2018). Pemerintah pusat memberikan santunan kepada korbang meninggal masing-masing Rp15 juta.
 
Keempat Menteri itu yakni Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita, dan Menteri Kesehatan Nila Djuwita Anfasa Moeloek. Kunjungan ini didampingi Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo dan Wakil Gubernur Bachtiar Basri. Kedatangan rombongan disambut di Stadion Radin Inten, Kalianda, Lampung Selatan.
 
Diiringi mendung dan gerimis kunjungan yang juga didampingi Plt. Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto, Kapolda Lampung Irjen Pol Purwadi Arianto, Danrem 043 Garuda Hitam Kolonel Kav Erwin Djatniko, dan Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Hamartoni Ahadis, mendatangi posko bantuan. Kemudian, rumah warga yang roboh di Desa Way Muli, Kecamatan Rajabasa.
 
Rumah tersebut juga bersebelahan dengan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang ikut rata dengan tanah karena berada tepat di sebelah pinggir bibir pantai. Hingga Senin (24/12/2018), korban meninggal tercatat sebanyak 108. Peninjauan juga ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Bob Bazar Kalianda. Sebanyak 328 pasien dirawat dan sedikitnya 14 masuk UGD.
 
"Saat ini masih dalam kondisi tanggap darurat, yang penting bagaimana penanganan korban terlebih dahulu. Saat ini juga sedang dilakukan validasi terkait ahli waris yang nantinya akan mendapatkan santunan dari Presiden Joko Widodo," ujar Puan.
 
Puan menyampaikan penanganan korban tetap dilakukan. "Seperti penanganan pengungsi, layanan kesehatan, dan melakukan pecatatan atau pendataan terkait sarana dan prasarana atau infrastruktur terkait kerugian rumah. Di antaranya rumah yang rusak sedangdan rusak berat sedang dicatat. Jadi, tolong koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah tetap dilakukan terus menerus," kata Puan.
 
Puan menuturkan, bantuan untuk Lampung Selatan, secara terkoordinasi masuk di seluruh wilayah yang terkena bencana. "Seperti untuk warga di Pulau Sebesi, mulai dilakukan peninjauan ke sana secara terkoordinasi. Memang beberapa hari setelah bencana tidak semua tempat bisa langsung dijangkau. Tetapi secara perlahan dan bertahap kita lakukan penanganan. Saya mendapatkan laporan bantuan masuk ke semua wilayah," ujar Puan.
 
Pada bagian lain, Menteri Nila Djuwita Anfasa Moeloek mengatakan penyediaan obat cukup. "Kalau kurang, Dinas Kesehatan  selalu menyiapkan buffer stock (persediaan). Jadi, tidak perlu khawatir obat cukup, kita punya buffer stock di sini, yang terpenting bagaimana masyarakat lebih sehat," kata Nila.
 
Dia meminta Dinas Kesehatan memperhatikan kebersihan lingkungan agar warga tetap sehat. "Bagaimana prilaku budaya hidup sehat atau sanitasi. Tidak peduli terhadap itu juga bisa menyebabkan diare. Kita bisa lihat, masak bersama pun juga bisa risiko terkena diare. Saya usul di sini ada dapur umum berkelompok," ujar Menteri Kesehatan.
 
Nila menyampaikan terhadap psikologis anak, di posko bantuan tersebut ada edukasi atau bimbingan untuk menghilangkan sejenak trauma yang dialami anak-anak. "Mungkin ada trauma pada setiap anak dan coba kita mengajak mereka untuk melupakan dengan seperti story teller kepada anak, bermain, dan sebagainya," kata dia.
 
Kunjungan ini, menurut Gubernur Ridho Ficardo untuk koordinasi bersama Kementerian PUPR dalam merekonstruksi pemukiman warga yang rumahnya hancur akibat tsunami. "Begitu banyak warga masyarakat terkena musibah yang rumahnya rata dengan tanah. Ini yang sesegera mungkin direhabilitasi dan direkonstruksi. Tidak mungkin menampung di rumah sakit sedemikian lama dan penampungan yang disediakan pemda, itu pun tidak bisa terlalu lama," ujar Gubernur.
 
Ridho mengatakan bersama juga Plt. Bupati Lampung Selatan menyiapkan pemukiman sesegera mungkin dan digambarkan ada beberapa alternatif lahan. "Kita cari yang terbaik yang aman tetapi juga yang tidak jauh dari mata pencaharian mereka, karena sebagian mereka adalah nelayan. Tetapi kita cari lokasi yang aman dan mudah mengakses ke laut tetapi agak di atas. Jadi, tidak terkena bencana yang seperti kemarin terjadi," kata Ridho.
 
Terkait waktu pelayanan tanggap darurat, Ridho mengatakan pelayanan terus dilakukan. "Situasi pelayanan tanggap darurat karena banyak rumah yang rata dengan tanah. Tentu pelayanan tanggap darurat dalam kerangka pelayanan pengungsi sampai dengan dibutuhkan. Rakyat Lampung, Pemerintah Daerah melayani rakyat bukan bicara sampai kapan. Jadi, seterusnya sampai dengan rumah sebagian mereka terbangun, itu masih harus dilayani," ujar Gubernur.
 
Bagi warga korban di Pulau Sebuku dan Pulau Sebesi, Ridho menyebutkan pihak terkait bisa menembus lokasi tersebut dari kemarin. "Ada Dinas Kelautan dan Perikanan dan lainnya, sudah masuk ke sana bersama dengan tim kesehatan untuk membawa bantuan. Kita terhubung terus, komunikasi dengan Pulau Sebuku dan Sebesi terbilang tidak pernah terputus," ujar Ridho.
Muaramedia.com, BANDAR LAMPUNG--Penantian panjang kenaikan status Bandara Radin Inten II Lampung dari domestik menjadi internasional, akhirnya tiba. Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perhubungan per 18 Desember menetapkan Bandara Radin Inten II berstatus internasional.
 
Penetapan itu berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor KP 2044 Tahun 2018 tanggal 18 Desember 2018 yang diteken Menteri Perhubungan Budi Karya Samadi. Lewat keputusan itu, Kementerian Perhubungan meminta otorita Bandara Radin Inten II memenuhi persyaratan keselamatan, keamanan, dan pelayanan sebagai bandara internasional.
 
Kemudian, menyediakan unit kerja dan personel yang bertanggungjawab untuk kepabeanan, keigrasian, dan kekarantinaan. Kemudian, berkoordinasi untuk kelancaran dan ketertiban pada bandara internasional melalui Komite Fasilitasi (FAL) Bandara. Terakhir, meminta penyampaian informasi di dalam Aeronautical Information Publications (AIP) mengenai perubahan status Bandara Radin Inten II sebagai bandara internasional.
 
Peningkatan status ini merupakan respon pusat atas Surat Gubernur Lampung Nomor 553/0229/V.13/2017 tanggal 16 Februari 2017. Peningkatan itu kemudian ditegaskan Presiden Joko Widodo kepada Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo saat berkunjung ke Lampung pada 23-25 November 2018. Saat itu, Presiden meminta agar dalam tempo secepat-cepatnya status internasional Bandara Radin Inten II ditetapkan.
 
Terkait penetapan ini, Kepala Bandara Radin Inten II, Asep Kosasih Samapta mengatakan segera membuat Tim Kelompok Kerja (Pokja) Internasional untuk menindaklanjuti keputusan itu. "Koordinasi intensif dengan pusat akan segera dilakukan termasuk pembentukan FAL," kata Asep, Selasa (25/12/2018).
 
Meskipun demikian, kata Asep, pihaknya masih menunggu salinan resmi Keputusan Menteri itu dari Biro Hukum Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. "Kami bersyukur atas peningkatan status ini. Semoga bermanfaat untuk masyarakat Lampung," kata Asep.
Muaramedia.com, LAMPUNG SELATAN -----Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung kembali memberikan bantuan kepada para korban dan pengungsi yang ada di Pulau Sebesi, Lampung Selatan, Senin (24/12/2018). 
 
Di tempat ini, terdapat korban luka luka dan sebagian belum ditemukan. Kabag Humas dan Komunikasi Publik Pemprov Lampung Heriyansyah mengatakan bantuan tersebut diberikan sesuai dengan arahan dan instruksi Bapak Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo. "Pak Gubernur minta kita fokus ke penanganan tanggap darurat dan pelayanan kepada para pengungsi akibat bencana ini," ujar Heri.
 
Adapun bantuan yang diberikan di antaranya air mineral, mie instan, selimut, beras, roti, telur, dan pempers bayi, serta bantuan lainnya. "Melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung kami terus mengerahkan berbagai bantuan kepada para korban dan pengungsi akibat bencana ini. Diharapkan bantuan ini mampu meringankan para korban dan pengungsi," tambah Heriyansyah.
 
Sementara itu, di lokasi bencana, yaitu Desa Sukaraja Kecamatan Rajabasa, atas koordinasi dengan DPMD Provinsi Lampung, para pendamping dana desa Kabupaten Lampung Selatan juga memberikan bantuan makanan, pakaian dan tenaga untuk evakuasi. 
 
Berbagai bantuan lain juga terus digulirkan Pemprov Lampung sejak hari Sabtu hingga hari ini, seperti dapur umum, dan kebutuhan keseharian. Selain itu penanganan tanggap darurat dilakukan dengan menggerakkan tim kesehatan untuk menangani para korban yang terluka akibat bencana ini.
Muaramedia.com, BANDAR LAMPUNG----- Anak-anak pengungsi korban tsunami Selat Sunda yang ditampung di Komplek Kantor Gubernur Lampung tampak nyaman dan terhibur. Dalam pantauan Senin (24/12/2018), mereka terlihat asyik bermain dan mewarnai.
 
Di tempat tersebut terlihat belasan anak sedang bermain bersama dengan para relawan dan Tim dari Dinas Sosial Provinsi Lampung. Mereka tampak sejenak melupakan duka yang dirasakan pasca bencana. Para pengungsi ini merasa nyaman tinggal di tenda pengungsian yang disediakan oleh Pemprov Lampung.
 
Kegiatan mengajak bermain anak-anak ini setidaknya bisa mengurangi rasa trauma mereka. Anak-anak tersebut dihibur dan diajak melupakan kesedihan.
 
Hingga Senin siang, para pengungsi masih menempati bagian depan pintu masuk kantor, Gedung Balai Keratuan Ruang Abung, Ruang Media, Ruang Sungkai, bagian depan kantor DPRD, lorong Dinas Komunikasi dan Informatika, area parkir bawah gedung Balai Keratuan dan tenda di depan Kantor Gubernur.
 
Ibu Meliyana (20 tahun) dan Ibu Asmana (40 tahun) mewakili warga masyarakat berterimakasih kepada Bapak Gubernur Muhammad Ridho Ficardo yang telah menerima, melayani dan memberikan fasilitas tempat sementara, pelayanan kesehatan (obat-obatan) makanan dan minuman serta anak - anak kami tetap bermain riang seperti rumah sendiri 
Muaramedia.com, KALIANDA ---- Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo meninjau langsung korban bencana air pasang, di RSUD dr. H. Bob Bazar, SKM Kalianda, Lampung Selatan, Minggu (23/12/2018). 
Pada kesempatan itu, Gubernur meminta seluruh jajaran terkait mengutamakan penanganan tanggap darurat dan fokus pada pelayanan kepada para pengungsi.
 
Gubernur Ridho juga menyampaikan duka cita mendalam dan korban luka akibat musibah itu. "Pemerintah Provinsi Lampung mendahulukan penanganan tanggap darurat kepada korban jiwa dan pelayanan kepada para pengungsi. Hal itu terus kita lakukan dari semalam, mulai dari makanan, minuman, obat dan kebutuhan keseharian lainnya," ujar Gubernur.
 
Gubernur juga menjelaskan hingga saat ini 58 korban jiwa meninggal dunia dan 250 orang luka-luka. "Dari laporan warga, khususnya yang sedang dirawat, masih ada keluarga yang hilang. Sehingga ada kemungkinan jumlah korban jiwa masih bisa bertambah," jelas Gubernur Ridho.
 
Ridho menjelaskan dari semalam hubungan antar daerah telah terkonsolidasi, mulai dari jajaran internal Pemerintah Daerah, dukungan BUMN, dan TNI/POLRI untuk melakukan situasi keamanan sehingga tidak terjadi kepanikan lebih jauh. "Segala upaya terus kami lakukan, seperti bantuan makanan, penanganan infrastruktur yang memutus badan jalan, dan penanganan korban jiwa," jelasnya. 
 
Pemerintah Provinsi Lampung melalui RSUD Abdul Moeloek, lanjut Gubernur, mendukung RSUD Kalianda dengan menggerakkan mobil rumah sakit keliling dilengkapi tim dokter spesialis untuk mencapai daerah yang terparah. "RSUD Abdul Moeloek siap memberikan bantuan kepada RSUD Kalianda dalam menangani para korban jiwa seperti menurunkan sejumlah sdokter spesialis, kebutuhan obat, kamar operasi dan lainnya," jelasnya. 
 
Tidak hanya itu, Gubernur juga mendukung dan memberikan bantuan lainnya di tempat daerah terjadinya bencana seperti dapur umum, dan kebutuhan kesehariannya, dan penanganan tanggap darurat. 
 
Dari hasil briefing bersama BMKG, pasang air laut sudah mulai turun dan cukup aman, sehingga masyarakat dapat kembali ke rumah masing-masing. Selain itu, aparat TNI juga bersiaga di lapangan untuk menjaga masyarakat yang kembali ke daerah.
Muaramedia.com, BANDAR LAMPUNG ----- Ribuan pengungsi musibah air laut pasang di Balai Keratun, Komplek Perkantoran Gubernur Lampung, Minggu (23/12/2018) menyambut hangat bantuan Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo kepada mereka. Mereka tampak tenang setelah mendapat bantuan dan menyampaikan ucapan terimakasih atas kepedulian Gubernur yang sejak semalam prihatin dan khawatir dengan keadaan para pengungsi. Bahkan Gubernur Ridho kembali meninjau keadaan para pengungsi pada Minggu, pukul 14.30 WIB, 
 
Sejak Sabtu malam, Pemprov Lampung telah mengerahkan upaya dalam mencukupi kebutuhan para pengungsi seperti alas tidur, selimut, makanan dan minuman, serta obat-obatan kesehatan, dan lainnya. 
 
Peninjauan Gubernur Ridho pada Minggu siang itu untuk memastikan ketersediaan makanan, minuman, perlengkapan tidur dan kebutuhan lain agar mencukupi. Gubernur juga menambahkan bantuan selimut dan pampers.
 
Di dapur umum, Gubernur menyapa para pengungsi dan menanyakan keadaan mereka. "Peninjauan ini untuk memastikan bagaimana keadaan para pengungsi, dan memastikan bahwa ketersediaan seperti makan dan perlengkapan tidur untuk para pengungsi tercukupi," ujar Gubernur Ridho. 
 
Ridho mengimbau masyarakat tetap tenang, jangan panik dan waspada akan berbagai macam hal. "Pemerintah Provinsi Lampung akan terus melakukan upaya dalam memberikan bantuan dan pertolongan kepada masyarakat yang terkena musibah ini. Untuk itu, diharapkan masyarakat tidak panik, dan tetap waspada," harap Gubernur Ridho. 
 
Ibu Esi selaku pengungsi menjelaskan bahwa Ia bersama keluarganya telah mengungsi sejak semalam. Ia mengucapkan terimakasih atas perhatian Pak Gubernur kepada para pengungsi yang membuat mereka agak tenang. "Terimakasih Pak Gubernur Ridho yang telah memperhatikan kami dengan memberikan bantuan berupa makanan, minuman, selimut, dan lainnya. Bahkan siang ini Pak Gubernur kembali menambahkan selimut untuk para pengungsi," ujar Esi. 
 
Ibu Ani, pengungsi lainnya, menyampaikan rasa syukurnya karena Gubernur Ridho telah memberikan perhatian kepada para pengungsi dengan memberikan berbagai macam bantuan. "Terimakasih pak Gubernur karena telah memperhatikan dan peduli kepada kami," ujarnya. 
 
Roni, yang juga pengungsi menjelaskan bahwa dirinya telah mengungsi sejak pukul 22.00 semalam. Ia menuturkan bahwasannya Ia bersama keluarga sempat pulang, namun disuruh kembali untuk mengungsi. "Alhamdulillah pak Gubernur Ridho memberikan perhatian kepada kami dengan memberikan bantuan berupa selimut, alas tidur, makanan, dan minuman," jelasnya.
Muaramedia.com, BANDAR LAMPUNG ---- Pemerintah Provinsi Lampung mengimbau masyarakat untuk tenang, tidak panik, namun tetap waspada, menyusul musibah pasang air laut yang terjadi Sabtu (22/12/2018).
 
"Kami akan terus melakukan upaya dalam memberikan bantuan dan pertolongan kepada masyarakat yang terkena musibah pasang air laut. Upaya tersebut diantaranya dengan bantuan makanan, selimut, kesehatan, persiapan armada, dan bantuan lainnya," ujar Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Hamartoni Ahadis, pada saat meninjau masyarakat yang terkena musibah pasang air laut, di Balai Keratun, Kantor Gubernur Lampung, Minggu (23/12/2018).
 
Hamartoni menjelaskan sampai saat ini Pemprov Lampung berkonsentrasi terhadap pengungsi dari daerah Lampung Selatan, dan kawasan Pesisir. 
 
"Kami harus sigap dengan keadaan seperti ini dan terus berupaya memberikan bantuan seperti makanan, perlengkapan tidur kepada para pengungsi, dan kesehatan, serta mengirimkan bantuan alat berat untuk daerah Pesisir Lampung Selatan. Bantuan terus dilakukan hingga masyarakat tenang, dan dapat kembali ke daerahnya masing-masing," ujarnya. 
 
Hamartoni berharap masyarakat segera kembali ke daerahnya masing-masing. Hal ini karena menurut BMKG, daerah yang terkena musibah dalam keadaan aman. Penyebab air laut pasang karena erupsi anak gunung Krakatau.
 
Sementara itu, Kadis Sosial Provinsi Lampung Sumarju Saeni menjelaskan bahwa pihaknya telah mengirimkan 120 selimut, alas tidur, dan ratusan dus air mineral, serta membuka dapur umum untuk para pengungsi. 
 
"Pemprov Lampung juga memberikan bantuan sebanyak 800 makanan. Bantuan-bantuan ini terus kami lakukan untuk mencukupi kebutuhan para pengungsi, seperti bantuan dari PMI, dan lainnya," ujar Sumarju. 
 
Ia menjelaskan pihaknya juga menyiapkan bis, mobil rescue, Polisi Pamong Praja, dan dapur umum untuk mengantar kepulangan para  pengungsi. "Alhamdulillah sejauh ini untuk wilayah Bandarlampung tidak ada korban, Namun berdasarkan informasi, untuk wilayah Lampung Selatan ada korban sekitar 76 orang luka-luka dan 4 meninggal dunia. Untuk itu, Kami mengimbau agar masyarakat tenang dan tidak resah, karena keresahan akan menyebabkan musibah lainnya," ujar Sumarju. 
 
Dalam kesempatan itu, Perwakilan BMKG, Damil Amidayanti, menjelaskan BMKG telah memberikan peringatan dini akan adanya potensi buruk dan gelombang tinggi pada tanggal 21-25 Desember 2018. "Dan musibah ini disebabkan karena terjadi pasang maksimum, ditambah lagi dengan adanya erupsi dari Anak Gunung Krakatau. 
 
"Tingginya air pasang semakin bertambah, karena bulan Desember Lampung memasuki musim hujan dan cuaca buruk," jelas Amidayanti. 
 
Ia menuturkan bagian pesisir merupakan bagian yang terkena dampak dari pasang air laut tersebut. Untuk itu, Ia mengimbau agar masyarakat tetap wasapada dan jangan panik. 
 
Di lokasi pengungsian, Ibu Sarida menuturkan bahwa kejadian musibah tersebuy awalnya seperti ada angin kencang yang menyebabkan ada gelombang air pasang.
 
 "Awalnya air itu pasang, kemudian surut dalam, kemudian naik lagi. air pasang kedua kalinya itu yang menakutkan, bahkan sampai ada rumah yang rusak. Kami takut seperti di Aceh," jelasnya. 
 
Ia bersama keluarganya bersyukur karena dapat mengungsi di gedung Balai Keratun dan mendapatkan sejumlah bantuan.
 
 "Alhamdulillah kami mendapatkan bantuan beruapa makanan, minuman, kesehatan, dan tempat tidur. Saya berharap air pasang ini segera reda, aman, serta diberikan bantuan lainnya," ujar Sarida. 
 
Hal serupa disampaikan Lili, pengungsi lainnya. Ia menjelaskan bahwa pada saat kejadian ia sedang asik menonton TV. Karena mendengar suara air yang kencang, Ia bersama keluarganya langsung lari keluar rumah untuk menyelamatkan diri.
 
 "Alhamdulillah kami bisa mengungsi di Kantor Gubernur Lampung, dan mendapatkan bantuan berupa perlengkapan tidur, air, dan makanan," ujarnya.
Muaramedia.com, BANDAR LAMPUNG ---- Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo meraih penghargaan tertinggi sebagai Kepala Daerah Pelopor Perubahan Unit Layanan Pengadaan (ULP) menjadi Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (BLPBJ), pada acara malam pucak HUT Ke-6 Surat Kabar Harian Pilar, yang dilaksanakan di Hotel Horison, Bandarlampung, Jum'at (21/12/2018) malam. 
 
BLPBJ merupakan layanan yang didukung perangkat ekektronik atau Layanan Pengadaan Secara Ekektronik (LPSE) yang diterapkan Gubernur Ridho untuk mencegah korupsi di pengadaan barang dan jasa.
 
Implementasi BLPBJ diapresiasi oleh Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) karena dapat menciptakan good goverment dan clean governance.
 
Selain itu, Gubernur juga dinilai Surat Kabar Harian Pilar merupakan tokoh yang selama karier politik dan jabatannya tidak pernah sekalipun berkonflik atau bermasalah dengan insan pers atau media massa. Gubernur Ridho bahkan mendukung kemajuan SDM pers dan sarana prasana kewartawanan. 
 
Lebih lanjut, penghargaan tinggi kedua diberikan kepada Anggota DPR RI Fraksi PDI perjuangan, Erwin Moelimin Singajuru sebagai pelopor rekomendasi arah kebijakan pemberantas dan pencegahan KKN, serta penghargaan tinggi ketiga diberikan kepada Yang dipertuan Agung Sai Batin Puniak Dalom Beliau (SPDB), Pangeran Edwar Syah Pernong sebagai tokoh pelestari adat budaya Lampung. 
 
Gubernur Ridho menyampaikan ucapan terimakasih kepada berbagai pihak atas upaya yang telah diberikan diberbagai bidangnya masing-masing. "Terimakasih kepada Harian Pilar yang telah memberikan penghargaan ini. Bahkan menjadi catatan khusus saya, karena Biro Humas dan Protokol Lampung meraih penghargaan. Hal ini sesuai dengan progresif Biro Humas dan Protokol Lampung terutama dalam menyampaikan informasi kepada publik," ujar Gubernur Ridho. 
 
Penghargaan ini, jelas Gubernur Ridho, diberikan Harian Pilar tentu ada dasarnya berupa pelopor perubahan ULP menjadi BLPBJ, bahkan KPK mengapresiasi langkah-langkah ini. "Bahkan Provinsi Lampung menjadi rujukan KPK dalam mengembangkan sistem yang sesuai, termasuk dalam good government," jelasnnya. 
 
Terkait Tema Malam Puncak HUT Ke-6 Surat Kabar Harian Pilar yaitu pemberantasan KKN, Gubernur Ridho menjelaskan bahwa ketika membicarakan KPK, maka itu membicarakan pengawasan terhadap proses mulai dari e-planning, e-budgeting, dan e-commerse. "Saat saya berbincang dengan Deputi Pencegahan KPK yang masuk ke Lampung. Saya menyampaikan bahwa kalau dari proses dan hasil ada yang menyimpang, mungkin itu antara 10-30%, namun ada yang namanya penyimpangan 100% tetapi penyimpangan tersebut tidak bisa ditindak sama sekali, misalnya bangunan bersih, keren, berupa sekolah, tetapi sekolah itu tidak ada murid dikarenakan salah tempat. Maka hal itu tidak bisa ditindaklanjuti oleh KPK, namun itu menjadi monumen kegagalan kepemimpinan," jelasnya. 
 
Untuk itu, Gubernur Ridho menjelaskan kata kunci utama dalam membentuk good government yaitu dimulai dari perencanaan. "Saya selalu menekankan kepada setiap Kepala SKPD untuk membuat perencanaan yang baik terutama yang berkaitan dengan kebijakan strategis dalam pembangunan," jelas Gubernur Ridho. 
 
Ia menjelaskan dalam setahun minimal dilakukan dua kali untuk memastikan perencanaan dokumen RAPBD dalam kebijakan strategis sesuai dengan kepentingan rakyat. "Perencanaan itu mutlak dilakukan. Kalau gagal dalam merencanakan, maka Anda sudah berencana untuk gagal. Kalau perencanaan sudah dilakukan dengan matang, baru kemudian memperkuat suatu sistemnya sehingga good government dapat tercapai," ujar Gubernur Ridho. 
 
Lebih lanjut, Gubernur Ridho berharap Harian Pilar mampu menjadi salah satu media yang memberikan informasi faktual, berimbang dan kritis. "Semoga Harian Pilar mampu menyampaikan informasi-informasi kritis, berimbang, terpercaya kepada masyarakat untuk kemajuan Provinsi Lampung," harap Gubernur Ridho. 
 
Pimpinan Umum Harian Pilar, Mico Periyandho, menyampaikan ucapan terimakasih banyak kepada berbagai pihak yang telah memberi doa dan dukungan sehingga Harian Pilar dapat sampai di umur 6 tahun. "Terimkasih atas dukunnganya selama ini, karena tanpa dukungan segenap pihak, Harian Pilar tidak akan sampai seperti saat ini," ujar Mico. 
 
Di tengah era perkembangan teknologi saat ini, Mico menuturkan bahwa dalam memberikan informasi, media cetak memiliki tantangan yang semakin kompleks dan persaingan berat, terutama dalam bersaing dengan media online yang dalam hitungan detik informasi baru dapat muncul. 
 
"Harus diakui bahwa kami memiliki krisis dalam SDM terutama SDM wartawan sebagai dampak menjamurnya media online dan kemajuan teknologi. Namun Harian Pilar akan terus berupaya, berbenah dan belajar lagi dalam memberikan kualitas informasi yang akurat dan bermanfaat," jelas Mico. 
 
Dalam Puncak HUT KE-VI Surat Kabar Harian Pilar ini, juga diberikan penghargaan untuk kategori kepala daerah yang diraih oleh Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona sebagai Kepala Daerah Peduli Kemajuan Desa, Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus sebagai kepala daerah peduli petani kopi, dan Bupati Way Kanan Raden Adipati Surya sebagai Kepala daerah paling aspiratif. 
 
Untuk kategori aparatur sipil negara (ASN), diraih oleh Sekdakab Tulang Bawang Anthoni sebagai pembina ASN teladan, Karo Humas Pemprov Lampung Bayana sebagai Humas Terkomunikatif dan Kreatif, Kadis PUPR Tubabar Iwan sebagai ASN teladan dalam membangun Icon daerah, Kadis PUPR Pringsewu M. Andi Purwanto sebagai pejabat daerah teladan, Kadis Kominfo kota Metro Farida sebagai Diskominfo teraktif, Kadisdukcapil Metro Maria sebagai dinas dengan pelayanan terbaik, dan Kadis Kominfo Tanggamus Sabarudin sebagai Diskominfo terkomunikatif. Juga diberikan penghargaan untuk kategori aktivis dan profesi, dan kategori politisi dan anggota legislatif.
 
Selain pemberian penghargaan tersebut, Surat Kabar Harian Pilar juga melaunching buku berjudul “Potret KKN di Daerah” yang diresmikan langsung oleh Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo. Buku tersebut ditulis oleh Pimpinan Umum Surat Kabar Harian Pilar, Mico Periyandho berisikan berbagai persoalan seputar praktik dan prilaku Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang banyak terjadi di Lampung.

 

Muaramedia.com, BANDAR LAMPUNG ---- Wakil Gubernur Lampung Bachtiar Basri melantik dan mengambil sumpah jabatan dua Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yakni Taufik Hidayat dan Fachrizal Darminto. Pelantikan dilakukan di Ruang Kerja Wakil Gubernur, Jumat (21/12/2018).
 
Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor 821.21/1007/VI.04/2018, Taufik Hidayat dikukuhkan sebagai Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Provinsi Lampung dan Fachrizal Darminto sebagai Staf Ahli Bidang Pemerintah dan Politik Provinsi Lampung. Pelantikan susulan ini dilakukan karena pada tanggal 18 Desember 2018 lalu (saat rolling jabatan) keduanya sedang melakukan dinas luar.
 
Dalam sambutannya, Wagub mengatakan, alih tugas merupakan hal biasa yang terjadi dalam PNS. Rotasi ini akan memberikan pengalaman yang banyak.
 
 "Tidak ada jabatan yang enak dan tidak enak, hanya bagaimana cara kita me-manage nya,” tambah Wagub
 
Mantan Bupati Tulang Bawang Barat ini meminta agar pejabat yang baru saja dilantik dapat bekerja dan memberikan yang terbaik. 
 
“Ini adalah amanah dari Allah SWT. Saya berpesan agar dapat menjalankan tugas dengan baik dan tidak melakukan perbuatan yang tercela. Apalagi ini merupakan tahun anggaran bagi saya dan Pak Gubernur Ridho. Lakukan yang terbaik” ucapnya.
 
Tampak hadir dalam kesempatan tersebut, Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Hamartoni Ahadis dan sejumlah pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
 
 
Muaramedia.com, BANDAR LAMPUNG------Pemerintah Provinsi (Pemprov) melalui Tim Koordinasi Jejaring Keamanan Pangan Daerah (JKPD) dan Satgas Pangan melakukan sidak di tiga rute pasar tradisional maupun pasar modern menjelang Natal 2018 dan Tahun Baru 2019, Kota Bandar Lampung, Kamis (20/12/2018). Hasilnya, ketersediaan sembako mencukupi dan bahan pangan relatif aman dikonsumsi karena bebas formalin dan residu pestisida.
 
Tiga rute tersebut yakni Pasar Tugu, Giant Antasari, dan Transmart. Sidak tersebut juga memantau ketersediaan dan harga sembilan bahan pokok strategis seperti beras, gula pasir, telur, dan lainnya. 
 
Landasan Operasional pelaksanaan Pemantauan dan Pengawasan Keamanan Pangan hari ini, yakni Surat Perintah Gubernur Lampung Nomor 825/2966/V.09/2018 tanggal 14 Desember 2018 tentang Pemantauan dan Pengawasan Keamanan Pangan Segar, Pangan Olahan, Pangan Dalam Kemasan, dan Pangan Siap Saji (inspeksi mendadak) di Pasar Tradisional dan Pasar Modern (mall, supermarket) di Kota Bandar Lampung. 
 
Pada rute yang pertama yakni di Pasar Tugu, Tim JKPD melakukan uji sampel terhadap buah seperti pear, apel fuji, dan kelengkeng menggunakan test kit formalin. Hasil test menunjukan tiga jenis buah tersebut dinyatakan negatif. 
 
Selain itu, turut dilakukan uji sampel terhadap cabai merah menggunakan test kit residu pestisida dan hasilnya dinyatakan negatif. "Di Pasar Tugu, alhamdulillah secara umum baik, untuk panganan segar kita tidak menemukan bahan-bahan berbahaya, dan untuk sektor peternakan suplay juga cukup, harga untuk tahun ini juga stabil," ujar Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Lampung, Kusnardi.
 
Kusnardi yang juga Ketua Tim Pelaksana JKPD Provinsi Lampung mengakui di Pasar Tugu ditemukan barang-barang dalam kemasan seperti garam yang memiliki nomor Standar Nasional Indonesia (SNI) pada kemasan yang tidak jelas alias bodong.
 
"Ada beberapa yang perlu jadi catatan di sini, yang pertama adalah masalah barang-barang dalam kemasan seperti garam, ditemui ada garam yang SNI nya bodong, atau memakai SNI dengan nomor yang tidak jelas. Kita perlu garam yang baik dan beryodium, karena yodium itu baik untuk pertumbuhan anak-anak kita, masalah ini nanti akan kita tindaklanjuti," katanya.
 
Selain itu, ditemui pula para pedagang yang menggunakan pewarna yang tidak semestinya ada pada makanan. "Yang kedua adalah masih belum jelasnya pembagian antara pewarna makanan. Ada pewarna makanan dicampur pewarna tekstil, terkadang pedagang menjual saja mana yang laku, tidak mau menanyakan apakah untuk tekstil atau untuk makanan," ujarnya.
 
Terkait hal tersebut, Kusnardi mengatakan pihaknya akan menindak lanjuti persoalan tersebut dan akan menertibkannya.
"Kami sudah memberi tahu pedagang bahwa itu salah dan dosa untuk makanan tetapi memakai pewarna tekstil, itu namanya meracuni masyarakat. Kita akan tindak lanjuti masalah-masalah seperti itu agar tidak berlanjut dan kita tertibkan," katanya.
 
Untuk lokasi yang kedua di Giant Antasari, Tim melakukan uji sampel terhadap buah di antaranya jeruk lemon, jeruk santang, pear packham, dan tomat hasilnya negatif. 
 
"Alhamdulillah kita sidak ke Giant ini tidak ada sesuatu yang berarti artinya untuk bahan berbahaya yang mengkontaminasi bahan pangan tidak ada. Cuma ada sedikit masalah seperti kemasan rusak, sebenarnya tidak berbahaya tetapi ini berkaitan dengan kualitas. Tapi untuk keamanan pangan secara umum tidak ada hal-hal yang mengkhawatirkan di Giant ini," ujarnya.
 
Lalu, pada rute terakhir yakni di Transmart, tim melakukan uji sampel terhadap buah di antaranya melon, apel hijau, bayam cabut, dan taoge hasilnya adalah negatif. 
 
Kusnardi mengimbau kepada para masyarakat untuk tetap peduli, waspada dan selalu memperhatikan kode tanggal pada kemasan dalam pembelian suatu produk makanan. "Kami tetap memohon kepada konsumen untuk tetap waspada dalam pembelian, teliti sebelum membeli, dan baca label kemasan dengan baik," katanya.
 
Sementara itu, Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Lampung, Dessy Desmaniar Romas menyampaikan bahwa pada sidak tersebut, dlihat dari bidang peternakan, pada umumnya harga dalam kondisi stabil.
 
"Hanya pada telur yang sedikit naik, dari semula Rp.23.000/kg naik menjadi Rp24.000/kg. Tetapi pada hari ini kita sudah menyurati juga para pengusaha telur kemudian ayam dan sapi untuk bisa menjaga pasokan atau suplay bahan baku, kemudian harga yang tidak terlalu melonjak naik," ujarnya.
 
Pada sidak tersebut juga, adanya pengujian sampel terhadap beberapa jenis ikan. Seperti uji sampel yang dilakukan di Pasar Tugu yakni bakso ikan dan ikan kembung. Lalu, di Giant Antasari yakni cumi, ikan selar, dan juga ikan kembung, serta di Transmart yakni cumi, ikan asin sepat, gurita, dan kerang.
 
Kepala UPTD Laboratorium Pengujian dan Pengembangan Hasil Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung, Debi Hardian mengatakan dari ketiga tempat tersebut, seluruhnya dinyatakan negatif. 
 
"Dari sembilan sampel yang kita ambil, alhamdulilah semuanya negatif. Yang kita curigai seperti kerang maupun gurita dan juga bakso ikan, alhamdulilah semua negatif jadi semua aman untuk dikonsumsi," tandasnya.
Muaramedia.com, BANDAR LAMPUNG ----Wakil Gubernur Lampung Bachtiar Basri menyerahkan Anugerah Komisi Informasi (KI) Provinsi Lampung kepada badan publik yang telah menerapkan prinsip keterbukaan informasi berdasarkan UU Nomor 14 tahun 2008.
 
"Harapannya kita semua selaku badan publik baik pemerintah maupun non pemerintah harus semakin lebih baik lagi dalam memberikan pelayanan publik yang unggul dan keterbukaan terhadap informasi publik," kata Wakil Gubernur Lampung Bachtiar Basri dalam acara Penganugerahan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik (Anugerah KI) Tingkat Provinsi Lampung, yang dilaksanakan di Hotel Horison, Bandarlampung, Rabu (19/12/2018).
 
Atas nama Pemprov Lampung, Wagub Bachtiar, menyampaikan ucapan terimakasih kepada badan publik yang telah memberikan keterbukaan informasi. "Kita harus memberikan keterbukaan informasi kepada publik, karena tersumbatnya informasi akan menghasilkan asumsi negatif masyarakat terhadap kinerja kita," ujar Wagub Bachtiar. 
 
Terhadap keterbukaan informasi, Wagub Bachtiar berpesan agar tidak perlu takut terhadap keterbukaan ini. "Kita harus menyadari bahwa keterbukaan informasi ini sangat baik. Kita tidak harus memberikan informasi secara keseluruhan, tetapi memberikan informasi yang memang perlu kita buka kepada publik," ujarnya. 
 
Lebih dari itu, Wagub Bachtiar menyampaikan ucapan selamat kepada peraih penghargaan, dan bagi yang belum meraihnya ke depan harus semakin lebih baik lagi. "Bahkan saya angkat topi kepada Desa dan Kelurahan yang telah terbuka akan informasi," ungkapnya. 
 
Wagub Bachtiar berharap kegiatan ini tidak hanya berupa seremonial. Keterbukaan terhadap Informasi ini harus terus ditingkatkan, khususnya informasi yang memang harus diketahui oleh Publik. 
 
Ketua KI Lampung, Dery Hendryan menjelaskan kegiatan ini merupakan salah satu bentuk komitmen penyelenggara badan publik terhadap keterbukaan informasi publik sesuai dengan amanat UU 14 tahun 2008.
 
"Kegiatan ini dilaksanakan atas amanah UU 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik," jelasnya. 
Tahun 2018, jelas Dery, menjadi momentum yang sangat baik karena tahun ini merupakan momentum satu dekade lahirnya UU 14 tahun 2008 di Republik Indonesia sebagai sebuah produk regulasi cita-cita luhur. 
 
"Lahirnya UU 14 tahun 2008 di Republik Indonesia dan diselenggarakannya kegiatan ini diharapkan mampu menghasilkan tata kelola badan publik yang transparansi, efektif, efisien, akuntabilitas, dan bertanggungjawab," ujar Dery. 
 
Penganugerahan KI ini diberikan kepada 6 (lima) kategori badan publik yaitu OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Instansi Vertikal, BUMN/BUMD, Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta, serta Desa/Kelurahan.
 
Secara berurutan, penganugerahan ini diberikan kepada badan publik, dari peringkat satu sampai lima. Untuk kategori OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, diberikan kepada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, Bappeda Provinsi Lampung, RSUD Abdul Moeloek, Dinas Pariwisata Provinsi Lampung, dan BPBD Provinsi Lampung. Kategori Pemerintah Kabupaten/Kota diberikan kepada kabupaten Pesawaran, Tanggamus, Way Kanan, Lampung Tengah, dan Lampung Barat. 
 
Selain itu, diberikan juga untuk kategori Instansi Vertikal, yakni kepada Kanwil Kementerian Agama Lampung, Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung, BPKP Perwakilan Lampung, Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, dan BPK-RI perwakilan Lampung. 
 
Untuk Kategori BUMN/BUMD diberikan kepada PT. Pelindo II Cabang Pelabuhan Panjang, PT. Bank Lampung, BPJS Kesehatan Cabang Bandarlampung, PTPN 7 Provinsi Lampung, dan PT. PLN Persero Distribusi Lampung.
 
Untuk Kategori Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta kepada Universitas Lampung, institut Teknologi Sumatera, IAIN metro, Ibi Darmajaya, dan Univertsitas Tulang Bawang.
 
Serta diberikan untuk kategori Desa/Kelurahan, yaitu Desa Hanura (Pesawaran), Kelurahan Kota Sepang (Bandarlampung), Desa Karang Tanjung (Lampung Tengah), Desa Titiwangi (Lampung Selatan), dan Kampung Bumi Baru (Way Kanan).
Muaramedia.com, Jakarta --- Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo untuk ketiga kalinya menerima Anugerah Parahita Ekapraya (APE) kategori Tingkat Utama di Tahun 2018 ini. Penghargaan diberikan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Yohana Yambise di Istana Wakil Presiden Rl Kebon Sirih Jakarta Pusat, Rabu 19 Desember 2018. Hadir dalam acara tersebut Wakil Presiden Yusuf Kalla, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya. 
 
Selain Lampung, penghargaan juga diberikan kepada Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat yang meraih rangking pada kategori utama mengungguli Provinsi Banten yang berada di bawah Lampung. 
 
Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya adalah bentuk aspirasi yang diberikan Presiden Rl melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia kepada Gubernur/Bupati/Walikota yang berkomitmen terhadap pelaksanaan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
 
Para kepala daerah tersebut dinilai memiliki prakarsa dan prestasi yang dicapai dengan menunjukkan pencapaian kesejahteraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 
 
Penilaian penghargaan APE tahun 2018 dilakukan melalui kegiatan Evaluasi dan Verifikasi data pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Hal ini dilakukan dengan melakukan kegiatan Evaluasi dan Verifikasi pada tanggal 22 s/d 23 Oktober 2018 lalu. 
 
Kegiatan Evaluasi sebagai Wahana untuk mengkaji dan melihat sejauh mana perkembangan dan kemajuan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) disegala Bidang pembangunan. 
 
Sebagaimana diketahui bersama Pemerintah Provinsi Lampung bersama-sama Kabupaten/Kota telah melaksanakan kesepakatan bersama untuk melakukan percepatan pelaksanaan strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) kepada 15 Kabupaten/Kota. 
 
Diharapkan komitmen tersebut terwuiud. Sejauh ini keberhasilan terdapat di 6 (enam) Kabupaten/Kota yang hari ini juga menerima penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya Tingkat Pratama yakni Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Lampung Timur, Kota Bandar Lampung, Kota Metro dan untuk kategori Madya diraih oleh Kabupaten Lampung Selatan. 
 
Dalam tanggapannya sesaat setelah menerima penghargaan Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo mengungkapkan "Penganugerhaan yang diterima hari ini adalah bentuk apresiasi Presiden kepada pemerintah Provinsi Lampung atas upaya kita berkomitmen menjaga prinsip-prinsip ketersamaan antara hak laki-laki maupun perempuan dengan pelaksanaan pembentukan kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) dan menganggarkannya melalui kebijakan dan program yang terus berjalan di Provinsi Lampung," ujarnya.
 
Ridho Ficardo juga mengungkapkam "Penghargaan ini juga didapatkan bukan semata karena kita sendiri tetapi juga karena peran pemerintah kabupaten/kota yang telah melaksanakan kesepakatan bersama untuk melakukan percepatan pelaksanaan strategi Pengarusutamaan Gender inI," ujar Ridho.
 
Oleh karena itu, Ridho mengucapkan selamat kepada Lampung Tengah, Mesuji, Lampung Timur, Mesuji, dan Kota Bandar Lampung serta Metro yang hari ini menerima penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya kategori Tingkat Pratama dan Madya. Saya berharap ke depan jumlah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung yang menerima penghargaan seperti ini jumlahnya akan lebih banyak lagi," tutupnya.
Muaramedia.com, BANDARLAMPUNG ---Pemerintah Provinsi Lampung menyelenggarakan kegiatan peringatan Hari Bela Negara Tahun 2018 di Lapangan Korpri Komplek Kantor Gubernur Lampung. Bertindak sebagai Inspektur Upacara Kepala Kantor Wilayah Kementrian Pertahanan Provinsi Lampung Kolonel Kav. Robert Owen Tambunan dengan dihadiri oleh KABINDA Lampung Brigjen TNI Daru Cahyono, anggota Fokorpimda dan Sekda serta Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung. 
 
Dalam amanat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI Wiranto yang dibacakan oleh Kolonel Kav. Robert Owen Tambunan mengatakan bahwa Penetapan peristiwa bersejarah ini sebagai Hari Bela Negara merupakan penegasan bahwa bela negara sejak dulu telah memiliki konteks yang sangat luas. Bela Negara tidak dapat hanya dilakukan dengan kekuatan fisik dan senjata semata, namun harus dilakukan melalui beragam upaya dan profesi. Segenap aparatur negara, baik sipil maupun militer, yang tengah berjuang melakukan tugasnya di pelosok Tanah Air sesungguhnya sedang melakukan Bela Negara. Merekalah yang telah membuat Republik ini bisa tetap eksis untuk hadir melayani rakyatnya. 
 
“Hal ini sekali lagi juga menegaskan bahwa Bela Negara adalah kerjasama segenap elemen Bangsa dan Negara. Bukan hanya pemerintah, apalagi sekedar nomenklatur program instansi atau satuan kerja tertentu saja. Bela Negara terutama adalah wadah peran dan kontribusi segenap komponen masyarakat. Dunia usaha, dunia pendidikan, media, hingga tokoh pemuda, tokoh agama, semua bisa dan wajib ikut serta sesuai dengan bidang profesi masing-masing”, tegasnya.
 
Ia menambahkan sebagai sebuah contoh, di tengah banyaknya tantangan yang melintas batas ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan nasional, bangsa lain telah semakin jauh memasuki era robotik. “Alhamdulillah, tahun ini negara kita sudah memulai langkah dengan merampungkan RoadMap Industri 4.0. Saya tegaskan bahwa RoadMap ini bukan untuk gagah - gagahan. RoadMap ini pun dapat dianggap sebagai manifestasi Bela Negara. RoadMap ini mengakselerasi kesiapan rakyat menghadapi era robotik. Era dimana ratusan ribu jenis pekerjaan manual akan digantikan oleh teknologi-teknologi disruptif”, ujarnya.
 
“Oleh karena itu, wujud Bela Negara di tengah teknologi disruptif bukanlah larut dalam disruption dan tenggelam dalam teknologi disruptif. Justru bangsa kita harus sekuat tenaga mempertahankan makna pembangunan berkelanjutan baik dalam konteks sosial maupun alamiah seperti menjaga kearifan lokal dan melestarikan lingkungan”, jelasnya.
 
Terakhir Ia mengajak pada momentum Hari Bela Negara ini mari insyafi kembali Kemerdekaan Bangsa dan Negara yang telah dianugerahkan oleh Tuhan YME sebagai modal dasar kerja Bangsa di segala bidang. “Mari kita syukuri bersama keberadaan ratusan suku bangsa, bahasa, adat istiadat, beragam agama, dan kepercayaan di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang membentang lebih dari seperdelapan Khatulistiwa. Tidak ada negeri yang seperti NKRI kita ini. Selamat Hari Bela Negara tahun 2018, jaga selalu persatuan dan kesatuan bangsa, pertebal rasa cinta tanah air dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan Negara sesuai dengan tugas dan profesi masing-masing”, tambahnya.
Muaramedia.com, BANDAR LAMPUNG ----- Keberhasilan Provinsi Lampung mengendalikan inflasi menuai pujian Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung Budiharto Setyawan. Menurutnya, hal itu berkat kerja keras semua pihak, terutama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID).
 
"Inflasi Lampung yakni tercatat sebesar 2,41% yang lebih rendah dari inflasi nasional yakni sebesar 3,24% yang artinya lebih baik, dan tercatat dibulan November 2018 ini inflasi Lampung juga lebih baik dibandingkan rata-rata inflasi tahunan di Privinsi Lampung selama 3 tahun belakangan yakni sebesar 4,16%," ujar Budiharto Setyawan, pada acara Pertemuan Tahunan Bank Indonesia Tahun 2018 yang dilaksanakan di Ruang Auditorium Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Selasa (18/12/18). 
 
"Keberhasilan pencapaian inflasi ini tidak lepas dari Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang senantiasa terus berfokus pada menjaga ketersediaan dan distribusi bahan pangan strategis," tambah Budiharto. 
 
Budiharto menjelaskan seiring perkembangan perekonomian global, nasional dan regional di Provinsi Lampung di tahun 2018 serta beberapa tahun kedepan, diproyeksikan perekonomian Lampung di 2019 akan tumbuh pada kisaran 5,1% - 5,5% yang artinya menguat dibandingkan proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional yakni sekitar 5,2%. "Pertumbuhan ekonomi Lampung terutama akan ditopang oleh solidnya konsumsi swasta didorong oleh disposable income di tahun 2019, berlanjutnya pembangunan investasi swasta dan pemerintah serta konsumsi pemerintah menjelang pelaksanaan pemilihan umum dan disamping itu juga ditopang oleh harga komoditas dunia unggulan ekspor Lampung seperti kopi dan kelapa sawit. Sehingga hal-hal tersebut menjadi faktor pendorong pertumbuhan ekonomi Lampung," ujarnya. 
 
Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo yang diwakili oleh Kepala Biro Perekonomian Lukmansyah menjelaskan bahwa secara sektoral, penggerak ekonomi Lampung masih bertumpu pada 3 (tiga) sektor utama yakni sektor Pertanian, sektor Industri Pengolahan serta sektor Perdagangan Besar dan Eceran dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan porsi masing-masing sebesar 31,16%, 19,43% dan 11,02%. "Dengan capaian-capaian tersebut, Indeks Daya Saing Provinsi Lampung terus mengalami peningkatan. Data yang dirilis oleh Asian Competitiveness Institute (AC1) menunjukkan di tahun 2015 peringkat Provinsi Lampung tercatat ke-25 dan di tahun 2018 naik hingga 14 level mecapai posisi ke-11. Kekuatan Lampung dapat dilihat dalam hal pemerintahan dan institusi publik serta kondisi finansial, bisnis dan tenaga kerja," ujarnya. 
 
Lukmansyah mengingatkan potensi yang ada di Provinsi Lampung hanya akan menjadi sekadar potensi apabila masyarakat Lampung tidak mengetahui bagaimana cara memanfaatkannya. "Dengan adanya pertemuan ini semoga didapatkan ide-ide terobosan yang mampu membuat Provinsi Lampung membuat Iompatan jauh dalam mengejar pembangunan agar setara dengan provinsi maju lainnya," ujarnya.
 
Pada acara tersebut juga dilakukan pemberian penghargaan bagi Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung yang telah berkontribusi besar dalam mendorong peningkatan investasi yang besar kepada Provinsi Lampung, yakni terbaik pertama Kota Bandar Lampung, terbaik kedua Kabupaten Pesawaran dan diikuti oleh terbaik ketiga yakni Kabupaten Pesisir Barat.

 

 

 

Muaramedia.com, BANDAR LAMPUNG--Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung meakukan rolling sedikitnya 20 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Struktural Eselon II). Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan dilakukan oleh Wakil Gubernur Lampung, Bachtiar Basri di Ruang Rapat Utama, Kantor Gubernur Lampung, Selasa (18/12/2018).
 
Selain itu, juga pelantikan dilakukan pelantikan Pejabat Administrator (Struktural Eselon III) guna mengisi kursi kosong pada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemprov Lampung. 
 
"Yang namanya alih tugas adalah hal yang biasa, begitu dinamika sebagai Pegawai Negeri Sipil. Hari ini di sini besok siap di sana. Tidak ada kata kecewa ini karena ini adalah kebijakan pimpinan yang harus kita terima," ujar Bachtiar. 
 
Bachtiar mengatakan dalam menempati jabatan yang baru, harus tetap mampu melaksanakan tugas dengan penuh integritas. "Saya berharap bisa melaksanakan tugas dengan sangat baik, dengan penuh integritas dan tanggung jawab. Harus dengan senang hati, menerima dan menekuni tugas dengan baik," katanya.
 
Daftar Nama Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dengan Jabatan Baru :
1. Asisten Perekonomian, Keuangan dan Pembangunan, Taufik Hidayat 
2. Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Theresia Sormin
3. Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Hanibal
4. Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Fahrizal Darminto
5. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kherlani
6. Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Dewi Budi Utami
7. Kepala Badan Penyelenggara KORPRI, Edarwan
8. Kepala Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, Zainal Abidin
9. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Herlina Warganegara
10. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bayana
11. Kepala Dinas Cipta Karya dan Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Provinsi Lampung, Ali Subaidi 
12. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Tias Nuziar
13. Kepala Dinas Perindustrian, Mulyadi Irsan
14. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Lukmansyah
15. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, M. Zaini
16. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Budhi Darmawan
17. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Irson Fadtricar
18. Kepala Dinas Perdagangan, Satria Alam
19. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Ferynia
20. Kepala Biro Perekonomian, Aris Padila
 
Lalu, Daftar Nama Pejabat Administrator yang dilantik dengan Jabatan Baru :
 
1. Plt. Sekretaris DPRD Provinsi Lampung, Tina Malinda
2. Plt. Kepala Biro Organisasi, Wiryono
3. Plt. Kepala Biro Umum, Dianawati 
 
 
Muaramedia.com, BANDAR LAMPUNG----- Pj. Sekdaprov Lampung Hamartoni Ahadis meminta jajaran Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) dapat terus meningkatkan kinerja pemberantasan pungli demi terciptanya pelayanan publik yang bersih dari pungutan liar. “Mari ciptakan kesamaan persepsi antar UPP (Unit Pemberantasan Pungli) Saber Pungli Provinsi dan Kabupaten/ Kota dalam upaya meningkatkan kinerja satgas sehingga optimalisasi pemberantasan pungli dapat tercipta demi pelayanan publik yang bersih dari pungutan liar,” ujar Hamartoni dalam acara Rapat Koordinasi dan Evaluasi Satgas Saber Pungli Provinsi Lampung tahun 2018 di Ballroom Hotel Novotel, Selasa (18/12/2018).
 
Hamartoni menjelaskan bahwa Pemerintah di bawah kepemimpinan Bapak Joko Widodo – Jusuf Kalla telah menetapkan Nawacita sebagai agenda prioritas pembangunan guna mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
Untuk mewujudkan cita-cita besar itu, ujar Hamartoni, diperlukan kerja nyata tahap demi tahap, dimulai dengan pembangunan pondasi dan dilanjutkan dengan upaya percepatan di berbagai bidang yang salah satunya reformasi pada bidang hukum dengan fokus pemberantasan pungutan liar. 
"Untuk meningkatkan efektifitas pemberantasan pungli tersebut, Presiden telah mengeluarkan Perpres Nomor 87 Tahun 2016 Tanggal 20 Oktober 2016 Tentang Satgas Saber Pungli,” ujarnya.
 
Pemprov Lampung mengajak semua pihak untuk bergegas bekerja, bergerak cepat dan menindak tegas seluruh praktek pungli yang ada. "Saya memahami bahwa diperlukan waktu untuk menyempurnakan berbagai hal, namun hal itu tidak boleh menjadi alasan bagi kita untuk tidak mulai bekerja," kata Hamartoni.
 
Pj. Sekdaprov juga mengajak membangun persepsi publik secara positif, ekspose kerja nyata unit pemberantasan pungli kepada masyarakat secara luas. "Jangan sampai masyarakat menganggap pemerintah main-main dan sekedar beretorika karena laporannya tidak ditanggapi. Bangun koordinasi dan komunikasi yang efektif sesama anggota unit kerja, agar senantiasa menjaga integritas dan komitmen dalam menjalankan amanah ini,” jelasnya. 
 
Sementara itu, dalam Sambutan Kapolda Lampung yang disampaikan oleh Kombes Pol Rudy Sumardiyanto bahwa Saber Pungli / Unit Pemberantasan Pungli (UPP) Provinsi Lampung yang dibentuk, merupakan implementasi dari Peraturan Presiden nomor 87 tahun 2016 tentang tim sapu bersih tingkat nasional.
 
Ada beberapa aspek yang dimasukkan ke dalam paket kebijakan tersebut, yakni tentang perbaikan pelayanan publik, penyelesaian kasus, penataan regulasi, pembenahan manajemen perkara, penguatan sdm, penguatan kelembagaan, dan pembangunan budaya hukum. 
 
"Satuan tugas sapu bersih pungutan liar Provinsi Lampung mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, sarana dan prasarana serta satuan kerja yang berada di wilayah Lampung," kata Rudy.
 
Oleh sebab itu, tutur Rudy, beberapa faktor yang mempengaruhi timbulnya pungli adalah disebabkan tuntutan dari masyarakat yang menginginkan kemudahan, kecepatan, dan kepraktisan sehingga membuat masyarakat menjadi cenderung untuk malas datang sendiri mengurus pelayanan, maias mengantri, mau cepat, minta dilayani dengan ramah, dan sebagainya.
 
"Untuk menangani hal ini, tentu harus dilakukan secara tepat, komprehensif, dan berkelanjutan. Langkah penegakan hukum harus diambil, artinya pemberantasan pungli baik eksternal maupun internal satgas harus dilakukan secara terus menerus," jelasnya.
 
 
Hasil dari Rapat Kerja Daerah ini diharapkan dapat diimplementasikan ke UPP Provinsi Lampung dan UPP kabupaten / kota se - Provinsi Lampung dan diharapkan akan berdampak pada perbaikan pelayanan publik di lingkungan dinas/instansi/lembaga yang ada. Juga mencegah timbulnya Pungli di satker (dinas/instnasi/lembaga/polri/tni) masing-masing dan perlunya perbaikan sistem secara bertahap yang memenuhi standar, sehingga crucial point untuk pungli dapat dicegah.
Muaramedia.com, Jakarta ---- Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo menjadi pembicara dalam acara Sustainable Development Goals (SDGs) Annual Conference di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat, Selasa (18/12/2018). Gubernur menjadi narasumber dalam sesi "Localizing SDGs Into Indonesian Context” atau Melokalkan Pembangunan Berkelanjutan dalam Konteks Indonesia.
 
Dalam paparannya, Gubernur Ridho menjelaskan Posisi Lampung yang berada di Gerbang Sumatera yang strategis dan memiliki jumlah penduduk 9,5 juta jiwa terbesar kedua di Pulau Sumatera. Dengan kondisi itu Lampung tak terlepas dari permasalahan-permasalahan yang kompleks. “Yang kami lakukan untuk mengakselerasi pembangunan tentunya berkaitan dengan kesejahteraan karena pada hakikatnya Pemerintahan Daerah hadir di tengah-tengah masyarakat di seluruh Republik Indonesia ini terkait dengan kepentingan nasional secara sederhana yaitu untuk menghadirkan kesejahteraan dalam arti luas yang tidak hanya bicara uang,” jelas Gubernur Ridho. 
 
Ridho menjelaskan, dengan kondisi fiskal APBD yang terbatas, Pemerintah Provinsi Lampung terus berupaya mengajak seluruh stake holder untuk berperan bersama membangun Lampung. “Karena yang paling penting dalam kemajuan Pembangunan suatu daerah, salah satunya bergantung dari peran pelaku ekonomi dan swasta yang memiliki kepedulian tinggi untuk bersama-sama membangun hubungan mutual reliationship dengan masyarakat sambil mengembangkan usahanya. Maka salah satunya kami programkan Lampung Sustainable Award dengan program CSR,” jelas Gubernur Ridho.
 
Menurut Ridho, tujuan pemberian award itu untuk menghapus stigma di masyarakat khususnya dunia swasta bahwa CSR adalah kegiatan pemerintah yang memeras pihak swasta. “Berangkat dari situasi tersebut, kami terus berupaya dalam menumbuhkan kepercayaan (trust) pihak swasta kepada Pemda. Mau program kita sudah bagus seperti apapun, apabila tidak mendapatkan kepercayaan dari stake holder utamanya pihak swasta maka apa yang kita programkan juga tidak akan berjalan secara maksimal,” ujar Gubernur Ridho. 
 
Dalam memberikan nilai trust kepada pihak swasta, Gubernur Ridho menuturkan Pemprov Lampung hanya memberikan pendampingan terhadap pelaksanaan kegiatan CSR, sedangkan dari sisi keuangan, pembiayaannya full semua dipegang dan dikelola oleh pihak swasta. Hal ini guna memunculkan kepercayaan terhadap Pemperintah Daerah. “Oleh karena itu, kami mengajak seluruh stake holder terkait dalam membangun Provinsi Lampung, dengan memberikan pemahaman bahwa tidak akan mungkin jika hanya mengandalkan Pemerintah Daerah dalam kemajuan Provinsi Lampung, maka harus melibatkan multi sector berbagai pihak,” jelasnya. 
 
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan Bappenas mempersiapkan strategi pembangunan nasional. Untuk itu, program-program strategis nasional ini harus bisa terlaksana di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota seiring dengan program skala prioritas seorang gubernur terpilih dan bupati/wali kota terpilih," ucap Tjahjo. 
 
Terkait kontribusi APBD dalam pembangunan daerah, Tjahjo mengingatkan agar pejabat di daerah menjauhi area rawan korupsi. Bahkan ia menyinggung soal anggota DPRD Malang yang dijerat KPK dalam kasus korupsi berjemaah terkait pengesahan RAPBD-P Kota Malang tahun 2015. 
 
"Dalam konteks ini saya selalu mengingatkan kepada kepala daerah, kalau tidak ada kompromi pembahasan APBD dan rencana R-APBD dengan DPRD-nya, jangan dipaksakan, pakai aja peraturan gubernur, peraturan bupati-wali kota. Daripada seperti tetangganya ini, Mas Wakil Bupati Trenggalek, Malang, habis semua anggota DPRD-nya, Jambi besoknya habis anggota DPRD-nya provinsi semua, Sumatera Utara juga akan habis kena OTT KPK semua," sebut Tjahjo. 
 
Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati Trenggalek M. Nur Arifin turut menjadi pembicara dalam acara SDGs Annual Conference, dan turut dihadiri Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro.
Muaramedia.com, BANDAR LAMPUNG ---- Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBN Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 9,972 triliun kepada instansi vertikal dan pimpinan daerah di seluruh Provinsi Lampung, di Ruang Abung, Balai Keratun, Kompleks Kantor Gubernur Lampung, Bandarlampung, Senin (17/12/2018). 
 
DIPA tersebut terdiri dari dana dekonsentrasi Rp 197,959 miliar, dana tugas pembantuan Rp 362,398 miliar, serta dana kantor pusat dan kantor daerah Rp 9,412 triliun. "Provinsi Lampung pada DIPA APBN 2019 mengalami peningkatan 3,08% atau sebesar Rp 298 miliar dari alokasi dana APBN 2018," ujarnya. 
 
Gubernur Ridho juga menyerahkan alokasi transfer untuk daerah dan dana desa tahun anggaran 2019 kepada Sekretaris Daerah Provinsi Lampung dan Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung dengan total Rp 22,711 triliun. Dalam penyerahan DIPA tersebut, Gubernur didampingi Wakil Gubernur Lampug Bachtiar Basri, dan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DPJb) Provinsi Lampung Alfiker Siringoringo.
 
 
Secara keseluruhan dari APBN dan APBD, Gubernur Ridho menuturkan total kekuatan fiskal Provinsi Lampung pada TA 2019 kurang lebih Rp 41,523 triliun, meningkat 1,79% dari tahun sebelumnya Rp 40,791 triliun," kata dia. 
 
Gubernur berharap keseluruhan dana tersebut dapat segera berjalan dan bermanfaat serta terserap 100 persen sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam pelaksanaan pemerintahan terutama pemerintah daerah untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat. "Bapak Presiden berpesan terkait efektifitas penggunaan anggaran utama yang menyentuh pada pembangunan dan kegiatan utama di masyarakat. Jangan sampai isinya justru hanya perjalanan dinas, biaya atk, maupun kegiatan yang tidak jelas lainnya,” jelasnya. 
 
Gubernur Ridho menjelaskan bahwa Presiden Jokowi menginstruksikan agar anggaran ini dapat segera dipersiapkan dibulan Desember ini, sehingga pada Bulan Januari 2019 dapat segera dijalankan sehingga mampu bermanfaat bagi masyarakat. “Anggaran ini harus dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat dan kebutuhan daerahnya,” ungkap Gubernur Ridho.
 
 
Lebih lanjut, Gubernur Ridho juga menjelaskan bahwasannya dalam pelaksanaan pembangunan Provinsi Lampung harus paralel dengan peningkatan IPM sumber daya manusianya. “Pembangunan infrastruktur Lampung harus paralel dengan peningkatan SDM Lampung. sehingga ketika infrastruktur Lampung bagus, maka SDM Lampung telah siap. Jangan sampai infrastrukturnya bagus, namun SDM-nya tidak siap. Hal inilah yang menjadi dasar Pemprov Lampung dalam mempersiapkan infrastruktur yang sejalan dan paralel dengan peningkatan SDM Lampung, seperti pembangunan kota Baru dibarengi dengan pembangunan Pendidikan guna meningkatkan SDM Lampung” terangnya. 
 
Pada bagian lain, Gubernur menuturkan bahwa Pemprov Lampung juga terus berupaya dalam melakukan revolusi industri 4.0 sesuai dengan intruksi Presiden Jokowi. Bahkan Lampung telah mempersiapkan diri karena bassic Provinsi Lampung adalah pertanian. 
 
”Pemprov Lampung terus berupaya dalam melakukan revolusi industri 4.0, salah satu upaya kita adalah terkait pengembangan politekniik industri di Lampung guna meningkatkan nilai tambah masyarakat, dan mempersiapkan SDM dalam menghadapi persaingan bangsa,” ujarnya.
 
 
Sementara itu, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DPJb) Provinsi Lampung, Alfiker Siringoringo menjelaskan DIPA merupakan dokumen anggaran bagi penggunaan anggaran untuk mulai pelaksanaan kegiatan dan pembangunan yang diamanatkan dalam APBN 2019. “DIPA ini memiliki peran strategis sebagai instrumen pemerintah untuk mencapai program pembangunan dalam meningkatkan ekonomi pemerintah,” ujar Alfiker 
 
Dalam pelaksanaan anggaran 2018, Alfiker menjelaskan pertumbuhan ekonomi mengalami hal positif yaitu pertumbuhan dengan baik. Tak hanya itu, IPM Lampung juga mengalami perbaikan, bahkan tingkat kemiskinan juga mengalami penurunan dan pengangguran terus ditekan. “Melalui DIPA 2019 diharapkan mampu meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu juga, diharapkan mampu mempersiapkan bangsa Indonesia dalam menghadapi persaingan global dengan revolusi Industri 4.0. dan Pemda diharapkan mampu mengantisipasi dan mengambil lompatan terkait Industri 4.0,”ungkapnya 
 
Untuk itu, dalam mendukung pelaksanaan dalam meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, Alfiker berharap Anggaran ini dapat segera direalisasikan dan berjalan dengan baik guna kemanfaatan dan kepentingan masyarakat.
Muaramedia.com, JAKARTA ---- Provinsi Lampung meraih urutan kedua nasional indeks ketahanan nasional yang dikeluarkan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas RI) tahun 2018. Lampung berhasil meraih point 3,08 atau kategori sangat tangguh dalam gatra ketahanan nasional setelah DI Yogyakarta yang meraih nilai 3,11. 
 
Kepala Biro Humas dan Protokol Pemprov Lampung Bayana membenarkan prestasi Indeks Ketahanan Nasional yang diraih Lampung dari hasil kajian Lemhanas RI. "Lampung boleh disebut sangat tangguh dalam indeks gatra ketahanan nasional dengan menduduki peringkat kedua," ujar Bayana. 
 
Dalam data yang dikeluarkan Lemhanas, di Gatra lainnya, yaitu gatra demografi, Provinsi Lampung bahkan menduduki peringkat pertama terkait keadaan dan kemampuan penduduk dengan nilai tertinggi 3,54 menyisihkan 32 Provinsi lain. 
 
Sedangkan pada gatra lain, seperti geografis, sumber daya alam, politik, ekonomi, sosial budaya, Lampung berada di 10 besar nasional. Indeks ketahanan nasional ini merangkum penilaian 8 gatra (asta gatra), yaitu aspek geografis, sumber daya alam, demografi, politik, ideologi, ekonomi, sosial budaya, dan ketahanan nasional.
 
Terkait dengan ketahanan nasional yang menduduki peringkat kedua, menurut Bayana, berarti Provinsi Lampung berhasil menjaga hal terpenting demi ketahanan nasional. Sistem-sistem pertahanan negara dengan lembaga-lembaga keamanan masyarakat, dan TNI bertugas untuk menjaga negara dari ancaraman-ancaman militer dari luar, maupun menjaga ketertiban hukum dari dalam, sehingga ketahanan nasional Indonesia dapat terjaga seutuhnya secara luar dan dalam, hal ini juga melibatkan penduduk atau masyarakat untuk wajib ikut serta dalam menjaga ketahanan negara republik Indonesia. 
 
Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo berharap dengan prestasi ini Lampung dapat lebih fokus menghadapi perkembangan pembangunan ke depan. Sebab 8 aspek dalam asta gatra ini tak terlepas dari upaya mengatasi kemunduran mentalitas bangsa.
 
Saat ini, Provinsi Lampung dituntut mampu mengantisipasi lunturnya jiwa patriotisme, selalu menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan, sehingga tidak terjadi perpecahan dan menimbulkan banyak dampak negatif.
Muaramedia.com, Bandar Lampung  -- Prosesi Acara pernikahan Marzuki dan Garinsyya Ananta Vioris yang di selenggarakan di Masjid Baitul Ikhlas bertempat di Jl Imam Bonjol, Gang Pisang No. Sukajawa, Tanjung Karang Barat, Sabtu (15/12) Pukul 10:00 Wib. 
 
Dengan rahmat Allah SWT, yang telah mempertemukan Ananda Marzuki Putra ke empat dari Tengku M. Kasim (Alm) dan Cut Sandah, dengan Adinda Garinsyya Ananta Vioris Putri pertama dari Henis Purnawan dan Sri Handayani, yang mana pada hari ini sudah melaksanakan pernikahan dengan lancar di Masjid Baitul Ikhlas.
 
Pernikahan termasuk perkara yang diperintahkan dalam ajaran Islam. Salah satunya adalah firman Allah SWT, "Dan nikahkanlah orang-orang yang sendiri (perempuan yang tidak mempunyai suami atau laki-laki yang tidak memiliki istri) di antara kalian dan orang-orang saleh di antara para hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka dalam keadaan miskin, Allahlah yang akan menjadikan kaya de ngan karunia-Nya," (QS an-Nur [24]: 32).
 
Dengan Beruarai air Mata Saudara Marzuki  meluapkan kebahagiannya karena telah melaksanakan ijab dan Qobul  dengan kekasih Pujaan Hatinya Garinsyya  Ananta Vioris akhirnya pada hari ini Sabtu 15/12/2018 telah syah menjadi miliknya sehidup dan semati untuk membina Bahtera Rumah Tangga dan memperbaiki keturunannya  .
 
Marzuki mengatakan sangat bersyukur kepada allah dan keluarga besarnya  yang sudah  ikut mempersiapkan seluruh rangkaian dari proses pernikahannya dengan Saudara Garinsyya Ananta Vioris .
 
"Mudah mudahan pernikahan saya ini dirahmati allah SWT dan semoga saya selalu berbahagia sampai akhir zaman dan cepat diberi momongan,"ujarnya.
 
" semoga menjadi keluarga yang Sakinah Mawadah dan warohmah amin ,"Tutur Marzuki di  Masjid Baitul Iklas.
Muaramedia.com, BANDAR LAMPUNG ----- Pemerintah Provinsi Lampung menargetkan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan di Provinsi Lampung selesai di awal tahun 2019. 
 
Pergub ini mempertegas Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2017 dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang jaminan kesehatan. “Terutama untuk meningkatkan kualitas pelayanan di rumah sakit, untuk mengatur pembiayaan juga untuk memaksimalkan cakupan kepersertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional -Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS),” ujar Plt. Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Lampung, Taufik Hidayat dalam acara Forum Kemitraan dalam rangka Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Program JKN-KIS, Jumat (14/12/2018) di Ruang Sungkai Balai Keratun. 
 
Taufik mengungkapkan jika forum ini juga mencari solusi kendala-kendala yang dihadapi para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan program JKN, baik dari segi pelayanan , sarana dan prasarana kesehatan serta membahas kolektabilitas pengumpulan iuran khususnya untuk para peserta mandiri yang tertunggak. 
 
Deputi Direksi Wilayah Banten, Kalimantan Barat dan Lampung (Bakalbalam) dr. Fachrurrazi mengatakan cakupan kepersertaan JKN-KIS di Provinsi Lampung hingga 1 Desember 2018 baru mencapai 63,54% atau sebanyak 5,784 ribu peserta. 
 
Untuk itu, ia berharap agar pemerintah daerah mempercepat terbitnya regulasi guna mendukung percepatan perluasan kepersertaan JKN sehingga bisa mencapai universal health coverage. 
 
Turut hadir dalam kesempatan tersebut, Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung Yanuar Irawan, Kadis Kesehatan Provinsi Lampung Reihana, Direktur Utama RSUDAM Heri Djoko Subandriyo dan Direktur Pelayanan RSUDAM Pad Dilangga
Muaramedia.com, BANDAR LAMPUNG ---- Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo melakukan test drive dalam acara Safety Riding dan Pelatihan Pengawalan Tamu VVIP dalam rangka Operasi Mantap Brata (OMB) dan Persiapan Operasi Lilin Tahun 2018 yang dilaksanakan di Lapangan Saburai Bandar Lampung, Jumat(14/12/18).
 
Gubernur tampak mengendarai salah satu dari 12 motor bermerk BMW R 1200 GS yang merupakan hasil pengadaan dari Korlantas Polri dan diberikan kepada Ditlantas Polda Lampung. 
 
Menurut Kapolda Lampung Irjen. Pol Purwadi Arianto motor-motor tersebut merupakan sebagian perlengkapan Polda Lampung untuk pengawalan, terutama di ruas jalan tol yang cukup panjang. "Saya harapkan pemberian dari Korlantas ini dapat memacu kita untuk lebih eksis dalam rangka pengaturan, pengawalan dan kegiatan lainnya," jelasnya.
 
Setelah dilalukan test drive dilanjutkan dengan konvoi untuk persiapan peresmian jalan tol yang akan diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. 
 
"Konvoi ini untuk mengecek kondisi jalan tol yang akan dibuka oleh Bapak Presiden dalam waktu dekat, supaya kita semua sama-sama mengetahui bagaimana etika dan cara agar semua dapat terjaga dalam keselamatannya," ujar Purwadi. 
 
Dalam acara test drive, Gubernur Ridho Ficardo tampak antusias bersama seluruh anggota Polri. Ini terlihat saat Gubernur mengendarai sepeda motor.
Muaramedia.com, BANDAR LAMPUNG— Kementerian Perindustrian terus mendorong peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) Industri di Provinsi Lampung agar dapat mengikuti perkembangan teknologi terkini terutama di era Industri 4.0. 
Hal itu diungkapkan Pj. Sekda Pemerintah Provinsi Lampung Hamartoni Ahadist saat mewakili Gubernur Ridho Ficardo dalam Sosialisasi Pembangunan Politeknik Industri Lampung dalam Rangka penyiapan SDM Industri Menyongsong Making Indonesia 4.0, di Hotel Novotel Lampung pada Jumat (14/12/2018). 
 
Menurut Hamartoni, keterampilan para pekerja di Provinsi Lampung harus mampu mengikuti daya saing manufaktur nasional di kancah global. 
 
Hamartoni menyampaikan bahwa Industri sebagai salah satu pilar ekonomi dan memberikan peran yang cukup besar kepada pemerintah untuk mendorong kemajuan industri nasional secara terencana.
 
Peran tersebut diperlukan dalam mengarahkan perekonomian nasional untuk tumbuh lebih cepat dan mengejar ketertinggalan dari negara lain yang lebih dahulu maju. Untuk memperkuat dan memperjelas peran pemerintah dalam pembangunan industri nasional, perlu disusun perencanaan pembangunan industri nasional yang sistematis, komprehensif, dan futuristik dalam wujud Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015-2035.
 
 
Mengingat data pengangguran masih cukup tinggi, apabila tidak memperoleh perhatian yang serius mengakibatkan masalah sosial yang cukup tinggi pula. “Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berbasis Politeknik merupakan salah satu upaya strategis Pemerintah Provinisi Lampung untuk mengatasi masalah pengangguran melalui jalur pendidikan. Untuk memberikan layanan pendidikan bagi masyarakat terutama para pengangguran tentu saja dibutuhkan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan seperti Politeknik yang memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas, serta prasarananya,” ujarnya.
 
 
Keseriusan Kementerian Perindustrian dan Pemerintah dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan perindustrian, salah satunya yaitu membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja; dan merancang "Making Indonesia 4.0" sebagai sebuah roadmap yang terintegrasi untuk meng-implementasikan sejumlah strategi dalam memasuki era Industry 4.0. 
 
Industri 4.0 adalah kebutuhan yang berbasis IT Internet dengan sensor pengelola jaringan dan lainnya. Contohnya yang telah menerapkan industri ini adalah Gojek, Toyota, yang memiliki supply change yang tepat.
Muaramedia.com, BELITUNG ---- Demi mendapatkan informasi pengembangan pariwisata serta proses menuju Bandara Internasional, Wakil Gubernur Lampung Bachtiar Basri mengunjungi Kabupaten Belitung Provinsi Bangka Belitung, Kamis (13/12/2018). 
Kunjungan Wagub sekaligus dalam rangka Pembangunan Kepariwisataan, Perkebunan, Pertanian, dan kehutanan di Provinsi Lampung.
 
 
Wagub didampingi sejumlah Kepala Dinas di Lingkungan Provinsi Lampung seperti Kadis Kominfotik Provinsi Lampung Achmad Chrisna Putra, Kadis Pariwisata Budiharto, Kadis Perhubungan Qpdratul Ikhwan, Kadis Tanaman Pangan dan Hortikultura Ediyanto. Juga Kadis Perkebunan dan Peternakan Desi Romas dan Kadis Kehutanan Syaiful Bachri. 
 
Rombongan Wagub melihat pemanfaatan hutan Mangrove dan pengembangan agrowisata dan upaya untuk menjadi Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Kelayang. 
 
Kabag Humas dan Komunikasi Publik Pemprov. Lampung Heriyansyah menjelaskan, Wagub Lampung Bachtiar Basri langsung diterima oleh Bupati Belitung Sahani Saleh, Sekda Karyadi Sahmi serta Kepala OPD dilingkungan Kabupaten Belitung Provinsi Bangka Belitung.
 
 
Menurut Bachtiar, di wilayah Belitung juga dikembangkan kopi, yang ternyata berasal dari Lampung. Lampung memang memasok 60 persen kopi nasional. Namun uniknya, justeru Belitung yang terkenal kopinya. "Di sini Lampung akan mengambil nilai tambah yang ada di Belitung untuk diambil Lampung,'' ujar Bachtiar Basri.
 
 
Bachtiar juga memuji budaya yang ada di Belitung terutama adanya film Laskar Pelangi. Juga kemajuan lain seperti Bandara internasional dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Kepayang sesuai PP Nomor 6 Tahun 2016.
 
 
"Jalan-jalan bagus, listrik surplus 34 MW. Ini efek keluarnya (Kawasan Ekonomi Khusus) mulai banyak tumbuh hotel dan akan mengembangkan UKM dan dampak dari kunjungan ke belitung, dan mereka mengemas belitung lebih baik sehingga bisa maju'' pangkas Bachtiar.
Muaramedia.com, BANDAR LAMPUNG--Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo meminta Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan seluruh aparatur pemerintah mengamankan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. Menurut Gubernur, keselamatan para pemilih harus menjadi prioritas pada Pemilu serentak pertama dalam sejarah Indonesia itu.
 
"Kita memiliki tanggung jawab baik langsung maupun tidak langsung untuk menjaga wilayah sehingga berjalan sebaik mungkin tanpa terlalu banyak distorsi yang memengaruhi kehidupan masyarakat," ujar Gubernur Ridho pada Apel Tiga Pilar Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan Kepala Desa/Lurah dalam menghadapi Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019, di Ballroom Hotel Novotel, Kamis (13/12/2018).
 
Acara tersebut dihadiri 1.684 personil terdiri dari Forkopimda Provinsi Lampung, kepala daerah se-Lampung, Kapolres/Kapolresta, Dandim Korem 043/Gatam, Kapolsek dan Kasat Jajaran Polda Lampung, Bhabinkamtibmas Jajaran Polda Lampung, Babinsa Jajaran Korem 043/Gatam, Babin Desa Pesisir TNI AL, dan Kepala Desa/Lurah se-Lampung. 
 
"Suara rakyat adalah suara tuhan dan kita harus menjaga suara itu. Maka sebagai aparatur negara, kepentingan dan keselamatan rakyat adalah ini yang harus dipegang," kata Gubernur pada acara bertema 'Sinergitas dan Soliditas TNI/Polri dan Kepala Desa/Lurah' itu.
 
Ridho menyampaikan makin tinggi level kontestasi ancamannya justru menurun, bahkan hampir tidak ada. "Insya Allah di Lampung ini aman. Apalagi penjagaan ada dimana-mana, tetapi pada level di bawah justru tingkat bahayanya lebih tinggi seperti pileg kabupaten dan kota," ujar Ridho.
 
Dia menyebutkan TNI dan Polri yang tidak memiliki hak suara, harus memahami dan tidak boleh apatis terhadap politik. "Kenapa? Karena semua proses kebangsaan dan kenegaraan sangat dipengaruhi proses politik. Orang yang buta politik adalah yang paling merugi, karena semua hal ditentukan proses politik. Ketika bisa memahaminya, kita tahu yang terbaik untuk bangsa. Kita tahu situasi dan bisa meminimalisir hoax," kata Gubernur Ridho.
 
Ridho juga mengapresiasi sinergi TNI dan Polri untuk pengamanan. "Lampung kembali menorehkan prestasi. Kali ini Lampung menjadi juara kedua dalam hal pencegahan terorisme dari Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT). Ketika Lampung memperoleh penghargaan, yang saya ingin sampaikan itu tidak mungkin terjadi tanpa kerja sama," ujar Gubernur.
 
Pada bagian lain, Pangdam II Sriwijaya Mayjen TNI Irwan, mengatakan maksud tiga pilar yakni agar mampu mengajak seluruh komponen masyarakat ikut berpartisipasi aktif dan ikut proaktif dalam kegiatan agar mudah mendeteksi dan mencegah bahaya yang timbul di wilayahnya. Tiga pilar harus terus bersatu menjaga keharmonisan dan kekompakan dalam menjaga stabilitas keamanan di desa. 
 
"Tiga pilar harus peka dan peduli terhadap permasalalah didesa, jika pilar kompak maka setiap permasalah kecil yang ada didesa dapat diselesaikan dengan baik," kata Panglima.
 
Menurut Kapolda Lampung Irjen Purwadi Arianto, tujuan apel tiga pilar ini terciptanya situasi kondusif bagi para pelaksanana pesta demokrasi yang aman damai dan sejuk. Purwadi menyebutkan fungsi dan peran tiga pilar yakni proaktif deteksi dini dalam mencegah dan menangkal gangguan.
 
"Tiga pilar ini memiliki peran yakni partnership yang artinya bermitra segenap lapisan masyakar dalam menggali informasi yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan. Lalu, penyelesaian masalah di tingkat desa, sehingga permasalahan sekecil apa pun dapat diselesaikan dengan baik," ujarnya.
 
Purwadi menuturkan pemilu dapat sukses asalkan partisipasi masyarakat tinggi, tidak ada money politik. Kegiatan kampanye berisi ide program bukan sara hoax dan menyebar kebencian. "Berdayakan semua potensi masyarakat untuk ikut berpartispasi aktif menjaga dan menciptakan situasi kamtibmas. Cegah sedini mungkin perbedaan yang mengarah kepada konflik sosial terutama yang mengakibatkan terganggunya kamtibmas," kata Kapolda.
Muaramedia.com, BANDAR LAMPUNG--Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung berharap workshop asesmen persaingan usaha implementasi manual dapat berdampak pada terciptanya persaingan usaha sehat di Provinsi Lampung. Pembangunan bidang ekonomi harus didukung persaingan usaha yang sehat.
 
"KPPU diharapkan mengarah kepada prinsip keadilan agar para pengusaha tenang berusaha. Sehingga, tidak lagi diliputi rasa ketidaknyamanan dalam mejalankan usahannya," kata Gubernur Lampung melalui Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Hamartoni Ahadis, ketika membuka workshop tersebut di Hotel Emersia, Rabu (12/12/2018).
 
Pada kegiatan yang digelar Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Hamartoni menjelaskan banyak kemajuan pembangunan tercapai dan terlaksana di segala bidang. Ini dapat terwujud berkat stabilitasi politik dan ekonomi yang terjaga dengan baik. 
 
"Pembangunan Provinsi Lampung senantiasa identik dengan kebijakan pemerintah yang disesuaikan dengan kepentingan daerah. Kebijakan pembangunan meliputi banyak bidang. Salah satunya kebijakan bidang ekonomi Provinsi Lampung," ujar Hamartoni.
 
Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi Lampung dicapai lapangan usaha konstruksi sebesar 13,21 persen. Sedangkan penyediaan akomodasi dan makan minum tumbuh 11,85 persen. Lalu, dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai komponen pengeluaran konsumsi lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga sebesar 21,59 persen. "Data-data tersebut menjadi indikasi bahwa pembangunan ekonomi terlaksana dengan baik di Lampung," kata Hamartoni.
 
Persaingan usaha yang sehat, kata Hamartoni, harus selalu tercipta agar para pelaku usaha dapat melaksanakan kegiatan usahanya dengan baik. Sehingga, dapat menyumbang nilai positif dalam pembangunan ekonomi Lampung. "Selain upaya untuk mengundang investasi dalam industri besar, pemerintah Provinsi Lampung juga memperhatikan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah di seluruh kabupaten dan kota," ujar dia.
 
Dalam mendukung persaingan usaha yang sehat, KPPU mengemban amanat menegakkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Hamartoni berharap KPPU banyak memberikan peranan dalam hal memberikan rasa keadilan dan kenyamanan bagi para pelaku usaha.
 
"Berdasarkan landasan hukum tersebut, KPPU melakukan beberapa kegiatan dan kajian untuk menghasilkan saran dan pertimbangan terkait regulasi Pemerintah agar sejalan dengan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat," kata dia.
 
Pada bagian lain, Ketua KPPU, Kurnia Toha mengatakan pihaknya hadir sebagai jawaban terhadap tuntunan masyarakat akan kondisi perekonomian sebelum reformasi terutama saat terjadi ketidaksehatannya dalam persaingan usaha. "KPPU hadir agar kesempatan usaha diberikan kepada siapa pun, agar diadakan demokrasi di bidang usaha," kata Kurnia.
 
Dia mengatakan KPPU punya empat fungsi yaitu melakukan pencegahan agar jangan sampai terjadi persaingan usaha tidak sehat. KPPU menjadi advokasi bagi pemerintah guna memberikan saran dan pertimbangan kebijakan mengenai usaha. "Kami melakukan penegakan hukum untuk mengawasi seluruh pelaku usaha. KPPU melakukan pengawasan kemitraan di antaranya ada mitra wajib dan tidak wajib," kata Kurnia.
Muaramedia.com, PESAWARAN ----- Ribuan pelajar SD dan SLTP di Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, menyambut antusias kedatangan Ibu Negara Iriana Jokowi dan Ibu Wakil Presiden Mufida Jusuf Kalla, di Graha Adora, Pesawaran, Rabu (12/12/2018). Kehadiran Ibu Negara untuk melakukan sosialisasi bahaya narkoba, bullying, dan hoax kepada siswa SD dan SLTP di Provinsi Lampung.
 
Dalam acara ini, Ibu Gubernur Lampung Aprilani Yustin Ficardo, dan rombongan Oase (Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Kerja) ikut mendampingi. 
 
Kehadiran Ibu Negara Iriana langsung disambut dengan lagu Bumi Lampung, pengibaran seribu Bendera Indonesia, dan pengucapan ikrar kebulatan tekad pelajar Indonesia, serta lagu Jauhi Narkoba, Anti Bullying dan Anti hoax. 
 
Dalam kesempatan itu, Ibu Iriana dan Ibu Mufidah, didampingi Ibu Gubernur Lampung Aprilani Yustin Ficardo berdialog dengan peserta terkait bahaya narkoba, bullying, dan hoax. 
 
Ibu Negara Iriana dan Ibu Wakil Presiden menanyakan beberapa pertanyaan kepada peserta seperti kandungan narkoba, ciri-ciri narkoba, dan bahaya narkoba. Selain itu, Ibu Iriana juga menanyakan cara untuk menasehati teman yang ketagihan narkoba, serta penyakit yang mampu ditularkan terhadap penyalahgunaan Narkoba. 
 
Iriana berharap dengan adanya sosialisasi ini, para pelajar mampu menghindari dan manjauhkan diri dari bahaya penggunaan narkoba, anti bullying dan anti hoax.
Muaramedia.com, BANDAR LAMPUNG---- Ketertarikan Ibu Negara Iriana Jokowi dan Mufidah Jusuf Kalla dengan kain Tapis khas Lampung membuat keduanya mengunjungi Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Lampung, Rabu (12/12/2018). Turut serta dalam rombongan ini para ibu yang tergabung dalam Organisasi Aksi Solidaritas Era (OASE) Kabinet Kerja.
 
Ketua Dekranasda Lampung Yustin Ridho Ficardo mengajak Ibu Presiden dan Wakil Presiden melihat karya Dekranasda Lampung, terutana tapis. Kunjungan Ibu Negara beserta rombongan ini, tentu saja menjadi kehormatan sendiri bagi Pemerintah Provinsi Lampung.
Muaramedia.com, NATAR--Ibu Negara Iriana Joko Widodo bersama Bunda Paud Provinsi Lampung Aprilani Yustin Ficardo mengajak anak-anak Paud Ekadyasa untuk suka mengonsumsi makanan sehat. Misalnya, makan Ikan dan buah. 
 
"Anak-anakku, ayo kita mengonsumsi makanan sehat berupa ikan dan buah. Karena makan ikan memiliki manfaat dan gizi tinggi bagi tubuh kita. Tapi ikan itu harus dimasak terlebih dahulu sebelum dimakan," ujar Ibu Negara Iriana Joko Widodo saat mengajak anak-anak makan ikan dan buah, di Paud Ekadyasa, Natar, Lampung Selatan, Rabu (12/12/2018).
 
Kedatangan Ibu Negara Iriana dan Bunda Paud Provinsi Lampung di Paud Ekadyasa, langsung disambut drumband cilik, tari tupping, dan nyanyian selamat datang anak-anak Paud Ekadyasa. 
 
Pada kesempatan itu, Ibu Negara Iriana dan Bunda Paud Provinsi Lampung bersama anak-anak Paud Ekadyasa mengonsumsi makanan sehat berupa ikan dalam bentuk olahan dan buah pisang. Anak-anak tampak antusias dan gembira mengonsumsi ikan olahan dan buah. 
"Tapi jangan lupa, sebelum makan berdoa terlebih dahulu," ujar Iriana. 
 
Dia berpesan agar anak-anak suka mengonsumsi makanan sehat berupa ikan dan buah. Tidak hanya mengonsumsi makanan sehat, Ibu Iriana dan Bunda Paud Provinsi Lampung beserta ibu-ibu Oase menyanyikan lagu 'Taman Kanak-Kanak' dan 'Balonku Ada Lima', bersama anak-anak Paud Ekadyasa.
 
Di akhir acara, Ibu Negara Iriana juga membagikan hadiah berupa tas ransel, alat permainan edukatif, dan permainan outdoor.
Muaramedia.com, BANDAR LAMPUNG ----Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA) akan terus berupaya menyediakan Sumber Daya Air (SDA) yang berkualitas guna memenuhi kebutuhan hidup. Hal itu ditegaskan Plt. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Lampung Taufik Hidayat, selaku Ketua TKPSDA wilayah sungai Seputih Sekampung dalam  Pembekalan Sidang Anggota Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA) wilayah Sungai Seputih Sekampung periode 2018-2023, di Swiss-bell Hotel, Bandarlampung, Selasa (11/12/2018).
 
"Pemerintah melalui TKPSDA akan terus berupaya menyediakan Sumber Daya Air yang berkualitas guna memenuhi kebutuhan makhuk hidup," ujar Taufik.
 
Menurut Taufik Hidayat, kepengurusan TKPSDA WS Seputih Sekampung harus mampu berkonsolidasi dengan baik dan efektif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi TKPSDA. "Kepengurusan TKPSDA yang baru harus mampu lebih eksis dan optimal. Sehingga upaya dalam penyediaan Sumber daya air yang berkualitas dapat terwujud," ujarnya.
 
Ia menuturkan dalam kepengurusan TKPSDA terdapat tiga komisi yaitu Komisi Konservasi Sumber Daya Air, Komisi Pendayagunaan Sumber Daya Air, dan Komisi Pengendalian Daya Rusak Air. "Tiap komisi terdiri dari unsur pemerintah dan non pemerintah. Tiap komisi tersebut harus fokus pada objeknya sendiri. Dan ketika rapat pleno baru kita bertukar pikiran," ujarnya. 
 
Lebih lanjut, Taufik menjelaskan Komisi konservasi sumber daya air berfokus dalam memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan sifat, dan fungsi sumber daya air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup. "Komisi pendayagunaan sumber daya air harus mampu memberikan masukan terhadap air yang mampu dimanfaatkanbagi kehidupan. Dan komisi pengendalian sumber daya rusak air harus mampu berperan dalam hal pencegahan dan antisipasi terhadap daya rusak air yang mampu menyebabkan banjir, longsor, dan lainnya," jelasnya. 
 
Taufik berharap kepengurusan TKPSDA WS seputih Sekampung yang baru mampu meningkatkan komunikasi, menyusun dan melaksanakan serta evaluasi terhadap program yang telah ditetapkan, sehingga upaya dalam meyediakan sumber daya air berkualitas dapat terwujud.
Muaramedia.com, JAKARTA--Provinsi Lampung meraih penghargaan Bhumandala Ariti dari Badan Informasi Geospasial di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (11/12/2018). Penghargaan itu diberikan atas pencapaian Lampung mengembangkan Simpul Jaringan dan Pemanfaatan Informasi Geospasial pendukung Kebijakan Satu Peta (KSP) dan pembangunan berkelanjutan. 
 
Penghargaan Bhumandala diserahkan Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, kepada Kasi Pengelolaan Data Spasial Bappeda Provinsi Lampung, Ridwan Sahadi. Tahun ini, ajang Bhumandala memasuki tahun ketiga sejak pertama kali diselenggarakan 2014, kemudian 2016 dan 2018. Penghargaan Bhumandala dibagi menjadi tiga kategori yaitu penghargaan tingkat kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.
 
"Penghargaan Bhumandala menjadi momentum yang baik dalam meningkatkan implementasi geoportal. Sehingga, mampu menyatukan semua peta tematik yang saat ini masih tersebar di Provinsi Lampung," ujar Ridwan.
 
Bhumandala merupakan penghargaan bergengsi Badan Informasi Geospasial (BIG) dengan menilai implementasi geoportal dalam setiap kategori yang memiliki komponen lima pilar Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN). Lima pilar dimaskud adalah kebijakan, kelembagaan, sumber daya manusia, standar, dan teknologi. 
 
Penghargaan Bhumandala merupakan salah satu penilaian geoportal yang dilakukan dalam mendukung pelaksanaan program KSP yang mengacu pada satu standar, satu referensi, satu basis data, dan satu geoportal. "Dengan penyatuan geoportal ini diharapkan KSP dapat berjalan maksimal sehingga mampu memberikan manfaat bagi Provinsi Lampung. Khususnya, dalam proses perencanaan pembangunan, evaluasi pembangunan, dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur dan penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan lahan," kata Ridwan.
Muaramedia.com, BANDAR LAMPUNG -----Pemerintah Provinsi Lampung menggalakkan sistem penagihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) secara langsung atau door to door guna memaksimalkan potensi penerimaan PKB Provinsi Lampung. Hal itu diungkapkan Pj. Sekdaprov Hamartoni Ahadis saat membuka Sosialiasi Pendataan dab Verifikasi Potensi PKB secara door to door, Selasa (11/12/2018) di Gedung Pusiban Kantor Gubernur.
 
Menurut Hamartoni, hingga 31 Desember 2017, terdapat potensi penerimaan PKB Provinsi Lampung yang belum tertagih sebesar Rp1,133 triliun dari 1.568.148 unit kendaraan bermotor yang tersebar di seluruh kab/kota se Provinsi Lampung.
 
Hamartoni mengatakan, potensi tersebut perlu diverifikasi guna memastikan kendaraan tersebut benar ada dan dipungut pajaknya. “Pendataan secara door to door dilakukan dengan cara mendatangi langsung alamat wajib pajak untuk dilakukan pendataan dan verifikasi kemudian dilakukan pemilihan potensi pajak yang masih aktif dan tidak,” ujarnya. 
 
Lebih lanjut Hamartoni menjelaskan, dari data yang diperoleh terdapat 3 daerah kabupaten yang memiliki tunggakan/potensi PKB terbesar di Provinsi Lampung yakni Lampung Selatan (dengan potensi PKB sebesar Rp25 milyar lebih), Lampung Tengah (sebesar Rp35 miliar lebih) dan Tulang Bawang (Rp22 Miliar lebih).“Ketiga daerah ini akan menjadi sampel, karena secara statistic potensi penerimaan PKB nya besar,” ungkapnya.
 
Agar perolehan tersebut dapat tercapai, tambah Hamartoni, diperlukan kerjasama dari Pemerintah Kab/kota khususnya Bupati/Walikota untuk dapat menugaskan aparatur pemerintahannya mulai dari tingkat desa/kelurahan sebagai koordinator pendataan di lapangan. “Karena, pada gilirannya manfaatnya akan kita rasakan bersama melalui mekanisme dana bagi hasil untuk pemerintah kab/kota sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan di daerahnya,” ujarnya.
 
Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung Piterdono, melalui Sekretaris Bapenda Rozali dalam laporannya menguntarakan jika kegiatan ini bertujuan untuk mensosialiasikan keigitan pendataan dan verifikasi potensi PKB secara door to door terutama kepada petugas pendataan yang terlibat langsung dan menjadi ujung tombak dalam kegiatan ini. 
Muaramedia.com, PRINGSEWU - Berniat membeli barang bagus dengan harga murah, membuat seorang pria YG (20) warga Pekon Ganjaran Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu harus berurusan dengan Polisi.
 
Sebab atas kecerobohannya membeli sesuatu barang yang tidak jelas muasalnya berupa Handphone Oppo A3S yang dibelinya secara daring dari group Facebook ternyata handphone tersebut merupakan barang curian.
 
Kapolsek Pagelaran Polres Tanggamus Iptu Edi Suhendra, SH mengatakan tersangka penadahan YG diamankan berdasarkan penyelidikan laporan Purwadi (29) selaku korban pencurian dengan pemberatan (Curat) di Pekon Padangrejo Kecamatan Pagelaran.
 
"Tersangka berhasil diamankan Polsek Pagelaran dibackup Tekab 308 Polres Tanggamus pada Sabtu (8/12) sekitar pukul 17.00 Wib saat dia berada di Pekon Ganjaran Pagelaran," kata Iptu Edi Suhendra mewakili Kapolres Tanggamus AKBP I Made Rasma, SIK. M.Si, Senin (10/12) pagi.
 
Lanjut Iptu Edi Suhendra, pencurian dilaporkan korban ke Polsek Pagelaran pada 24 Nopember 2018. Ketika korban Purwadi warga Desa Kesuma Jaya Kec. Bekri Lamteng, kehilangan sekaligus 3 Handphone ketika dia menginap dirumah saksi Eko Yuswanto di TKP.
 
"Akibat kehilangan 3 handphone Oppo A3S, Oppo Neo5, Xiomi Redmi 5A tersebut korban mengalami kerugian senilai Rp. 4,5 juta," terangnya.
 
Kapolsek menegaskan, untuk pelaku Curat sendiri yang diduga lebih dari satu orang masih dalam penyelidikan pihaknya. "Untuk pelakunya masih dalam penyelidikan mudah-mudahan segera terungkap," ujarnya.
 
Saat ini tersangka dan barang bukti handphone Oppo A3S diamankan di Polsek Pagelaran. "Terhadapnya dipersangkakan pasal 480 KUHPidana, ancaman maksimal 4 tahun penjara," pungkasnya.
 
Sementara tersangka dalam ketererangannya mengatakan, handphone tersebut dibelinya setelah melihat postingan di salahsatu group. Kemudian bertemu atau COD dipinggir jalan arah masuk RSUD Pringsewu. "Belinya COD seharga Rp. 1.320.000," kata YG.
 
Dia juga menjelaskan, masih hafal penjual tersebut secar fisik jika dipertemukan. Namun atas kasus yang menjeratnya dia menyesal dan mengambil pelajarannya.
 
"Masih inget ciiri-ciri penjualnya. Ya nyesel pak ternyata barang hasil curian," tandasnya. 
 
Terpisah, Purwadi selaku korban mengucapkan terima kasih kepada Polres Tanggamus yang telah berhasil menemukan kembali handphonenya, namun dia berharap pelaku pencuriannya dapat juga diungkap. "Terima kasih pak Alhamdulillah satu handphone sudah ketemu, semoga pencurinya segera tertangkap," ungkap Purwadi melalui sambuangan telfon.
Muaramedia.com, BANDAR LAMPUNG--Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo meminta seluruh masyarakat Lampung menghargai dan menjaga kelestarian Budaya Lampung. Menurut Gubernur, di tengah kemajuan teknologi budaya Lampung tidak boleh ditinggalkan tapi harus menjadi fundamental kemajuan Lampung. 
 
"Kemajuan suatu bangsa terbentuk dari landasan akar budaya masing-masing. Itu yang diharapkan terjadi. Jangan sampai Lampung maju tetapi jati diri masyarakat memudar," kata Ridho di depan ribuan masyarakat Lampung pada Parade Seni dan Budaya yang digelar Pemerintah Provinsi Lampung dan DPD Lampung Sai dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional ke-73 di Tugu Adipura Bandar Lampung, Minggu (9/12/2018).
 
Ridho menjelaskan kolaborasi dengan Lampung Sai itu sebagai upaya bersama mengajak, menggerakkan, dan merajut kebhinekaan seluruh kebudayaan di Provinsi Lampung. Ridho memberikan apresiasi atas kehadiran Duta Besar RI untuk Kroasia Sjachroedin ZP. 
 
Menurut Gubernur, mantan gubernur Lampung dua periode dan Ketua Umum DPP Lampung Sai itu memberikan pengabdian yang tulus demi kemajuan Lampung. "Acara ini prakarsa Bapak Sjachroedin sebagai Ketua Umum Lampung Sai yang bertugas di tempat lain bahkan jauh dari Indonesia. Tetapi Beliau masih ingat Lampung Sang Bumi Ruwa Jurai yang dulu beliau pernah berkarya dan berdarma bhakti di sini. Walaupun penugasan dan pengabdian selesai, darma bhakti tidak pernah surut," ujar Ridho.
 
Pada bagian lain, Ketua Harian DPP Lampung Sai, Rycko Menoza SZP, selaku Ketua Panitia Pelaksana melaporkan pagelaran Pawai Seni dan Budaya tersebut dipersembahkan untuk seluruh guru dan siswa di Provinsi Lampung. "Tujuannya memberikan kesempatan dan menghibur guru dan siswa yang khususnya baru saja melaksanakan ujian tengah semester," kata Rycko.
 
Selain itu, untuk memberikan hiburan kepada masyarakat Lampung sekaligus melestarikan nilai seni dan budaya warisan leluhur. "Acara ini diharapkan mampu menghargai dan mengelola serta melestarikan kesenian daerah. Pawai menghadirkan seluruh adat dan budaya Lampung yang terdiri dari Sai Batin dan Pepadun. Kami juga menampilkan seluruh budaya yang ada di tiap provinsi," jelas Rycko.
 
Setelah pembukaan berakhir, pagelaran seni dan budaya tersebut berlanjut dengan pawai keliling Bandar Lampung. Rute pawai dimulai dari Tugu Adipura dan berakhir di Taman Gajah Bandar Lampung. Kemudian, dilakukan pemberian berbagai penghargaan dan hadiah bagi pemenang pawai.
 
Di akhir acara Ridho berpesan kepada seluruh generasi muda Lampung untuk tetap ingat bahwa kemajuan semua dan kemajuan daerah dilandasi dan berakar dari Budaya Lampung yang merupakan nilai-nilai luhur masyarakat Lampung. "Jangan sampai kemajuan menghilangkan identitas masyarakat Lampung," kata Gubernur Ridho.
Muaramedia.com, BANDAR LAMPUNG--Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo mengajak Lampung Sai dan Organisasi Senior seperti Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Pepabri), Persatuan Purnawirawan (PP) Polri, dan Forum Pensiunan berparitisipasi menjaga situasi kondusif terutama di tengah panasnya terkait kepentingan unsur politik. Menurut Gubernur, menjaga persatuan masyarakat harus dilakukan bersama. 
 
"Untuk itu, mari kita jaga temperatur dan kekondusifan, terutama di tengah panasnya urusan politik demi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Lampung," ujar Gubernur Ridho Ficardo pada silaturahmi Pemerintah Provinsi Lampung dan Lampung Sai bersama Pepabri, PP Polri dan Forum Pensiunan, di Mahan Agung, Bandar Lampung, Sabtu (8/12/2018).
 
Pada kesempatan itu, Gubernur Ridho menuturkan berbagai perkembangan dan kemajuan pembangunan di Provinsi Lampung, di antaranya akan beroperasinya Jalan Tol Trans Sumatera Bakauheni-Terbanggi Besar, dan Dermaga Eksekutif Pelabuhan Bakauheni, dan bidang pembangunan lainnya. Selain itu, akan ada perpindahan armada barat angkatan laut ke Pesawaran, pemindahan industri pertahanan strategis ke Provinsi Lampung seperti PT Pindad, PT DI, dan PT PAL, dan pengembangan Pusat Pelatihan Polri di Lampung Selatan. 
 
"Tentunya semua pembangunan itu, akan semakin meningkatkan pertumbuhan perekonomian di Provinsi Lampung," jelas Gubernur Ridho. 
 
Dalam mendukung pembangunan itu, ujar Gubernur Ridho, organisasi senior memiliki pengetahuan dan pengalaman banyak. "Organisasi senior seperti Pepabri, PP Polri, dan Forum Pensiunan memiliki banyak pengalaman. Tentunya pasti ada sesuatu yang sangat baik untuk diteruskan dan disampaikan kepada seluruh warga masyarakat Lampung, terlebih kepada generasi kami untuk kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Lampung," ujar Ridho.
 
Gubernur Ridho berharap Pemerintah Provinsi Lampung bersama Lampung Sai dan organisasi senior itu dapat bersama menjaga kesejahteraan Lampung. "Terima kasih karena Pak Sjahroedin dan organisasi Senior masih memiliki panggilan moral untuk menjaga dan menyatukan tiap komponen masyarakat Lampung. Saya berharap Lampung Sai beserta organisasi senior ini dapatberperan membangun dan menjaga kesejahteraan masyarakat Lampung," kata Gubernur Ridho.
 
Pada kesempatan itu, Ketua Umum Lampung Sai, Komjen Pol (Pur) Sjachroedin ZP menuturkan Lampung Sai merupakan organisasi yang harus dijaga dan terus didukung, karena di Lampung Sai tidak membicarakan politik. "Lampung Sai akan berperan dan turut andil dalam membangun dan bermanfaat bagi Lampung," ujar Sjahroedin. 
 
Mantan gubernur Lampung dua periode itu mengatakan Lampung Sai akan terus mendorong dan mendukung kepemimpinan Gubernur Ridho dalam membangun Lampung. "Membangun Lampung tidak hanya dilihat dari sisi fisik, tetapi juga dalam membangun persatuan dan kesatuan Lampung. Untuk itu, sebagai Duta Besar Kroasia saya akan melakukan berbagai upaya dalam membangun Lampung, salah satunya dengan menjajakkan produk Lampung untuk di ekspor ke Eropa, khususnya Kroasia," ungkap Sjachroedin.
 
Dalam menjaga persatuan dan kesatuan di Indonesia, Ketua Umum Pepabri, Jendral TNI (purn) Agum Gumelar, menjelaskan terdapat dua perkembangan situasi yang harus disikapi dengan cara berbeda yaitu ancaman terhadap NKRI dan Pancasila, serta perkembangan demokrasi. Semua itu berasal dari ancaman paham radikalisme yang harus ditanggapi dengan cara yang berbeda. 
 
"Terkait ancaman terhadap NKRI dan Pancasila, kita harus menyikapinya secara tegas dengan melawan dan membela NKRI dan Pancasila dari arah manapun. Terkait perkembangan demokrasi di Indonesia, kita harus menyikapinya dengan bijak dan dewasa," ujar Agum Gumelar.
Muaramedia.com, BANDAR LAMPUNG--Wakil Presiden (Wapres) RI Jusuf Kalla berpesan pentingnya kehadiran Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) di tengah masyarakat untuk mengokohkan ilmu pengetahuan dan kewirausahan guna meningkatkan kemakmuran bangsa. Untuk itu, Wapres meminta agar ICMI memperkuat ilmu pengetahuan, teknologi, ekonomi, dan kewirausahaan.
 
“ICMI menjadi sumber yang cendekiawan yang menghasilkan kemakmuran bukan menghasilkan jabatan,” kata Jusuf Kalla saat menurutp Silaturahmi Kerja Nasional (Silaknas) ke-28 Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) di Mahligai Agung Convention Hall, Pascasarja Universitas Bandar Lampung (UBL), Sabtu (8/12/2018). Penutupan yang ditandai pemukulan gong itu dihadiri Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo, Ketua Umum ICMI Jimly Asshiddiqie, dan Ketua ICMI Orwil Lampung M. Yusuf Sulfarano Barusman.
 
Menurut Wapres Jusuf Kalla, penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, ekonomi, dan kewirausahaan, harus menjadi bagian utama dampak pembicaraan silaknas ICMI. "Jika kita membicarakan makro saja kegiatan ini akan menjadi pertemuan politik. Akibatnya, ekonomi terlupakan," kata Jusuf Kalla.
 
Wapres menekankan hasil pertemuan ini hendaknya dapat dirasakan secara nyata bagi kemajuan masyarakat. Tidak sekedar kegiatan seremonial ICMI sebagai tempat bersatunya para cendekiawan se-Indonesia. Wapres meminta ICMI hendaknya menjadi pelopor menyiapkan sumber daya manusia guna menghadapai kemajuan teknologi yang emakin pesat.
 
“Mari kita mereformasi ICMI berprestasi untuk memakmurkan rakyat. Ke depan, pertemuan ini di samping membicarakan politik, ekonomi, dan sosial harus juga ada yang mempresentasikan keilmuan. Jangan setiap tahun Silaknas ke Silaknas, rapat ke rapat tapi harus ada bagian dari laboratorium ke laboratorium, percobaan satu ke percobaan yang lain sehingga waktu kita tidak terbuang,” ujar Jusuf Kalla.
 
Di sisi lain, Jimly Asshiddiqie mengatakan Silaknas berjalan sukses sejak dibuka Presiden RI Joko Widodo pada 6 Desember 2018. Jimly mengungkapkan kegiatan ini membangkitkan semangat dan antusiasme baru khususnya di daerah untuk menyebarluaskan semangat ICMI. 
 
"Silaknas menekankan pentingnya peningkatan kualitas iman dan takwa (imtak) serta sumber daya insani untuk menggerakan roda ekonomi mandiri yang dipelopori kaum cendikiawan. Kemudian, menyebarluaskan kesadaran hidup rukun beragama dan bernegara," kata Jimly.
 
Silaknas dihadiri 800 peserta perwakilan ICMI seluruh Indoensia, utusan dari Amerika Serikat, Australia, 10 negara Asia Tenggara, dan Timor Leste. Silaknas juga menghasilkan deklarasi pembentukan Ikatan Cendikiawan Muslim Asia Tenggara (ICMA). “ICMA menjadi tonggak sejarah bagi ICMI dan Provinsi Lampung,” kata Yusuf Barusman.
Muaramedia.com, BANDAR LAMPUNG--Gubernur Lampung, Muhammad Ridho Ficardo meminta program tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) dapat bermanfaat maksimal bagi masyarakat. Menurut Gubernur, program CSR merupakan komitmen berkelanjutan dunia usaha untuk memberikan kontribusi guna memberdayakan masyarakat.
 
"Sehingga, dapat tercapai sinergisitas dengan program pembangunan daerah dan memberikan fasilitasi kepada dunia usaha untuk menyalurkan program CSR," kata Gubernur melalui Pj. Sekretaris Daerah, Hamartoni Ahadis, pada Lampung Sustainability Award (LSA) 2018, di Hotel Novotel, Bandar Lampung, Jumat (7/12/2018) malam.
 
Wujud pemanfaatan program CSR itu, adalah sinkronisasi dan peningkatan kerja sama pembangunan daerah dan dunia usaha. "Kalangan dunia usaha di Provinsi Lampung baik BUMN/BUMD maupun sektor swasta berpartisipasi aktif dalam pembangunan melalui program CSR. Kemanfaatan program CSR pada gilirannya akan menjamin kelancaran seluruh proses atau aktivitas produksi dan pemasaran hasil produksi perusahaan," kata Hamartoni.
 
Selain itu, jika program CSR benar-benar dijalankan secara efektif, dapat memperkuat atau meningkatkan akumulasi modal sosial dan mengurangi potensi konflik. "Terkait dengan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada perusahaan baik swasta maupun BUMN/BUMD di Provinsi Lampung yang mengalokasikan program CSR dan bersinergi dengan program pembangunan," ujar Hamartoni.
 
Dia menjelaskan CSR yang dilakukan perusahaan bermanfaat untuk pembangunan. "Sebagai bentuk apresiasi, Pemprov Lampung mulai 2016 hingga menginjak tahun ketiga selalu memberikan penghargaan ke perusahaan yang melaksanakan CSR secara kontinu dan berlanjutkan," kata dia.
 
Pada 2018, penganugerahan LSA 2018 mengambil tema terkait bidang lingkungan hidup dengan tim penilai dari akademisi, praktisi CSR, dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung. "Masuknya CSR sebagai penerapan konsep pembangunan berkelanjutan ke dalam praktek perusahaan akan membawa berkah perubahan. Tidak hanya bagi perusahaan, tetapi juga bagi pemangku kepentingan dan lingkungan," ujar Hamartoni.
 
Pada bagian lain, Ketua Umum Forum CSR Lampung, Saptarini mengatakan LSA 2018 merupakan transformasi Lampung CSR Award (LCA). "LCA berlangsung dua tahun berturut-turut dan di tahun ketiga ini menjadi LSA. Transformasi ini bukan hanya sekedar memperluas kelibatan dan kepedulian daripada pelaksana sustainability," ujar Saptarini.
 
Di dua penyelenggaraan sebelumnya, hanya perusahaan besar yang masuk penghargaan tersebut. Tahun ini ada keterlibatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). "Pembangunan keberlanjutan itu juga perlu keterlibatan UMKM. Saat bertemu rekan-rekan UKM, mereka menceritakan proses bisnisnya. Ternyata tanpa disadari itu adalah praktek keberlanjutan. Bagaimana mereka menerapkan prinsip ramah lingkungan dalam proses produksinya," kata Saptarini yang juga Kepala Pusat Studi CSR Universitas Bandar Lampung (UBL) itu. 
 
Selain itu, di tahun ketiga ini ada pemenambahan terhadap badan publik sebagai pendorong utama praktek keberlanjutan. "Tahun ini Bank Indonesia, Kantor Pelayanan Pajak, BPJS Kesehatan dapat penghargaan khusus," ujar Saptarini. 
 
Saptarini menjelaskan dari tahun ke tahun jumlah peserta Lampung CSR Award menjadi LSA bertambah. "Begitu juga dari sisi program ada peningkatan. Tahun ini total mencapai 654 program. Sebagian besar program sosial, lingkungan, dan infrastruktur. Pada tahun awal dari 479 program kemudian di tahun kedua menjadi 512 program. Dari angka itu kami mengapresiasi pertumbuhan perusahaan di Lampung," kata Saptarini.
 
Pada LSA 2018 kategori Lingkungan, pemenang penghargaan diberikan kepada PT Tirta Investama Plant Tanggamus, Grand Elty, dan KPH Batu Tegi. Lalu, kategori sosial pemenang penghargaan diberikan kepada PLN Distribusi Lampung, PT United Tractors dan Bank Indonesia Perwakilan Lampung. Selanjutnya, kategori ekonomi, pemenang penghargaan diberikan kepada Telkom Witel Lampung, PT Bukit Asam, dan PT Santosa Agrindo.
 
Ada juga pemenang pada kategori sustainability development, yakni PT Nestle Indonesia Panjang, PT Great Giant Food, dan Coca Cola Amatil Indonesia. Kemudian, peraih penghargaan kategori media yang diraih Lampungpro.com, Lampung Post, Radar Lampung, dan Tegar TV. 
Muaramedia.com, Pagelaran,  Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Muhammadiyah Pringsewu Lampung mengadakan
kegiatan pengabdian masyarakat, di Pekon Candiretno, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, Kamis, (6/12/2018). 
 
Acara yang di hadiri Oleh Firmansyah Kepala Pekon, Subandiyan Sekretaris Pekon, Suratno Kadus Candiretno, Solihun Kadus Kutopengasih, Aparatur Pekon, Atmi Saptarini Dosen STIE Muhammadiyah Pringsewu, Wagiman Ketua Fokal STIE Muhammadiyah Pringsewu, serta mahasiswa STIE dan pelaku usaha tahu serta peserta dari Kelompok Wanita Tani. 
 
Atmi Saptarini, SE, MM, Selaku dosen STIE Muhammadiyah Pringsewu, dengan melibatkan 11 mahasiswa Dan 5 alumni di Pekon Candiretno Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu.
 
Pengabdian ini mengambil tema Pemberdayaan ekonomi lokal dengan mengangkat topik "Pengelolaan Limbah Tahu", dalam meningkatkan  sosial ekonomi masyarakat Pekon setempat, ucapnya. 
 
Rini menambahkan kegiatan ini di lakukan sebagai wujud pelaksanaan salah Satu tridharma perguruan tinggi yg memang harus Di lakukan oleh dosen. Dan juga sebagai bentuk kontribusi kampus dalam Pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat, ujar Rini. 
 
Sesuai dangan program Pekon Candiretno khususnya pengelolaan limbah tahu menjadi Naget Tahu, Berkedel Tahu, Keripik Tahu yang di kerjakan oleh mahasiswa STIE Muhammadiyah Pringsewu bersama dengan KWT dan di dukung oleh PT. Telkom, Dwie Aroem Hadiatie DPR RI asal Fraksi Partai Golkar asal Lampung dengan Nomor urut 4, serta dari STIE Muhammadiyah Pringsewu dan Pekon Candiretno. 
 
para pelaku usaha tahu rumahan, mengadakan kemitraan dangan STIE Muhammadiyah Pringsewu dalam Pemberdayaan Ekonomi Dan lapangan pekerjaan.  Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk pembinaan langsung ke masyarakat terkait manajemen usaha, pengolahan limbah produk tahu, dan pembentukan UMKM usaha Tahu, tutupnya.
 
Lain halnya dengan Kadus Candiretno Suratno mewakili kepala pekon Firmansyah, berharap acara ini bisa diikuti dan berlanjut untuk praktik di masyarakat langsung serta melakukan bimbingan pelaku usaha supaya bisa menambah pengrajin serta  menambah ekonomi, katanya.
 
Di tempat terpisah perwakilan mahasiswa Tuslan selaku koordinator team dari mahasiswa kegiatan ini sangat bermanfaat buat kita mengabdi di masyarakat. Sebuah kehormatan kami ilmu dari kampus bisa sangat bermanfaat untuk masyarakat luas.
Muaramedia.com, BANDAR LAMPUNG--Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo mengusulkan nama Adeham menjadi salah satu nama Jalan Tol Trans-Sumatera (JTTS) di ruas Bakauheni-Terbanggi Besar. Adeham wafat sebagai Asisten II Sekdaprov Lampung dan sempat dirawat lebih dari tiga bulan di Rumah Sakit Jantung Nasional Harapan Kita dan RS Cipto Mangunkusumo, Jakarta.
 
Saat wafat pada 24 Januari 2018, Adeham menjabat sebagai Ketua Tim Percepatan Pembangunan JTTS. Adeham diduga kelelahan dalam memproses berbagai permasalahan pembangunan JTTS terutama dalam menyelesaikan masalah pembebasan lahan yang menjadi tanggungjawabnya. "Almarhum Adeham merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang juga Ketua Tim Percepatan Pembangunan JTTS ruas Bakauheni-Terbanggi Besar," kata Gubernur Ridho Ficardo. 
 
Usulan itu disampaikan Gubernur di depan Presiden Joko Widodo saat pembukaan Silaturahmi Kerja Nasional (Silaknas) dan Milad ke-28 Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) di Mahligai Agung Convention Hall, Pascasarjana Universitas Bandar Lampung (UBL), Bandar Lampung, Kamis (6/12/2018) malam. 
 
Gubernur Ridho menjelaskan Almarhum sangat berjasa dalam pembangunan JTTS. "Untuk itu saya mengusulkan nama Beliau menjadi salah satu nama jalan tol tersebut dan mendapatkan persetujuan Presiden Joko Widodo. 
 
Gubernur juga menyampaikan terima kasih dalam waktu dekat Presiden menyetujui untuk segera meresmikan JTTS ruas Bakauheni-Terbanggi Besar, yang rencananya akan dinamakan Adeham. Kemudian, meresmikan Dermaga Eksekutif Pelabuhan Bakauheni. "Saya sampaikan terima kasih atas persetujuan Bapak Presiden," kata Gubernur Ridho.
 
Pemberian nama ini, jelas Gubernur Ridho sebagai salah satu wujud perjuangan ASN dan diakui serta didukung Presiden. "Ini merupakan percepatan pembangunan  secara komprehensif yang dimotori segenap ASN, didukung segenap masyarakat dan didukung oleh Bapak Presiden," ujar Gubernur Ridho. 
Muaramedia.com, BANDAR LAMPUNG--Presiden RI Joko Widodo berharap Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) mampu berkontribusi mewujudkan masyarakat madani, berkarakter, bertakwa, dan berdaya saing tinggi. Menurut Kepala Negara, ICMI berperan sentral atas pentingnya persatuan, kerukunan, dan persaudaraan, karena Indonesia terdiri dari berbagai suku serta agama. 
 
"Saya yakin ICMI mampu muwujudkan hal tersebut dan mampu mewujudkan masyarakat Indonesia yang berkarakter, bertakwa, dan berdaya saing tinggi," kata Presiden Joko Widodo saat membuka Silaturahmi Kerja Nasional (Silaknas) dan Milad Ke-28 ICMI bertema 'Membangun sumber daya insan yang berkualitas dan bermartabat melalui peningkatan ekonomi yang adil, makmur dan mandiri' di Mahligai Agung Convention Hall, Pascasarjana Unversitas Bandar Lampung (UBL), Bandar Kampung, Kamis (6/12/2018) malam. 
 
Pembukaan ditandai penulisan pesan di atas kain kanvas untuk kemajuan ICMI. Silaknas ini juga diisi delkarasi pembentukan Ikatan Cendikiawan Muslim Asia Tenggara (ICMA)
 
Presiden Jokowi mengatakan ICMI bukan sembarang organisasi masyarakat (Ormas). ICMI adalah kumpulan cendikiawan Muslim yang memegang teguh nilai keislaman dan sekaligus sebagai cendeikiawan yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. "Hal ni berarti ICMI merupakan tempat berkumpulnya orang-orang hebat," ujar Presiden Jokowi. 
 
Dia menuturkan selain wadah pemersatu, ICMI diharapkan mampu menjadi tempat menyelesaikan berbagai persoalan bangsa seperti peningkatan sumber daya manusia, peningkatan ekonomi, dan berbagai persoalan bangsa. "Berbagai persoalan tersebut apabila dipecahkan oleh orang hebat, hasilnya hebat. Untuk itu, diharapkan ICMI mampu bersama dalam memikirkan dan menyelesaikan  berbagai persoalan yang ada, terutama pentingnya peningkatan sumber daya insani yang berkualitas," ungkap Presiden.
 
Dalam kesempatan itu, atas nama Pemerintah Provinsi Lampung, Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo, menyampaikan ucapan selamat datang kepada Presiden Joko Widodo di Provinsi Lampung. "Selamat datang kembali kepada Bapak Presiden Jokowi di Provinsi Lampung dalam kegiatan Silaknas ICMI. Selamat datang kepada seluruh peserta ICMI dan Perwakilan Negara Asean di Tanah Air Sai Bumi Ruwa Jurai," ucap Gubernur Ridho. 
 
Sebagai negara Muslim terbesar di dunia, ujar Gubernur Ridho, Indonesia bukan hanya dilihat dari sisi kuantitas sebagai negara Muslim, tetapi juga harus didukung dengan kualitas insan, khususnya yang terhimpun dalam ICMI. "Diharapkan melalui Silaknas ICMI ke-28, mampu melahirkan pemikiran yang membawa terobosan dalam membangun sumber daya insan yang berkualitas sebagai negara muslim yang dimotori ICMI," kata Gubernur Ridho. 
 
Dalam laporannya, Gubernur Ridho menuturkan Pemprov Lampung mengalami kemajuan pesat. Salah satunya di sektor pariwisata. "Sektor pariwisata Lampung mengalami peningkatan yang sangat pesat, bahkan saat ini berada dalam tiga besar Nasional. Terlebih Presiden Jokowi akan segera meresmikan Bandara Raden Intan II menjadi bandara internasional. Peresmian jalan tol Bakauheni-Terbanggi Besar, peresmian Dermaga Eksekutif, maka Lampung akan menjadi pusat pertumbuhan baru di sektor ekonomi kreatif," ujarnya. 
 
Pada bagian lain, Ketua ICMI pusat, Jimly Asshiddiqie, menyampaikan ICMI memiliki peran penting dalam mewujudkan insan yang memiliki imtaq dan iptek, serta mampu menyebarkan agama Islam yang damai. "ICMI berperan sebagai pilar penopang kemajuan peradaban bangsa, dan memancarkan kesadaran akan pentingnya penguasaan imtaq dan iptek," kata Jimly.
Muaramedia.com, NATAR ---- Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menghadiri Silaturahmi Kerja Nasional (Silaknas) dan Milad ke-28 Ikatan Cendikiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) di Bandar Lampung. Kehadiran Jokowi disambut hangat Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo di Bandara Raden Inten II Lampung Selatan, Kamis (6/12/18).
 
Dengan Pesawat Kepresidenan RI-1, Jokowi diberangkatkan langsung dari Jakarta dan mendarat di VIP Bandara Raden Inten II Lampung pada pukul 16.22 WIB. Sampai di Bandara, Presiden didampingi Gubernur Ridho meluncur ke Novotel Hotel Bandar Lampung untuk beristirahat sejenak. Silaknas dan Milad ke-28 ICMI sendiri dilaksanakan di Mahligai Agung Convention Hall Pasca Sarjana Universitas Bandar Lampung (UBL) Pukul 19.00 WIB.
 
ICMI termasuk salah satu organisasi besar yang punya sejarah kuat di Indonesia. ICMI yang bertujuan untuk meningkatkan umat islam dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, terbentuk pada 7 Desember 1990 dalam suatu pertemuan kaum cendikiawan muslim di Kota Malang 6-8 Desember 1990 silam serta terpilihnya juga pada hari itu Baharuddin Jusuf Habibie sebagai Ketua ICMI yang pertama. 
 
Setelah menghadiri acara tersebut, Jokowi dijadwalkan langsung lepas landas dari Bandara Raden Inten II Lampung Selatan untuk bertolak kembali ke Jakarta pada dini hari nanti.
Muaramedia.com, BANDAR LAMPUNG-- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menyerahkan penghargaan kualitas dan produktivitas Siddhakarya Provinsi Lampung kepada pelaku usaha di Hotel Nusantara, Bandar Lampung, Kamis (6/12/2018). Penghargaan itu diberikan untuk peningkatan produktivitas dunia industri dan usaha.
 
"Harapannya, ini mampu melakukan berbagai upaya peningkatan produktivitas hingga mencapai standard of excellence in quality," kata Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo melalui Pj. Sekda Provinsi Lampung Hamartoni Ahadis.
 
Penghargaan Sidakarya diterima PT Sinar Pematang Mulia 2, PT Fajar Agung, CV Gabovira, PT Asia Creckers Jaya, Kripik Askha Jaya, dan Tahu Lis. Pada acara itu juga diberikan sosialisasi magang dalam negeri 2018 kepada Pemerintah Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung Selatan, dan Pringsewu. 
 
Hamartoni menyampaikan pentingnya memperhatikan makna produktivitas. Menurut Hamartoni, produktivitas harus diselenggarakan terencana, sistematis, terpadu, dan berkelanjutan melalui Gerakan Nasional dengan empat strategi dasar.
 
Keempat strategi dasar itu yakni perbaikan sistem manajemen atau birokrasi. Pengembangan inovasi dan teknologi, pengembangan kualitas SDM dan pengembangan budaya produktif.
                            
"Pemprov Lampung menganugerahkan Siddhakarya kepada enam perusahaan baik usaha kecil menengah maupun besar sebagai penghargaan kepada bupati  dan walikota selaku pembina. Penganugerahan ini diberikan setiap tahun genap, yang didasarkan pada kriteria penilaian performa dan kinerja perusahaan. Di antaranya leadership, strategic planning human resources develoment and management. Customer and market focus, Information and analysis, proces management, business eesults and productivity," kata Hamartoni.
 
Pemerintah sangat peduli dengan peningkatan produktivitas perusahaan UKM dan besar agar mampu berkembang dan bersaing di pasaran global. Dia menghimbau kepada pelaku usaha kecil dan menengah yang memperoleh penghargaan agar meningkatkan kinerja usahanya dan menjadi teladan bagi UKM yang lain.
 
"Ini dilakukan mengingat bahwa daya saing merupakan faktor utama dalam mengembangkan usaha kecil dan menengah      knowledge atau pengetahuan adalah kata kunci untuk dapat meningkatkan daya saing tersebut. Untuk itu saya minta kepada para owner (pengusaha) untuk meningkatkan pengetahuan dirinya maupun pengetahuan para karyawan untuk bersama–sama memperbaiki diri dalam rangka peningkatan sumber daya manusia. Ajak karyawan untuk melek teknologi guna kemajuan perusahaan dan up to date terhadap berbagai perubahan," ujar Hamartoni.
 
Hamartoni menjelaskan Lampung menerima kedatangan Kementerian Perindustrian dan m
menawarkan Balai Pelatihan, fasilitas, infrastruktur, dan sarana prasarana. 
"Artinya kita perlu bersinergi dengan teman teman di pusat. Kita harus manfaatkan ini. Kita perlu MoU dengan Kementerian Perindustrian dengan harapan tahun depan Lampung dapat menembus peringkat 10 besar daya saing nasional," kata Hamartoni.
 
Direktur Bina Produktivitas Dirjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Bahri M. Zuhri, memberikan apresiasi kepada Gubernur Lampung yang memberikan semangat untuk meningkatkan produktifitas dan ekonomi kreatif masyarakat secara keseluruhan. Khususnya bagi perusahan kecil dan menengah.
 
"Produktivitas menjadi tolak ukur dalam kemajuan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Kami dari Kementerian Tenaga Kerja mengapresiasi Gubernur Lampung dan semua pihak. Kami berharap ini bisa menjadi pintu masuk dalam pembinaan usaha kecil dan menengah. Diharapkan ke depan baik pemerintah maupun pemangku usaha dapat bahu membahu menciptakan peningkatan produktifitas yang lebih baik," ujar dia. 
 
Sementara itu,  Ketua Apindo Provinsi Lampung, Yusuf Kohar, menyampaikan bahwa berdasarkan survei NUS 2017 daya saing Provinsi Lampung diurutan 11 dimana empat tahun terakhir infrastrukturnya sendiri sudah sangat baik "Ke depan Apindo akan terus meningkatkan produktivitas baik dari dunia usaha maupun dunia pemerintahan," ujarnya.
Muaramedia.com, LAMPUNG TENGAH--Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung, Yustin Ridho Ficardo, menghadiri penilaian Lomba Kesrak PKK-KKBPK-Kesehatan dan Lomba Kegiatan PKK Kabupaten Lampung Tengah,  di Kampung Tulung Kakan, Kecamatan Bumiratu Nuban, Lampung Tengah, Rabu (5/12/2018). Kehadiran Yustin disambut kesenian budaya asal Jawa Timur, Reog Ponorogo. 
 
Selain itu, untuk menuju lokasi acara, Yustin datang dengan menaiki kereta kuda. "Pelaksanaan Lomba Kesatuan Gerak PKK-KKBPK Kesehatan Tahun 2018 ini disertai Lomba KegiatanPKK merupakan salah satu ajang untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan berbagai kegiatan yang dilakukan selama 2018," ujar Yustin saat membacakan sambutan.
 
Yustin mengatakan pelaksanaan kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan yang dimulai dengan kegiatan Bakti Sosial TNIKB-Kesehatan Terpadu hingga bulan Oktober.
 
Kemudian, dilanjutkan dengan kegiatan Kesrak PKK-KKBPK-Kesehatan yang dilaksanakan sejak Oktober hingga Desember. "Kegiatan ini diharapkan mampu memicu keberhasilan  PKK dalam menggerakkan keluarga dan masyarakat untuk berprilaku Iebih baik dan berperan dalam menyukseskan program pemerintah," kata Yustin.
 
Selain itu, masih kata Yustin, kegiatan ini mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan mendorong ketersediaan akses keuangan yang seluas-luasnya kepada masyarakat.  Kemudian, mewujudkan masyarakat yang Iebih sejahtera. 
 
"Kader PKK sampai ke tingkat Dasawisma diharapkan dapat mensosialisasikan program E-money. Di dalamnya terdapat potensi ekonomi di desa yang dapat dikembangkan dengan menggunakan produk dan Iayanan jasa keuangan, seperti memiliki tabungan, pinjaman," ujar Yustin.
 
Yustin menyebutkan akan adanya penilaian terhadap empat jenis kegiatan yakni Kesrak PKK-KKBPK Kesehatan, Posyandu, Prilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di Rumah Tangga, serta Lingkungan Bersih dan Sehat.
 
Lalu, untuk Lomba Kegiatan PKK dilakukan penilaian terhadap lima jenis kegiatan PKK. "Lima jenis tersebut yakni pelaksana terbaik Tertib Administrasi PKK, Pola Asuh Anak dan Remaja, Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) PKK, Halaman ASRI Teratur Indah dan Nyaman (Hatinya) PKK dan Pelaksanaan Deteksi Dini Kanker Serviks melalui Inspeksi Visual Asam Assetat (IVA) Test," kata Yustin yang juga Duta Kanker Serviks Lampung.
 
Sementara itu, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Lampung Tengah, Ellya Lusiana Loekman mengatakan kegiatan dilaksanakan melaIui pemberdayaan masyarakat dalam Kesrak PKK-KKBPK-Kesehatan dan Kegiatan PKK di tingkat Kampung. Harapannya,  mampu memantapkan peran kelembagaan dan 10 Program Pokok PKK khususnya di bidang KB dan Kesehatan.
 
Kegiatan ini sekaligus mampu memberikan daya ungkit untuk meningkatkan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM). Seperti, Posyandu, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), Lingkungan Bersih Sehat (LBS) dan Tanaman Obat Keluarga (TOGA). Kemudian, dapat memanfaatkan dana desa untuk memfasilitasi kegiatan dimaksud sesuai peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
 
"Saat ini adalah kesempatan kita semua untuk berbuat dan berkarya dalam keterpaduan membangun Lampung Tengah. Saya berharap mantap koordinasinya, dan keterpaduan semua unsur pelaksana," ujarnya.
 
Ellya menyampaikan kegiatan ini merupakan Kesatuan Gerak PKK dengan dukungan keterpaduan lintas sektor. "Kegiatan ini juga bertumpu pada 
kegiatan kegiatan kelompok swadaya masyarakat, PKK, instansi terkait, keluarga berencana, kesehatan di tingkat kampung dengan kader sebagai ujung tombak dan keluarga sebagai sasaran utamanya," katanya.
 
Ellya berharap PKK Lampung Tengah mampu meraih juara. "Harapan saya Kampung Tulung Kakan ini bisa menjadi juara sampai di Tingkat Nasioanal, karena Lampung Tengah bisa," ujarnya.
 
Ada yang istimewa dalam acara tersebut, pada kesempatan itu turut dirayakannya 
hari ulang tahun ke-62 Bupati Lampung Tengah, Loekman Djoyosoemarto.
 
"Mungkin ini merupakan hadiah ulang tahun saya, untuk Lampung Tengah menjadi juara di tingkat Provinsi, karena secara kebetulan 5 Desember ini adalah hari ulang tahun saya. Jadi, kita berharap besar lomba kali ini Lampung Tengah menjadi juara di tingkat Provinsi untuk mewakili Provinsi Lampung dalam lomba tingkat nasional," kata Loekman.
 
Pada acara tersebut, Yustin mendampingi Bupati Lampung Tengah melakukan penyerahan secara simbolis Akta Gratis dan KTP elektronik bagi warga Kabupaten Lampung Tengah.
 
Dalam rangkaian kegiatan itu, Yustin juga meninjau pameran produk hasil Usaha Peningkatkan Pendapatan Keluarga (UP2K), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS), dan Kelompok Wanita Tani (KWT).
 
Selain itu, Yustin menyambangi Paud RA. Kartini, Posyandu Aster II, Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu). Lalu, panen cabai, buah nanas, dan sayuran lainnya
Muaramedia.com, JAKARTA--Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo meraih penghargaan Gubernur Entrepreneur Award 2018 kategori Pariwisata, pada acara Innovation Network of Asia (INA) Entrepreneur Award 2018, di Glass House, Ritz Carlton Jakarta Pasific Place, Lt.8 Komplek SCBD Jakarta, Rabu (5/12/2018). Penghargaan tersebut diberikan langsung Founder dan Chairman MarkPlus Inc., Hermawan Kartajaya.
 
Penghargaan itu diberikan kepada Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo karena dinilai mampu menggeliatkan pariwisata di Provinsi Lampung dengan menyuguhkan banyak destinasi wisata unggulan. Destinasi wisata ini mampu memikat wisatawan nusantara (wisnus) dan wisatawan mancanegara (wisman) ke provinsi berjuluk Sang Bumi Ruwa Jurai ini. Selain itu, Gubernur Ridho menjadikan pariwisata menjadi satu dari tiga sektor unggulan selain pertanian dan industri pengolahan.
 
Markplus menilai kalender kegiatan pariwisata di Lampung yang mencapai 53 agenda, merupakan salah satu faktor pendorong naiknya angka kunjungan wisatawan ke Lampung. Di era kepemimpinan Gubernur Ridho, peningkatan jumlah wisman dan wisnus rata-rata 30% per tahun. 
 
Pada 2015, wisman masuk Lampung mencapai 114.907 dan wisnus 5,53 juta. Kemudian, pada 2016, wisman 155.053 dan wisnus meroket menjadi 7,29 juta. Sedangkan pada 2017 kunjungan wisman mencapai 245 ribu dan wisnus mencapai 8,8 jut.
 
Gubernur Ridho juga ikut mengubah total wajah Bandara Raden Intan II sehingga berstatus internasional. Peningkatan status ini membuka peluang kunjungan wisatawan sebesar 60%. Dalam mendukung pariwisata, Gubernur Ridho juga aktif membantu pusat mempercepat pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera dan Dermaga Eksekutif Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan. Kemudian, meningkatkan infrastruktur menuju destinasi wisata Lampung.
 
Dalam keterangan persnya, Hermawan Kartajaya menerangkan Presiden Joko Widodo menekankan tiga hal penting yang harus dilakukan pusat dan daerah. Pertama, adalah inovasi dalam segala hal. Kedua kreativitas terus menerus, dan ketiga entrepreneurship (kewirausahaan). 
 
"Melalui ketiga hal tersebut, pemerintah daerah bisa membantu pusat menghadapi berbagai perubahan dan mwmenangkan persaingan global. Kreativitas, inovasi, dan entrepreunership adalah tiga isu utama yang menjadi perhatian utama para pemasar yang ingin bersaing,” ujar Hermawan yang juga salah satu Tri-Founder Philip Kotler Center for ASEAN Marketing (PK CAM) itu.
 
Arahan Presiden tersebut, jelas Hermawan, mendorong lahirnya program apresiasi kepala daerah. Tiga aspek itu menjadi barometer penyelesaian berbagai masalah mulai dari kemiskinan, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pariwisata, perdagangan, hingga peningkatan investasi. Gubernur Entrepreneur Award 2018 juga Gubernur Riau untuk kategori pariwisata. Lalu, Gubernur Jawa Timur dan Gubernur Sulawesi Tengah meraih Gubernur Entrepreneur Award 2018 untuk kategori investasi.
Muaramedia.com, KALIANDA--Wakil Gubernur Lampung Bachtiar Basri meminta seluruh Wakil Walikota dan Wakil Bupati se-Lampung benar-benar memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing terkait tindak lanjut hasil pengawasan instansi. 
 
"Pada kesempatan ini kita undang seluruh Wakil Bupati dan Wakil Walikota se-Provinsi Lampung dalam acara Gelarwasda ini tidak lain untuk menekankan agar mengetahui bahwa tugas masing-masing salah satunya untuk menindaklanjuti hasil pengawasan baik yang dilakukan BPK, Dirjen, maupun aparat pengawasan lainnya. Jadi semuanya harus mengetahui tanggung jawab utama itu ada di tangan Wakil Bupati dan Wakil Walikota," Bachtiar Basri di hadapan seluruh Wakil Bupati dan Wakil Walikota beserta seluruh Inspektur se-Provinsi Lampung saat memberi sambutan dan sekaligus membuka Gelar Pengawasan Daerah (Gelarwasda)  di Negeri Baru Resort Kalianda, Selasa (4/12/18).
 
Bachtiar juga menjelaskan salah satu tugas dan tanggung jawab Wakil Walikota/Bupati bersama Sekretaris Daerah yakni mengingatkan lhasil kinerja dari seluruh perangkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD). "Itu mengapa saya jelaskan bahwa Gelarwasda ini sangat penting. Jadi, agar semua juga tahu bahwa itu jelas tanggung jawab Wakil Bupati/Walikota bersama Sekretaris Daerah untuk mengingatkan seluruh OPD yang ada," ujar Bachtiar.
 
Kemudian, Bachtiar berharap melalui Gelarwasda ini agar semua pihak dapat berperan aktif menyelesaikan tindak lanjut hasil pengawasan.
"Saya berharap apabila ada temuan atau permasalahan dari hasil pemeriksaan untuk segera ditindaklanjuti, kita lakukan sebaik mungkin. Selanjutnya kita serahkan kepada pihak yang lebih berwenang," kata Bachtiar.
 
Pada acara tersebut, Inspektur Provinsi Lampung Syaiful Dermawan selaku Ketua Pelaksana melaporkan bahwa tujuan Gelarwasda tersebut agar tindak lanjut hasil pengawasan diharapkan akan lebih disiplin, efektif, efisien, dan akuntabel.
 
"Dengan dilaksanakannya Gelarwasda ini untuk memberikan informasi hasil pengawasan dan mempercepat terciptanya penyelesaian tindak lanjut serta meningkatkan kualitas pengawasan fungsional sebagai upaya pencegahan terhadap adanya kesalahan dari OPD sebagai obyek pemeriksa," ujar Syaiful.
 
Dalam acara tersebut juga, Nanang Ermanto selaku Plt. Bupati Lampung Selatan mengucapkan selamat datang dan ucapan terima kasih atas kunjungan dan silaturahminya di Kota Kalianda Lampung Selatan. "Sungguh ini merupakan kebanggaan bagi kami jajaran Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan mendapatkan kehormatan sebagai tuan rumah dilaksanakannya kegiatan Gelarwasda se-Provinsi Lampung Tahun 2018. Kami berharap Gelarwasda yang sangat penting khuhusnya dalam hal penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan sesuai saran dan rekomendasi dari Aparat Pengawas Internal Pemerintan (APIP) ini, menjadikan motivasi, optimalisasi dan peningkatan fungsi pengawasan dan peran Aparatur Pengawas dalam menangani dan menyelesaikan tindak lanjut terhadap hasil pememeriksaan khususnya di Kabupaten Lampung Selatan, sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)," ujarnya.
 
Pada acara tersebut juga dirangkaikan dengan penyerahan beberapa penghargaan yang diberikan Wakil Gubernur Lampung kepada kabupaten/kota  yang melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab terkait pengawasan dengan baik.
Muaramedia.com, BANDAR LAMPUNG-- Wakil Gubernur (Wagub) Lampung Bachtiar Basri dilantik sebagai Ketua Dewan Pembina Harian Komunitas Pelukis Indonesia (KompiI) Lampung  periode 2018-2021. Pelantikan dilakukan Ketua Umum Kompi, Semilang Suttan Fanhar, didampingi Ketua Dewan Pembina Kompi Pusat Abrory A. Djabbar, di Ruang Abung Balai Keratun, Rabu (5/12/2018).
 
Dalam sambutannya, Semilang mengapresiasi dukungan dan kepedulian Wagub Bachtiar kepada komunitas pelukis. Melalui dukungan ini, dia berharap program Kompi dapat bersinergi dengan Pemerintah Daerah untuk mengembangkan seni rupa di Provinsi Lampung.
 
Menurut dia, saat ini kondisi seni rupa di Lampung  mati suri. Hal tersebut karena  beberapa faktor. Di antaranya karena terbatasnya pasar hasil karya pelukis dan tempat pameran lukisan. Padahal, karya pelukis Lampung tidak kalah dari daerah yang terkenal seni dan budaya seperti Bali, Yogyakarta, dan Bandung.
 
“Hasil karya pelukis Lampung tidak kalah dengan daerah lain. Kita berharap nantinya Lampung dapat dijadikan sebagai sentra seni rupa khususnya untuk Sumatera,” uja dia.
 
Hal senada diungkapkan Ketua Dewan Pembina Kompi Pusat Abrory A. Djabbar. Dia mengungkapkan jika potensi para pelukis ditingkatkan dan pasar  lukisan dikembangkan, dia yakin  Lampung mampu menjadi inspirasi derah lain.  “Lampung akan menjadi pilar kebudayaan yang kuat dan menjadi inspirasi bagi Indonesia,” ujar dia.
 
Terkait hal ini, Bachtiar Basri usai berharap kehadiran Kompi di Lampung mampu menjadi pemicu kebangkitan lebih banyak karya seni rupa di Lampung. Kemudian, dapat membuka peluang pasar lukisan di Lampung yang akan membawa kesejahteraan bagi para pelukis.
Muaramedia.com, BANDAR LAMPUNG--Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo berharap Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Lampung Award mampu mendorong lembaga penyiaran dan masyarakat, peduli dan terus berkarya memproduksi siaran yang mencerdaskan, mendidik, sehat, dan bermanfaat. Selain itu, mampu meningkatkan sinergitas lembaga penyiaran dan memotivasi lahirnya program inovatif, mendidik, dan informatif.
 
"Produksi siaran juga harus sehat dan menghibur guna meningkatkan dan memajukan pembangunan di Provinsi Lampung," kata Gubernur Ridho Ficardo melalui Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Hamartoni Ahadis pada pemberian KPID Lampung Award bertema 'Melangkah bersama mewujudkan penyiaran sehat di Bumi Ruwa Jurai' di Hotel Bukit Randu, Bandar Lampung, Selasa (4/12/2018). 
 
Pemerintah Provinsi Lampung, mengapresiasi KPID Award sebagai wahana pemberian penghargaan bagi Iembaga penyiaran baik televisi dan radio. Hamartoni menjelaskan media memiliki pengaruh besar bagi kehidupan masyarakat. Salah satunya, mampu membentuk opini publik. 
 
"Tujuan mulia penyiaran sejatinya adalah memperkokoh integritas nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan memajukan kesejahteraan umum. Untuk itu, diharapkan lembaga penyiaran televisi dan radio turut melakukan kontrol dan saling menghargai. Mari bersama membangun dan memperekat hubungan sosial warga masyarakat di Provinsi Lampung," kata Hamartoni.
 
Pada kesempatan itu, Ketua KPID Lampung Febrianto Ponaha, menyampaikan KPID Award ke-7 ini merupakan kebanggaan bagi KPID Lampung dan sangat ditunggu seluruh lembaga penyiaran. Febrianto menuturkan panitia KPID Lampung terus berupaya memberikan pembinaan penyiaran guna menghindari pemberitaan hoax. "Untuk itu pada malam ini kami memberikan penghargaan bagi mereka yang memberikan pemberitaan sehat, menarik, menghibur, dan kreatif, dan program berkualitas bagi masyarakat," kata Febrianto.
 
Penerima KPID Lampung Award yaitu Radar TV (buletin berita televisi lokal), RRI Bandar Lampung (buletin berita radio), RCTI (buletin berita lokal televisi berjaringan), RRI Bandar Lampung (program anak radio), TVRI Lampung (feature televisi lokal), dan SCTV (feature televisi berjaringan) .
 
Selain itu, Radar TV (ILM televisi lokal), Radio Wijaya (ILM radio swasta, LPP RRI, dan pemerintah daerah), Radio Komunitas ASN (ILM Radio komunitas), Radar TV (talkshow televisi lokal), Radio Wijaya (talkshow radio), Radio Komunitas Delima (musik dan informasi radio komunitas). Lalu, Nisa Hanifa dari RCTI (penyiar terbaik televisi) dan Susilowati dari RRI Bandar Lampung (penyiar terbaik radio)
Muaramedia.com, BANDAR LAMPUNG -- Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Hamartoni Ahadis, membuka Rapat Koordinasi Daerah Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Provinsi Lampung Tahun 2018. Rakor bertema “Bersama Mewujudkan Ruang Wilayah yang Harmonis dan Berkelanjutan, itu berlangsung Selasa (4/12/2018) di Begadang Resto, Bandar Lampung. 
 
Dalam sambutanya Hamartoni mengatakan peranan TKPRD dalam membantu tugas kepala daerah  dalam penyelenggaraan penataan ruang sangat diperlukan.  Meskipun saat ini ada isu yang mendegradasi peranan TKPRD karena munculnya kebijakan kemudahan berusaha atau berinvestasi melalui sistem Online Single Submission (OSS).
 
“Pada prinsipnya OSS bukan pengganti TKPRD, karena OSS hanya sistem dan instrumen yang membantu dan mempermudah penyelenggaraan penataan ruang.  Khususnya untuk penerbitan perizinan berusaha. Fungsi dan kewenangan TKPRD terkait perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang harus tetap berjalan," kata Hamartoni. 
 
Begitu juga saat ada rencana pemanfaatan ruang atau rencana investasi yang pengaturan ruangnya belum jelas dalam rencana tata ruang. Sehingga, membutuhkan pertimbangan dan masukan dari TKPRD,” kata Hamartoni.
 
Selain itu, dia juga menghimbau agar kabupaten/kota yang belum membentuk TKPRD segera mengacu Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017. “Dari 15 kabupaten/kota ada 10 yang membentuk dan yang belum membentuk agar segera menyesuaikan,” ujarnya Hamartoni yang juga Ketua TKPRD Provinsi Lampung itu. 
 
Kepada TKPRD kabupaten/kota yang saat ini RTRW-nya masih dalam revisi, dia menghimbau agar dapat melakukan sinkronisasi dokumen revisi RTRW dengan hasil revisi RTRW Provinsi Lampung. Demikian pula dengan Kabupaten Tanggamus dan Lampung Utara yang baru saja melangsungkan pilkada agar dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) disinkronkan dengan RTRW kabupaten/kota, RTRW Provinsi, dan Perda Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2018.
 
Melalui rakor ini Hamartoni juga berharap agar TKPRD dapat mendorong upaya percepatan penyusunan dan penetapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten/Kota. Kebijakan ini untuk mendukung pelaksanaan sistem OSS, mengingat saat ini belum ada kabupaten/kota yang memiliki Perda RDTR.
 
Pada sesi pemaparan, Kepala Bappeda Provinsi Lampung, Taufik Hidayat, mengatakan terdapat beberapa masalah terkait TKPRD. Di antaranya percepatan penetapan Perda RDTR, sinkronisasi rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah, dan impelementasi kebijakan satu peta. Kemudian, penetapan Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan ( LP2B ) dan kerja sama antar daerah dalam penyelenggaraan penataan ruang.
 
Untuk itu, melalui Rakorda TKPRD ini,  Taufik mengajak untuk mengidentifikasi dan menginventarisir permasalahan dan isu strategis. “Mari bersama kita jadikan forum pertemuan dan koordinasi ini menjadi forum yang bermanfaat bagi penyelenggaraan penataan ruang di Provinsi Lampung,” ujar Taufik.
Muaramedia.com, NATAR--Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung Yustin Ridho Ficardo mengajak kader PKK hingga tingkat Dasawisma menyosialisasikan program e-money. Menurut Yustin, potensi ekonomi desa dapat dikembangkan dengan menggunakan produk dan layanan jasa keuangan itu.
 
Misalnya, memiliki tabungan dan pinjaman. "Dengan menggunakan jasa layanan bank yang ada dl desa, diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat di desa," kata Yustin kunjungan Tim Penilai Pelaksanaan Kesatuan Gerak (Kesrak) PKK-KKBPK-Kesehatan dan Tim Lomba  PKK tingkat Provinsi Lampung Tahun 2018, Selasa (4/12/2018).
 
Pada kunjungan itu Yustin ikut senam bersama warga lanjut usia (lansia). Senam ini diikuti peserta tertua yaitu Siti Waliyah 95 tahun di Desa Way Sari, Natar, Lampung Selatan. Lomba Kesatuan Gerak PKK-KB Kesehatan dan Penilaian Kegiatan PKK merupakan salah satu ajang evaluasi, terhadap pelaksanaan berbagai kegiatan selama 2018. 
 
"Kesrak PKK-KKBPK-Kesehatan merupakan wahana meningkatkan motivasi kerja, pihak yang berkepentingan. Sehingga terpacu untuk lebih intensif untuk mencapai sasaran program, menjelang berakhirnya tahun kegiatan," ujar Yustin.
 
Lomba mengusung tema 'Gerakan Keluarga Dan Masyarakat Hidup Sehat Menuju Indonesia Sejahtera'. Pelaksanaan kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan yang dimulai Bakti Sosial TNI-KB-Kesehatan Terpadu sampai Oktober. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan Kesatuan Gerak PKKKKBPK-Kesehatan yang dilaksanakan intensif pada Oktober sampai Desember dalam mengisi Hari Kesehatan Nasional12 November. Kemudian, Hari Kesatuan Gerak PKK 4 Maret serta Hari Keluarga 29 Juni.
Muaramedia.com, BANDAR LAMPUNG--Wakil Gubernur Provinsi Lampung Bachtiar Basri, menerima kunjungan kerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dan Provinsi Papua, di ruang kerjanya, Senin (3/12/2018). Kunjungan tersebut guna mempelajari keberhasilan Pemprov Lampung membentuk Badan Penyelenggara Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia (BP Korpri).
 
Menurut Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Hamartoni Ahadis mengatakan, pengembangan kelembagaan dari Sekretariat Dewan Pengurus Korpri hingga menjadi Badan Penyelenggara Korpri guna mengoptimalkan peran fungsinya sebagai organisasi PNS perekat pemersatu bangsa. 
 
Dasar hukum kelembagaan Korpri Provinsi Lampung yaitu UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, PP Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, dan Kepres Nomor 82 Tahun 1971 Tentang Organisasi Korpri. Kemudian, UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah, Serta Peraturan Gubernur Lampung Nomor 106 Tahun 2016 Tentang Pembentukan, Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Provinsi Lampung.
 
Hamartoni berharap melalui kunjungan kerja ini baik Pemprov Kaltim maupun Pemprov Papua dapat memperoleh dan mengumpulkan informasi agar dapat mempercepat proses pembentukan BP Korpri di daerahnya. “Kami berharap, pemprov segera memperoleh dukungan dari lembaga legislatif sehingga dapat mempercepat proses kesepakatan melalui perda agar proses pembentukan badan penyelenggara korpri dapat dipercepat,” kata Hamartoni.
 
Pada kunjungan itu, Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Mailiana, menyampaikan harapannya agar hasil kunker ini dapat segera ditindaklanjuti. Hal senada diungkapkan Sekretaris Korpri Provinsi Papua, Christo Ansanay, yang ingin mengetahui sejauh mana kelembagaan Korpri yang terbentuk di Provinsi Lampung. “Harapannya, dengan informasi yang kami peroleh ini pembentukan BP Korpri di daerah kami juga dapat terbentuk,” ujar Christo.
 
Turut hadir pada kunjungan itu Ketua Komisi 1 Pemprov Kaltim H. Zain Taufiknurrahman, M.SI, Wakil Ketua 1 Prof Dr. H. Aswin, Kepala Biro Organisasi Tata Laksana H. Rojani Herawadi, SH, Sekretaris Korpri H M. Agus Harikesuma, Sekretaris Dewan H. Ramadhan, MMT, Bendahara Korpri H. Fadliansyah. Selain itu, Kepala Bagian Hukum Kopri Dr. Iwan Heriawan, Kepala Bagian Kesra Korpri Drs. H. Joko Rukmono, Kepala Bagian Keuangan Setwan H. Hasto Darmono, Sekretaris Korpri Berau H. Komarudin, Plt. Sek. Korpri Kutai Timur Ida, Kasubag Hukum Korpri M. Huseni.
Muaramedia.com, BANDAR LAMPUNG--Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo dan Ketua TP PKK Provinsi Lampung Apriliani Yustin Ficardo menghadiri perayaan Natal Bersama Gereja Bethel Indonesia (GBI) Rayon 17 Lampung, di GOR Saburai, Enggal, Bandar Lampung, Minggu (2/12/18). Kehadiran Gubernur untuk menghormati toleransi, menjaga persatuan, dan kesatuan antar umat beragama di Provinsi Lampung.
 
"Saya hadir karena karena Gubernur Lampung ini milik semua suku bangsa dan seluruh agama yang ada di Provinsi Lampung ini," kata Gubernur Ridho.
 
Pada kesempatan itu, Ridho mengatakan selama menjabat sebagai Gubernur, dia selalu memenuhi undangan perayaan tersebut. "Saya bersyukur hari ini dapat hadir di tengah-tengah perayaan Natal GBI ini. Saya lupa untuk keberapa kali, tapi saya mengusahakan setiap mendapat undangan perayaan Natal saya sempatkan hadir," ujar Ridho.
 
Gubernur juga memberikan apresiasi kepada seluruh masyarakat dan berbagai agama yang mampu menjaga kerukunan dan bekerjasama membangun Lampung menjadi semakin maju dan sejahtera. "Dulu, katanya Lampung itu banyak konflik SARA. Sekarang bisa ditekan seminimal mungkin sehingga beberapa tahun berturut-turut menerima penghargaan terbaik nasional penanganan konflik sosial. Ini menjadi modal membangun, Lampung merupakan provinsi sangat strategis di gerbang Pulau Sumatera karena punya keunggulan dari sisi letak," kata Ridho.
 
Modal kerukunan antar umat beragama dan berbagai suku bangsa ini, mendukung pembangunan. Ridho menjelaskan salah satu kemajuan Provinsi Lampung yang sangat signifikan dan berdampak besar yakni pembangunan Bandara Radin Inten II. "Dalam waktu dekat setelah menjadi internasional, akan dibuka rute langsung dari Lampung menuju Singapura atau Malaysia. Pemprov Lampung bekerjasama dengan Pemprov Bali. Nanti akan ada rute penerbangan dari Singapura, Malaysia menuju Bali dengan area transit di Lampung, Outputnya akan menarik wisatawan berkunjung ke Lampung," ujar Gubernur.
 
Pada akhir sambutan, Ridho kembali mengpresiasi umat Kristiani yang banyak berkontribusi di berbagai sektor dalam menopang pembangunan. "Sampai hari ini begitu banyak peran umat Kristiani dalam sektor-sektor perekonomian untuk mendukung pertumbuhan dan kemajuan Provinsi Lampung," ujar Ridho.
Muaramedia.com, BANDAR LAMPUNG--Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo menghibahkan 512 meter tanah ke Kementerian Perindustrian (Kemenperin) untuk menambah kapasitas Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) SMTI Bandar Lampung, di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung, Jumat (30/11/2018) siang. Hibah ini ditandai penandatanganan naskah Perjanjian Hibah Daerah dan Penyerahan Keputusan Gubernur Lampung tentang Hibah Barang Milik Daerah.
 
Menurut Sekretaris Jendral Kemenperin Haris Munandar, penambahan kapasitas itu karena lulusan SMK SMTI Bandar Lampung banyak diminati, baik dari Lampung maupun dari provinsi lain seperti Banten dan Jawa Barat. Bangunan tersebut bakal meningkatkan daya tampung hingga 802 siswa dari sebelumnya 200. 
 
Selain menambah daya tampung, ke depan lulusan SMK SMTI Bandar Lampung akan memiliki sertifikat kompetensi bertaraf internasional yang link and match dengan dunia industri. "Pada 2018 sebanyak 96,92% lulusan SMK SMTI Bandar Lampung bekerja dan sebagian melanjutkan kuliah," ujar Munandar.
 
Dengan demikian, Kemenperin mengambil alih pengelolaan SMK SMTI Bandar Lampung. "Ini akan kita kembangkan sehingga menjadi ikon Provinsi Lampung dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM). Pengembangan ini karena animo masyarakat dalam tiga tahun terakhir meningkat," kata Munandar.
 
Hibah ini menurut Gubernur Ridho Ficardo merupakan salah satu kebijakan strategis Provinsi Lampung dalam mendukung industrialisasi, sehingga diperlukan SDM memadai. "Salah satu kebijakan strategis Provinsi Lampung adalah melakukan industrialisasi. Untuk itu, saya mendorong berbagai perguruan tinggi untuk meningkatkan kapasitas. Pemprov juga menghibahkan tanah untuk Unila, Itera, UIN Raden Inten, dan Polinela," kata Ridho.
 
Pesatnya pembangunan infrastruktur di Lampung, kata Ridho, industrialisasi pasti terjadi. "Namun apakah SDM Lampung siap atau tidak itu yang menjadi perhatian khusus dari Pemprov Lampung agar masyarakat Lampung tidak kalah saing. Dengan dibangunnya SMK SMTI ini, diharapkan dapat mendorong perkembangan ekonomi dan industri di Provinsi Lampung," kata Gubernur.
 
Pada kesempatan itu, Gubernur Ridho menantang Kemenperin membangun Politeknik Perindustrian di Lampung. "Hibah tanah untuk SMK SMTI ini hanya 512 meter. Malu saya sebagai Gubernur. Padahal kalau minta 10 hektare pun saya kasih. Oleh karenanya, saya tantang Kemenperin untuk bikin Politeknik Perindustrian di Lampung, berapapun tanah yang dibutuhkan kami siapkan," tegas Ridho.

PW IPNU Provinsi Lampung Dilantik

November 30, 2018
Muaramedia.com, PRINGSEWU – Pengurus Wilayah (PW) Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) Provinsi Lampung masa khidmat 2018-2021 dilantik oleh Sekretaris  PP IPNU Diki Uthbek di Aula Utama Kantor Sekretariat Pemerintah Kabupaten Pringsewu, Jumat (30/11).
 
Acara pelantikan tersebut dihadiri Bupati Pringsewu Sujadi yang diwakilkan Kabag Kesra Setdakab Pringsewu H.M.Faozan, Ketua MUI Pringsewu KH.Hambali, Ketua PC NU Pringsewu KH.Taufiqurahman, sejumlah pengurus pusat IPNU, pengurus wilayah, serta PC IPNU kabupaten kota se Provinsi Lampung.
 
Para pengurus wilayah IPNU Provinsi Lampung yang dilantik, diantaranya Ketua Sigit Nugroho (Pringsewu), Sekretaris Lathoiful Ikhsan (Bandar Lampung), serta Bendahara Dedek Ruswanto (Metro), beserta beberapa departemen-departemen.
Muaramedia.com, BANDAR LAMPUNG--Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Lampung, Yustin Ridho Ficardo mengapresiasi kreativitas desainer yang tampil di ajang Lampung Fashion Show 2018 di Mall Transmart Lampung, Bandar Lampung, Rabu (28/11/2018). Menurut Yustin, gelaran kreativitas anak Lampung ini meningkat setiap tahun.
 
"Alhamdulilah tahun ini merupakan yang keempat Lampung Fashion Show. Saya melihat setiap tahun terjadi peningkatan. Terutama ada progres yang sangat besar dari para desainer," ujar Yustin, saat membuka acara itu.
 
Yustin mengatakan Lampung Fashion Show menyajikan aneka tampilan busana motif khas Lampung. Dia mengapresiasi para desainer yang berkontribusi pada gelaran tahunan tersebut. "Semua perancang mengangkat desain baik dari tapis, sulam usus, tenun, hingga batik khas Lampung," kata Yustin yang juga Ketua Tim Pembina PKK Provinsi Lampung itu.
 
Rancangan tersebut, sambung Yustin sangat cocok dikenakan masyarakat sehari-hari. "Baik pakaian dengan nuansa pakaian Muslim, kasual, yang semuanya dipakai untuk ready to wear (siap pakai), sehingga memang ini dibutuhkan masyarakat Lampung," ujar istri Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo itu.
 
Dia berharap setiap tahun acara tersebut menjadi ajang para desainer menampilkan kreasi. Dia juga meminta agar terus mampu menampilkan inovasi baru guna mengembangkan rancangan sesuai arus zaman. "Setiap tahun kami memperkenalkan pakaian khas Lampung yang harus kita lestarikan. Untuk itu, harapannya bagaimana setiap tahun kita harus berinovasi dan mengikuti zaman," kata Yustin.
 
Acara tersebut, kata Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Lampung, Budiharto, merupakan wadah peningkatan kreatifitas desainer asal Lampung. "Kita patut bangga para perancang dan desainer menjadi motor penggerak kearifan lokal untuk diaplikasikan dalam berbagai bentuk karya yang menarik dan moderen," ujar Budiharto.
 
Dia menyebutkan ada 13 desainer ikut ambil bagian. "Acara ini juga guna ingin mengangkat desainer Lampung agar lebih kreatif dan muncul desainer muda. Sehingga, kita tidak kehilangan orang-orang yang ahli merancang pakaian," kata dia.
 
Dengan tapis sebagai ikon motif rancangan busana di acara tesebut, Budiharto mengatakan tapis mampu mendunia dan semakin eksis ditampilkan dalam berbagai even nasional bahkan internasional yang mampu mencuri perhatian dunia. "Tapis itu fashion dan karya luar biasa. Bahkan bisa dipakai pada ajang Miss Universe dan mendapat juara. Begitu luar biasa bagusnya, tapis menuai banyak pujian dan bahkan memenangkan perhelatan tingkat internasional. Ini harus dipertahankan," kata dia. 
 
Budiharto menilai tahun ini para perancang Lampung konsisten menjadi lebih baik. Para desainer mampu mengombinasikan aneka warna, sehingga pakaian yang ditampilkan terlihat anggun dan moderen. "Saya lihat tahun ini semakin baik dari segi kombinasi warna, lalu pola yang mereka buat," ujar Budiharto di akhir wawancara.
Muaramedia.com, BANDAR LAMPUNG--Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan DPRD Provinsi Lampung menandatangani persetujuan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019 menjadi Peraturan Daerah (Perda). Dengan demikian, APBD Provinsi Lampung 2019 senilai Rp7,7 triliun.
 
Perinciannya, proyeksi penerimaan pendapatan daerah tersebut bersumber pendapatan asli daerah (PAD) Rp3,4 triliun, dana perimbangan Rp4,29 triliun dan lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp58,8 miliar. "Pemerintah Provinsi Lampung mengapresiasi dan memberikan penghargaan kepada DPRD Provinsi Lampung yang membahas Raperda APBD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah," kata Wakil Gubernur Lampung Bachtiar Basri, Rabu (28/11/2018).
 
Hal itu disampaikan Wakil Gubernur pada rapat paripurna DPRD provinsi Lampung pembicaraan Tingkat II Laporan Badan Anggaran DPRD Provinsi Lampung terhadap Raperda APBD Provinsi Lampung TA 2019, Keputusan DPRD Provinsi Lampung, dan penandatanganan Raperda TA 2019, di Ruang Sidang DPRD Provinsi Lampung. Wagub Bachtiar menjelaskan sidang paripurna pembicaraan ini pada hakikatnya adalah hasil kesepakatan akhir pembahasan APBD TA 2019 yang dilakukan Komisi, Badan Anggaran, dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah pada pembicaraan Tingkat I. 
 
Secara substansial, Wagub Bachtiar menjelaskan masih ada permasalahan menyangkut peningkatan pelayanan publik dan optimalisasi alokasi anggaran yang masih harus diatasi bersama. "Namun dengan keterbatasan, kita berusaha menghasilkan anggaran berkualitas dan berpihak kepada kepentingan publik dalam penyusunan Raperda APBD TA 2019," jelas Wagub Bachtiar. 
 
Perda ini akan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundangan. "Harapannya, Perda ini sesuai perencanaan, karena berbasis ada e-planning dan e-budgeting. Artinya semua ini sesuai perencanaan dan pembiayaan yang ada," kata Wagub Bachtiar. 
 
Pada kesempatan itu, Juru Bicara Badan Anggaran DPRD Provinsi Lampung, Hali Fahmi AR, menyampaikan komposisi rancangan APBD TA 2019 terdiri dari target pendapatan daerah sebesar Rp7,7 triliun dengan proyeksi penerimaan pendapatan daerah tersebut bersumber dari PAD sebesar Rp3,4 triliun. Kemudian, dana perimbangan Rp 4,29 triliun dan lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp58,8 miliar.
 
Pada belanja daerah dianggarkan Rp7,6 triliun yang terdiri atas belanja tidak langsung Rp4,65 triliun dan belanja langsung Rp2,99 triliun. "Selain itu, rancangan struktur APBD Provinsi Lampung TA 2019 juga pada penerimaan pembiayaan daerah yang diperkirakan Rp 5 Miliar yang bersumber dari sisa lebih penggunaan anggara (SILPA) 2018," jelas Fahmi.
Muaramedia.com, PESAWARAN--Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Kehutanan Provinsi Lampung bersama PT PLN Lampung, dan rimbawan menanam pohon di Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman (Tahura WAR), Pesawaran, pada Hari Menanam Pohon Indonesia yang diperingati setiap 28 November, Rabu (28/11/2018). Momentum ini diharapkan menjadi peningkatan komitmen semua pihak dalam pelestarian sumber daya alam, hutan, dan lingkungan. 
 
Menurut Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, Syaiful Bachri, upaya rehabilitasi hutan dan lahan melalui Gerakan Lampung Menghijau dan pemulihan daerah aliran sungai (DAS) menjadi fokus perlindungan sistem penyangga kehidupan. "Ini harus diupayakan agar fungsi ekologi khususnya hidrologi dan hidroorologi dapat berlangsung baik. Sehingga DAS kembali sehat dan berkontribusi bagi pencegahan bencana, serta peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat," kata Syaiful Bahri pada kegiatan bertajuk 'PLN dan Rimbawan Menanam Pohon Tahun 2018” itu.
 
Pemilihan Tahura Wan Abdul Rachman, kata Syaiful, sejalan dengan pengembangan destinasi wisata unggulan di Provinsi Lampung. Terlebih, saat ini dikembangkan Observatorium Astronomi Lampung yang berlokasi di Tahura WAR. 
 
"Pelestarian dan rehabilitasi harus terus dilakukan agar Tahura sebagai kawasan konservasi yang bertujuan untuk mengoleksi tumbuhan dan satwa alami atau bukan alami. Dari jenis asli dan atau bukan asli yang dimanfaatkan untuk keperluan umum sebagai tujuan penelitian, ilmu pengetahuan. Kemudian, pendidikan, serta fasilitas penunjang budidaya, budaya, pariwisata, dan rekreasi dapat terwujud," kata Syaiful.
 
Secara keseluruhan selama 2018 ditanam 5,14 juta bibit berasal dari sumber dana APBN melalui UPT Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Balai Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung Way Seputih Way Sekampung), APBD Provinsi Lampung, program corporate social responsibility (CSR), dan swadaya masyarakat. Sedangkan di Tahura WAR ditanam 36.649 bibit pohon, berasal dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebanyak 10 ribu batang, Pemerintah Provinsi 25.449 batang, dan CSR PT PLN Unit Induk Distribusi Lampung 1.200 batang.
 
Penanaman pohon diikuti unsur Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, TNI Korem 043 Garuda Hitam dan jajaran Kodim Bandar Lampung, Lampung Selatan, dan Tanggamus, Perguruan Tinggi, TP4K Provinsi Lampung, Organisasi Profesi, Forum CSR Lampung, BUMN, swasta, pramuka, rimbawan dan masyarakat. Mereka menanam pinus, ketapang kencana, trembesi, glodokan, cemara norpop, dan durian di sekitar Pusat Informasi Tahura hingga perkemahan.
 
Selain itu, ditanam di koridor jalan menuju Teropong Bintang. "Kegiatan penanaman pohon juga merupakan bagian pelaksanaan Gerakan Lampung Menghijau yang berlangsung sejak 2010 lalu," jelas Kepala Bidang Pengelolaan DAS dan RHL Dinas Kehutanan Provinsi Lampung MD Wicaksono.
Muaramedia.com, JAKARTA--Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek (RSUDAM) Lampung meraih penghargaan Unit Pelayanan Publik Kategori Baik dengan Catatan 2018 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), di Rafflesia Grand Ballroom, Balai Kartini, Jakarta Selatan, Selasa (27/11/2018). Penghargaan diberikan Menteri PAN-RB Syafruddin kepada Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo.
 
Penghargaan itu disampaikan pada acara penyampaian hasil evaluasi dan apresiasi pelayanan publik 2018. Menurut Menteri PAN-RB, pemberian pelayanan itu sebagai upaya menjadikan pelayanan publik lebih supportif dan mengutamakan kepuasan pengguna layanan (customer driven government). Idealnya, kata Syafruddin, pemerintah harus berjalan seiring dengan kehendak publik.
 
"Fokusnya digeser dengan menempatkan pelanggan sebagai pengemudi (putting the customer in the driver seat), sehingga masyarakatlah yang menentukan apa yang perlu dilakukan dan kemana arah kinerja pemerintahan ini dituju. Inilah marwah pemerintah yang melayani di era demokratisasi saat ini, pelayanan publik menjadi ruh-nya,” ujar Syafruddin saat memberikan sambutan pada acara itu, Selasa (27/11/2018).
 
Penilaian penghargaan ini diberikan berdasarkan sejumlah kriteria. Misalnya, transparansi, partisipasi sosial, akuntabilitas, open data, kemudahan akses informasi publik, kolaborasi dan ko-kreasi, inovasi teknologi, dan perubahan kebijakan yang prorakyat.
 
Usai menerima penghargaan Gubernur Ridho didampingi Direktur Utama RSUDAM Heri Djoko Subandriyo mengatakan penghargaan ini diharapkan mampu menjadi motivasi dalam melayani publik lebih baik. "Setiap tahun manajemen RSUDAM terus meningkatkan pelayanan dengan berbagai alat ukur. Misalnya, mempertahankan akreditasi tingkat paripurna dari Komisi Akreditasi Rumas Sakit (KARS)," kata Ridho Ficardo.
 
Menurut Heri, akreditasi tingkat paripurna diraih RSUDAM pada 2016 dan 2017 merupakan upaya terus menjaga kualitas pelayanan. "Caranya, dengan memberikan pelayanan prima dengan meningkatkan mutu pelayanan hingga dapat menyandang predikat akreditasi paripurna adalah wujud kerjasama dan komitmen seluruh unit kerja rumah sakit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat," kata Heri. 
 
Gubernur menegaskan pemberian penghargaan ini bukan akhir dari upaya perbaikan pelayanan. Gubernur menilai, perubahan total wajah RSUDAM yang dimulai sejak 2105 dengan menambah bangunan dan peralatan canggih, merupakan upaya Pemerintah Provinsi Lampung menjadikan RSUDAM sebagai rujukan akhir pelayanan kesehatan.
 
"Menjadi rumah sakit rujukan akhir itu tentu menuntut pelayanan prima dari seluruh jajaran RSUDAM. Kita bersyukur RS Jantung Nasional Harapan Kita kini menjadikan RSUDAM sebagai binaan. Ini bukan hanya karena kita memperbaharui gedung dan peralatan, tapi juga pelayanan," kata Ridho.
Muaramedia.com, BANDAR LAMPUNG--Ketua Pengurus Badan Wakaf Indonesia (BWI) Pusat, Muhammad Nuh, mengukuhkan kepengurusan BWI Provinsi Lampung periode 2018-2021 di Gedung Balai Keratun Kantor Gubernur Lampung,  Selasa (27/11/2018). Pada pengukuhan ini, BWI Lampung diketuai H. Firmansyah Y. Alfian berdasarkan SK Nomor 050/BWI/P-BWI/2018.
 
Kepada pengurus yang dilantik, M. Nuh berharap Lampung dapat menjadi penggerak utama wakaf. Menurut mantan Menteri Pendidikan itu wakaf merupakan bentuk ibadah kepada Allah namun saat ini pengelolaannya belum dioptimalkan. 
 
“Selain wakaf berupa aset lahan, Indonesia juga memiliki potensi wakaf uang yang juga sangat besar. Jika potensi ini mampu dikelola dan diberdayakan secara profesional, akan sangat membantu dalam mensejahterakan ekonomi umat, memenuhi hak-hak masyarakat, serta mengurangi penderitaan masyarakat, ujar M. Nuh.
 
Untuk itu, diperlukan berbagai upaya guna memaksimalkan potensi wakaf. Di antaranya memaksimalkan sosialiasi wakaf kepada masyarakat umum dan mahasiswa. Kemudian, penghimpunana zakat tunai bekerja sama dengan Bank Syariah Mandiri. “Wakaf harus disesuaikan dengan perkembangan zaman agar pengelolaan wakaf lebih optimal dan bermanfaat,” ujar M. Nuh.
 
Pengukuhan ini, menurut Plt. Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Lampung, Taufik Hidayat, menjadi momen untuk menggali aset dan potensi wakaf Provinsi Lampung yang cukup besar. Menurut data Kementerian Agama Provinsi Lampung aset tanah yang tersebar di 15 kabupaten/kota di Lampung mencapai 5.194 hektare.
 
Oleh karena itu, program wakaf uang juga berpotensi besar apabila diimplementasikan dalam sejumlah masterplan program, baik dalam bidang peribadatan, pendidikan, dakwah, kesehatan, maupun pemberdayaan ekonomi umat. Dia berharap kepada pengurus BWI yang dikukuhkan dapat bekerja lebih baik lagi. 
 
"BWI Provinsi Lampung harus mampu melahirkan gagasan dan ide kreatif untuk menyelesaikan permasalahan keumatan dan bangsa melalui program wakaf. Pemprov Lampung mendukung upaya yang dilakukan BWI, karena selain menjadi kekuatan baru bagi pembangunan BWI juga dapat mendatangkan kemaslahatan umat,” kata Taufik
Muaramedia.com, BANDAR LAMPUNG--Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Hamartoni Ahadis, mengajak guru selalu meningkatkan kualitas agar memiliki kompetensi yang sesuai perkembangan zaman. "Atas nama pribadi dan pemerintah, saya mengucapan selamat kepada semua guru dan tenaga kependidikan Indonesia, baik di dalam maupun di luar negeri. Terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi, komitmen, dan segala ikhtiar dalam mencerdaskan kehidupan bangsa," ujar  Hamartoni.
 
Ucapan itu disampaikan saat membacakan pidato Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Republik Indonesia, Muhadjir Effendy, pada upacara bendera peringatan Hari Guru Nasional dan Hari Ulang Tahun (HUT) ke- 73 PGRI 2018, di Lapangan Korpri, Komplek Kantor Gubernur Lampung, Senin (26/11/2018). Peringatan mengusung tema 'Meningkatkan profesionalisme guru menuju pendidikan abad XXI'. Tema ini dipilih guna meniscayakan peningkatan profesionalisme menyangkut sikap mental dan komitmen para guru.
 
"Untuk itu, diperlukan guru yang profesional, guru yang mampu memanfaatkan kemajuan teknologi informasi yang supercepat tersebut. Hal ini guna untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar pada setiap satuan pendidikan dalam rangka mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dengan kompetensi global," kata Hamartoni.
 
Walaupun teknologi informasi berkembang demikian cepat dan sumber belajar begitu mudah diperoleh, peran guru sebagai pendidik tidak tergantikan kemajuan teknologi tersebut. Tugas utama guru adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi setiap peserta didik. 
 
"Oleh sebab itu, profesi guru sangat lekat dengan integritas dan kepribadian, guru tidak hanya bertugas untuk mentransfer ilmu pengetahuan kepada peserta didiknya," kata Hamartoni.
 
Dia menyebutkan, dalam perluasan akses, pemerataan mutu, dan percepatan terwujudnya guru profesional, tahun depan Kemendikbud akan menerapkan kebijakan sistem zonasi.
 
"Kebijakan sistem zonasi diharapkan mempercepat pemerataan kualitas pendidikan di seluruh tanah air," ujar Hamartoni. 
 
Dalam pidato tersebut, Hamartoni menyampaikan terdapat tiga ciri guru profesional yang harus dimiliki para guru. "Pertama, guru profesional adalah guru yang memenuhi kompetensi dan keahlian inti sebagai pendidik. Kedua, guru yang profesional hendaknya mampu membangun kesejawatan. Ketiga, guru yang profesional hendaknya mampu merawat jiwa sosialnya," kata dia.
 
Hamartoni mengatakan bangsa ini menitipkan amanah kepada para guru untuk memelihara, mengembangkan jati diri, dan membentuk karakter generasi penerus bangsa. Agar, bangsa ini menjadi bangsa tangguh, mandiri, berdaya saing, dan penuh toleransi. 
 
"Di pundak bapak dan ibu guru, kami gantungkan masa depan bangsa ini," ujar Hamartoni.
 
Dalam meningkatkan kesejahteraan guru, Pemprov Lampung meningkatkan infrastruktur, meningkatkan kesejahteraan guru honor murni dengan pemberian insentif dan pemberian Bosda bagi siswa SMA/SMK.
 
Selain itu, ada pula tambahan penghasilan kepala sekolah, tambahan penghasilan tata usaha, dan tunjangan profesi guru.
 
Lalu, adanya program Lampung mengajar untuk memenuhi kebutuhan tenaga pendidik di daerah terpencil. Selanjutnya, pemberian beasiswa PTS, PTN, dan sekolah model, membangun sekolah model dan mewujudkan seluruh SMK berstandar kompetensi nasional.
 
Pada acara tersebut juga ada pembacaan pemenang pemilihan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan melalui kompetensi guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah berprestasi tingkat Provinsi Lampung pada 2018.
 
Kepada guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah berprestasi peringkat I, II dan III diberikan penghargaan berupa piagam Gubernur Lampung dan uang tunai. Lalu, pembacaan pemenang Festival Lomba Guru Menulis dan Inovasi Pembelajaran PGRI Provinsi Lampung 2018.
Muaramedia.com, TARAHAN--Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mendukung PT PLN menghasilkan cadangan listrik Ideal sebanyak 30%. “Saat ini cadangan listrik di Lampung sekitar 6% dan pertumbuhan permintaan listrik setiap tahunnya antara 6% dan 11%. Artinya, cadangan tiap tahun juga harus membesar. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Lampung sangat menanggapi positif dan mendukung terkait upaya PT PLN membangun pembangkit baru dan transmisi baru dalam mencapai cadangan listrik Ideal minimal 30%,” kata Plt. Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Lampung, Taufik Hidayat saat menghadiri kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI ke PLTU Tarahan PLN Provinsi Lampung, Lampung Selatan, Senin (26/11/2018).
 
Taufik Hidayat menjelaskan Pemprov Lampung terus berupaya mendukung PLN meningkatkan cadangan listrik, khususnya di Lampung. Salah satunya dengan mengundang Investor ke Provinsi Lampung. “Kita terus berupaya dalam mengundang investor ke Provinsi Lampung sesuai kewenangan dan potensi daerah yang kita miliki. Kita welcome terhadap investor yang ingin membangun tenaga listrik di Lampung,” jelas Taufik.
 
Terkait perkembangan kondisi kelistrikan di Sumatera, Direktur PT PLN Regional Sumatera, Wiluyo Kusdwiharto, menjelaskan beban puncak pada Oktober mencapai 5520 MW dengan daya pembangkit listrik yaitu 5839 MW. Sehingga cadangan listrik hanya 319 MW. Untuk Provinsi Lampung beban puncak pada Oktober mencapai 1005 MW dengan daya pembangkit listrik yaitu 671 MW. 
 
“Secara umum cadangan listrik kita sekitar 6%, tentunya cadangan ini sangat tipis atau kritis, karena pertumbuhan permintaan listrik setiap tahunnya antara 7-9%,” jelas Wiluyo.
 
Dia menerangkan cadangan listrik idealnya adalah minimum 30%. "Sedangkan kita memiliki cadangan dibawah 30%. Dalam menangani hal tersebut kita terus berupaya membangun pembangkit baru dan menyelesaikan transmisi baru,” kata Wiluyo. 
 
Dalam meningkatkan cadangan listrik di Provinsi Lampung, Wiluyo menjelaskan pihaknya akan membangun transmisi baru dari Sumatera Selatan ke Lampung yaitu Gumawang-Kayuagung-seputih Banyak-Menggala. Sehingga, Lampung memiliki dua sistem transmisi antara Sumatera Selatan dan Lampung. Dengan adanya dua transmisi tersebut diharapkan mampu menambah kehandalan pasokan listrik ke Lampung, guna menghindari terjadinya pemadaman listrik di Provinsi Lampung. “Dalam meningkatkan cadangan listrik di Lampung, kami juga akan membangun PLTGU berkapasitas 2x100 MW di Tarahan,” ujar dia.
 
Sementara itu, Ketua Tim Komisi VII DPR RI, Tamsil Linrung, menjelaskan kunjungan Komisi VII DPR RI dalam rangka meningkatkan fungsi pengawasan. Harapannya, kunjungan ini mampu menjadi solusi dalam meningkatkan target cadangan listrik ideal 30%.
 
Dia menjelaskan PLTU Tarahan berjalan sesuai perencanaan. Namun secara umum cadangan listrik di Lampung masih rendah sekitar 6%. Idealnya minimal sekitar 30%. “Dalam meningkatkan jumlah cadangan listrik tersebut, PLN sedang membuat perencanaan untuk membangun PLTU mulut tambang,” kata Tamsil. 
 
Untuk itu, dia berharap berbagai pihak mampu bersinergi dan mendukung program PLN dalam mencapai target Ideal 30%. “Oleh karenanya kita harus mensupport program PLN guna mencapai target cadangan listrik yang Ideal,” kata Tamsil.
Muaramedia.com, BANDAR LAMPUNG—Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Hamartoni Ahadist, mengatakan di era perkembangan teknologi informasi yang makin maju, menuntut perumusan kembali aturan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dalam aturan ini, pengadaan barang dan jasa pemerintah didorong untuk memberikan value for money terhadap hasil pengadaan barang dan jasa dengan tidak lagi menjadikan harga termurah sebagai tolok ukur efektivitas pengadaan.
 
Perubahan pola bisnis dan aktivitas pasar tersebut juga membawa perubahan terhadap kebutuhan sumber daya manusia (SDM) sebagai pengelola dan unit pengelola pengadaan.  SDM dituntut tebih profesional dan memiliki kompetensi khusus dan teknis di bidang pengadaan barang dan jasa. 
 
"Perubahan di lingkup SDM tersebut ditandai dengan penggabungan unit yang menangani proses pemilihan penyedia barang dan jasa (ULP) dengan unit yang menangani sistem pengadaan secara elektronik (LPSE) ke dalam wadah Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ),” kata Hamartoni Ahadis, pada entry meeting moderenisasi pengadaan oleh mentor dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) di Ruang Rapat Sekda Provinsi Lampung, Kantor Gubernur, Senin (26/11/2018).
 
Pembentukan UKPBJ juga dimaksudkan sebagai pusat unggulan pengadaan di masing-masing instansi kementerian, lembaga,  dan lembaga pemda (procurement center of excellent). Pergeseran peran UKPBJ dari yang sebelumnya patuh terhadap aturan menjadi fokus pada pemangku kepentingan (customer) pengadaan barang/jasa. Cirinya, berkontribusi pada pencapaian target program organisasi, bersifat proaktif dengan perencanaan strategis, memantau fungsi pengadaan secara keseluruhan, beriorientasi pada hasil, membutuhkan keterampilan teknis, manajerial dan kepemimpinan.  Tujuannya yakni membangun kapabilitas organisasi pengadaan.  Ada pun karakter yang dibangun untuk UKPBJ adalah strategis, kolaboratif, orientasi kinerja, proaktif, perbaikan berkelanjutan (se-koper).
 
“Salah satu bentuk kebijakan reformasi birokrasi bidang pengadaan barang/jasa pemerintah adalah dengan diterapkannya proses pengadaan yang memanfaatkan teknologi informasi melalui aplikasi sistem pengadaan secara elektronik yang lingkupnya dimulai dari perencanaan kebutuhan hingga katalog elektronik. Metode baru pada SPSE juga diperkenalkan antara lain metode repeat order dan e-reverse auction, sebagai bentuk adaptasi terhadap praktek bisnis internasional,” kata Hamartoni.
 
Pemprov berharap sistem pengadaan secara elektronik dinilai dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan transparansi dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah.  Sehingga, dapat meminimalisir peluang terjadinya praktek KKN.
 
Menurut mentor LKPP Pusat, Maryono, dalam memodernisasi pengadaan, LKPP melakukan mentoring guna meningkatkan kapasitas ke Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) di Lampung.  Hal tersebut terkait dengan Perpres Nomor  16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, bahwa Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang ada di daerah harus ditingkatkan menjadi UKPBJ. 
 
"Dulu fungsi ULP hanya sebatas layanan pengadaan. Sekarang memiliki beberapa fungsi tambahan yaitu LPSE, pengembangan SDM, pembinaaan dan konsultasi ketika menjadi UKBJ," jelas Maryono
 
Untuk menjadi UKPBJ yang baik, terdapat beberapa aspek yang harus di tingkatkan. Mulai sistem kelembagaan, SDM, dan manajemennya. 
 
"Jika UKPBJ di pusat daerah baik kinerjanya, dapat dijadikan contoh atau panutan bagi UKPBJ di kabupaten/kota," kata Maryono.
 
Maryono juga mengapresiasi kinerja UKPBJ Provinsi Lampung yang kini  berkembang sangat baik. Bahkan jadi percontohan daerah lain. Untuk lebih meningkatkan peran unit tersebut, LKPP mengadakan workshop mengenai tata kelola UKPBJ yang baik. 
 
"Setelah berkoordinasi dengan Pemprov kami juga akan mengadakan pelatihan teknis mengenai manajemen dan penyusunan rencana kerja bagi para unit pengadaan yang dilakukan selama dua hari (26-27/11/2018) di kantor Badan Pengadaan," jelas Maryono.
Bandar Lampung, BANDAR LAMPUNG--Presiden RI Joko Widodo mengabulkan permintaan Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo dalam meningkatkan status Bandara Raden Intan II menjadi internasional. Presiden memerintahkan Menteri Perhubungan Budi Karya Samadi segera memproses status internasional itu. 
 
"Setelah melihat fasilitas Bandara Raden Intan II seperti terminal dan lainnya, tadi pagi saya perintahkan kepada Menteri Perhubungan segera mengubah status Bandara Raden Intan II sebagai bandara internasional,"  kata Joko Widodo di VIP Bandara Raden Intan II, Natar, Lampung Selatan, Sabtu (24/11/2018).
 
Presiden Jokowi menjelaskan dia memerintahkan agar segera dibuka jalur penerbangan langsung Singapura-Lampung dan Malaysia-Lampung dalam rangka meningkatkan perekonomian dan investasi Lampung. "Diharapkan dengan menjadi bandara internasional, pertumbuhan ekonomi dan pariwisata Provinsi Lampung meningkat," jelas Presiden.
 
Kepala Negara juga menerangkan peningkatan ini tentunya akan dilakukan secepatnya. "Kalau secepat-cepatnya pasti tidak lebih dari satu bulan," ujar Jokowi. 
 
Peningkatan status ini, menurut Ridho Ficardo, ada 60% potensi pariwisata yang mampu diraih Provinsi Lampung. "Tadi pagi saya sampaikan kepada Presiden Jokowi, pertumbuhan Pariwisata Lampung termasuk dalam tiga besar nasional. Menteri Pariwisata menyampaikan akan ada 60% lagi potensi pariwisata yang dapat diraih ketika Bandara Raden Intan II sebagai bandara internasional," jelas Gubernur Ridho. 
 
Gubernur mengatakan ada APBD Lampung sekitar Rp400 miliar dikucurkan untuk Bandara Radin Inten II. Lebih lanjut, Gubernur Ridho mengatakan peningkatan status itu juga mempercepat investasi masuk dan berkembang. "Ketika Bandara Raden Intan II menjadi internasional,pertumbuhan ekonomi Lampung akan semakin meningkat dan akan banyak investasi masuk ," kata Ridho. 
 
Gubernur Ridho juga sepakat penerbangan langsung dari Singapura ke Lampung. "Kenapa Singapura? Karena apabila wisatawan Eropa ingin berkunjung ke Indonesia, mereka transit ke Singapura baru masuk Jakarta, dan Lampung. Dengan demikian, wisatawan dan investor dapat langsung ke Lampung. Sehingga pertumbuhan perekonomian Lampung akan lebih cepat," ujar Gubernur Ridho.
Muaramedia.com, BANDAR LAMPUNG--Presiden Republik Indonesia Joko Widodo bersama Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo menyapa ribuan pengunjung Mall Boemi Kedaton (MBK), Bandar Lampung, Sabtu (24/11/2018). Presiden Jokowi mengunjungi MBK usai melepas Jalan sehat di Tugu Adipura.
 
Pada kesempatan itu, ribuan pengunjung tampak antri untuk berswafoto dan berfoto bersama Gubernur Ridho dan Presiden Jokowi. Antrian pengunjung tersebut mulai ramai sejak Presiden Jokowi dan Gubernur Ridho memasuki pintu MBK, hingga Presiden Jokowi meninggalkan lokasi MBK. 
 
Saat mengunjungi MBK, Presiden Jokowi bersama Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo menyempatkan diri untuk beristirahat dan makan siang di Bakso Lapangan Tembak Senayan MBK. Menurut Rahma, pengunjung MBK kunjungan ini membuatnya senang karena dapat bertemu dan berfoto bersama Presiden Jokowi. "Saya sangat senang bisa berkesempatan berfoto bersama Pak Presiden," ujar Rahma. 
 
Pengunjung lainnya, Ani selaku pengunjung MBK menuturkan dia senang dapat melihat Presiden Jokowi dan Gubernur Ridho. "Saya sangat ingin sekali berfoto dengan Pak Jokowi. Tapi sangat ramai antri. Tapi saya senang karena masih sempat berfoto dengan Pak Gubernur," ungkap Ani. Usai menyambangi MBK, Presiden Jokowi melanjutkan kunjungan kerja ke Kabupaten Pringsewu
Muaramedia.com, BANDAR LAMPUNG--Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo melalui Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Taufik Hidayat, mengatakan Pemprov Lampung terus melakukan berbagai lompatan percepatan pembangunan di berbagai sektor kehidupan. Termasuk melibatkan penggunaan jasa teknik hidraulik. 
 
"Pembangunan prasarana dan sarana tersebut mampu menjadi pendorong laju pertumbuhan perekonomian daerah baik lokal, regional, maupun nasional. Oleh karena itu, diharapkan Ikatan Arsitek Indonesia Provinsi Lampung mampu memanfaatkan dan bersinergi dalam mendukung berbagai agenda pembangunan di Provinsi Lampung," kata, Taufik Hidayat, saat membuka Musprov ke-5 Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Provinsi Lampung di Hotel Bukti Randu, Bandar Lampung, Sabtu (24/11/2018).
 
Taufik berharap melalui Musprov ini dapat meningkatkan profesi arsitek sebagai pelaku usaha kegiatan jasa konstruksi di Provinsi Lampung. IAI merupakan wadah tenaga arsistek yang mempunyai posisi sangat stategis untuk membina para anggotanya menjadi professional, termasuk pembangunan Lampung. 
 
"Inl sungguh pekerjaan yang tidak mudah. Meskipun bukan mustahil untuk dicapai. Dengan catatan, asalkan punya keinginan kuat, semangat, dan motivasi tinggi. Kemudian, kerja sama dengan semua pihak dan senantiasa berpegang teguh kepada aturan, moral, dan etika profesional," ujar Taufik.
 
Penyelenggaraan kegiatan konstruksi yang menggunakan teknik arsistek berperan penting dalam pembangunan di berbagai bldang. Selain itu, sangat berpengaruh terhadap berbagai hasil pembangunan. 
 
"Untuk itu Pemprov Lampung berharap dengan kegiatan ini dapat menghasilkan program kerja yang bersinergi dengan program pembangunan Provisi Lampung. Sehingga IAI Provinsi Lampung masa kini dan mendatang semakin dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Lampung," kata Taufik.
Muaramedia.com, WAY JEPARA--Ratusan ribu santri dan alim ulama se-Provinsi Lampung antusias mengikuti silaturahim kunjungan kenegaraan Presiden RI Joko Widodo bersama Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo di Pondok Pesantren Darussalamah Way Jepara, Lampung Timur, Jumat (23/11/2018). Kepada santri, Presiden Jokowi menyampaikan persatuan dan kesatuan bangsa modal paling utama bagi keutuhan bangsa dan negara. 
 
"Saya ingin berpesan Indonesia ini adalah negara besar dengan 263 juta penduduk yang terdiri dari bermacam suku adat tradisi bahasa dan agama yang berbeda atau majemuk dengan 714 suku berbeda yang hidup di 17 ribu pulau," kata Kepala Negara.
 
Kondisi ini berbanding jauh dengan negara tetangga Singapura yang hanya empat suku dan Afganistan yang hanya memiliki tujuh suku. "Kalau tidak bisa menjaga persaudaraan dan kerukunan, hati-hati negara ini akan hancur. Oleh sebab itu saya titip pesan jangan sampai bercerai berai. Harus menjaga ukhuwah Islamiah dan wathoniah. Inilah anugerah yang diberikan Allah kepada bangsa Indonesia. Sudah sunnahtullah dan harus dijaga bersama," kata Presiden.
 
Jokowi juga bangga semua agama bisa menghadiri silaturahmi dan menunjukkan Provinsi Lampung rukun dan tenteram. "Kedua, saya titip tidak ada gesekan dan konflik. Hati-hati jangan sampai karena pesta demokrasi mengorbanan kerukunan dan persatuan. Biasanya di tahun politik fitnah berseliweran di media sosial. Disaring dulu informasi yang kita terima," kata Jokowi.
 
Presiden kembali menegaskan pilihan politik boleh berbeda tapi jangan sampai menjadikan tidak rukun. "Negara kita ini besar dengan masalah masalah besar. Dengan tantangan yang ada, menjadikan negara kita bisa maju seperti negara lain dan Indonesia menjadi lebih baik di mendatang. Saya mengajak kita bekerja keras membangun negara ini karena antar negara itu saingan dan berkompetisi."
 
Pada kesempatan itu, Kepala Negara menyampaikan rencana pemerintah membangun SDM melalui Balai Latihan Keterampilan dan Balai Latihan Kerja. "Januari tahun depan akan dibangun 1.000 terlebih dahulu. Skill itu dibutuhkan dalam persaingan dengan megara negara lain. Oleh sebab itu saya ingin kita bekerja keras untuk membangun negara ini dan memenangkan persaingan dengan negara negara lain,"
 
Kemudian, Jokowi juga mengingatkan soal kebebasan berekspresi dan berpendapat. "Itu boleh boleh saja tetapi kita merupakan negara yang memiliki etika sopan santun dan tata krama, karena kita adalah bangsa yang terkenal dengan sopan santun dan kesopanan," kata Presiden Jokowi.
Muaramedia.com, LAMPUNG TENGAH ----Presiden Joko Widodo didampingi Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo meninjau proses pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) ruas Bakauheni-Terbanggi Besar, Jum'at (23/11/18). Peninjauan tersebut dilakukan di KM 109 dalam rangkaian kunjungan kerja Presiden ke Provinsi Lampung.
 
Ruas Bakauheni-Terbanggi Besar sepanjang 140,8 Km dan telah selesai 96%. Direncanakan jalan yang dibangun sejak 2015 ini akan mulai beroperasi pada akhir Desember 2018. "Saat ini ruas jalan tol Bakauheni-Terbanggi Besar sepanjang 140,8 KM, kita harapkan Desember 2018 Ini semuanya sudah selesai dan kemudian untuk ke Palembang nanti akakn kita selesaikan pada pertengahan 2019. Sehingga outputnya nanti akan berdampak pada daya saing yang lebih baik dan pertumbuhan ekonomi di sepanjang jalan ini nanti akan di integrasikan nantinya dengan kawasan-kawasan ekonomi khusus yang semuanya dalam proses pembangunan," ujar Jokowi.
 
Dalam rangka Kunjungan Kerjanya, Presiden Jokowi berangka dari Bandara Ahmad Yani menuju Lampung pada Pukul 08.00 WIB dan tiba di Bandara Raden Inten II Lampung pukul 09.30 WIB.
 
Presiden disambut langsung oleh Gubernur Lampung M Ridho Ficardo, setelah itu langsung beranjak menuju JTTS ruas Bakauheni-Terbanggi Besar pada KM 109 untuk meninjau langsung keadaan tol tersebut.
 
Pada peninjauan tersebut, turut juga hadir Menteri PUPR Basuki Hadimuljono yang saat diwawancara menjelaskan bahwa Jalan Tol Lampung merupakan titik awal dalam pembangunan JTTS. "Tol di Lampung ini merupakan titik awal dalam pembangunan JTTS yang sudah dikerjakan sejak Tahun 2015, sekarang ini progresnya sudah sangat bagus dan targetnya yang kami utamakan sesuai arahan Bapak Presiden yakni dari Bakauheni ke Palembang sepanjang 350 KM dan mudah-mudahan sudah dapat beroperasi pada bulan Juni 2019," ujarnya.
 
Lebih lanjut Basuki juga menjelaskan JTTS dimulai dari Provinsi Lampung sampai Provinsi Aceh dengan total panjang ruas 920,93 KM, akan ditargetkan dapat beroperasi penuh pada Tahun 2024. "Jadi saya targetkan seluruh ruas pada JTTS ini mudah-mudahan semuanya akan beroperasi pada tahun 2024 nanti," ujar Basuki.
Page 1 of 12

Statistik Pengunjung

003226897
Hari ini
Kemarin
Minggu ini
Minggu lalu
Bulan ini
Bulan lalu
Total
372
3023
9601
3193700
70519
106872
3226897

IP Anda: 54.234.75.144
Server Time: 2019-01-23 01:58:30

Default Theme
Layout Direction
Body
Background Color [r]
Text color [r]
Top
Top Background Image
Background Color [r]
Text color [r]
Bottom
Bottom Background Image
Background Color [r]
Text color [r]