Seputar Lampung (1205)

Muaramedia.com, BANDAR LAMPUNG--Setelah film 'Trinity, The Nekad Traveler', pesona keindahan alam dan pariwisata Lampung, kembali tampil di layar lebar. Kali, ini film 'Keira' yang mulai diputar Kamis (15/11/2018) mengeksplorasi Lampung dari berbagai sudut.
 
Selain pariwisata, film tersebut menampilkan Jalan Tol Trans Sumatera Lampung dan pengambilan lokasi syuting di Rumah Sakit Bandar Negara Husada, Jati Agung, Lampung Selatan. Dalam film ini, Gubernur Muhammad Ridho Ficardo berperan sebagai polisi yang menangani kasus pembunuhan yang dilakukan Keira.
 
Turut hadir pada tayang perdana itu, Agustina Fauzi Toha, ibu Gubernur M. Ridho Ficardo dan Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistika Provinsi Lampung, Ahmad Chrisna Putra. Film besutan sutradara Harry Dagoe Suharyadi tersebut mengisahkan gadis Lampung bernama Keira yang memiliki tujuh kepribadian berbeda.
 
Mengusung genre thriller, film berdurasi 84 menit karya Tu7uh Rumah Produksi itu berlokasi dan berlatarkan obyek pariwisata yang ada di Teluk Ratai, Pesawaran, yakni Pulau Mahitam, Padangcermin.
 
Sosok Keira diperankan artis cantik, Angelica Simperler itu memiliki penyakit atas trauma masa kecil yang dialaminya. Semasa kecil, Keira sering melihat sang ayah melakukan kekerasan kepada ibu dan juga dirinya. Bahkan sang ibu dijadikan tumbal untuk memperoleh kekayaan.
 
Setiap Keira mendengar suara kapal, air terjun, air mendidih, dan suara radio mengubah dirinya menjadi sosok yang berbeda dan mengingatkan masa lalunya yang kelam. Lalu, setiap kejadian yang dilakukan sekarang, baginya merupakan sebuah mimpi.
 
Suatu ketika, Keira tidak sengaja bertemu teman semasa kecil bernama Gunawan yang diperankan Ferly Putra di sebuah lokasi syuting. Gunawan melakukan komunikasi dengan Keira untuk menanyakan dimana spot yang bagus untuk lokasi syuting. Maka, terpilihlah Pulau Mahitam.
 
Dalam film itu, diceritakan beberapa kru dilokasi syuting mencoba melakukan perbuatan tidak terpuji kepada dirinya, hingga akhirnya muncul di pikirannya sebagai tujuh kepribadian yang berbeda untuk melakukan pembunuhan dan terjadilah. Hingga akhirnya, sosok Gunawan yang mampu menemani dan menenangkan Keira hingga akhirnya sembuh.
 
Film "Keira" juga diperankan aktor kawakan Ray Sahetapy. Kemudian, Rocky Jeff, Erlandho Saputra, Gabriella Cecilia, Tiga Setia Gara, Cinta Ramlan, Djenar Maesa Ayu, dan Hafil Andrio.
Muaramedia.com, BANDAR LAMPUNG—Pemerintah Provinsi Lampung dan DPRD Provinsi Lampung menandatangani nota kesepakatan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran (TA) 2019 pada rapat paripurna, di Ruang sidang Paripurna DPRD Provinsi Lampung, Senin (15/11/2018). Rapat ini merupakan tahap lanjutan pembahasan antara eksekutif dan legislatif dalam memformulasikan kebijakan umum APBD.
 
Plt. Sekda Provinsi Lampung, Hamartoni Ahadis yang hadir mewakili Gubenur Lampung Muhammad Ridho Ficardo mengatakan, nota kesepakatan itu berisi prioritas program pembangunan yang menjadi acuan menyusun Raperda APBD Provinsi Lampung TA 2019. Rapat ini juga kelanjutan surat Gubernur Lampung 26 Oktober 2018 tentang Rancangan KUA-PPAS TA 2019.
 
Kemudian pada 12 November 2018 berlangsung sidang paripurna DPRD Provinsi Lampung tentang Penyampaian Rancangan KUA-PPAS Tahun 2019 oleh Gubernur kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRD. Rapat membahas proyeksi pendapatan daerah bersumber dari transfer pemerintah pusat ke daerah.
 
Pada kesempatan itu, Hamartoni menyampaikan dalam pembahasan KUA-PPAS APBD TA 2019, terdapat sejumlah pokok pembahasan terkait alokasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah, dengan ihktisar kesepakatan. Di sisi pendapatan daerah,  dilakukan penyesuaian terhadap pendapatan daerah bersumber dari dana transfer pemerintah pusat dari semula  Rp4,37 triliun menjadi Rp4,29 triliun atau turun Rp84,32 miliar. 
 
"Pada saat bersamaan penerimaan pajak dan retribusi daerah diproyeksikan lebih tinggi Rp202,5 miliar dari yang semula diajukan. Kemudian, penyesuaian target pendapatan daerah tersebut berasal dari komponen lain-lain pendapatan yang sah meningkat Rp26,75 miliar bersumber dari dana insentif daerah. Berdasarkan kesepakatan bersama, seluruh peningkatan pendapatan daerah tersebut akan dicantumkan dalam Rancangan APBD TA 2019," kata Hamartoni.
 
Di sisi belanja daerah, terdapat beberapa tambahan dan penyesuaian alokasi dana belanja tak langsung serta belanja langsung. Komponen belanja tak langsung meningkat dari yang semula Rp4,45 triliun menjadi Rp4,65 triliun. Kenaikan ini  antara lain berasal dari perubahan pada pos belanja pegawai, belanja hibah/bansos, dan belanja bagi hasil kabupaten/kota.
 
Selanjutnya, dalam mendukung implementasi prioritas pembangunan daerah dan pelayanan publik, terdapat beberapa penyesuaian pada komponen belanja langsung dari semula Rp2,97 triliun menjadi Rp2,99 triliun yang tersebar di beberapa satuan perangkat daerah. Misalnya, urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kesehatan, infrastruktur, kelautan dan perikanan, ketenagakerjaan, lingkungan hidup, lingkup pertanian dan ketahanan pangan, kehutanan, pariwisata, koperasi dan UMKM. Selain itu, beberapa kegiatan yang diarahkan untuk peningkatan kinerja bidang pemerintahan dan aparatur, pembinaan mental/kerohaian, dan bidang pembangunan lain.
 
Pada sisi pembiayaan daerah mengalami penyesuaian. Berdasarkan pembahasan tersebut, disepakati struktur fiskal keuangan daerah pada Rancangan APBD TA 2019. Pendapatan daerah Rp7,77 triliun dari komponen PAD Rp3,42 triliun, dana perimbangan Rp4,29 triliun, lain-lain pendapatan daerah Rp58,83 miliar. Belanja daerah Rp7,65 triliun yang terdiri dari komponen belanja tak langsung Rp4,65 triliun dan belanja langsung Rp2,99 triliun.
 
Dengan demikian, surplus anggaran akan dimanfaatkan untuk mengimbangi kebutuhan pembiayaan daerah yang terdiri dari penerimaan pembiayaan Rp35 miliar dan pengeluaran pembiayaan Rp150 miliar. “Dengan diselesaikannya tahap Kesepakatan Kebijakan Umum dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2019 ini, Pemerintah Provinsi Lampung berharap proses pembahasan dan pengesahan Raperda tentang APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019 dapat berjalan sesuai jadwal,” kata Hamartoni.
Muaramedia.com, BANDAR LAMPUNG--Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mempercepat roperasional Perusahaan Penjamin Kredit Daerah (PPKD) Provinsi Lampung. Langkah tersebut antara lain terbentuknya dasar hukum pembentukan Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah (PT Jamkrida) Provinsi Lampung No. 8 Tahun 2015. 
 
Kemudian, analisis studi kelayakan pendirian perusahaan penjamin kredit daerah PT Jamkrida Lampung pada 2017. Tidak hanya itu, Pemprov Lampung juga rapat koordinasi dengan melibatkan pemerintah kabupaten/kota dan stakeholder untuk percepatan pembentukan PPKD.
 
“Rapat ini memiliki peran penting dan strategis dalam upaya meningkatkan koordinasi dan sinergitas terkait percepatan pembentukan PPKD Provinsi Lampung,” kata Kepala Dinas Koperasi dan UKM Satria Alam, di Ruang Sungkai Balai Keratun Kantor Gubernur Provinsi Lampung Kamis, (15/11/2018).
 
Pendirian PPKD merupakan kebijakan nasional dalam meningkatkan akses pembiayaan daerah. Satria menambahkan PT Jamkrida bisa mendorong kemajuan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi. Prosedur pendiriannya harus melalui rapat koordinasi melibatkan pemerintah daerah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan DPRD Provinsi Lampung.
 
Pada kesempatan yang sama Kepala OJK Perwakilan Lampung, Indra Krisna, mengatakan sangat medukung pemerintah daerah untuk membentuk perusahaan penjaminan kredit daerah untuk menyokong penyaluran kredit ke segmen UMKM. Menurut Indra Krisna, salah satu kendala utama pengembangan UMKM dan koperasi adalah terbatasnya akses keuangan dalam bentuk modal, kredit, dan pembiayaan lain ke lembaga keuangan.
 
“Lembaga keuangan tidak sepenuhnya memahami potensi UMKM dan koperasi serta keterbatasan agunan yang memadai untuk memenuhi persyaratan kredit perbankan,” jelas Indra. 
 
Pada forum ini pemerintah Pemprov menghadirkan perwakilan PT Jamkrida Bali Mandara. Diharapkan kehadiran I Ketut Widyana dari PT Jamkrida Bali Mandara dapat berbagi pengalaman dan pengetahuan bagi PT Jamkrida Lampung yang segera beroperasi.
Muaramedia.com, BANDAR LAMPUNG--Biro Hukum Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menggelar rapat koordinasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Provinsi Lampung di Hotel Marcopolo, Bandar Lampung, Kamis (15/11/2018). Rapat ini menjadi wahana menyamakan persepsi peningkatan pelayanan kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum, meningkatkan kemampuan tentang pentingnya dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat yang dapat diakses cepat dan mudah oleh masyarakat. 
 
Menurut Plt. Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Lampung, Taufik Hidayat, keberadaan JDIH sejalan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional. Kemudian, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah Provinsi Lampung. 
 
"Dalam menjamin terciptanya pengelolaan dokumen Pemprov dan kabupaten/kota, diperlukan pembinaan bagi anggota pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum. Untuk itu, rapat koordinasi ini diharapkan dapat tercipta koordinasi dan sinergitas yang tersistem di antara anggota JDIH," kata Taufik Hidayat saat membuka rapat tersebut.
 
Pada kesempatan itu, Karo Hukum Provinsi Lampung diwakili Kabag Perundang-undangan Biro Hukum, Ita Rizalina, menjelaskan sebagai pusat jaringan dokumentasi dan informasi hukum, Biro Hukum berkewajiban memberikan pembinaan terhadap anggota JDIH di kabupaten/kota. "Kini website Biro Hukum Provinsi Lampung terintegrasi dengan website Badan Pembinaan Hukum Nasional. Sehingga melalui rapat ini, seluruh JDIH kabupaten/kota mampu mengikuti jejak Biro Hukum Provinsi Lampung untuk dapat segera melakukan integrasi tersebut," jelas Rizalina. 
 
Dia menjelaskantujuan rakor ini adalah sebagai upaya dalam mewujudkan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum dalam bentuk website yang berguna memberikan pelayanan langsung yang optimal kepada masyarakat khususnya masyarakat pengguna informasi dan dokumentasi hukum. Kegiatan ini juga diharapkan mampu meningkatkan kemampuan pengelola jaringan dokumentasi an informasi hukum di kabupaten/kota se-Lampung. 
 
"Dengan meningkatnya kompetensi pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum, jaringan dokumentasi dan informasi hukum dapat dilakukan secara integrasi sehingga mempermudah akses masyarakat untuk mengetahui, memahami dan mempelajari semua peraturan perundang-undangan mulai dari undang-undang dasar, peraturan daerah, peraturan gubernur, bupati dan walikota," ujar Rizalina.
Muaramedia.com, DENPASAR--Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) Layanan Samsat Online Nasional, di Discovery Kartika Plaza Hotel, Kuta, Bali, Kamis (15/11/18).
 
Penandatanganan itu disaksikan Kapolri Jenderal Tito Karnavian, bersama 24 Gubernur dan Diretur Utama Bank Pembangunan Daerah se-Indonesia.
 
Langkah tersebut merupakan terobosan dalam mengoptimalkan peningkatan pendapatan dari sektor pajak. Dokumen itu menjadi kesepakatan sinergitas antara 24 Pemerintah Provinsi dan pembina Samsat Nasional yakni Kakorlantas Polri Irjen Refdy Andry, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Syarifuddin, dan Dirut Jasa Raharja Budi Rahardjo Slamet.
 
Kesepatakan ini untuk pemberlakuan layanan e-Samsat di tiap provinsi. Lampung masuk tahap kedua pemberlakukan layanan berbasis IT. Sehingga, wajib pajak dapat membayar pajak menggunakan layanan Samsat Online Nasional (e-Samsat) yang sebelumnya manual dan berpotensi praktek percaloan dan pungli. 
 
"Terobosan ini diharapkan dapat mengurangi dan menghidari kebocoran, sekaligus mempermudah wajib pajak memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor. Langkah ini juga untuk mengoptimalisasi peningkatan pendapatan asli daerah melalui pajak kendaraan bermotor," kata Gubernur Ridho usai penandatanganan MoU.
 
Saat memberi kata sambutan, Kapolri Tito Karnavian, mengatakan ini merupakan tahap kedua dalam pemberlakuan e-Samsat yang dilaksanakan di 24 provinsi. "Tahap pertama dilaksanakan di tujuh provinsi. Kali ini kami laksanakan tahap kedua di 24 Provinsi dan tahap ketiga dilaksanakan di seluruh provinsi di Indonesia," ujar Tito.
 
Menurut Tito, bila layanan e-Samsat berjalan baik, diharapkan semua pembayaran pajak kendaraan bermotor berjalan optimal. "Tentunya kita harapkan e-Samsat ini segera dilaksanakan dalam rangka untuk kepentingan pusat, daerah, dan swasta dalam hal pembiayaan pembangunan," ujar Tito.
 
Pada acara tersebut, Menteri Keuangan melalui Dirjen Bea dan Cukai, Heru Pambudi, mengapresiasi Polri dan seluruh Gubernur yang menyukseskan layanan e-Samsat di tiap provinsi. "Kami sangat mengapresiasi atas terlaksananya acara besar dan nasional. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Polri dan Gubernur yang terlibat MoU ini," ujar Heru.
 
Sedangkan Kakorlantas Irjen, Refdy Andry, menyebutkan e-Samsat merupakan salah satu upaya Polri untuk mempermudah layanan  pembayaran pajak kendaraan bermotor. "Saat ini layanan e-Samsatb terintegrasi dengan seluruh Samsat di seluruh Indonesia yang berpusat di Mabes Polri. Kesempakatan ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor," ujar Refdy.
Muaramedia.com, BANDAR LAMPUNG--Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) mengapresiasi Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Peovinsi Lampung atas inisiasi Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). Dari 389 kabupaten/kota di Indonesia, seluruh kabupaten/kota di Lampung menginisiasi KLA.
 
Menurut Deputi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bidang Tumbuh Kembang Anak, Lenny N. Rosalin, dari 113 kabupaten/kota peraih penghargaan KLA Tingkat Pratama, tiga di antaranya dari Lampung yakni Bandar Lampung, Lampung Selatan, dan Lampung Timur. "Penghargaan ini menunjukkan komitmen untuk terus memenuhi hak anak," kata Lenny pada Fasilitasi Penguatan Gugus Tugas KLA Provinsi Lampung, di Swiss-Belhotel, Bandar Lampung, Rabu (14/11/2018).
 
Inisiasi itu antara lain pendidikan, kesehatan, penyediaan sarana, dan prasarana untuk anak. Predikat KLA sangat bergantung kepada kemauan daerah untuk menerapkan 24 indikator hingga ke akar rumput. “Membangun kota layak anak adalah kerja bersama antara pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, dan media. Sehingga, dapat mengukur kemampuan kapan  mencapai predikat KLA,” kata Lenny.
 
Dia mendorong agar kabupaten/kota yang belum meraih penghargaan terus mengembangkan KLA. “Dimulai dari perencanaan program. Pastikan seluruh kegiatan organisasi perangkat daerah memiliki sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan media. Ini harus terencana menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan. Agar target Indonesia Layak Anak (Idola) dapat tercapai pada 2030,” kata Lenny.
 
Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung, Dewi Budi Utami, berharap agar seluruh daerah di Lampung menjadi KLA. “Sesuai deklarasi yang kita tandatangani dan diketahui Kementerian PPPA pada 17 Oktober 2017. Pada akhirnya, target kita mewujudkan Provinsi Layak Anak (Provila) di 2028 dapat tercapai,” kata Dewi Budi Utami.
 
Upaya Pemerintah Provinsi Lampung dalam mendorong KLA yaitu dengan meluncurkan program kegiatan yang memihak kepada hak dan kepentingan anak. Kebijakan itu tertuang dalam Perda Provinsi Lampung Nomor 4 tahun 2008 dan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 35 Tahun 2013. 
 
Selain itu, Pemerintah Provinsi Lampung juga meningkatkan fasilitas bagi anak berupa ruang terbuka hijau Enggal Elephant Park di Bandar Lampung. Kemudian, menjadikan Rumah Sakit Umum Daerah Abdoel Moeloek menjadi rumah sakit ramah anak. Lalu, membangun gedung perpustakaan moderen yang dilengkapi berbagai fasilitas seperti ballroom, sarana berbasis digital, kafe, dan bioskop Sanak Lampung di Museum Lampung.
Muaramedia.com, BANDAR LAMPUNG--Kapolri Jendral Tito Karnavian mengapresiasi Korps Brimob Polri yang berkontribusi nyata memberikan keamanan dan ketertiban masyarakat. Korps Brimob Polri membantu Polri dalam meningkatkan kepercayaan publik dengan memberikan kontribusi nyata terhadap Kamtibmas Indonesia. 
 
"Untuk itu, Korps Brimob Polri harus dapat lebih meningkatkan kontribusinya dalam menjaga Kamtibmas, sehingga mampu memberikan kepercayaan publik terhadap institusi Polri," kata Tito Karnavian dalam sambutan yang dibacakan Kapolda Lampung IrjenPurwadi Arianto pada peringatan hari ulang tahun (HUT) Korps Brimob Polri Ke-73, di Mako Satbrimob Polda Lampung, Rawa Laut, Enggal, Bandar Lampung, Rabu (14/11/2018). Upacara turut dihadiri Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo, Wakil Gubernur Lampung Bachtiar Basri, dan Forkopimda Provinsi Lampung. 
 
Kapolda Lampung menjelaskan Korps Brimob Polri memberikan kontribusi nyata seperti pengamanan Pilkada 2018, pengamanan Operasi Ketupat 2018, hingga Asean Games 2018 dan Asean Para Games 2018. Brimob juga bergerak cepat dalam memberikan bantuan di daerah yang terkena bencana alam, seperti di Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Tengah. Tak hanya itu, Brimob turut dalam operasi penegakan hukum seperti jaringan terorisme di Sulawesi Tengah dan Papua. 
 
Dalam meraih kepercayaan publik terhadap Polri, Kapolda Purwadi, Polri memiliki program promoter dengan tiga kebijakan utama yaitu kebijakan kinerja, profesionalisme penegakan hukum, dan pemeliharaan Kamtibmas secara optimal. "Implementasi terus dilakukan optimal, termasuk Korps Brimob Polri dalam menjaga kamtibmas," jelasnya. 
 
Kapolda Purwadi menjelaskan Korps Brimob Polri harus siap melaksanakan kegiatan Kamtibmas 2018 dan 2019. "Seluruh agenda nasional ke depan harus berjalan aman, lancar. dan damai. Seperti Operasion Lilin 2018 dan Pemilu 2019. Untuk itu, Brimob harus turut memberikan kontribusi nyata dalam memberikan kamtibmas Indonesia," ujarnya. 
 
Komandan Satuan Brimobda Lampung Kombes Donyar Kusumadji, menuturkan syukuran ini merupakan sebuah refleksi kepada Tuhan Yang Maha Esa. "Semoga Korps Brimob Polri dapat terus berkembang menjadi organisasi moderen dan terpercaya di tengah masyarakat, serta mampu melaksanakan agenda Kamtibmas 2018 dan 2019. Karena sejak Negara ini lahir, korps Brimob Polri telah turut menjaga dan terus mengabdi untuk NKRI," jelasnya. 
 
Pada peringatan tersebut, Gubernur M. Ridho Ficardo mendampingi Kapolda Lampung dan Dansat Brimopda Lampung memotong tumpeng syukuran serta memberikannya kepada anggota satuan Brimob tertua dan termuda. Selain itu, pada kesempatan tersebut digelar pertunjukan tari kreasi, atraksi Korps Brimob Polri, dan penyerahan hadiah lomba HUT ke-73 Korps Brimob Polri.
Muaramedia.com, BANDAR LAMPUNG--Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo menyerahkan Rancangan Kebijakan Umum Anggara (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) RAPBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019 kepada DPRD Provinsi Lampung. Rancangan tersebut memprioritaskan perbaikan infrastruktur guna mendukung kebijakan strategis daerah yaitu ketahanan pangan, industrialisasi, dan pariwisata. 
 
"Kita memprioritaskan infrastruktur untuk membuka akses daerah dan menggerakkan perkonomian. Sehingga, terjadi pemerataan kesejahteraan dan pendapatan masyarakat meningkat yang tercermin pada pendapatan daerah,” kata Ridho Ficardo pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung dalam rangka penyampaian KUA dan PPAS Rangan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019, dan penyampaian Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Provinsi Lampung Tahun 2019, di Ruang Sidang DPRD Provinsi Lampung, Bandar Lampung, Senin (12/11/2018).
 
Gubernur Ridho menjelaskan dalam RAPBD 2019, pendapatan daerah direncanakan mencapai Rp7,562 triliun. Perinciannya, komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan mencapai Rp3,156 triliun dan komponen Dana Perimbangan Rp.4,374 triliun, dan komponen lain-lain pendapatan yang sah Rp32,078 miliar.
 
Di sisi belanja daerah, direncanakan Rp7,432 triliun. Terdiri dari Belanja Tak Langsung Rp4,457 triliun dan Belanja Langsung Rp2,975 triliun.
 
 “Kebijakan pada sisi belanja daerah tetap diarahkan untuk menjalankan fungsi stabilisasi, alokasi, dan distribusi untuk memelihara serta mendorong kemajuan taraf hidup sosial ekonomi daerah,” kata Ridho.
 
Gubernur menjelaskan rancangan atas asumsi ekonomi makro KUA PPAS RAPBD 2019, diperkirakan tumbuh pada kisaran 5,4% hingga 5,6% dan laju inflasi pada kisaran 3,5% hingga 4%. 
 
“Dengan asumsi pertumbuhan ekonomi tersebut, pendapatan masyarakat secara umum diharapkan mencapai Rp40,56 juta per kapita. Untuk mencapai hal tersebut, Pemerintah Daerah akan terus berupaya membangun sinergi dan koordinasi bersama lembaga, instansi, dan stakeholder terkait,” kata Gubernur.
 
Melihat perkembangan ekonomi makro Lampung yang sangat positif tersebut, apalagi dengan akan beroperasinya Jalan Tol Trans Sumatera, Dermaga Eksekutif Pelabuhan Bakauheni, dan Bandara Internasional Radin Inten II, Ridho optimistis pendapatan meningkat cepat dan signifikan. 
 
“Menteri Pariwisata mengatakan kalau Bandara Lampung menjadi internasional, ada sekitar 60% potensi pariwisata Lampung langsung terbuka. Sehingga ke depan, kita bisa fokus untuk mempromosikan pariwasata dengan melibatkan unsur kelembagaan, instansi, swasta, dan masyarakat.” 
 
Oleh karena itu, KUA PPAS RAPBD 2019 memprioritaskan perbaikan infrastruktur, termasuk pembangunan sejumlah situs yang mendukung dan menjadi ikon Lampung yang bernilai tinggi bagi Lampung dan nasional. Misalnya, perpustakaan moderen, teropong bintang terbaik se-Asia Tenggara di Tahura Wan Abdul Rahman, dan Bumi Perkemahan yang setara Bumi Perkemahan Cibubur Jakarta. 
 
“Prioritas ini akan membawa efek domino terhadap peningkatan pendapatan daerah Lampung. Memajukan daerah menggunakan APBD sebagai pemicu akan membuat efek bola salju di masyarakat pada jangka menengah dalam kurun waktu 2-3 tahun ke depan,” ujar Gubernur Ridho.

 

Muaramedia.com, BANDAR LAMPUNG--Pemerintah Provinsi (Pemprov) memberikan bantuan dana melalui APBD, dana dekosentrasi, dan APBN kepada 3.232 anak se-Lampung dalam bentuk Tabungan Sosial Anak (TASA). Hal itu terungkap pada peringatan 'One Day For Children' Provinsi Lampung Tahun 2018 di Sekolah Luar Biasa (SLB) PKK Provinsi Lampung, Senin (12/11/18).
 
"Penyelenggaraan One Day For Children merupakan salah satu upaya Pemprov Lampung membangun komitmen agenda strategis terkait upaya edukasi dan pemenuhan kesadaran masyarakat guna mencapai partisipasi yang optimal untuk kepentingan terbaik anak," kata Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung, Sumarju Saeni.
 
Dia berharap lewat acara tersebut dapat memberikan kesadaran yang lebih kepada seluruh masyarakat khususnya orang tua yang berperan penting terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. 
 
"Anak-anak rentan menjadi korban kekerasan dan eksploitasi, karena kondisi keluarga di Indonesia termasuk Lampung tidak semuanya mempunyai kualitas memadai untuk memenuhi hak dan memberikan perlindungan anak. Banyak keluarga yang belum memahami peran, tugas, dan kewajiban sebagai orang tua untuk memenuhi hak-hak anaknya," ujar Sumarju.
 
Pada bagian lain, Ketua TP PKK Provinsi Lampung, Aprilani Yustin Ficardo, menjelaskan acara tersebut dilaksanakan di SLB karena semua anak punya hak yang sama dalam mendapatkan cinta dan kasih sayang orang tua. 
 
"Kita selenggarakan acara ini di SLB PKK tidak hanya bagi anak-anak normal. Tetapi penyandang disabilitas juga punya hak dan kesempatan yang sama yakni cinta dan kasih sayang yang tulus. Diharapkan kepada seluruh orang tua untuk terus-menerus peduli terhadap anak-anak untuk menyiapkan masa depan yang baik bagi mereka," ujar Yustin.
 
Kemudian, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Provinsi Lampung, Ratna Fitriani, menyampaikan acara tersebut digelar untuk kepentingan dan kebutuhan perkembangan anak. 
 
"Tujuannya untuk memberikan kesempatan bagi anak Indonesia khususnya anak-anak Lampung agar dapat mengaktualisasikan potensi dan kreativitas. Mengarusutamakan hak-hak anak dalam setiap aspek kehidupan sosial, menumbuhkan kepedulian, dan kesadaran dalam peran aktif masyarakat dalam upaya perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak," kata Ratna.
 
 
Muaramedia.com, BANDAR LAMPUNG--Pemerintah Provinsi Lampung terus berupaya mewujudkan visi Program Indonesia Sehat. Sasarannya, meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.
 
"Visi ini harud didukung dengan perlindungan finansial dan pemerataan pelayanan kesehatan," kata Plt. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Provinsi Lampung, Taufik Hidayat, mewakili Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo pada upacara mingguan Pemprov Lampung Lampung di Lapangan Korpri, Senin (12/11/2018) pagi.
 
Taufik menjelaskan pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang. Targetnya, terwujudnya peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
 
"Tujuan akhir pembangunan kesehatan adalah terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Pembangunan kesehatan nasional pada periode 2015-2019 mengantisipasi isu strategis yang berkembang adalah program Indonesia Sehat. Sasarannya, meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung perlindungan finansial dan pemerataan pelayanan kesehatan," ujar Taufik.
 
Pemprov Lampung menargetkan Program Indonesia Sehat dilaksanakan dengan tiga pilar utama yaitu paradigma sehat, penguatan pelayanan kesehatan, dan jaminan kesehatan nasional. "Berbagai upaya yang dilakukan di Provinsi Lampung dalam mewujudkan Visi Indonesia sehat salah satunya melalui upaya peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak. Selain itu, upaya percepatan penurunan stunting dalam rangka peningkatan status gizi masyarakat dengan sasaran utama bayi, balita dan ibu hamil (kurang energi kronik," kata Taufik.
 
Bukan hanya itu, sarana prasarana yang memengaruhi juga dilakukan Pemprov Lampung seperti peningkatan pelayanan Rumah Sakit Bandar Negara Husada (RSBNH) dan pelayanan Rumah Sakit Keliling (Mobile Clinic). Kemudian, pembangunan Rumah Sakit Komunitas (tipe D Pratama) di Kabupaten Pesisir Barat pada 2015. 
 
Pembangunan ini dalam rangka meningkatkan akses pelayanan kesehatan rujukan di wilayah DOB dan pelaksanaan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan dalam rangka meningkatkan kualitas atau mutu pelayanan kesehatan. Provinsi Lampung menempati urutan kelima terbaik se Indonesia dalam pelaksanaan kegiatan akreditasi.
 
"Segala upaya tersebut, hendaknya bersama-sama kita dukung untuk dipertahankan dan ditingkatkan pada masa yang mendatang dalam mewujudkan Masyarakat Lampung yang Sehat dan Mandiri," kata Taufik.
Muaramedia.com, BANDAR LAMPUNG -----Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo yang diwakili Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Taufik Hidayat, membuka Festival Anak dan Remaja 2018 di Teater Tertutup Taman Budaya Lampung (TBL) Bandar Lampung, Sabtu (10/11/18).
 
Dalam pesannya yang disampaikan Taufik Hidayat Gubernur mendorong anak-anak untuk kreatif sejak usia dini. "Kita menyiapkan generasi muda yang berkualitas sebagai penerus dan pewaris bangsa dengan pembangunan dan mensejahterakan kehidupan dengan harapan agar anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak yang unggul dan mampu menghadapi tantangan di masa depan," ujar Taufik dalam acara yang juga dihadiri Asisten Deputy Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak Kementerian koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemenko PMK RI) Marwan Saukani.
 
Taufik berharap anak anak dapat menjadi bangsa yang berbudaya, bermartabat, memiliki karakter yang jujur dan berakhlak. Taufik mengimbau kepada seluruh orang tua, guru dan seluruh pihak terkait untuk terus-menerus memberikan bekal, ilmu dan nilai-nilai positif demi meningkatkan kecerdasan anak pada masa pertumbuhan. 
 
"Kita harus berusaha. Saya atas nama Pemerintah Provinsi Lampung sangat mendukung sepenuhnya upaya dalam mendorong anak-anak untuk menjadi kreatif sejak usia dini," katanya. Lebih lanjut, Taufik mengajak kepada seluruh elemen terkait bersinergi mendukung karya-karya terbaik siswa/siswi kebanggaan masyarakat dan bangsa.
 
Sementara itu, Asdep Hak dan Perlindungan Anak Kemenko PMK RI Marwan Saukani berpesan kepada seluruh generasi muda untuk menjadi pelopor kemajuan dalam segala bidang khususnya bidang teknologi. "Tantangan kalian semua kedepannya akan lebih berat, dikarenakan seluruh kegiatan nanti pasti akan melibatkan teknologi, oleh karenanya kalian sebagai tonggak penerus estapet perjuangan kami dalam membangun bangsa ini, harus dapat mengusai segala hal dan terlebih khusus dalam teknologi agar kedepannya bangsa kita dapat bersaing di kancah global," pesan Marwan.
 
Marwan mengimbau seluruh generasi muda menghindari kegiatan negatif yang dapat merusak akhlak.  "Kalian harus jauhi tindakan dan perilaku negatif, baik itu narkoba ataupun obat-obatan terlarang maupun dari tindak-tindak kriminalitas karena itu dapat merusak citra dan akhlak generasi muda bangsa," imbaunya.
 
Di tempat yang sama,  Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung Sulpakar yang diwakili oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Lampung Aswarodi yang bertindak sebagai Ketua Pelaksana melaporkan, bahwa acara Festival tersebut diikuti berbagai kelompok maupun sekolah di Lampung. 
 
"Peserta yang hadir sebanyak 121 orang yang terdiri dari SMAN 2 Bandar Lampung sebanyak 40 orang, SMAN 10 Bandar Lampung sebanyak 15 orang, SMKN 3 Metro sebanyak 22 orang, SKB Metro sebanyak 20 orang dan HIPKI Lampung sebanyak 24 orang," ujar Aswarodi dalam laporannya.
 
Aswarodi juga menjelaskan bahwa dengan diadakannya Festival tersebut diharapkan dapat memberikan ruang partisipasi anak dan remaja untuk bisa menampilkan karya-karya dan pesan-pesan positif.
Muaramedia.com, Lampung--Wakil Gubernur Lampung, Bachtiar Basri berserta sang istri, Hasiah Bachtiar Basri bersilaturhami dengan Bupati Pertama Lampung Barat, Hakim Saleh Umpu Singa bersama para mantan pejabat Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, di kediaman pribadinya, Tulangbawang Barat, Sabtu (10/11/2018). Acara tersebut sebagai perayaan ulang tahun Hakim Saleh Umpu Singa ke-69 yang jatuh 5 November lalu. 
 
Tidak hanya itu, acara itu juga dibarangi dengan ulang tahun sang istri, Reni Handayani Umpu Singa, ke-66 yang jatuh pada 30 Oktober lalu. "Ini silatuhrami dan merupakan tradisi keluarga besar yang pernah menjabat pertama kali Lampung Barat berdiri. Diberi nama pioner Lampung Barat," ujar Wagub Bachtiar.
 
Bachtiar pernah menjabat Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat itu mengatakan, walaupun lama meninggalkan Lampung Barat, jalinan silaturhami tetap terjaga. "Kita bersama Pak Umpu masih menjalin silaturahmi. Ini yang sangat luar biasa menurut saya. Saya meninggalkan Lampung Barat di tahun 1998 dan Pak Umpu meninggalkan Lampung Barat di 1997. Artinya, sekian puluh tahun tetapi masih tetap terjalin dengan baik," kata Bachtiar Basri.
 
Menurut Bachtiar, pertemuan tersebut adalah rasa saling kebersamaan walau lama tidak berdinas di Lampung Barat. "Itu berkat karena Beliau menanamkan semangat jiwa korsa, sehingga akhirnya kita yang pernah menjabat di Lampung Barat merasa satu kesatuan yang walau tidak berdinas di Lampung Barat. Tetapi bisa merasakan seakan-akan masih berada di sana," ujar Bachtiar.
 
Dia menyampaikan silaturahmi bersama pioner Lampung Barat dilaksanakan setiap tahun. "Pernah di Pantai Sari Ringgung, Pesawaran, dan di rumah dinas saya. Insha Allah pertemuan ini terus berlanjut," kata dia.
 
Hakim Saleh Umpu Singa menyampaikan ucapan terima kasih kepada Wagub Bachtiar yang memfasilitasi silaturahmi pioner Lampung Barat dan perayaaan ulang tahunnya. "Mungkin untuk pertemuan pioner Lampung Barat selanjutnya dilakukan di Bandar Lampung saja. Kami akan terus melajutkan pertemuan ini sebagai rasa kekeluargaan," ujar Umpu Singa.
 
Umpu Singa yang juga pensiunan perwira TNI itu mengatakan, selama memasuki masa pensiun terus bersilaruhami termasuk terhadap sesama pensiunan TNI. "Saya tinggal di Jakarta dan untuk aktifitas sekarang yakni bersilaturahmi seperti setiap bulan bertemu pensiunan TNI dan Polri Angkatan 71. Walaupun saya di Jakarta, tetapi jika Pak Wagub menghubungi untuk kumpul, saya siap," kata dia.
 
Terkait perkembangan kemajuan Provinsi Lampung, Umpu Singa mengapresiasi Gubernur dan Wakil Gubernur atas capaian yang diperoleh dalam menjadikan Lampung terus maju dan berkembang. "Perkembangan di Lampung saya rasa cukup pesat kemajuan dan sangat bagus," kata Umpu Singa,
 
Pada pertemuan Pioner Lampung Barat tersebut, turut hadir mantan Wakil Bupati Lampung Barat Dimyati Amin, mantan Sekretaris Daerah Lampung Barat Havazo Pian, mantan Asisten Dua Lampung Barat Rukhiyat Kesumayudha, mantan Kepala Dinas Kesehatan Lampung Barat Hadi Mulyono, Mantan Kasubag Rumah Tangga Lambar Ali Subaidi dan para mantan pejabat yang tergabung dalam Pioner Lampung Barat. Tampak pula hadir, Bupati Tulang Bawang Barat Umar Ahmad bersama Wakil Bupati Tulang Bawang Barat Fauzi Hasan.
Muaramedia.com, BANDAR LAMPUNG--Pemerintah Provinsi Lampung memperingati Hari Pahlawan 10 November 2018 dengan mengusung tema 'Semangat Pahlawan di Dadaku'. Tema ini mengandung makna sesuai fitrah setiap insan tertanam nilai-nilai kepahlawanan.
 
"Siapa pun dapat menjadi pahlawan. Setiap Warga Negara Indonesia tanpa kecuali dapat berinisiatif mengabdikan hal yang bermanfaat untuk kemashlahatan diri, lingkungan sekitar, bagi bangsa, dan negara," kata Pj. Sekda Provinsi Lampung, Hamartoni Ahadist, saat membacakan amanat Menteri Sosial RI Agus Gumiwang Kartasasmita pada upacara peringatan Hari Pahlawan 10 November 2018, di Lapangan Korpri, Kantor Gubernur Lampung, Sabtu (10/11/2018) pagi.
 
Upacara dihadiri Forkompimda Lampung, para Veteran, dan segenap organisasi masyarakat. Usai upacara, Forkopimda Lampung melanjutkan upacara di Taman Makam Pahlawan Tanjungkarang. Di sana rombongan melakukan tabur bunga di makam para pahlawan. 
 
Setiap 10 November bangsa Indonesia memperingati Hari Pahlawan untuk mengenang peristiwa pertempuran di Surabaya pada 73 tahun silam. Peristiwa heroik ini merupakan perang fisik pertama setelah bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan. "Seluruh rangkaianperingatan Hari Pahlawan bertujuan untuk memperkuat nilai-nilai kepahlawanan, mempertebal rasa cinta Tanah Air dan meneguhkan semangat pengabdian bagi bangsa dan Negara di hati sanubari bangsa Indonesia," kata Hamartoni.
 
Nilai kepahlawanan bukan statis, namun dinamis. Bisa menguat bahkan dapat melemah. Untuk itu, seluruh rangkaian kegiatan peringatan Hari Pahlawan harus menjadi energi dan semangat baru mewarisi nilai kejuangan dan patriotisme dalam membangun bangsa Indonesia. "Peringatan Hari Pahlawan, menjadi momentum bagi bangsa Indonesia untuk introspeksi diri. Seberapa jauh setiap komponen bangsa dapat mewarisi nilai-nilai kepahlawanan, melanjutkan perjuangan, mengisi kemerdekaan demi mencapai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur," ujarnya.
 
Pada hakekatnya setiap perjuangan pasti ada hasilnya. Namun tidak ada kata akhir atau berhenti untuk berjuang. Setiap etape perjuangan berlanjut pada etape perjuangan berikutnya sesuai tuntutan lingkungan strategis. Oleh karenanya peringatan Hari Pahlawan harus melahirkan ide dan gagasan mentransformasikan semangat pahlawan menjadi keuletan dalam melaksanakan pembangunan. 
 
Mentransformasikan keberanian melawan penjajah menjadi inspirasi mengusir musuh bersama bangsa saat ini antara Iain kemiskinan. SeIanjutnya transformasi kecerdikan para pahlawan dalam mengatur strategi, menjadikan inspirasi rakyat Indonesia untuk melakukan inovasi cerdas memperkuat daya saing bangsa dalam pergaulan dunia. 
 
Setiap zaman pasti ada pahlawannya dan setiap pahlawan pasti berkiprah di eranya. dan oleh karena itu, lanjut Hamartoni, Terkait dengan hal tersebut, bangsa Indonesia saat ini membutuhkan sosok yang berdedikasi dan berprestasi pada bidangnya untuk memajukan negeri. Terlebih lagi dibutuhkan sosok pemuda Indonesia sebagai generasi penerus yang mempunyai jiwa patriotisme, pantang menyerah, berdisiplin, berkarakter menguasai ilmu pegetahuan dan keterampilan di bidangnya. 
 
Sadar bahwa negerinya memiliki beragam agama, suku, adat istiadat namun mampu memanfaatkan keberagaman sebagai modal sosial dipergunakan untuk keunggulan Indonesia dalam pergaulan dunia. Bukan justru untuk memanfaatkan perbedaan demi kepentingan pribadi maupun golongan yang menjadi penghambat bagi kemajuan Bangsa. 
 
Negeri ini membutuhkan pemuda yang kokoh dengan jati dirinya, mempunyai karakter lokal yang luhur, percaya diri dan peka terhadap permasalahan sosial sehingga mampu terlibat dalam usaha-usaha kesejahteraan sosial, memberikan pelayanan sosial bagi mereka yang membutuhkan pertolongan sosial. Negeri ini juga membutuhkan pemuda yang berpandangan global, mampu berkolaborasi untuk kemajuan bangsa. Kemudian, mampu memanfaatkan kemajuan teknologi untuk menjadikan Indonesia diperhitungkan dalam bersaing dan bersanding dengan negara lain khususnya ketika negeri ini memasuki era revolusi industri 4.0.
 
"Pada akhimya melalui momentum Peringatan Hari Pahlawan, saya mengajak marilah kita berbuat yang terbaik bagi bangsa ini. Mari berkontribusi bagi kemajuan bangsa. Mulai dari yang dapat kita Iakukan, mulai dari lingkungan terdekat yang pada akhimya memberikan kekuatan dan ketahanan bagi bangsa dan Negara," kata Hamartoni.
Muaramedia.com, Lampung--Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung berkomitmen meningkatkan sektor pariwisata Lampung. Salah satunya destinasi utama pariwisata Lampung yakni Taman Nasional Way Kambas (TNWK) melalui Festival Way Kambas. 
 
"Dalam mendukung hal tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung menggelontorkan dana Rp10 miliar untuk meningkatkan akses jalan menuju TNWK, dan memperbaiki infrastruktur serta fasilitas penunjang lainnya," kata Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo melalui Staf Ahli Gubernur Lampung Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Theresia Sormin, pada pembukaan Festival Way Kambas XVIII, di Taman Nasional Way Kambas, Lampung Timur, Jumat (9/11/2018).
 
Pembukaan Festival Way Kambas XVIII ini ditandai pelepasan balon bersama Theresia Sormin, Bupati Lampung Timur Chusnunia Chalim, dan Kepala Bidang Pemasaran Area IV Regional VII, Kementerian Pariwisata, Heri Hermawan. Festival Way Kambas berlangsung 9-11 November 2018, dimeriahkan rangkaian acara seperti Forest Fotography Festival, Jejak Petualang, Festival Kuliner, Way Kambas 10 K, Jalan-Jalan 4x4, Way Kambas Adventure Trail, Lomba Tari Kreasi, Sketsa Way Kambas, Tari Melinting Massal, Fun Bike, Festival Motor Antik, dan Way Kambas Idol.
 
Festival Way Kambas merupakan kegiatan tahunan sebagai ajang promosi pariwisata sekaligus wadah pelestarian yang bertujuan mengampanyekan pelestarian satwa endemik Sumatera yang terancam punah seperti gajah dan badak Sumatera. Theresia menjelaskan TNWK merupakan salah satu konservasi tertua di Indonesia. TNWK juga sangat erat kaitannya dengan gajah, karena menjadi tempat perlindungan dan latihan gajah. 
 
Bahkan TNWK ini memiliki Pusat Konservasi Gajah (PKG) dan Rumah Sakit Gajah (RSG) satu-satunya di Indonesia. "Dalam meningkatkan potensi wisata TNWK, Pemprov akan membangun tempat untuk swafoto ciri khas Way Kambas, gazebo, panggung pentas seni gajah, toilet, dan tak kalah penting kios cinderamata serta kuliner khas Lampung," kata Theresia. 
 
Dia menjelaskan Pemprov terus berkomitmen dan berusaha menjaga dan melestarikan TNWK. Sumber daya alam, hutan, dan lingkungan menjadi perhatian dan fokus yang disandingkan secara bersama dalam upaya pengembangan pariwisata alam, melalui Program Ayo ke Taman Nasional. 
 
Hal ini sejalan dengan tagline Pariwisata Lampung 'The Treasure of Sumatera' dan Wonderful Indonesia sebagai tagline Pariwisata Indonesia. Upaya mengangkat citra TNWK sebagai destinasi utama Lampung juga dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Lampung dengan berbagai cara termasuk melalui film Trinity The Nekad Traveller'
 
Theresia menjelaskan berbagai upaya membangun sektor pariwisata, membuahkan hasil. Dalam lima tahun terakhir, wisatawan mancanegara mengalami pertumbuhan sekitar tujuh kali lipat. Ekonomi Provinsi Lampung pun tumbuh sebesar 5,17%, menguat dibandingkan pada 2016 sebesar 5,15%. 
 
"Ke depan akses menuju ke TNWK akan semakin mudah dengan beroperasinya Jalan Tol Trans Sumatera dan meningkatnya status Bandara Raden Intan II menjadi internasionaI. Hal ini tentunya dalam upaya mendukung Lampung menjadi destinasi wisata nasional dan internasional," jelas Theresia. 
 
Usai membuka Festival way Kambas XVIII, Bupati Lampung Timur, Chusnunia Chalim, menjelaskan Lampung Timur semakin hari terus berbenah, khususnya di bidang Pariwisata. "Lampung Timur terutama Way Kambas memiliki perbedaan yang sangat jauh. Sebelum ada Festival, Pendapatan Way Kambas di Sektor Pendapatan Nasional Bukan Pajak (PNBP) hanya sekitar Rp25-30 juta, dan kini setelah ada Festival Way Kambas khususnya di 2018 mencapai Rp800 juta," jelas Chusnunia. 
 
Dia juga menjelaskan ketika memiliki bahan mentah dan diolah dengan baik, akan memiliki perubahan konkrit. "Intinya, kita jangan mendiamkan apa pun yang ada. Tetapi juga jangan pernah melewati batas maksimal pemanfaatan. Ketika kita melindungi konservasi untuk hutan, Insha Allah berdampak bagi perekonomian dan bagi kita semua."
 
Di sisi lain, Heri Hermawan, menyampaikan kunci pengembangan pariwisata tidak hanya destinasi yang menarik, tetapi harus diiringi festival semacam ini. "Festival ini akan membuat Lampung Timur semakin dikenal, baik wWisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara," jelas Heri. 
 
Kementerian Pariwisata siap bersinergi dengan seluruh pimpinan dan instansi Lampung Timur dalam meningkatkan destinasi pariwisata. "Pak Presiden terus berupaya dalam meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara ke Indonesia. Saya berharap Lampung Timur mampu berkontribusi meningkatkan kunjungan ke Indonesia," ujarnya.
Muaramedia.com, BANDAR LAMPUNG--Provinsi Lampung mendapat kehormatan dan kepercayaan menjadi tuan rumah Jambore Nasional Suzuki Katana Jimny Indonesia (SKIin) ke-6. Lampung siap menerima pecinta Suzuki Katana Jimny dari seluruh Indonesia pada jambore yang berlangsung di Zona 235 Kemiling, Bandar Lampung, pada 17-18 November 2018. 
 
"Ajang Jambore Skin ini merupakan kegiatan besar dan berskala nasional. Kita berkesempatan mempromosikan wisata, potensi daerah, dan memperkenalkan Lampung di mata seluruh peserta dari seluruh Indonesia," ujar Wakil Gubernur Lampung Bachtiar Basri saat menerima audiensi Komunitas SKIn Lampung di Rumah Dinas Wakil Gubernur Lampung, Kamis (8/11/18).
 
Bachtiar juga berharap Komunitas SKIn Lampung dapat memanfaatkan even besar tersebut sebaik-baiknya. Kemudian, dapat berkolaborasi dan bekerja sama baik dengan Dinas Pariwisata maupun dinas terkait. Sehingga, dapat memberikan kesan baik kepada seluruh Komunitas SKIn dari seluruh penjuru Nusantara. 
 
"Saya harap nanti dapat bekerjas ama dengan Dinas Pariwisata terkait kunjungan wisata, komunitas atau dengan dinas terkait. Mungkin nanti kita bisa promosikan kopi Lampung atau pertontonkan seluruh budaya yang ada di Provinsi Lampung, sehingga memberikan kesan yang baik dan positif kepada para komunitas SKIn. Buat mereka tertarik untuk berkunjung kembali ke Lampung," ujar Bachtiar.
 
Pada audiensi tersebut, Ketua SKIn Lampung, M. Iwan Syarif, menyebutkan sejauh ini terdaftar sekitar 450 peserta akan hadir dengan 210 kendaraan. Iwan juga menyebutkan persiapan Komunitas SKIn Lampung kurang lebih berlangsung selama empat bulan dengan persentase mencapai 80%.
 
"Kami sudah persiapkan dari mulai terpilihnya Lampung saat ajang Jambore SKIn ke-5 di Surabaya tahun lalu. Jadi sekarang semua sudah dilakukan, registrasi selesai dan jumlah peserta fix. Tinggal persiapan teknis lapangan saja," jelas Iwan.
Muaramedia.com, BANDAR LAMPUNG--Wakil Gubernur Lampung, Bachtiar Basri menghadiri pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Indra S. Ismail sebagai Anggota Pengganti Antar Waktu (PAW) DPRD Provinsi Lampung sisa masa jabatan 2014-2019, di Ruang Sidang DPRD Provinsi Lampung, Rabu (7/11/2018). PAW tersebut berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 161.18-8234 Tahun 2018.
 
Indra Ismail menggantikan Mirzalie yang mundur dari kursi jabatannya sebagai anggota DPRD Provinsi Lampung karena pindah ke Partai Gerindra.
 
Pengunduran diri Mirzalie juga berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 161.18-8233 Tahun 2018, Tanggal 11 Oktober 2018. "Dengan PAW ini, agar anggota DRPD Provinsi Lampung yang sebelumnya menggundurkan diri karena mungkin sesuatu hal, ada penggantinya," ujar Wagub Bachtiar usai menghadiri acara tersebut.
 
Bachtiar mengatakan pengisian jabatan tersebut karena tidak boleh ada kekosongan pada keseluruhan jumlah anggota DPRD Provinsi Lampung yakni 85 orang.
 
"Dengan jumlah keseluruhan anggota DPRD Provinsi Lampung yakni 85 orang, adanya PAW agar anggota di DPRD itu cukup," kata Bachtiar Basri.
 
Menurut Bachtiar, sesuai prosedur dan ketentuan PAW anggota DPRD, bahwa pengganti tersebut adalah calon anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama dan pada daerah pemilihan yang sama.
 
"Jadi selalu bila ada yang keluar digantikan oleh urutan yang di bawahnya," kata Wagub. 
 
Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan tersebut dilakukan Wakil Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ismet Roni, dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah dan janji serta pemasangan lencana DPRD Provinsi Lampung.
Muaramedia.com, BANDAR LAMPUNG--Provinsi Lampung  menjadi pelopor nasional implementasi integritas aplikasi e-Planning dan _e-Budgeting dengan Pemerintah Kabupaten dan Kota. Memorandum of understanding (MoU) antara Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung terkait kerjasama implementasi integritas aplikasi e-Planning dan e-Budgeting ditandatangi  beberapa bulan lalu.
 
“Lampung menjadi Provinsi pertama yang melakukan MoU bersama Pemerintah Kabupaten/kota tentang kerjasama implementasi integritas aplikasi E-Planning dan E-Budgetin. Bahkan Lampung menjadi rujukan bagi daerah lain,”  kata Pj. Sekretaris Daerah Hamartoni Ahadis saat menghadiri review implementasi dan TOT Aplikasi E-Palnning dan E- Budgeting Kabupaten / Kota se-Provinsi Lampung di Balai Keratun Kantor Gubernur Provinsi Lampung Rabu, (07/11/2018).
 
Hamartoni juga menyampaikan Pemerintah Provinsi Lampung mengImplementasikan aplikasi e-planning dan e-budgeting yang terintegrasi dalam perencanan dan pengelolaan keuangan daerah. Pogram yang mulai diterapkan pada Tahun Anggaran 2019  ini merupakan salah satu upaya pelaksanaan  E-Goverment secara kongkrit.
 
“Dalam hal ini sebagai perwakilan Pemerintah  Pusat di daerah, Pemerintah Provinsi Lampung juga berperan membina Kabupaten/ Kota, dan memastikan program ini dapat di aplikasikan dan dijalan kan di setiap Kabupaten / Kota,” kata Hamartoni.
 
Sementara itu, Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung, Minhairin menjelaskan tujuan review implementasi dan TOT Aplikasi E-Palnning dan E- Budgeting ini untuk menogordinasikan secara langsung perkempangan implementasi dari aplikasi yang dimaksud. Dengan pembinaan yang dilakukan pada hari ini diharapkan aplikasi ini dapat segera diimplementasikan di seluruh Kabupaten/Kota.
 
“Saat ini tercatat ada enam daerah yang menerima aplikasi ini yaitu Kabupaten Pesawaran, Lampung Tengah, Tanggamus, Lampung Selatan, Kota Bandar Lampung, dan Kota Metro. Sedangkan7 kabupaten lain direncanakan segera menyusul," kata Minhairin
 
Kegiatan ini dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan yang baik. Terutama terkait sistem perencanaan dan sistem penganggaran. Kegiatan ini dihadiri seluruh perwakilan Kabupaten/Kota se–Provinsi Lampung yang berkompeten dalam bidang perencanaan dan pengelolaan anggaran.
Muaramedia.com, LAMPUNG  -- Plt. Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Lampung, Taufik Hidayat, berharap focus group discussion (FGD) perumusan Center of Excellence Institut Teknologi Sumatera (Itera) mampu menjadikan Itera bermanfaat untuk semua provinsi di Sumatera. 
"FGD ini dalam rangka menjadi Itera sebagai center of excellence, yang berarti dalam pengembangannya Itera harus mampu bermanfaat bagi semua Provinsi di Sumatera. Oleh karena itu, diperlukan terobosan seperti memperkuat tenaga penelitian, lembaga penelitian, pelaksanaan riset, penelitian, dan penyusunan konsep pembangunan yang manfaatnya terasa bagi seluruh Provinsi di Sumatera. "Misalnya, menjadikan produk sawit yang memiliki nilai ekonomis tinggi," kata Taufik Hidayat, saat menjadi narasumber pada acara FGD perumusan Center of Excellence Itera, di Aula Gedung C Lantai 3 Itera, Jati Agung, Lampung Selatan, Rabu (7/11/2018).
 
Dalam ekonomi yang semakin bergeser ke arah ekonomi  berbasis pengetahuan, Taufik, menjelaskan peran Itera sangat penting.  Di antaranya untuk menghasilkan tenaga kerja unggul dan produktif yang mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi. "Itera harus menjadi riset dan inovasi serta pencetak SDM yang produktif sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi di Wilayah Sumatera," kata Taufik. 
 
Terkait Pembangunan Provinsi Lampung dalam perspektif regional Sumatera, Taufik Hidayat menjelaskan pertumbuhan ekonomi di Sumatera relatif rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi di Jawa. Oleh karenya, Pemerintah Pusat ingin mendistribusikan pembangunan secara merata di Indonesia. Salah satunya melalui kehadiran Itera. Rata-rata Peran Sumatera terhadap Nasional (2011-2017) sebesar 24%. "Di antaranya dari sektor pertanian dan perikanan sebesar 22,2%, sektor industri pengolahan sebesar 19,6%, sektor pertambangan dan penggalian sebesar 16,3%,  dan sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 11,8 persen," jelas Taufik. 
 
Mengenai pertumbuhan ekonomi, Taufik menjelaskan dalam tiga tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Lampung berada di atas rata-rata nasional, dan di 2018 mencapai 5,35%, dan menempati posisi ketiga terbesar di  Sumatera. Perekonomian Lampung digerakkan oleh tiga lapangan usaha utama yaitu pertanian 30,4%, Industri pengolahan 18,91%, serta perdagangan dan reparasi kendaraan 11,42%. "Lampung merupakan pengasil ubi kayu nomor satu Indonesia, penghasil pisang nomor dua Indonesia, penghasil jagung nomor satu Sumatera dan ketiga nasional. Kemudian, penghasil padi nomor tiga di Sumatera dan ketujuh secara nasional," ujar  Taufik. 
 
Lebih jauh, Taufik menjelaskan Lampung memiliki kebijakan pembangunan yang terbagi atas tiga klaster prioritas pembangunan Lampung. Ketiganya, yaitu kawasan barat sebagai kawasan pariwisata, kawasan tengah sebagai mandatori penyangga ketahanan pangan nasional, dan kawasan timur sebagai kawasan industri. 
 
Di sisi lain, Wakil Rektor Bidang Non Akademik Itera, Sukrasno, menuturkan Itera baru memasuki umur empat tahun dan di 2018 memiliki 24 jurusan program studi. "Itera terus melakukan perkembangan dan pembangunan. Di antaranya rencana peningkatan jurusan program studi, peningkatan jumlah gedung perkuliahan, pembangunan embung untuk melestarikan tata air di Itera dan sekitarnya. Selain itu, pembangunan kebun raya, dan pembangunan lainnya. 
 
Dalam upaya meningkatkan peran Itera bagi Sumatera, Sukrasno, berharap FGD perumusan Center of Excellence mampu menghasilkan rumusan untuk program perkembangan yang berdampak besar bagi Sumatera. "Diharapkan FGD ini mampu menghasilkan Center of Excellence yang tepat untuk Itera dan berdampak besar untuk Sumatera," kata Sukrasno. 
 
Pembicara lain,  Prof. Dr. Ir. Denny Juanda Puradimaja menjelaskan Itera mendapatkan tugas dari Presiden melalui Menristek dan Bappenas untuk merumuskan Center of Excelllence yang bermanfaat bagi Indonesia dan Sumatera. Sehingga Itera mampu berperan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan kesejahteraan, dan peningkatan daya saing daerah. "Untuk itu, diharapkan FGD ini mampu menjadi ikon, hal unik dan hal baru. Serta bermanfaat bagi Indonesia, khususnya Sumatera," kata Denny Juanda. 
 
Terkait inovasi teknologi melalui pusat penelitian ilmu terapan, pembicara Prof. Ir. I Gede Wenten, menuturkan bahwa Itera harus disiplin dan terdepan,  terutama dalam inovasi teknologi. Untuk itu, perlu menggali potensi yang ada seperti potensi geografis, laut, dan ekuator. Kemudian, potensi demografi dan kearifan budaya, demokrasi, otonomi daerah, kebhinekaan, dan transformasi iptek. "Oleh karenanya perlu mendorong riset di sektor bisnis, industri, dan swasta.  Memenangkan sektor kompetisi inti; serta mengintegrasikan kekuatan lembaga riset nasional, penguatan sistem inovasi nasional,  reformasi pusat penelitian," ujarnya. 
 
Pemateri lainnya, Dr. rer. Nat. Rino Mukhti, dengan materi pengembangan awal material zeolit di Indonesia dan potensi luas aplikasinya, Prof. Ir. Yazid Bindar terkait produksi dan industrialisasi komoditas Lampung, Sumatera dan Indonesia untuk perkembangan ekonomi berkelanjutan. Ir. Yulison terkait peran sistem transportasi logistik dalam pembangunan wilayah pulau sumatera, Prof. Dr. I. Hari Wiryanto terkait perlunya memanfaatkan komputasi dan simulasi dalam mencapai hilirisasi penelitian ITERA, dan Hadi Teguh Yudistira terkait Energy Solar/Wind.
 
Selain itu, Perumusan Center of Excellence Itera dilaksanakan bersama para peneliti berpengalaman dan para pemangku kepentingan Itera. Di antaranya Kepala Bappeda Provinsi ee-Sumatera, Kepala Balitbangda Provinsi Lampung, Kepala Balitbangda Provinsi Sumatera Selatan, Kepala Bappeda Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, Kepala Balitbangda Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, dan pemangku kepentingan Itera.
Muaramedia.com, BANDAR LAMPUNG--Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Hamartoni Ahadis mengajak Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi Lampung meningkatkan pemahaman atau literasi wakaf bagi masyarakat Lampung. Pasalnya, potensi wakaf di Indonesia bisa mencapai Rp4.000 triliun per tahun.  
 
"Potensinya sangat besar untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Namun potensi tersebut belum sepenuhnya digarap maksimal. Tendensi masyarakat sekarang banyak yang mau berwakaf namun mereka bingung kemana menyalurkannya," kata Hamartoni saat menerima audiensi BWI Provinsi Lampung, Selasa (6/11/2018) di ruang kerjanya. 
 
Hamartoni mengatakan, kurang maksimalnya pemberdayaan wakaf di Tanah Air salah satunya karena kurang sosialisasi mekanisme wakaf. Untuk itu, Hamartoni mengajak BWI Lampung bersama-sama mensosialiasikan wakaf secara massif ke masyarakat. Misalnya, literasi dan edukasi sehingga masyarakat paham seperti apa mekanisme wakaf. “Pemerintah berharap BWI dapat merangkul dan mengedukasi masyarakat agar paham sepenuhnya mengenai wakaf,” jelas Hamartoni.
 
Menanggapi hal ini, Ketua BWI Provinsi Lampung, Firmansyah, mengatakan pemanfaatan wakaf akan didorong secara produktif dengan mengomersialiasi aset-aset wakaf agar nilainya bertambah. “Aset wakaf, selain untuk kegiatan keagamaan, juga digunakan untuk pembangunan kesejahteraan masyarakat melalui wakaf produktif, seperti Wakaf Mart, Asuransi Wakaf, dan Koperasi Wakaf yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat,” kata Firmansyah.
 
Dia mengatakan, selama ini kendala yang dihadapi BWI adalah pendataan aset wakaf yang belum akurat. Dari pendataan itu bisa diketahui berapa tanah wakaf yang belum bersertifikat, berapa lokasi yang bisa diproduktifkan, dan berapa lokasi yang harus diprioritaskan. 
 
Kemudian, mensertifikasi tanah wakaf agar memiliki legalitas sehingga keberadaannya mendapat kepastian hukum dan memaksimalkan potensi wakaf. Pihaknya juga segera melakukan konsolidasi dengan Badan Wakaf di kabupaten dan kota se-Lampung. Kepada Pj. Sekdaprov, Firmansyah juga mengungkapkan akan melantik dan mengukuhkan pengurus BWI Lampung periode 2018-2021 pada 21 November 2018 di Balai Keratun Kantor Gubernur Lampung
 
Pada bagian lain, Kepala Bidang Humas BWI Lampung, Dian, menerangkan salah satu yang harus diketahui adalah masyarakat bisa berwakaf dengan mudah dan tidak perlu biaya besar.  “Kami ingin menghapuskan anggapan masyarakat bahwa wakaf itu nilainya besar seperti tanah. Padahal dengan Rp50 ribu saja kita dapat berwakaf dan akan mendapatkan manfaat berkesinambungan,” ujarnya.
Muaramedia.com, BERLIN--Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo melakukan kunjungan kerja ke Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Berlin, Jerman. Rombongan bertemu Minister Consellor Kedutaan, Prasetyo Hadi. 
 
Dalam paparannya, Ridho menyampaikan potensi Lampung yang sangat besar di bidang agroindustri. "Kita sedang mengupayakan pengembangan industri dengan harapan mendapatkan bantuan alih teknologi dari Jerman," kata Gubernur Ridho, di Berlin, Minggu (4/11/2018).
 
Pengembangan agroindustri ini, kata Gubernur, terkait penguasaan teknologi untuk anak-anak Lampung. Gubernur berharap lewat kemajuan yang dicapai, ke depan anak-anak Lampung dapat menjadi tuan rumah di wilayahnya.
 
Pada kunjungan diplomatik itu, Gubernur juga memaparkan pengembangan pariwisata. "Kita berharap ada kerja sama agar lebih banyak wisatawan Jerman datang ke Lampung. Kemudian, peningkatan perdagangan agar semakin banyak produk unggulan Lampung terserap pasar Eropa, khususnya Jerman," kata Ridho.
 
Gubernur juga menyampaikan setiap provinsi diberikan kesempatan menjadi ikon pada sebuah ekspo Hannover Messe secara bergantian. Kesempatan itu untuk promosi produk unggulan daerah dan destinasi pariwisata.
 
Menanggapi hal itu, Prasetyo Hadi mengatakan selama ini kerja sama Jerman dan Indonesia untuk peningatkan kompetensi sumber daya manusia yakni Balai Latihan Kerja (BLK). "Ada dana 2 juta Euro dana Kadin Jerman untuk mengembangkan pendidikan di Jakarta, melalui pembinaan sekolah kejuruan. Salah satunya SMKN 26 Jakarta," kata Prasetyo Hadi.
 
Selain itu, melalui Direktorat Pembinaan SMK Kejuruan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, siswa SMKN 26 Rawamangun Jakarta siswanya magang di perusahaan Jerman seperti Siemens dan Mercedes Benz. Beberapa siswa mendapat kesempatan bekerja di perushaan tersebut setelah lulus.
 
"Sekolah kejuruan di Jerman menerapkan 60% pembelajaran di luar kelas melalui praktek di perusahaan dan 40% pembelajaran di kelas," kata Prasetyo. 
 
Dia mengatakan dalam waktu dekat kerja sama Jerman dan Indonesia akan mengadakan showcase industri 4.0 terbesar di Indonesia. Panitia akan berkunjung ke 34 provinsi untuk penilaian dan setiap provinsi dapat menjadi ikon pada acara tersebut. 
 
Kedutaan Jerman memastikan Lampung menjadi kota pertama roadshow itu. "Indonesia akan menjadi country partner dan menjadi salah satu icon provinsi pada acara promo industri terbesar tersebut," kata Prasetyo.
Muaramedia.com, LONDON --- Pemerintah Provinsi Lampung memanfaatkan ajang pameran internasional dan bergengsi World Travel Market (WTM) London 2018 yang berlangsung 5-7 Novermber 2018 untuk membuka peluang promosi pariwisata. Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo yang hadir langsung di acara itu mengatakan ajang tersebut dapat menjadi kesempatan emas bagi Lampung untuk menarik wisatawan mancanegara terutama dari Eropa, seperti Inggeris, Perancis, Belanda, Jerman, dan Rusia. Langkah Gubernur hadir di acara ini merupakan upaya terus memajukan pariwisata Lampung. Sebelumnya, Gubernur juga melakukan promosi ke negara Timur Tengah dan Dubai. 
 
Untuk acara WTM 2018, Gubernur hadir bersama Ibu yustin Ridho Ficardo. "Pameran akbar World Travel Market (WTM) London 2018 ini digelar untuk yang ke-39 kalinya. Kita ikut menghadiri acara pariwisata terbesar kedua di dunia ini," ujar Gubernur Ridho, di sela sela acara. 
 
Untuk tahun ini, Paviliun Indonesia terletak di Hall AS 1100 dan akan menempati lahan seluas 396 m2 dengan double decker 50 m2. Tema yang diangkat adalah Kekayaan Bahari Indonesia dengan Keragaman Budayanya. Desain kapal phinisi masih diangkat sebagai focal point Paviliun Indonesia yang ditambah dengan sentuhan arsitektur tradisional Bali. Sejumlah 53 industri pariwisata yang terdiri dari hotel, tour operator, travel agent, dan DMC ikut meramaikan Paviliun Indonesia.
 
Mereka berasal dari 7 (tujuh) provinsi di Indonesia yaitu DKI Jakarta, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Selain itu, pemerintah daerah juga hadir, yaitu dari Provinsi Lampung, Bali, DKI Jakarta, Sulawesi Tenggara, Jawa Tengah, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, Gorontalo, dan Sumatera Utara turut hadir mengisi Paviliun Indonesia. Meningkatnya jumlah Pemda yang berpartisipasi pada acara WTM London 2018 tersebut menunjukkan meningkatnya kesadaran Pemda di Indonesia untuk mempromosikan potensi pariwisata yang ada di daerahnya.
 
Gubernur Ridho berharap dengan melihat langsung WTM, Lampung bisa terus tampil di ajang internasional dan meningkatkan kunjungan wisatawan serta investasi. "Sejauh ini, untuk level nasional, Inggris masih menduduki peringkat pertama dalam hal jumlah kunjungan wisman asal Eropa, diikuti oleh Perancis, Belanda, Jerman, dan Rusia. Kita berharap dengan tampilnya Lampung, wisatawan Eropa akan bertambah masuk ke Lampung," harap Gubernur.
 
 "Dari tahun ke tahun jumlah kunjungan wisman Inggris terus menunjukkan tren yang positif,"Ujarnya.
 
Seperti diberitakan Indonesiatravel.com, tahun 2016, sejumlah 328.882 wisman asal Inggris berkunjung ke Indonesia dan meningkat menjadi 361.197 pada tahun 2017. Untuk tahun 2018, ditargetkan sejumlah 390.000 wisman Inggris akan berkunjung ke Indonesia. 
 
Untuk mencapai target tersebut, Kementerian Pariwisata melalui Asdep Pemasaran IIP ariwisata Regional IV (Eropa) bekerjasama dengan Kedutaan Besar Indonesia di London dan VITO Inggris memutuskan untuk kembali berpartisipasi pada acara WTM London 2018. 
 
Meskipun wisman Inggris cenderung lebih menyukai aktivitas pada wisata budaya, namun keindahan alam Indonesia terutama Bali masih menjadi favorit mereka. Acara WTM London 2018 diharapkan mampu menjadi lahan investasi bagi para seller, yang tentunya akan memberikan keuntungan berupa pemasukan devisa dari sektor pariwisata bagi negara Indonesia.
Muaramedia.com, LONDON ---- Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Lampung Yustin Ridho Ficardo mempromosikan secara langsung kain tapis Lampung ke Eropa, dalam ajang World Trade Market (WTM) 2018 di London, 5-7 November 2018.
 
Istri Gubernur Lampung ini menilai pameran internasional dan bergengsi ini bisa membuka peluang pasar pariwisata Lampung di Eropa. "Di paviliun Indonesia di ajang WTM kita promosikan tapis ke masyarakat Eropa," ujar Yustin di acara itu.
 
Menurut Yustin, saat ini tapis Lampung terus menggeliat dan menjadi kerajinan masyarakat. "Dengan adanya promosi ke Eropa kita berharap produk dari Lampung makin go internasional," ujarnya.
Ibu Yustin direncanakan terus mempromosikan tapis dalam acara global terkemuka tersebut selama 3 hari (5-7 November 2018).
 
Menurut Ibu Yustin, acara tersebut dihadiri lebih dari 50 ribu kalangan profesional pariwisata termasuk kalangan pemerintah dan pers dari berbagai negara. "Kita berharap, Lampung juga tak kalah dalam performance nya dengan yang lain," tuturnya optimistik.
 
Pada kesempatan yang sama, Gubernur Ridho Ficardo mengatakan secara nasional negara Inggris masih menduduki peringkat pertama wisatawan yang mengunjungi Indonesia. Namun, ke depan, diharapkan Lampung bisa memanfaatkan peluang WTM London tersebut untuk meningkatkan wisatawan Eropa ke Lampung. "Sejauh ini, untuk level nasional, Inggris masih menduduki peringkat pertama dalam hal jumlah kunjungan wisman asal Eropa, diikuti oleh Perancis, Belanda, Jerman, dan Rusia. Kita berharap dengan tampilnya Lampung, wisatawan Eropa akan bertambah masuk ke Lampung," harap Gubernur.
 
Gubernur hadir di London bersama Ibu Yustin Ficardo. Orang nomor satu di Provinsi Lampung ini turut hadir bersama pemerintah provinsi lainnya, seperti DKI Jakarta, Sulawesi Tenggara, Jawa Tengah, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, Gorontalo, dan Sumatera Utara. 
 
Seperti diberitakan Indonesiatravel.com, tahun 2016, sejumlah 328.882 wisman asal Inggris berkunjung ke Indonesia dan meningkat menjadi 361.197 pada tahun 2017. Untuk tahun 2018, ditargetkan sejumlah 390.000 wisman Inggris akan berkunjung ke Indonesia. Untuk mencapai target tersebut, Kementerian Pariwisata melalui Asdep Pemasaran IIP ariwisata Regional IV (Eropa) bekerjasama dengan Kedutaan Besar Indonesia di London dan VITO Inggris memutuskan untuk kembali berpartisipasi pada acara WTM London 2018. 
 
Meskipun wisman Inggris cenderung lebih menyukai aktivitas pada wisata budaya, namun keindahan alam Indonesia terutama Bali masih menjadifavorit mereka. Acara WTM London 2018 diharapkan mampu menjadi lahan investasi bagi para seller, yang tentunya akan memberikan keuntungan berupa pemasukan devisa dari sektor pariwisata bagi negara Indonesia.
Muaramedia.com, BANDAR LAMPUNG--Pemerintah Provinsi Lampung berharap Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Lampung dapat bersinergi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Lampung untuk meningkatkan persentase kelulusan siswa pada tes calon Taruna Akademi Angkatan Laut (AAL). Untuk itu, Pemprov berharap pihak Lanal dapat meningkatkan sosialasi dan koordinasi ke berbagai sekolah di Lampung. 
 
Pemprov juga berharap Lanal dapat mengadakan tes penerimaan di Lampung. Pasalnya, selama ini siswa asal Lampung harus tes di Jakarta atau Palembang.
 
Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung, Irwan Sihar Marpaung, saat menerima kunjungan Komandan Lanal (Danlanal)  Lampung, A. Agung PS, beserta Courtesy Call Komandan Satgas, Komandan KRI Abdul Halim Perdanakusuma,  Komandan  KRI Teluk Banten, dan Taruna AAL TK. IV Angkatan ke–46 di Ruang Sakai Sambayan Kantor Gubernur Provinsi Lampung Senin (5/11/2018). Pada kesempatan tersebut Kaban Kesbangpol meminta saat singgah  di Lampung, Taruna AL dapat mensosialisasikan AAL kepada siswa SMA. 
 
Harapannya, kehadiran para taruna dapat menarik minat siswa bergabung di AAL. “Kehadiran adik–adik Taruna  dengan seragam dan atributnya tentu saja menjadi daya tarik lebih bagi siswa. Terlebih lagi dengan pengalaman dan kemampuan yang didapat saat pendidikan jika disosialisasikan dengan baik akan meningkatkan minat pemuda Lampung untuk bergabung dan mengabdi kepada NKRI,” kata Irwan Marpaung.
 
Terkait hal ini,  Danlanal juga berharap sinergitas Pemprov dan Lanal tidak hanya meningkatkan kepesertaan dalam tes. Tapi juga meningkatkan kemampuan calon taruna asal Lampung. Selama ini, tingkat kelulusan calon taruna asal Lampung masih kalah dibandingkan dengan daerah di Pulau Jawa. 
 
“Dalam waktu dekat diupayakan pendaftaran dan tes calon taruna AAL dilakukan di Lampung. Tidak hanya itu, Lanal juga akan membangun komunikasi dengan Pemprov dalam hal ini Dinas Pendidikan untuk mencari metode meningkatkan daya saing calon taruna,” jelas Agung. 
 
Dia menjelaskan berdasarkan data tahun lalu kegagalan calon taruna asal Lampung mayoritas pada saat psikotes.
 
Pada bagian lain, 
Palaklat Filda Malari menyampaikan bahwa KRI  Abdul Halim Perdanakusuma akan berada di Lampung hingga 8 November 2018. Untuk itu, pihaknya mempersilahkan bagi masyarakat yang ingin melihat KRI Halim Perdanakusuma dari dekat. Rombongan akan meneruskan perjalanan ke Dumai–Ranai–Palembang dan kembali ke Surabaya, Jawa Timur. 
 
Turut  hadir pada  kunjungan itu, Idha M. Basri (Koordinator Pendaratan), Sumarji Bimoaji (Komandan KRI AHP–355), Dwi Yoga Pariyadi (Komandan KRI TBT 561), Agung Suwarsono (Paminloglat), Mulya Abadi (Paping Taruna), Sarmi Djumati (Paping Taruna). Kemudian, enam  Taruna AAL yaitu Ariz Pama Y, Bagus Riesky B N, Buyung Putra, I Putu Angga, Farah Novelia Ayu, dan Dita Ayu Wardani
Muaramedia.com, BANDAR LAMPUNG--Provinsi Lampung menjadi yang pertama di Indonesia menerapkan pengelolaan dan  budidaya rajungan berkelanjutan. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung kini tengah menyusun rencana aksi pengelolaan rajungan berkelanjutan.
 
"Lampung diharapkan bisa menjadi model dalam pengelolaan rajungan berkelanjutan secara nasional untuk bisa dicontoh daerah lain," ujar Plt. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Provinsi Lampung, Taufik Hidayat, saat audiensi bersama Komite Pengelolaan Perikanan Rajungan Berkelanjutan (KPPRB) dan lembaga donor The David and Lucile Packard Foundation, di Ruang Rapat Bappeda Provinsi Lampung, Senin (5/11/2018).
 
Taufik mengatakan audiensi tersebut merupakan tindak lanjut Konferensi Our Ocean Tahun 2018 di Bali, 29 Oktober—30 Oktober 2018. "Mereka datang ke Lampung untuk melihat implementasi pengelolaan rajungan berkelanjutan," kata Taufik.
 
Dia menyebutkan lembaga donor tersebut mengapresiasi Pemprov Lampung dalam pengelolaan rajungan berkelanjutan. "Mereka cukup puas karena Lampung memiliki perangkat hukum. Kita punya Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) sebagai perangkat hukumnya. Lalu ada action plan atau rencana tindakan," ujarnya.
 
Selai itu, Pemprov Lampung terus berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabuapaten dan Kota terutama dalam pengawasan implementasi di lapangan. "Seperti penangkapam rajungan yang tidak sesuai ukuran. Kemudian penggunaan alat-alat tangkap yang dilarang dan masih berjalan di lapangan. Kalau untuk yang lainnya dari Foundation, karena mereka datang sebagai donor dalam memberikan dukungan penuh di lapangan," katanya.
 
Di sisi lain, Plt. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung, Toga Mahaji, mengatakan Lampung menerapkan pengelolaan rajungan berkelanjutan sejak setahun lalu. "Kita melihat ke depan,  kalau pengelolaan rajungan ini tidak dikelola secara sustainable (berkelanjutan), nanti rajungan akan punah," ujar Toga.
 
Apalagi ada sekitar 6.000 nelayan di Lampung yang bergantung pada pengelolaan rajungan. "Sehingga diharapkan rajungan ini berkelanjutan demi kesejahteraan nelayan. Kalau punah, tentu masyarakat yang 6.000 ini tidak punya mata pencaharian," kata dia.
 
Oleh karena itu, Pemprov Lampung bekerjasama dan berkolaborasi dengan seluruh stakeholder untuk mendukung keberlangsungan rajungan di Lampung. "Mulai masyarakat lokal, pemerintah daerah, peneliti, akademisi, Packard Foundation dan Starling Resources. Tentu kedatangan mereka ke sini sangat kita harapkan," ujarnya.
 
Menurut Toga, rajungan termasuk keunggulan komparatif bidang perikanan Lampung. "Ada tiga komoditas ekspor perikanan Lampung yaitu udang, tuna, dan rajungan. Untuk udang dan rajungan, terbanyak ada di Lampung. Tambak udang terluas di Indonesia ada di Lampung, kemudian rajungan adalah model pertama di Indonesia yang dilaksanakan di Lampung," katanya.
 
Selain itu, pengaruh produksi rajungan Lampung terhadap rajungan di Indonesia yakni sebesar 12 persen. "Di Indonesia, produksi rajungan mencapai 20 ribu ton setahun. Sebanyak 12 persen berasal dari Lampung. Ini harus dipertahankan," kata Toga.
Muaramedia.com, BANDAR LAMPUNG--Komisi II DPR RI meminta kesiapan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lampung menyambut Pemilu dan Pilpres 2019.
 
"Kita mau tahu kesiapan KPU dan Bawaslu dalam menghadapi pemilu serenta, karena ini bukan hal sederahana. Begitu pun juga, bagaimana kesiapan Pemprov Lampung untuk mengoordinasikan terhadap kepemilikan KTP Elektronik (KTP-el) sebagai syarat mutlak memilih," ujar Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Herman Khaeron selaku Ketua TIM Delegasi Kunjungan Komisi II DPR RI ke Provinsi Lampung, di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Lampung, Jumat (2/11/2018).
 
Herman mengatakan ingin mengetahui bagaimana perkembangannya kepemilikan KTP-el di Kabupaten/Kota. "Jadi, hak pilih masyarakat Indonesia ini sangat tergantung oleh KTP-el, jangan sampai kita masuk kepada fase pemungutan suara tetapi hak-hak rakyat yang sesungguhnya harus dijamin oleh negara melalui kepemilikan KTP-el ini tidak dapat diwujudkan," katanya.
 
Tidak hanya itu, Herman menyebutkan kedatangannya ke Lampung juga terkait penanganan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Provinsi Lampung. "Komisi II juga membahas terkait PTSL, pemberian sertifikat, dan pembuatan sertifikat yang sampai hari ini, masih belum teradministrasi dengan baik di seluruh Indonesia. Bukan hanya terkait dari kuantitas terhadap PTSL tetapi juga terkait dengan ketersediaan anggaran. Bagaimanapun anggaran terbesar untuk pembuatan sertifikat bagi tanah yang masih belum tersertifikat juga disetujui Komisi II," ujarnya.
 
Selain itu, Komisi II menyoroti evaluasi Hak Guna Usaha (HGU) yang sekarang dikelola baik oleh BUMN maupun korporasi swasta. HGU merupakan hak khusus untuk mengusahakan tanah yang bukan miliknya sendiri atas tanah yang dikuasai langsung negara untuk perusahaan pertanian, perikanan, dan peternakan. 
 
"Sejauh mana nilai manfaat dan pengelolaan, apakah luasannya semakin berkurang atau masih utuh sesuai permohonan dan pemberian izin atau pemberian HGU di awal, ini juga penting bagi Komisi II. Apalagi terkait dengan yang sedang dilakukannya penyusunan rancangan undanga-undang pertanahan yang seluruh tanah di muka Bumi Pertiwi ini harus teradministrasi," katanya.
 
Sementara itu, mewakili Gubernur Lampung, Plt. Asisten Ekonomi dan Pembangunan, Taufik Hidayat mengatakan Komisi II DPR RI turut akan membahasa implementasi Undang-Undang Pemerintah Daerah, Perda Tata Ruang, Impiementasi Undang-Undang Desa dan, Penerimaan CPNS.
 
Lalu, juga akan mengadakan pertemuan dan kunjungan dengan Instansi Vertikal Provinsi Lampung. "Kiranya data maupun informasi akurat yang diperoleh melalui kunjungan kerja ini, baik yang menyangkut aspirasi masyarakat maupun dari instansi terkait di lingkungan Pemprov Lampung, dapat dijadikan bahan masukan untuk memperjuangkan daerah dan masyarakat Lampung di forum Nasional," ujarnya.
 
Menanggapi terhadap kepemilikan KTP-el di Provinsi Lampung, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Provinsi Lampung, Achmad Saefulloh, mengatakan untuk Lampung kepemilikan KTP-el saat ini pada posisi 91%. "Sembilan persen lagi akan kita kejar dengan beberapa inovasi yang memang kami telah diberikan kebijaksanaan dari Kemendagri," katanya.
 
Inovasi tersebut, disampaikan Achmad yakni Disdukcapil Provinsi Lampung melaksanakan kegaiatan perekaman di kabupaten/kota termasuk melakukan jemput bola (mendatangi) di tempat-tempat keramaian. "Dimana mungkin di sana ada aktifitas masyarakat sehingga melakukan perekaman. Sebagai contoh melakukan perekaman KTP-el di Lampung Fair 2018, reaksi masyarakat juga antusias," ujarnya.
 
Selain itu, sambung Achmad, Disdukcapil Provinsi Lampung juga melakukan evaluasi dan pembinaan langsung kepada masyarakat di Kabupaten/Kota. "Ada masyarakat sudah tahu terhadap pelaksanaan KTP-el tapi masih tidak dilaksanakan dengan alasan tidak sempat, kami berikan pembinaan," tandasnya.
 
Pada kunjungan Komisi II DPR RI ke Provinsi Lampung turut dihadiri Wakil Ketua MPR RI, Evert Ernest Mangindaan dan sejumlah pendamping mitra kerja Kementerian/Lembaga Komisi II DPR RI. Seperti, Staf Ahli Bidang Administrasi Negara Kemenpan-RB Hendro Witjaksono, Staf Ahli Menteri Bidang Hukum dan Kesatuan Bangsa Kemendagri Didik Suprayitno, dan Staf Ahli Bidang Landreform dan Hak Atas Tanah Rakyat Kementerian ATR/BPN Joko Heriyadi.
Muaramedia.com, BANDAR LAMPUNG---- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menggelar sosialisasi Program Keluarga Berencana (KB) terhadap Pasangan Usia Subur dan Sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan Terhadap Remaja Tahun Anggaran 2018, di Ruang Abung, Balai Keratun, Komplek Kantor Gubernur Lampung, Rabu (31/10/2018). Materi yang diberikan adalah pemahaman pengendalian penduduk dan pencegahan pernikahan anak usia dini.
 
Peserta terdiri dari kader Keluarga Berencana (KB), remaja Pusat Informasi dan Konseling dan kader dari Bina Keluarga Remaja. "Mengendalikan jumlah penduduk, jumlah kelahiran dan jumlah kematian yang semakin meningkat diperlukan pemahaman yang terencana bagi Pasangan Usia Subur sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui keluarga kecil bahagia. Begitu juga harus paham akan pendewasaan usia perkawinan," ujar Asisten Pemerintahan dan Kesra Hery Suliyanto saat mewakili Gubernur Muhammad Ridho Ficardo membuka acara itu.
 
Hery mengatakan pertumbuhan penduduk di Indonesi setiap tahunnya relatif cepat. Hal tersebut menyebabkan Indonesia terancam terjadi ledakan penduduk.  Dengan adanya jumlah penduduk yang semakin meningkat akan mempersulit usaha pemerintah dalam meningkatkan dan pemerataan kesejahteraan penduduk.
 
"Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya untuk menekan laju pertumbuhan penduduk melalui program KB. Program ini juga sebagai bagian yang terpadu dalam program pembangunan nasional bertujuan untuk membentuk keluarga kecil bahagia dengan upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan," katanya.
 
Pemprov Lampung juga berupaya melakukan pengendalian penduduk, berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Provinsi Lampung. Dalam Pergub ini dinyatakan bahwa Disdukcapil bertugas membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas pemerintahan salah satunya urusan pengendalian pendudukan dan KB.
 
"Berdasarkan peraturan tersebut, Disdukcapil memiliki fungsi seperti penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan Advokasi dan KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi)," ujar Hery.
 
 
Dengan KIE Keluarga Berencana, lanjut Hery, akan bermakna apabila memberikan kontribusi perbaikan keberhasilan program Keluarga Berencana sehingga partisispasi masyarakat dalam program KB semakin meningkat. 
 
"Melalui kesempatan ini, saya mengharapkan peserta dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik, sehingga pengetahuan dan wawasan yang diperoleh dapat diaplikasikan/diterapkan dilingkungan saudara-saudara, sehingga upaya pelaksanaan program KB dapat berjalan dengan efektif," tandasnya.
Muaramedia.com, PRINGSEWU--Wakil Gubernur Lampung, Bachtiar Basri, meminta kepada seluruh Wakil Kepala Daerah se-Provinsi Lampung mampu memosisikan diri pada tugas pokok sebagai wakil kepala daerah. Dia juga meminta agar membangun harmonisasi bersama kepala daerah dalam membangun roda pemerintahan.
 
"Ini acara cukup penting, dimana sebagai Wakil Kepala Daerah, harus tahu dalam memposisikan diri. Ini untuk menyamakan persepsi mengenai tugas dan fungsi, sehingga meyakinkan bahwa tidak perlu ada disharmonis antara kita selaku Wakil Kepala Daerah dengan Kepala Daerah," ujar Bachtiar saat membuka pertemuan Wakil Wali Kota dan Wakil Bupati se-Provinsi Lampung, di Hotel Urban, Kabupaten Pringsewu, Selasa (30/10/2018). Pada acara tersebut digelar seminar dan lokakarya tugas pokok dan fungsi wakil kepala daerah.
 
Bachtiar mengatakan tugas Wakil Kepala Daerah antara lain membatu Kepala Daerah, berkoordinasi bersama instansi vertikal. Kemudian, menindaklanjuti hasil temuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Inspektorat.
 
"Mengoordinasikan instansi vertikal kaitan dengan Wakil Kepala daerah sangat erat. Misalnya karena menindaklanjuti hasil pengawasan yang dilakukan BPKP, BPK, dan Inspektorat. Ini juga merupakan tugas Wakil Bupati dan Wakil Walikota," kata Bachtiar.
 
Selain itu, kata Bachtiar, tugas lainnya yakni melakukan pemantauan terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
 
 "Khusus Wakil Wali Kota memantau kelurahan, jika itu Wakil Bupati pemantauan terhadap kecamatan dan desa atau pekon. Lalu tugas saya selaku Wakil Gubernur melakukan pematauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten/Kota," ujar Bachtiar.
 
Begitu juga terhadap masalah lingkungan hidup, kemiskinan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta kepemudaan, yang merupakan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
 
 "Kita harus benar-benar paham tugas sebagai Wakil Kepala Daerah yakni membantu Kepala Daerah dan meringankan beban-beban Kepala Daerah. Jadi, tidak perlu ada disharmonis antara Kepala Daerah dan Wakil karena ada tugas dan kewenangan masing-masing. Tidak perlu ada yang diperebutkan. Tetapi jika menyangkut kebijakan, itu ada pada kewenangan Kepala Daerah," kata Wagub.

Lampung Sukses Selenggarakan ITP 2018

October 29, 2018
Muaramedia.com, BANDAR LAMPUNG---- Provinsi Lampung sukses menjadi tuan rumah Program Pelatihan Internasional penggunaan buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) atau International Training Program (ITP) tahun 2018.
Pelatihan tersebut dihadiri sejumlah pejabat penting Kementerian Kesehatan, Kementerian Sekretariat Negara, Perwakilan Japan International Cooperation Agency (JICA) Indonesia, Perwakilan JICA Afganistan, Tajikistan, Kamboja dan Laos. Lalu, peserta ITP dari Provinsi Sulawesi Utara dan Jawa Tengah.
 
Acara dibuka Gubernur Lampung diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesra, Hery Suliyanto saat membuka acara tersebut, di Hotel Novotel, Minggu (28/10/2018) Malam.
 
"Atas nama Pemerintah Provinsi Lampung, saya mengucapkan terimakasih dan mengapresiasi karena Provinsi Lampung dijadikan tuan rumah penyelenggaraan ITP 2018. Semoga kegiatan ini dapat kita jadikan sebagai momentum untuk bersama-sama meningkatkan pelayanan kesehatan menjadi lebih baik," ujar Hery Suliyanto.
 
Hery menyebutkan penggunaan Buku KIA diujicobakan pada tahun 2002 di Tanggamus, hasil kerja sama Pemprov Lampung dengan Kementerian Kesehatan dan JICA.
 
Seiring dengan peningkatan anggaran, sambung Hery, kegiatan tersebut dikembangkan di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Lampung. "Secara berkala Pemprov telah mengadakan buku KIA sebanyak jumlah sasaran ibu hamil dan melatih seluruh Puskesmas," ujar Hery.
 
Hery menyampaikan penggunaan buku KIA melalui kegiatan Kelas Ibu dan Pemantauan Tumbuh Kembang di Puskesmas, memberikan dampak yang signifikan terutama dalam peningkatan akses cakupan pelayanan kesehatan ibu dan anak di Provinsi Lampung. 
 
Data capaian Cakupan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan dan Kunjungan Neonatal menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dimana tahun 2004 Cakupan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan 73.86 % menjadi 93.45 % di tahun 2017 dan Kunjungan Neonatal dan 81.72 % menjadi 94.94 %.
 
"Pemprov Lampung terus mendorong kepada petugas kesehatan baik dl tingkat pelayanan dasar dan rujukan untuk mengoptimalkan pemanfaatan buku KIA dan menjadikan buku KIA sebagal satu-satunya alat pencatatan kesehatan lbu dan Balita di Provinsi Lampung," katanya.
 
Hery berharap dengan adanya kegiatan tersebut para peserta dapat mengikuti dengan baik sebagai bagian dari bentuk keseriusan pelayanan yang optimal bagi masyarakat. "Sehingga materi yang diperoleh dapat diaplikasikan dalam menunjang kinerja pelayanan kesehatan di masyarakat;" tandasnya.
 
Seperti diketahui, JICA atau merupakan lembaga untuk menolong pengembangan pemerintah dengan memberikan bantuan teknis dan dana yang tidak mengikat. Tujuan JICA membangun daya manusia di negara berkembang atau memperkuat organisasi-organisasi.
 
JICA juga fokus pada jaminan kesehatan semesta yang bertujuan membantu menyediakan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin. Hery mengatakan Pemprov Lampung terus berupaya menurunkan angka kematian ibu dan bayi dengan mengembangkan fasilitas kesehatan baru.
 
Fasilitas tersebut dilengkapi tenaga kesehatan dan alat yang memadai, meningkatkan anggaran di bidang kesehatan dan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pola hidup yang sehat.
Muaramedia.com, BANDAR LAMPUNG ---- Generasi muda harus keluar dari jebakan sikap primordial suku, agama, ras dan kultur agar mereka dapat membuka wawasan yang luas dalam memandang dunia.
 
Pesan Menpora Imam Nahrawi tersebut disampaikan Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Provinsi Lampung Hery Suliyanto saat mewakili Gubernur Muhammad Ridho Ficardo sebagai Inspektur upacara dalam Peringatan Sumpah Pemuda ke-90, Senin (29/10/2018) di Lapangan Korpri kantor Gubernur Lampung. .
 
 “Wahai pemuda Indonesia, dunia menunggu, berjuanglah, lahirkan ide-ide, tekad, dan cita-cita, pengorbananmu tidak akan pernah sia-sia dalam mengubah dunia,” ujar Hery dalam Upacara Hari Sumpah Pemuda dengan tema "Bangun Pemuda Satukan Indonesia" itu.
 
Dalam membacakan sambutan Menpora, Hery mengatakan jika tema ini diambil atas dasar pentingnya pembangunan kepemudaan untuk melahirkan generasi muda yang mampu berkiprah pada zamannya.
 
  "Generasi muda tersebut berpegang teguh pada Pancasila dan Undang-Undangan Dasar 1945 demi mempertahankan NKRI," ujar Hery.
 
Hery melanjutkan jika perkembangan teknologi informasi saat ini ibarat dua mata pisau, satu sisi  memberikan kecepatan informasi, namun di sisi juga memiliki efek negatif mulai dari hoax, hate speech, pornografi hingga terorisme.  
 
"Oleh karena itu seorang pemuda menjadikan Revolusi mental sebagai pemicu untuk mempercepat terwujudnya pemuda yang maju  agar dapat menghasilkan bangsa yang hebat,” ujarnya.
 
Pada bagian lain Hery menjelaskan bahwa tahun 2019, Bangsa Indonesia akan menggelar pesta demokrasi untuk memilih dan menentukan pimpinan nasional dan daerah yaitu Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, serta DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota. Diperlukan peran dan tanggung jawab dalam menyukseskan proses pemilihan umum nanti.
 
Dalam kesempatan tersebut,  Hery Suliyanto juga memberikan penghargaan kepada Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Lampung, yakni Peringkat I kepada Haves Saputra (asal Way Kanan) untuk bidang kepeloporan Inovasi Teknologi. Kemudian Peringkat II jatuh kepada Havez Annmir, SH (asal Lampung  Selatan) untuk bidang Pendidikan. Terakhir, Peringkat III diberikan kepada Istika Sandra Sari (asal Way Kanan) untuk bidang kepeloporan Agama, Sosial dan Budaya. Untuk ketahui bersama, selain memperoleh Peringkat II Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Lampung Havez Annamir berhasil pula meraih juara III Pemuda Pelopor Tingkat Nasional Tahun 2018.
Muaramedia.com, BANDAR LAMPUNG ---- Usai menutup Lampung Fair 2018.  Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo menyatu kembali dengan ribuan masyarakat. Kali ini di Lapangan Saburai, Enggal, Bandarlampung, Sabtu (27/10/2018) malam, Gubernur menghabiskan malam dalam Konser Noah.
 
Gubernur tidak sendiri, tapi bersama Danrem 043/Gatam Erwin Djatniko, Danlanal Lampung Albertus Agung, Pj. Sekretaris Daerah Provini Lampung Hamartoni Ahadis, Karo Humas dan Protokol Provinsi Lampung Bayana, dan Karo Perlengkapan Provinsi Lampung Fauziah, serta Kadis PP dan PA Provinsi Lampung Dewi Budi Utami. Mereka tampak menikmati malam di Saburai.
 
Kehadiran Noah di Lampung, berhasil menjadi magnet bagi ribuan Sahabat Noah dan penonton untuk datang ke Lapangan Saburai. Terlebih dengan kehadiran Gubernur Ridho di tengah ribuan Sahabat Noah semakin membuat konser tersebut semakin meriah. 
 
Pada kesempatan itu Ariel Noah membawakan berbagai lagu hitsnya diantaranya Khayalan Tingkat Tinggi, Walau Habis Terang, Langit Tak Mendengar, Separuh Aku, Mungkin Nanti, Ku Katakan Dengan Indah,  Seperti Kemarin, Cobalah Mengerti, Topeng, dan Andaikan Kau Datang. Bahkan Gubernur Ridho dan Sahabat Noah turut menyanyikan lagu yang dibawakan Vokalis Noah, Ariel.
 
Ariel juga menyampaikan ucapan terimakasih kepada seluruh penonton yang hadir, khususnya kepada Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo.
 
Muaramedia.com, BANDAR LAMPUNG ----Pemerintah Provinsi Lampung segera melakukan langkah-langkah pemulihan daerah tangkapan air (catchment area) Waduk Batutegi, Tanggamus yang kini mengalami degradasi ekologi, ekonomi, dan sosial. Untuk mematangkan rencana itu, Pemprov akan menggelar work shop tentang Urgensi Pemulihan  Catchment Area Batutegi Melalui Integrasi, Sinergi dan Akselarasi Program Antarpihak yang akan dilaksanakan pada 30 Oktober 2018 mendatang di Hotel Arinas Bandar Lampung.
 
Menurut Plt. Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Lampung Taufik Hidayat, dalam rapat persiapan workshop di Ruang Rapat Bappeda, Kamis (25/10/2018), pihaknya mendorong pemulihan karena Batutegi memiliki nilai penting dan strategis ketahanan pangan. "Terutama terkait dengan target peningkatan produksi gabah kering giling (GKG) sebesar 4,6 juta ton pada tahun 2018", kata Taufik.
 
Untuk itu pihaknya berharap melalui workshop yang akan digelar pada 30 Oktober 2018 mendatang dapat menghimpun solusi dan kerjasama berbagai pihak. Dengan demikian  akan terjadi perubahan tutupan lahan di catchment area guna mewujudkan visi Lampung Maju dan Sejahtera 2019.
 
Dalam melakukan pemulihan itu, Pemprov meminta Tim Percepatan Pembangunan Pertanian, Perikanan dan Kelautan (TP4K) melakukan langkah langkah strategis.
 
Ketua Tim TP4K Provinsi Lampung Joko Umar Said mengatakan Bendungan Batutegi memiliki tiga fungsi utama yaitu pengairan, tenaga listrik dan air baku. 
 
Namun belakangan daerah tangkapan air (DTA) Batutegi mengalami degradasi ekologi, ekonomi, dan sosial. Ini akibat perambahan kawasan untuk pengembangan areal pertanian dan perkebunan masyarakat sekitar. Sehingga menyebabkan tidak optimalnya fungsi waduk Batutegi.
 
Saat ini waduk Batutegi baru mengaliri 46.300 hektare areal sawah dari rencana diairi seluas 66.573 Ha, rencana sumber air baku PDAM 2.250 liter/detik untuk Bandar Lampung, Lampung Selatan dan Metro belum terealisasi dan PLTA 2×14 megawatt baru mampu terealisasi 50%.
 
"Untuk itu perlu adanya perubahan model pengelolaan Catchment Area Batutegi yang selama ini dlakukan yakni upaya yang lebih terintegrasi, sinergitas dan akselerasi program pemulihan catchment area Batutegi",  ujar Joko Umar Said yang juga Wakil Gubernur Provinsi Lampung periode 2009–2014 ini. 
 
Di tempat yang sama, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, Syaiful Bachri mengatakan Bendungan Batutegi tidak saja terbesar di Lampung, namun Asia Tenggara, untuk itu perlu dilakukan upaya untuk pemulihan agar fungsinya dapat lebih optimal.
 
Workshop ini rencananya digelar bersama Pemerintah Provinsi Lampung, TP4K dan Rumah Kolaborasi (Ruko). Kegiatan ini merupakan tindak lanjut pembahasan Tim TP4K bersama Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.
Muaramedia.com, BANDAR LAMPUNG--PT Permodalan Nasional Madani (PNM) siap bersinergi bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung dalam memajukan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Saat ini, nasabah kredit mikro Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu berjumlah 8.000.
 
"Kami ingin sinergi bersama Pemprov Lampung. Sejak berdiri pada 2010 di Lampung, nasabah kami berjumlah 8.000. Sistem PNM yakni menyalurkan kredit mikro kepada para UMKM," ujar Manager Keuangan dan Operasional, PT PNM Cabang Lampung, Ronald R. Manurung, saat berkunjung ke Ruang Rapat Asisten Ekonomi dan Pembangunan, Kantor Gubernur Lampung, Kamis (25/10/2018).
 
Ronald mengatakan PNM merupakan lembaga keuangan nonbank dibawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). "Tugas kami membina UMKM meliputi perizinan, memperkenalkan produk, cara pengemasan, dan lain sebagainya," kata Ronald.
 
Dia berharap kunjungan tersebut berdampak pada kemajuan UMKM di Lampung. "Selain bersinergi, kita juga perlu masukan dari Pemprov dan berkenan hadir di setiap acara yang kami lakukan," kata dia.
 
Menanggapi hal tersebut, Plt. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Provinsi Lampung, Taufik Hidayat mengatakan menyambut baik PNM di Provinsi Lampung. Menurut Taufik, UMKM butuh dukungan dan permodalan dengan suku bunga rendah agar mampu bangkit dan bersaing.
 
"PNM bisa menjadi solusi bagi UMKM. Banyak tantangan dalam membangun kualitas UMKM, apalagi Lampung akan beroperasi Jalan Tol Trans Sumatera. Akan ada rest area yang bisa diisi para pengrajin dari UMKM," ujarnya.
 
Taufik mengatakan Pemprov Lampung terus berupaya memberikan akses kemajuan UMKM. "Dari pertemuan ini, nanti Pemprov akan menginformasikan kepada para UMKM yang perlu permodalan. Ini harus memberikan manfaat demi kebangkitan UMKM di Provinsi Lampung," katanya.
 
Menurut Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung, Satria Alam, adanya PNM di Provinsi Lampung dapat memberikan fasilitas dalam membangun UMKM. "Pemprov Lampung siap bersinergi dan berjalan bersama PNM. Kita harus membangkitkan gairah Koperasi dan UMKM di Lampung. Dengan bangkitnya UMKM ini akan menurunkan angka kemiskinan di Lampung," kata Satria Alam.
Muaramedia.com, BANDAR LAMPUNG--Plt. Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Taufik Hidayat mengatakan kekurangan gizi (stunting) atau tinggi badan anak tidak sesuai standar menjadi fokus perhatian Pemerintah Provinsi Lampung. Gizi buruk merupakan masalah nasional. Bappenas mencatat ada 9 juta anak yang mengalami stunting.
 
Fakta lainnya, tingginya prevalensi anak stunting memosisikan Indonesia dalam lima besar dunia masalah stunting. Stunting biasanya terjadi pada 1.000 hari pertama kehidupan manusia. Namun, hal itu tak menutup kemungkinan bahwa stunting juga dapat terjadi sejak janin dalam kandungan.
 
“Stunting lebih dari sekadar masalah tinggi badan. Hal tersebut dikarenakan stunting juga berkaitan dengan kecerdasan anak," kata Taufik pada Focus Group Discussion (FGD) Analisis Kebijakan Intervensi Program Spesifik dan Sensitif di Lokus Penanganan Stunting Terintegrasi Provinsi Lampung Tahun 2018-2019 di Ruang Rapat Bappeda, Kamis (25/10/2018).
 
Berkaitan dengan hal tersebut, Taufik mengatakan sebenarnya ada beberapa upaya Pemerintah Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota untuk memerangi masalah gizi tersebut. “Ada beberapa upaya yang dilakukan. Di antaranya percepatan pembangunan kesehatan, program penyediaan pemukiman perkotaan dan pedesaan, program penyehatan lingkungan, dan gerakan Seribu Hari Pertama Kehidupan mencakup upaya yang spesifik maupun yang sensitif,” ungkap Taufik yang juga Kepala Bappeda Provinsi Lampung itu.
 
Taufik berharap melalui kegiatan FGD ini, Pemerintah Provinsi Lampung dapat berkoordinasi dengan Kabupaten/Kota yang menjadi Locus Pilot Project dalam penanganan permasalahan stunting di Provinsi Lampung. "Kami berharap lewat kegiatan ini, Pemerintah dapat lebih menggali akar masalah stunting sehingga ke depan lebih fokus terhadap program dan lebih meningkatkan sinergi serta kinerja dalam mengatasi stunting," ujar Taufik.
 
Selain itu, dia berharap kerja sama seluruh sektor. Pihak nonpemerintah, swasta, dan masyarakat harus turut mengambil bagian untuk memeranginya. Masyarakat harus lebih sadar akan pentingnya kebersihan sanitasi. Hal itu bisa menjadi salah satu penyebab stunting.
 
Pada bagian lain, Bustanul Arifin, Guru Besar Ilmu Ekonomi Pertanian Universitas Lampung (Unila) mengatakan program penanganan kasus stunting di Provinsi Lampung, sesuai pakem yang ada. Dia berharap program tidak hanya fokus pada urusan penanggulangan kasus stunting saja namun juga program pencegahannya.
 
"Ini penting, karena terkadang kita hanya fokus pada program penanggulangan. Sedangkan program pencegahannya masih kurang, padahal program pencegahan itu dampaknya lebih luas dan lebih signifikan," kata Bustanul.
 
Selain itu, Bustanul mengingatkan untuk lebih meningkatkan sinergi dengan Fakultas Kedokteran Unila dalam penanganan masalah stunting di Provinsi Lampumg serta meningkatkan keamanan pangan, perilaku terhadap higienis lingkungan dan kualitas sanitasi. "Ini perlu kerjasama semua pihak dan juga pendekatan yang persuasif kepada masyarakat. Dengan harapan ke depan permasalahan stunting di Provinsi Lampung teratasi secara baik," kata Bustanul.
Muaramedia.com, BANDAR LAMPUNG--Kepala Pusat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Marsekal Muda TNI M. Syaugi dijadwalkan berkunjung ke Provinsi Lampung pada 21 November 2018 mendatang. Di Lampung, Kepala Basarnas mensosialisasikan perubahan nomenklatur Basaranas menjadi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP). 
 
Kunjungan ini juga sekaligus pembekalan untuk seluruh anggota Basarnas Provinsi Lampung dan relawan nonpemerintah. Hal itu diungkapkan Asisten Bidang Pemerintahan Dan Kesra Provinsi Lampung Hery Suliyanto, saat menerima Audiensi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Lampung, di ruang kerjanya Rabu (24/10/2018) .
 
Kunjungan sehari Kepala Pusat BNPP ini dilanjutkan olahraga bersama dengan Pemerintah Provinsi Lampung. Kemudian, malamnya dilanjutkan dengan jamuan makan malam di Swiss-Belhotel, Bandar Lampung.
 
Heri mengatakan menyambut baik kegiatan tersebut dan berharap dapat terus dilaksanakan khususnya untuk daerah rawan bencana. "Selain itu, kami juga berharap Basarnas bisa menginformasikan kerja sama yang terjalin selama ini dengan baik antara Basarnas dan Pemerintah Provinsi Lampung dalam mensosialisasikan dan menanggulangi daerah rawan bencana,” ungkap Heri.
 
Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Lampung, Jumaril, menginformasikan pelatihan potensi SAR diikuti sejumlah relawan nonpemerintah pada 29 Oktober-1 November 2018 di Bandar Lampung. Dia mengatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan Badan Penanggulan Bencana Daerah Provinsi Lampung agar kegiatan berjalan lancar.
Muaramedia.com, BANDAR LAMPUNG-- Pemerintah Provinsi Lampung bersama 12 Pemerintah Kabupaten/Kota se-Lampung kembali memperoleh opini keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Opini itu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2017.
 
Ke- 12 Kabupaten/Kota peraih opini tersebut adalah Bandar Lampung, Metro, Lampung Barat, Pringsewu, Mesuji, Tulangbawang Barat, Tulangbawang, Tanggamus, Lampung Selatan, Lampung Utara, Pesawaran,  dan Way Kanan.  Atas opini tersebut, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung, Alfiker Siringoringo, memberikan piagam penghargaan.
 
"Saya bersyuku Provinsi Lampung termasuk delapan provinsi yang memperoleh WTP lima tahun berturut-turut. Saya berharap kinerja laporan keuangan ini menjadi modal besar untuk peningkatan kualitas indikator ekonomi, kesejahteraan, dan pembangunan di Provinsi Lampung," ujar Wakil Gubernur  (Wagub) H.  Bachtiar Basri saat membuka Rapat Koordinasi Ditjen Pembendaharaan dengan Pemda se- Provinsi Lampung, di Aula DJP Provinsi Lampung, Rabu (24/10/2018).
 
Bachtiar menekankan WTP bukan hanya sekedar prestasi dan kebanggaan. "Namun hal tersebut menandakan pemerintah daerah di Lampung melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik dan patuh dan taat terhadap peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan," ujar Wagub.
 
Kendati masih terdapat beberapa pekerjaan rumah yang perlu diperhatikan dalam penyeusunan LKPD.  Wagub optimistis di tahun mendatang seluruh pemerintah daerah di Provinsi Lampung mampu meraih opini WTP. “Saya berharap jangan sampai WTP dijadikan sebagai garis finis. Namun perlu diperhatikan adalah seluruh usaha untuk mencapai WTP juga digunakan untuk menutup potensi  tata kelola APBD yang buruk,” kata Wagub.
 
Pada kesempatan tersebut, Alfiker Siringoringo menyampaikan dampak keberhasilan pemerintah memperoleh opini WTP terlihat dalam meningkatnya beberapa indeks ekonomi.  Di antaranya meningkatknya indeks daya saing Lampung dan naiknya pertumbuhan ekonomi atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Lampung. Selain itu, menurunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran di Lampung.
 
Seiring dengan raihan WTP yang semakin merata di Provinsi Lampung,  kata Alfiker,  diharapkan kualitas pengelolaan keuangan dan sumber daya dapat dimanfaatkan secara efisien dan ekonomis. Dengan demikian, filosofi value for money dalam pemanfaatan dalam anggaran dapat terlaksana. “Pada akhirnya raihan WTP bukan hanya prestasi yang layak diapresiasi. Namun juga dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Lampung,” ujar dia.
Muaramedia.com, BANDAR LAMPUNG--Pemerintah Provinsi Lampung siap menerima kunjungan kerja spesifik Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesi (DPR RI). Kunjungan terkait pengawasan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pasca terbitanya Peraturan Direktur Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan. Menurut Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung Chandri Tim Komisi IX dijadwalkan ke Lampung Jumat (25/10/2018).
 
“Dari Bandara Radin Inten II rombongan langsung menuju Dinas Kesehahatan Provinsi Lampung . Pemerintah Provinsi Lampung akan memfasilitasi pertemuan semua pihak terkait membahas permasalahan JKN di Provinsi Lampung,” kata Chandri saat memimpin rapat persiapan kunjungan Spesifik Komisi IX di Ruang Kerja Asisiten Pemerintahan dan Kesra, Kantor Gubernur Provinsi Lampung, Rabu (23/10/2018).
 
Tim dipimpin Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Ichsan Firdaus. Kemudian, Budi Yuwono (Fraksi PDIP), Yayat Biaro (Fraksi Golkar), Julianus Poteleba (Fraksi Golkar), H. Suir Syam (Gerindra), Sumarjati Arsojo (Fraksi Gerindra), H. Zulfikar Achmad (Fraksi Demokrat), Hang Ali Syahputra Syah Pahan (Fraksi PAN), Aryanto Munawar (Fraksi PKB), Adang Sudrajat (Fraksi PKS), Irma Suryani (Fraksi Nasdem), dan Frans Agung MP Natamenggala (Fraksi Nasdem). 
 
Agenda Komisi IX DPR RI membahas permasalahan JKN dengan Pemerintah Provinsi Lampung, Direktur RSUD Abdul Moeloek, Direktur RSUD A. Dadi Tjokrodipo, Direktur RSJ Lampung,  Direktur RS Bumi Waras Bandar Lampung, Direktur RS Advent Bandar Lampung, dan Kepala Kantor Wilayah BPJS Provinsi Lampung. Kemudian, Ketua PERSI Provinsi Lampung, Ketua IDI Wilayah Lampung, Ketua PERDAMI Wilayah Lampung, Ketua IDAI Wilayah Lampung, Ketua Ikatan Fisioterapi Wilayah Lampung, dan pihak terkait.  
 
Rapat persiapan tersebut dihadiri pihak BPJS, PT Taspen, RSUD Abdul Moeloek, RSUD A. Dadi Tjokrodipo, perwakilan RS swasta, dan organisasi perangkat daerah terkait. “Semoga semua pihak dapat hadir saat ini rapat berkoordinasi agar kunjungan Komisi IX dapat mendapat hasil yang baik dan meningkatkan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat Lampung,” kata Chandri.

Muaramedia.com, Sulteng -- Koordinator Tim Relawan Lampung Ferius Gunadi menyampaikan bahwaTim Relawan Taruna Siaga Bencana (Tagana) dengan menumpang pesawat komersial dari Bandara Radin Intan Lampung transit di Soekarno Hatta dan telah tiba di Kota Palu pada hari selasa tgl 23 okt 2018 pukul 08.00. 

Kehadiran Tagana Lampung dengan  kekuatan 15 personil bersamaan dengan Tagana Bengkulu dengan kekuatan 18 personil dan Tagana Kepri dengan kekuatan 10 personil di terima oleh Kasubdit Penanganan Korban Bencana, Kemensos RI Iyan Kusmadiana dan Kepala Dinas Sosial Sulteng, Ridwan Mumu di Posko Utama Dinsos Sulteng. katanya.
 
"Selamat datang dan  terimakasih kepada Bapak Gubernur Lampung, Bengkulu dan Kepri yang telah membantu kurban gempa dan tsunami di Provinsi Sulteng baik material maupun spiritual dan juga berkenan mengirimkan relawan yang akan membantu kami yang ada di lapangan,"katanya.
 
Sementara itu Iyan atas nama Posko Pengendali Tagana membagi wilayah yakni Tagana Lampung wilayah kerja Kabupaten Sigi, Tagana Bengkulu wilayah kerja Kabupaten Donggala dan  Tagana Kepri wilayah kerja Kota Palu. 
 
"Adapun para tagana tersebut ditugaskan untuk mendata jumlah titik pengungsi, jumlah tenda yg ada di pengungsian, jumlah pengungsi yg menempati tenda, pelaksanaan dapur umum, dan jadwal pelaksanaan dan pelaksana Layanan Dukungan Psikososial,"Kata iyan
 
Diinformasikan juga bahwa pada kesempatan tersebut Tagana Lampung menyerahkan Kaos dan Topi yang merupakan identitas dari Pramuka Peduli bantuan dari Kwarda Pramuka Lampung dan diterima oleh pengurus Kwarda Pramuka Sulawesi Tengah yang diwakili oleh Kak Eslie Artaban sebagai Koordinator Pos Bantu.
Muaramedia.com, BANDAR LAMPUNG--Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo melepas 15 relawan Taruna Siaga Bencana (Tagana) membantu korban bencana gempa dan tsunami di Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah di Kantor Gubernur Provinsi Lampung, Senin (22/10/2018). Ridho berpesan kepada seluruh anggota Tagana untuk berpartisipasi aktif membantu para korban bencana. 
 
Keberangkatan anggota Tagana tersebut melalui Bandara Raden Inten II menuju Palu Sulawesi Tengah pada Senin (22/10/18) pukul 17.00 WIB. "Jaga nama baik Provinsi Lampung dan berikan kesan positif kepada mereka bahwa kita turut berpartisipasi membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana gempa dan tsunami di sana," kata Ridho.
 
Lebih lanjut Ridho berpesan agar seluruh relawan menyiapkan mental dan seluruh perlengkapan dan kebutuhan. "Niatkan dengan tulus dan ikhlas bahwa perjalanan ke sana itu untuk membantu. Jangan sampai kedatangan kita malah merepotkan. Siapkan juga mental bahwa perjalanan ke sana bukan untuk wisata, melainkan membantu dan harus siap dengan segala kondisi dan masalah," ujar Ridho.
 
Saat melepas relawan Tagana, Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung Sumarju Saeni, menjelaskan masing-masing anggota mempersiapkan keberangkatan dengan matang. Demikian halnya segala kebutuhan dan perlengkapan yang akan dipakai dan disalurkan untuk korban. 
 
"Mereka membawa perlengkapan masing-masing sehingga di sana tidak merepotkan. Kemudian di sana akan bekerja secara efektif selama satu minggu setelah itu ditarik lagi. Kalau dibutuhkan kembali, akan kita kirim lagi," ujar Sumarju Saeni yang juga pembina Tagana Lampung itu.
Muaramedia.com, BANDAR LAMPUNG--Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo melalui Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Hamartoni Ahadis kembali melantik 97 pejabat fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan berlangsung di Gedung balai Keratun Lantai III Kompleks Kantor Gubernur Lampung, Senin (22/10/2018) sore. 
 
Pelantikan mengacu pada Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor 821.29/777/VI.04/2018 tanggal 17 Oktober tentang Pengangkatan, Perpindahan dan Pemberhentian PNS Dalam dan dari Jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung untuk 94 orang. Sisanya sebanyak tiga orang sesuai SK Gubernur Lampung Nomor 821.29/778/VI.04/2018 tanggal 17 Oktober tentang Pengangkatan, Perpindahan dan Pemberhentian PNS Dalam dan dari Jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
 
Dalam sambutannya, Hamartoni mengatakan pelantikan ini sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Ini merupakan keputusan objektif sesuai hasil pertimbangan dari Baperjakat sehingga jangan ditafsirkan dan dikaitkan dengan isu aktual yang terjadi.
 
"Selain untuk mengisi kekosongan jabatan strategis, pelantikan ini bukanlah suatu fenomena birokrasi yang luar biasa tetapi suatu kewajaran,” tegas Hamartoni. 
 
Terakhir, Hamartoni berharap kepada seluruh pejabat dilantik untuk bersyukur karena mendapatkan kepercayaan dan hendaknya bisa memegang dan menjalankan amanah tersebut dengan sebaik-baiknya. 
 
Selain 97 pejabat fungsional, Pj. Sekda juga melantik delapan pejabat fungsional yang belum dilantik pada 24 September 2018. Pelantikan ini sesuai SK Gubernur Lampung Nomor 821.29/694/VI.04/2018 tanggal 19 September 2018 tentang Pengangkatan, Perpindahan,  dan Pemberhentian PNS Dalam dan dari Jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung. 
Muaramedia.com, BANDAR LAMPUNG--Pemerintah Provinsi Lampung optimistis kembali meraih Anugerah Parahita Ekapraya (APE) 2018 dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA). Tidak hanya Provinsi, enam kabupaten dan yakni Bandar Lampung, Metro, Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Timur, dan Mesuji juga ditargetkan meraih anugerah itu.
 
Demikian diungkapkan Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Hamartoni Ahadis, saat verifikasi Evaluasi Pembangunan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, di Ruang Abung Balai Keratun, Senin (22/10/2018). Menurut Hamartoni, verifikasi ini merupakan bagian indikator pemantauan, evaluasi, dan verifikasi data sebagai wahana untuk mengkaji dan melihat progres pengarusutamaan gender (PUG) di Provinsi Lampung. 
 
"Untuk itu, saya berharap agar seluruh pihak terkait untuk memberikan data dan informasi secara detail kepada tim verifikasi pusat. Informasikan apa yang kita lakukan sehingga dapat memberikan nilai lebih," kata Hamartoni.
 
Ketua Tim Verifikasi Kementerian PPA, Elita Gafar, dalam sambutannya mengatakan Lampung merupakan salah satu dari 22 provinsi yang dinominasikan menerima penghargaan APE 2018. Dia mengatakan selama acara ini berlangsung, dapat memperoleh informasi lengkap dan komprehensif tentang perkembangan PUG di Lampung. 
 
Data tersebut sangat berharga baik bagi Kementerian PPA dan pemerintah daerah sebagai landasan membuat langkah stategis yang efektif dan efisien dalam memujudkan pemerintahan yang adil dan merata baik laki-laki dan perempuan. “Data tersebut juga akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menominasikan calon penerima APE tahun ini," ujar Elita.
 
Namun dia mengingatkan penghargaan bukanlah tujuan utama PUG. Jauh lebih penting jika pelaksanaan PUG dapat dirasakan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Contoh sederhananya, bagaimana perencanaan pembangunan menyediakan fasilitas untuk kaum difabel, lanjut usia, perempuan, dan anak.
 
Khususnya bagi OPD yang berhubungan langsung dengan pelayanan masyarakat. “Contoh sederhana itu yang harus dipahami seluruh OPD agar evaluasi dan upaya mendorong program PUG berjalan," ujar Erlita. 
 
Pada bagian lain, Ketua Pokja PUG Provinsi Lampung, Taufik Hidayat, mengatakan Pemprov Lampung berkomitmen mempercepat PUG ke seluruh proses pembangunan. Komitmen tersebut diwujudkan sebagai salah satu Sasaran Pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung yang diterjemahkan dalam aneka program pembangunan, seperti peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak, menerapkan anggaran rensponsif gender, serta peningkatan PUG.
 
Program ini juga didukung dengan sejumlah kebijakan dan regulasi PUG yang dikeluarkan  Pemprov Lampung. "Kemudian, memberikan dukungan kelembangaan antara lain dengan membentuk UPT P2TP2A," kata Taufik Hidayat yang juga Kepala Bappeda Provinsi Lampung tersebut.
Muaramedia.com, BANDAR LAMPUNG--Provinsi Lampung meraih lima medali emas dan tiga medali perak Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) Nasional XII 2018 di Pontianak, Kalimantan Barat, pada 27 Juli hingga 3 Agustus 2018. Prestasi Pesparawi Lampung terus meningkat pada ajang tiga tahunan tersebut.
 
Menurut Ketua Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah (LPPD) Provinsi Lampung, Saroli Waruwu, Lampung termasuk yang diperhitungkan di Pesparawi nasional. "Kami mendapat lima medali emas dan tiga medali perak. Dari tahun ke tahun prestasi ini semakin baik," ujar Saroli saat berkunjung ke Ruang Rapat Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Provinsi Lampung, Kantor Gubernur Lampung, Senin (22/10/2018).
 
Saroli meminta kesediaan Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo secara simbolis menyematkan medali sekaligus memberikan penghargaan atas capaian yang diraih Kontingen Pesparawi Lampung. 
 
"Waktunya mungkin minggu depan di Komplek Kantor Gubernur. Mohon berkenan Pak Gubernur mengalungkan medali kepada para pemenang dan bisa memberikan penghargaan berupa kunjungan wisata rohani," kata Saroli.
 
Dia menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Lampung yang terus mendukung penuh kepada Pesparawi Lampung dalam mengikuti ajang lomba tingkat nasional tersebut. Pesparawi Nasional berikutnya berlangsung Yogyakarta pada 2021. 
 
"Semoga dukungan ini berlanjut, karena ini perlu dilakukan mengingat kita harus terus menerus membina Pesparawi Lampung untuk mengikuti perlombaan selanjutnya," ujar dia.
 
Terkait prestasi ini, Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Provinsi Lampung, Hery Suliyanto menyampaikan rasa bangga. "Saya mengucapkan selamat dan rasa bangga atas prestasi yang terus meningkat ini," kata Hery.
 
Dia mengatakan Pemerintah Provinsi Lampung siap mendukung Pesparawi Lampung karena mampu mengharumkan nama Lampung di tingkat nasional. "Mempertahankan prestasi ini memang harus ada pembinaan terus menerus. Ini nanti bisa dikomunikasikan kepada Biro Kesejahteraan Sosial," kata Hery Suliyanto.
Muaramedia.com, BANDAR LAMPUNG--Pemerintah Provinsi Lampung mendukung Paduan Suara Pesparani Katolik Provinsi Lampung mengikuti lomba Pesta Paduan Suara Nasional (Pesparani) Katolik di Kota Ambon, Maluku. Rencananya, kompetisi ini berlangsung pada 23 Oktober-3 November 2018
 
"Tentunya kami jajaran Pemerintah Provinsi Lampung akan selalu mendukung berbagai kegiatan keagamaan yang diikuti Pesparani," kata Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Provinsi Lampung, Heri Suliyanto, saat menerima Audiensi Pengurus Inti Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik Daerah (LP3KD), di Ruang Rapat Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Provinsi Lampung, Senin (22/10/2018).
 
Terkait persiapan, Heri Suliyanto menuturkan pengurus LP3KD harus segera membuat undangan untuk pelepasan keberangkatan paduan suara Pesparani ke Ambon, yang akan dilaksanakan di Wisma Albertus, Pahoman pada 25 Oktober 2018. "Nanti surat tersebut akan segera saya sampaikan kepada Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo. Dari situ akan diketahui siapa yang akan melakukan pelepasan, dan diharapkan Gubernur Ridho dapat melakukan pelepasan tersebut," ujar Heri Suliyanto. 
 
Keuskupan Katolik Lampung, Yohanes Harun Yuwono, menjelaskan paduan suara Pesparani yang  berangkat ke Ambon mengatasnamakan Keuskupan Gereja Katolik di Provinsi Lampung dan Pemerintah Provinsi Lampung. "Untuk itu kami memohon doa dan dukungan dari Pemerintah Provinsi Lampung, sehingga kami semua dapat mengikuti acara tersebut dan mampu mengharumkan nama gereja katolik Lampung dan Pemerintah Provinsi Lampung," jelas Yohanes.
 
Di sisi lain, Ketua I LP3KD Lampung, Purnomo, menjelaskan Pesparani bukan hanya bernyanyi, tetapi diharapkan mampu meningkatkan iman dan perilaku hidup berahlak baik. "Gerejani Katolik Lampung mengirim peserta sebanyak 73 peserta. Tentunya peserta tersebut melakukan persiapan dan latihan jauh hari sebelum pelaksanaan lomba ini. Kami bahkan mendatangkan pelatih dari Semarang untuk dapat tampil baik," jelas Purnomo.
 
Selain itu, Purnomo menjelaskan pihaknya menampilkan pentas adat Lampung, nyanyian Lampung,  dan ciri khas Lampung di sana. "Di samping menggembleng sebagai Katolik, kami juga akan tampil sebagai khas Lampung," tutur Purnomo.
Muaramedia.com, Bandar Lampung -- Demi kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan Lampung Fair 2018, Gubernur Muhammad Ridho Ficardo dan Ketua TP PKK Lampung Aprilani Yustin Ficardo turun mengecek sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Lampung di PKOR Way Halim, Minggu (21/10). 
 
Ridho ingin memastikan gelaran ini benar-benar bermanfaat dan dapat dinikmati masyarakat Lampung.
 
Stan OPD yang disasar Ridho di hari ke-10 Lampung Fair 2018, ini adalah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Dinas ESDM, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Lingkungan Hidup, Badan Penyelenggaraan Korpri, Dinas Cipta Karya dan PSDA, Dispora, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Bapenda Lampung.
 
Enambelas stan lainnya, adalah Dinas Perdagangan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian, Dinas Sosial, Perwakilan BKKBN, Disnakertrans, BPBD Lampung, RSUD Abdul Moeloek, dan Satpol PP Lampung. 
 
Ridho juga meyambangi stan Direktorat Jenderal Pajak Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung, Pegadaian, Kanwil Kemenag Provinsi Lampung, Unila, dan Kementerian Pertanian BPTP Lampung.
 
Usai mengecek stan OPD, Ridho beserta Istri dan anaknya tidak melewatkan berbagai hiburan yang tersedia di Lampung Fair. 
 
*Warga Berebut Foto Bareng* 
Lampung Fair menjadi momentum kedekatan Gubernur dan warganya. 
 
Kehadiran orang nomor satu di Lampung ini, tidak disia-siakan pengunjung Lampung Fair. Ratusan warga antusias meminta Ridho untuk berfoto bersama. 
 
Usai berbaur dengan warga, Ridho menyempatkan diri menyaksikan konser band dari ibukota "Wali Band". .
 
Gubernur Ridho dan ribuan pengunjung tampak menikmati beberapa lantunan lagu yang dibawakan Wali Band seperti _Cari Berkah_, _Nenekku Pahlawanku_, dan _Baik-baik Sayang_. 
 
Ridho sempat beradu vokal dengan vokalis Wali Band dengan menyanyikan salah satu lagu Hits Wali Band yakni _Ada Gajah Di Balik Batu_. Duet Gubernur dan Wali Band diikuti ribuan pengunjung.
Muaramedia.com, BANDAR LAMPUNG -- Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Republik Indonesia Bima Haria Wibisana meresmikan Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) Penyelenggara Seleksi Calon dan Penilaian Kompetensi BKN, yang berlokasi di Jl. Nusa Indah I Nomor 2A Bandar Lampung, Jumat (19/10/2018).
 
Pendirian UPT BKN ke 16 ini didukung oleh Pemerintah Provinsi Lampung yang menyediakan lahan untuk pendirian Kantor UPT tersebut. Bima Haria Wibisana  mengapresiasi dukungan Pemerintah Provinsi Lampung yang telah menyediakan lahan.
 
Sejauh ini, BKN menargetkan kehadiran UPT BKN Lampung dapat meningkatkan hubungan kelembangaan antara BKN dan Pemprov Lampung serta dapat membantu pemerintah dalam mengawal penyelenggaraan manajemen kepegawaian di Provinsi Lampung. "Pendirian UPT ini salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas layanan kepegawaian bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) khususnya di Provinsi Lampung," ujar Bima.
 
Berdirinya UPT BKN ini, lanjut Bima, memiliki sejumlah keutamaan, di antaranya menyediakan sarana pelaksanaan rekrumen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), seleksi dalam jabatan, pemetaan kompetensi dan seleksi ujian ikatan dinas melalui Computer Assisted Test (CAT). Terkait dengan pelaksanaan seleksi penerimaan CPNS Tahun 2018 Bima menyakini jika penyelenggarannya akan berlangsung dengan aman dengan pengamanan yang ketat. 
 
Ia mengatakan pihaknya telah menyiapkan beberapa langkah guna mencegah terjadinya kecurangan pada selesi CPNS. Di antaranya pada saat ujian sistem internet akan dibuat menjadi offline untuk mengantisipasi  hacker  pada saat test berlangsung. “Hanya untuk local area network, jadi kalau offline tidak memungkinkan hacker masuk melalui jaringan internet, karena akan terisolasi,” ungkapnya.
 
Tidak hanya sistem keamanan IT yang berlapis, soal CPNS juga melalui proses enkripsi atau urutan yang segaja diacak oleh Badan Siber dan Sani Negara (BSSN).
 
Untuk itu, Bima mengimbau seluruh peserta yang akan mengikuti seleksi CPNS untuk belajar dengan baik dan sungguh-sungguh.  “Kekuatan ujian menggunakan sistem CAT ini bukan pada komputernya, tapi pada transparansi dan akutabilitasnya, begitu mereka ujian orang lain akan mengetahuinya  karena skor ujian,” katanya.
 
Sementara itu, Wakil Gubernur Lampung Bachtiar Basri mengungkapkan jika dirinya mendukung penuh pendirian UPT BKN ini karena akan memudahkan masalah admistrasi kepegawaian seperti untuk mengurus kenaikan pangkat, pemetaan assesmen bagi seleksi jabatan pelaksana, mutasi, pensiun dan koordinator masalah kepegawaian dikarenakan jarak dan waktu dapat dipersingkat serta efisien. “Kami support penuh, karena dengan kehadirian UPT ini admistrasi kepegawaian akan lebih efektif dan efisien,” ungkap Wakil Gubernur.

Saya berharap, para ASN di Provinsi Lampung dapat memanfaatkan dengan baik keberadaan UPT ini sehingga masalah kepegawaian dapat berjalan dengan baik, ujar Wagub.

BANDAR LAMPUNG -- Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo menyampaikan kepada para peserta The 10th South East Asia Astronomy Network (SEAAN) Meeting, atau Pertemuan Para Astronom Se-Asia Tenggara bahwa Observatorium Astronomi Lampung (OAL) terbaik di Asia.
Penegasan Gubernur disampaikan dalam acara Wellcome Dinner atau jamuan makan malam dengan para peserta SEAAN Ke-10, di Mahan Agung, Bandarlampung, Kamis (18/10/2018). 
 
"Saya ingin membuat observatorium dan planetarium terbaik di Asia. Hal ini mengingat bahwa Observatorium Publik di Boscha, Bandung,  sudah memiliki umur yang tua. Selain itu, Planetarium publik hanya ada di taman ismail marzuki, itu juga masih 3D. Untuk itu, saya menginginkan pembangunan Observatorium dan Planetarium 4D dalam satu tempat yaitu di taman hutan raya (tahura) Wan Abdurrahman. Dan diharapkan mampu menjadi Observatorium terbaik di Asia Tenggara," ujar  Gubernur Ridho.
 
Ridho menjelaskan Pemprov Lampung bekerjasama dengan Institut Teknologi Sumatera (Itera) membuat observatorium astronomi terbaik di Asia Tenggara. "SEAAN sangat mendukung pembangunan Observatorium ini untuk kemajuan sains astronomi. Rata-rata pembangunan oservatorium berada di atas katulistiwa, seperti observatorium Thailand yang berada di atas utara katulistiwa. Dan Provinsi Lampung berada di bawah katulistiwa, tepatnya di selatan katulistiwa untuk melihat belahan bumi di langit selatan," jelasnya.
 
Selain membangun Observatorium publik dan planetarium publik, jelas Gubernur Ridho, Pemprov Lampung juga akan membangun observatorium yang fokus terhadap penelitian. "Saya ingin membangun observatorium terbaik Se-Asia Tenggara. Saya yakin kita bisa melakukannya. Karena pembangunan Observatorium ini bukan hanya untuk penelitian, tetapi juga sebagai pusat pendidikan dan pariwisata," jelasnya. 
 
Gubernur Ridho berharap dengan hadirnya SEAAN di Lampung dan semua pihak terkait, dapat mendukung dan mensupport rencana pembangunan Observatorium di Lampung. "Saya sangat berharap untuk semua partisipasi dan dukungannya. Semoga rencana pembangunan observatorium ini dapat menjadi yang terbaik di Asia Tenggara," harap Gubernur Ridho. 
 
Presiden of SEAAN, Boonrucksar Soonthornthum, menyampaikan ucapan terimakasih kepada Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo pada acara welcome dinner The 10th South East Asia Astronomy Network (SEAAN) Meeting. "Terimakasih kepada Gubernur Ridho atas penyambutannya di Lampung," ujar Boonrucksar.
Ia menjelaskan bahwa Lampung memiliki infrastruktur dan sumber daya manusia yang memadai. "Untuk itu, diharapkan seluruh pihak terkait dapat mensupport kegiatan ini untuk pembangunan astronom menjadi lebih baik kedepannya," jelasnya. 

Sementara itu, Kepala Observatorium Astronomi dan Planetarium Itera Lampung, Hakim L. Malasan, menyampaikan ucapan terimakasih atas sambutan yang diberikan Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo. "Terimakasih atas dukungan dan perhatiannya. Ini merupakan perhatian Gubernur Ridho untuk perkembangan dan kemajuan astronomi," ujarnya.

Muaramedia.com, BANDAR LAMPUNG -- Pemerintah Provinsi Lampung mengadakan Rapat Persiapan Pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran (MTQ)  Nasional untuk anggota Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri), tahun 2018 yang bakal diselenggarakan  8-18 November 2018 di Jakarta. Rapat persiapan dipimpin Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra, Hery Suliyanto di Ruang Rapat Asisen Bidang Pemerintahan dan Kesra, Kantor Gubernur Lampung, Kamis (18/10/2018).
 
Menurut Hery Suliyanto, untuk memperkuat rasa persatuan dan kesatuan seluruh anggota Korpri, Dewan Pengurus Korpri Nasional menyelenggarakan MTQ IV Korpri 2018.
“Untuk itu Pemerintah Provinsi Lampung meminta adanya partisipasi, kerja keras dari seluruh kabupaten kota untuk mengirimkan Qori Qoriah terbaik perwakilan kabupaten kota sehingga dewan juri Provinsi bisa menilai mana yang paling layak untuk  nantinya mewakili Provinsi Lampung di Tingkat Nasional,” ujarnya.
 
Hery mengatakan peserta adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau anggota Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) di Kementerian/LPNS/Provinsi, Pegawai Taspen (persero), BPJS Kesehatan dan BAPERTARUM-PNS (Tapera) yang belum pernah menjadi juara terbaik pertama dalam cabang dan golongan yang sama pada MTQ Tingkat Nasional dan Internasional yang dilaksanakan oleh lembaga atau instansi manapun.

Dengan mengusung Tema “Dengan MTQ Korpri kita wujudkan Anggota KORPRI yang berfikir cerdas dan berakhlakul Karimah”, Pemprov mengajak semua pihak untuk bersama-sama saling bahu membahu meningkatkan kemampuan dan meminimalisir kelemahan untuk mencapai kejayaan kafilah provinsi Lampung dalam ajang MTQ, guna mengembalikan kejayaan provinsi Lampung dalam ajang MTQ/STQ tingkat Nasional, serta meraih prestasi yang lebih baik.

Gubernur Terima Audiensi KPID Lampung

October 18, 2018
Muaramedia.com, BANDAR LAMPUNG -- Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Lampung beraudiensi dengan Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo terkait penyelenggaraan KPID Award Ke-8 Tahun 2018 pada awal Desember 2018 mendatang. Audiensi diselenggarakan di Ruang Rapat Gubernur, Rabu sore (17/10/2018).
 
Menurut pihak KPID, Award ke-8 tersebut terselenggara karena kepedulian Gubernur Ridho yang selalu memberikan dukungan penuh pada penyiaran daerah. KPID berharap pada malam penyelenggaraan KPID Awward mendatang Gubernur Lampung dapat hadir.
 
Dalam pertemuan itu, Gubernur Ridho mengapresiasi penyelenggaraan KPID Lampung Award  2018. Menurutnya, pemerintah berkepentingan menjaga penyebaran informasi yang benar dan kontekstual. Kehadiran informasi yang benar amat penting,  termasuk dalam menjaga keutuhan bangsa.
"Kebersamaan masyarakat dan pemerintah bisa dilakukan oleh lembaga penyiaran, serta Informasi yang disampaikan lembaga penyiaran semakin positif. Karena Media turut bertugas menjaga keutuhan bangsa," ujar Gubernur.
 

Menurut Ridho, KPID harus menjalankan tugas secara optimal karena KPID berperan penting mendorong lembaga penyiaran memproduksi siaran yang mengedukasi.

Muaramedia.com, BANDAR LAMPUNG— Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut (Danlanal) Lampung, Kolonel Laut (P) Albertus Agung Priyo S memimpin Upacara Bulanan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, yang dilaksanakan di Lapangan Korpri Kantor Gubernur Provinsi Lampung pada Rabu pagi (17/10/2018).
 
Upacara diikuti anggota Forkopimda Provinsi di bawah Komandan Upacara Mayor Laut (PM) Prasetyo Bekti. Pasukan upacara terdiri dari berbagai pleton yaitu Lanal Lampung, Korem 043/Gatam, Lanud, Polda Lampung, Brigif 3 Marinir, Kejaksaan Tinggi, Polhut dan ASN Provinsi Lampung.
 
Dalam amanatnya, Danlanal menyampaikan sambutan Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo, bahwa guna mensukseskan visi Pembangunan Lampung Maju dan Sejahtera 2019, seluruh komponen dituntut bekerja keras, sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing. 
 
Selain itu, harus ada koordinasi dan sinergitas dengan berbagai unsur, baik eksekutif dan legislatif serta Forkompimda. “Sebagaimana diketahui saat ini sedang berlangsung kegiatan Lampung Fair 2018 yang dimulai sejak tanggal 12 hingga 27 Oktober 2018 yang akan datang. Lampung Fair merupakan Pameran berskala Nasional, sebagai momentum penting dalam melakukan promosi daerah dalam rangka membangun perekonomian Lampung yang tangguh dan berdaya saing,” ujar Danlanal.
 
Tema Lampung Fair tahun ini "The Biggest Fair in Sumatera”. Tema ini sejalan dengan semangat pembangunan daerah yang menempatkan Lampung pada skala terbesar di Sumatera khususnya prioritas pengembangan infrastruktur, kemaritiman, kedaulatan dan ketahanan pangan, energi terbarukan dan pariwisata.

“Untuk itu diharapkan seluruh Forkopimda berpartisipasi aktif mensukseskan perhelatan akbar Lampung Fair 2018, sesuai dengan kapasitas, tanggungjawab serta tugas dan pokok yang dimiliki. Gubernur Lampung juga mengajak kita semua untuk terus meningkatkan disiplis. Loyalitas, dedikasi, motivasi dan etos kerja serta membudayakan untuk berfikir kreatif, inovatif, solutif sebagai upaya untuj menunjang pelaksanaan tugas,” jelas Danlanal.

Muaramedia.com, BANDAR LAMPUNG--Pemerintah Provinsi Lampung bersama Palang Merah Indonesia (PMI) Lampung mengumpulkan bantuan untuk korban Gempa dan Tsunami di Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah (Sulteng). Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo meminta penggalangan bantuan menjadi gerakan bersama.
 
“Saya sangat mendukung pengumpulan dana untuk pemberian bantuan bagi korban Gempa dan Tsunami di Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah. Tentunya bantuan ini sangat dibutuhkan dan dinanti saudara kita yang sedang ditimpa musibah. Semoga bantuan yang kita berikan nanti sangat berguna untuk kebutuhan saudara di sana,” kata Ridho Ficardo saat menerima audiensi dari PMI Lampung, di Ruang Kerja Gubernur Lampung, Selasa (16/10/2018).
 
Di sisi lain, Ketua PMI Lampung, Umar Hasan, menghendaki bantuan korban gempa di Palu dan Donggala menjadi gerakan bersama seperti pemintaan Gubernur Ridho. “Gubernur menginginkan bantuan tersebut dikumpulkan menjadi satu kebersamaan dan semaksimal mungkin untuk diberikan kepada saudara kita di sana,” jelas Umar.
 
Dia menjelaskan bantuan tersebut harus dalam bentuk satu kesatuan. "Kami mulai bergerak mengumpulkan bantuan tersebut. Sebelumnya PMI Lampung mengirimkan bantuan Rp50 juta ke PMI Pusat. Setelah Gubernur Ridho sangat menyetujui bantuan ini, nantinya dijadikan satu kesatuan dan dikirimkan langsung ke Palu dan Donggala,” kata Umar Hasan.

Pada kesempatan itu Umar menjelaskan pihaknya mengumpulkan bantuan Rp65 juta. “Kalau ada penambahan, akan dikumpulkan lagi,” kata Umar.

Dry Port Way Kanan Segera Mewujud

October 16, 2018
Muaramedia.com, BANDAR LAMPUNG -- Pemerintah Provinsi Lampung bersama PT Pelindo, PT KAI, Pemerintah Kabupaten Way Kanan dan Kantor Syahbandar & Otoritas Pelabuhan (KSOP) sepakat mewujudkan pembangunan Dry Port Way Kanan.  Kesepakatan tersebut dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani bersama di Hotel Novotel Bandar Lampung, Selasa (16/10/18), usai pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) terkait pembangunan Dry Port Way Kanan. Dalam berita acara tersebut, para pihak sepakat  mendukung percepatan pembangunan Dry Port Way Kanan yang terkoneksi dan terintegrasi dengan Pelabuhan Panjang.
 
Kesepakatan ini akan dilanjutkan dengan pembentukan kelembagaan untuk mempercepat pembangunan dengan Tim Sekretariat di Dinas Perhubungan Provinsi Lampung. Tim ini secara konsisten dan terus menerus berupaya untuk mewujudkan terealisasinya pembangunan Dry Port Way Kanan sampai selesai.
 
Pembangunan dry port ini sesuai dengan konsep pembangunan insfrastruktur transportasi Provinsi Lampung yang terintegrasi dan terkoneksi.  Dry Port Way Kanan dibangun dalam rangka konektivitas kererta api ke Pelabuhan Panjang. Diharapkan pembangunannya memberikan multiplayer effects bagi perkembangan industri dan perekonomian Lampung.
 
Dalam sambutan tertulis Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo yang disampaikan oleh Plt. Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Taufik Hidayat diungkapkan bahwa dengan terbukanya konektivitas melalui Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) akan berdampak bagi pengembangan kawasan industri maupun kawasan pariwisata. Pembangunan sektor industri diyakini akan mampu memberikan daya ungkit terhadap pertumbuhan ekonomi.
 
“Pengembangan dry port Way Kanan akan mendukung kemajuan kawasan industri. Khususnya kawasan industri yg terdekat yaitu kawasan industri Way Kanan. Disamping tentu saja dapat meningkatkan konektivitas wilayah, mengurangi bebeban jalan, serta mampu mengakomodir kebutuhan angkutan barang/komoditas eksport lampung,” ujar Taufik
 
Taufik juga menegaskan sinergitas pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten sangat diperlukan dalam rangka percepatan realisasi pembangunan Dry Port Way Kanan ini. “Melalui FGD ini diharapkan dapat menghasilkan pokok-pokok permasalahan dan upaya penyelesaiannya bagi pengembangan Dry Port di Kabupaten Way Kanan," ujarnya.
 
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Qudrotul Ikhwan menjelaskan bahwa dasar pelaksanaan FGD tersebut yakni adanya MOU antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan PT Pelindo dan juga ada kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan PT KAI. 
 
Ikhwan menjelaskan tujuan FGD tersebut untuk meningkatkan sinergitas antara pihak-pihak yang bertanggungjawab atas pembangunan Dry Port. "Untuk meningkatkan sinergitas antar komponen, antar instansi, antar lembaga yang ada khususnya untuk lebih memajukan pembangunan di Provinsi Lampung yang kita cintai ini," ujarnya.
 
Ikhwan berharap Dry Port tersebut menjadi terobosan baru memacu pembangunan di Provinsi Lampung. "Kita berharap semua stakeholder terkait bisa mempersiapkan diri, seperti diketahui di Kabupaten Way Kanan memiliki banyak potensi industri, salah satunya industri perhubungan, sehingga kedepannya bisa saling mendukung memaksimalkan pemanfaatan fungsi Dry Port ini," ujar Ikhwan.

FGD ini menghadirkan pembicara yang merupakan perwakilan dari Bupati Way Kanan, Direktur Prasarana Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Direktur Jenderal Pengembangan Wilayah Industri Kementerian Perindustrian, Direktur Komersial PT. Pelindo II dan Direktur Komersial PT. KAI.

Muaramedia.com, BANDAR LAMPUNG--Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo diwakili Plt. Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Lampung, Taufik Hidayat, membuka pameran Lampung Trade, Tourism, and Invesment (Lampung TTI Expo) 2018 di Mal Boemi Kedaton, Bandar Lampung, Jumat (12/10/2018). Pameran ini ditargetkan meraih transaksi lebih dari dari Rp5 miliar.
 
Pameran kerja sama Pemerintah Provinsi Lampung dan PT Aria Mitra Media berlangsung 12-15 Oktober 2018. Targetnya, mengintergrasikan promosi dan informasi produk dan jasa unggulan kepada masyarakat Lampung dan luar Lampung. “Juga untuk mendorong perekonomian daerah melalui pemasaran produk unggulan daerah terutama produk usaha mikro kecil dan menegah, investasi, dan pariwisata,” ujar Taufik.
 
Produk unggulan Lampung yang dipromosikan antara lain makanan olahan seperti keripik pisang, dan kopi bubuk. Kemudian, aneka kerajinan kain tapis, sulam usus, dan kain maduaro. "Produk ini terus didorong agar dapat meningkat mutu dan desainnya sehingga dapat bersaing di pasar global," kata Taufik.
 
Dalam menghadapi persaingan global yang makin ketat, kata Taufik, pengusaha harus dapat memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan perdagangan elektronik (e-commerce). "Beberapa hal yang menjadi perhatian kita, khususnya pelaku usaha adalah memantapkan jaringan usaha. Kemudian, meningkatkan kualitas SDM dan teknologi. Meningkatkan akses pasar, bahan baku, terutama penyediaan bahan baku lokal. Para pelaku usaha harus berperan lebih nyata dalam membantu pemasaran produk usaha kecil,” kata Taufik Hidayat.
 
Ajang temu bisnis ini menurut Direktur Utama PT Aira Mitra Media, Nurhadi, bersamaan dengan Pameran Produk Unggulan Jawa Timur. Harapannya, mampu memperluas dan meningkatkan jaringan pemasaran produk unggulan dari berbagai daerah. "Kita ingin mmendorong peningkatan kualitas mutu produk daerah agar sesuai permintaan pasar di era perdagangan bebas saat ini,“ ujar Nurhadi.

Peserta pameran antara lain berasal dari Dinas Perdagangan dan Dekranasda Provinsi Lampung yang menampilkan aneka produk busana dan makanan. Dari Jawa Timur, tampil Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan produk unggulan Provinsi Jawa Timur, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ngawi dengan materi pameran makanan dan kerajinan tangan. Selain itu, ada kerajinan dan aksesoris dari Kota Bandar Lampung, Dinas Perdagangan Makassar dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kota Mataram dengan produk mutiara.

Muaramedia.com, BANDAR LAMPUNG--Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo meminta seluruh Kabupaten/Kota melakukan percepatan dalam penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) menyusul diintegrasikannya secara elektronik sistem Online Single Submission (OSS).
 
Pesan Gubernur tersebut disampaikan Pj. Sekretaris Daerah, Hamartoni Ahadis saat membuka sosialisasi Percepatan Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota sebagai instrumen dalam penyelenggaraan sistem Online Single Submission (OSS), di Ruang Rapat Dinas PU&PR Provinsi Lampung, Senin (15/10/2018).
 
"Sistem OSS ini diharapkan mampu mempermudah proses perizinan berusaha di Indonesia baik pada tingkat pusat maupun daerah dengan menggunakan RDTR sebagai instrumen dalam pelaksanaannya. Kita selaku pemerintah daerah tentunya harus segera melaksanakan percepatan penyusunan RDTR Kabupaten/Kota agar Sistem OSS dapat berjalan," ujar Hamartoni.
 
Menurut Hamartoni, RDTR sendiri merupakan pejabaran Iebih rinci dari RTRW yang didalamnya juga mengatur ketentuan peraturan zonasi serta mekanisme Insentif dan disinsentif sebagai instrumen utama pengendalian pemanfaatan ruang.  "Perlu kita buat komitmen terhadap Kabupaten/Kota yang belum melaksanakan penyusunan ini, harus ada kesepakatan bersama tentang batas waktu dalam hal penyusunan dokumen tersebut," ujar Pj. Sekdaprov.
 
Hamartoni yang juga Ketua Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi Lampung menyebutkan dari 15 Kabupaten/Kota, baru satu Kabupaten yang sudah menyelesaikan penyusunan RDTR yaitu Tanggamus.
"Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mengapresiasi atas kinerja teman-teman Tanggamus yang sudah melaksanakan kewajibannya dalam rangka penyusunan dokumen-dokumen perencanaan yang berkaitan dengan tata ruang," katanya.
 
Ia menyampaikan RDTR merupakan dokumen rencanan tata ruang penting dan wajib dimiliki setiap daerah khususnya wilayah perkotaan demi terwujudnya tertib penyelenggaraan penataan ruang. 
 
Tujuan penataan ruang, lanjut Hamartoni, agar tercipta Keterpaduan Penataan Ruang Provinsi Lampung untuk Mendukung Pembangunan yang Berkelanjutan dan Berdaya Saing. Hal ini secara hukum sudah ditetapkan dengan Perda Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang RTRW Provinsi Lampung Tahun 2009-2029 (saat ini sedang dalam kegiatan revisi).  "Oleh karena itu, setiap kegiatan/penyelenggaraan pemanfaatan ruang di Provinsi Lampung harus sesuai dengan amanat Perda RTRW tersebut," ujarnya.
 
Hamartoni menuturkan dalam konteks investasi, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha dalam rangka meningkatkan standar pelayanan perizinan berusaha yang efisien, mudah, terintegrasi, dan tata kelola yang baik melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik / OSS.
 
"Sistem OSS ini diharapkan mampu mempermudah proses perizinan berusaha di Indonesia baik pada tingkat pusat maupun daerah dengan menggunakan RDTR sebagai instrumen dalam pelaksanaannya. Kita selaku pemerintah daerah tentunya harus segera melaksanakan percepatan penyusunan RDTR Kabupaten/Kota agar Sistem OSS dapat berjalan sesuai harapan," katanya.
 
Hamartoni berharap dengan adanya acara sosialisasi tereebut, dapat lebih memahami tentang pentingnya rencana rinci tata ruang. "Dimana ini sebagai instrumen pengendalian, percepatan perizinan investasi, dan percepatan penetapan Perda RDTR Kabupaten/Kota," ujarnya.
 
Sementara itu, Kepala Dinas PU&PR Provinsi Lampung, Budhi Darmawan mengatakan bahwa acara tersebut sebagai salah satu bentuk fasilitasi penyusunan rencana rinci tata ruang oleh Pemprov Lampung kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2010 tentang penyelenggaraan penataan ruang.
 
"Dengan tujuan memberikan pemahaman pada stakeholder penyelenggara penataan ruang di Kabupaten/Kota terkait urgensi RDTR sebagai alat pengendalian penataan ruang dan percepatan pelaksanaan perizinan berusaha," tandasnya.
Muaramedia.com, BANDAR LAMPUNG--Provinsi Lampung kembali menoreh prestasi di bidang pertanian. Kali ini, pengelolaan Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) masuk lima terbaik nasional. Atas prestasi itu, Lampung diundang pada puncak peringatan Hari Pangan Sedunia ke-38, di Desa Jejangkit Muara, Kecamatan Jejangkit, Kabupaten Barito Kuala, Kalimatan Selatan, Kamis (18/10/2018). 
 
Menurut Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH) Provinsi Lampung, Edi Yanto, penghargaan ini diraih Lampung melalui UPJA Mandiri, Kampung Serdang Kuring, Kecamatan Bahuga, Way Kanan. 
 
"Alhamdulillah tahun ini UPJA kita terpilih sebagai lima terbaik se-Indonesia yang dinilai berprestasi mengelola alat dan mesin pertanian," kata Edi Yanto, di Bandar Lampung, Minggu (14/8/2018).
 
Lampung terpilih berdasarkan surat Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia Nomor 21/Kpts/OT.50/B/08/2018 tentang Pembentukan Tim Evaluasi Kinerja UPJA TA 2018. Tim ini menilai kinerja UPJA di 14 provinsi sentra produksi padi di Indonesia.
 
Hasilnya, UPJA Mandiri yang diketuai Rasid Wahyono meraih predikat lima terbaik UPJA se-Indonesia. Selain itu, juga terpilih UPJA Amanah Jaya Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan, UPJA Karya Bersama Kabupaten Demak Jawa Tengah, UPJA Rina Karya Kabupaten Sigi Sulawesi Tengah, dan UPJA Tani Mandiri Kabupaten Sikka Nusa Tenggara Timur.
 
Saat ini, UPJA Mandiri mengelola tiga unit combine harvester senilai Rp1,08 miliar, tiga transplanter (189 juta), pompa air, cultivator, dan pompa air. Alsitan tersebut bantuan pemerintah pusat, Pemprov Lampung, dan Kabupaten Way Kanan. Atas pengelolaan tersebut, hingga September 2018, UPJA Mandiri meraih laba Rp85 juta.
Muaramedia.com, BANDAR LAMPUNG -- Perhelatan Lampung Fair 2018 secara resmi dibuka oleh Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo, di PKOR Way Halim, Jum'at (12/10/2018) malam. Pada pembukaan ini, ribuan pengunjung memadati dan memeriahkan Pembukaan Lampung Fair 2018.
 
Pagelaran Lampung Fair 2018 yang merupakan event tahunan Pemerintah Provinsi Lampung yang dilaksanakan selama 16 hari yaitu pada 12-27 Oktober 2018, serta akan dimeriahkan oleh sederet artis ternama seperti Judika, Citra Scholastika, Wali, Tipe-X dan Cozy Republik. 
 
Dalam pelaksanaan Lampug Fair 2018 juga akan dilaksanakan berbagai kegiatan seperti Festival Seni Budaya Lampung, Miss Lampung Fair 2018, Festival Music dan Solo Song, Food Festival, dan kegiatan lainnya, serta berbagai hiburan. 
 
Salah satu warga dari Way Halim, Nisa, mengungkapkan Lampung Fair 2018 kali ini sangat berbeda. Sebab, kali ini acara-acara yang disajikan makin banyak. "Saya tidak menyangka pembukaan Lampung Fair 2018 sangat berbeda dari sebelumnya. Bahkan Gubernur Ridho melakukan kunjungan ke anjungan dengan menggunakan mobil odong-odong yang telah dimodifikasi sekian rupa. Gubernur Ridho sangat ramah kepada setiap warganya," jelas Nisa yang terlihat senang.
 
Tak hanya itu, Rizal mahasiswa UIN, juga mengatakan Lampung Fair 2018 jauh berbeda dari tahun 2017. "Saya sudah pernah datang pada Lampung Fair sebelumnya, dan saya merasa Lampung Fair kali ini jauh lebih menarik dari lebih meriah. Ada banyak hiburan, serta artis-artis ibukota yang turut memeriahkan Lampung Fair kali ini," ungkapnya. 
 
Sementara itu, Dayat, warga Kemiling, menjelaskan bahwa ia dan istrinya sangat penasaran dengan Lampung Fair 2018.
 
"Saya sangat penasaran dan ternyata Lampung Fair 2018 memang sangat berbeda, lebih ramai dan lebih meriah. Tidak salah jika saya mengajak istri saya untuk menghadiri pembukaan Lampung Fair 2018. Terlebih istri saya sangat ingin melihat penampilan Judika secara langsung," ujar Hidayat. 

Dayat berharap ke depannya Lampung Fair dapat semakin baik lagi. "Semoga ke depannya Lampung Fair semakin meriah, dan lebih banyak kegiatan lain yang ditampilkan. Terutama dalam mengundang artis-artis ternama ibukota lainnya. Sehingga masyarakat dapat semakin terhibur dan beramai-ramai mengunjungi Lampung Fair," harapnya.

Muaramedia.com, BANDAR LAMPUNG--Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo diwakili Plt. Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Lampung, Taufik Hidayat, membuka pameran Lampung Trade, Tourism, and Invesment (Lampung TTI Expo) 2018 di Mal Boemi Kedaton, Bandar Lampung, Jumat (12/10/2018). Pameran ini ditargetkan meraih transaksi lebih dari dari Rp5 miliar.
 
Pameran kerja sama Pemerintah Provinsi Lampung dan PT Aria Mitra Media berlangsung 12-15 Oktober 2018. Targetnya, mengintergrasikan promosi dan informasi produk dan jasa unggulan kepada masyarakat Lampung dan luar Lampung.
 
 “Juga untuk mendorong perekonomian daerah melalui pemasaran produk unggulan daerah terutama produk usaha mikro kecil dan menegah, investasi, dan pariwisata,” ujar Taufik.
 
Produk unggulan Lampung yang dipromosikan antara lain makanan olahan seperti keripik pisang, dan kopi bubuk. Kemudian, aneka kerajinan kain tapis, sulam usus, dan kain maduaro. 
 
"Produk ini terus didorong agar dapat meningkat mutu dan desainnya sehingga dapat bersaing di pasar global," kata Taufik.
 
Dalam menghadapi persaingan global yang makin ketat, kata Taufik, pengusaha harus dapat memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan perdagangan elektronik (e-commerce). "Beberapa hal yang menjadi perhatian kita, khususnya pelaku usaha adalah memantapkan jaringan usaha. Kemudian, meningkatkan kualitas SDM dan teknologi. Meningkatkan akses pasar, bahan baku, terutama penyediaan bahan baku lokal. Para pelaku usaha harus berperan lebih nyata dalam membantu pemasaran produk usaha kecil,” kata Taufik Hidayat.
 
Ajang temu bisnis ini menurut Direktur Utama PT Aira Mitra Media, Nurhadi, bersamaan dengan Pameran Produk Unggulan Jawa Timur. Harapannya, mampu memperluas dan meningkatkan jaringan pemasaran produk unggulan dari berbagai daerah. "Kita ingin mmendorong peningkatan kualitas mutu produk daerah agar sesuai permintaan pasar di era perdagangan bebas saat ini,“ ujar Nurhadi.

Peserta pameran antara lain berasal dari Dinas Perdagangan dan Dekranasda Provinsi Lampung yang menampilkan aneka produk busana dan makanan. Dari Jawa Timur, tampil Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan produk unggulan Provinsi Jawa Timur, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ngawi dengan materi pameran makanan dan kerajinan tangan. Selain itu, ada kerajinan dan aksesoris dari Kota Bandar Lampung, Dinas Perdagangan Makassar dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kota Mataram dengan produk mutiara.

Muaramedia.com, BANDAR LAMPUNG ---- Plt. Ketua Legiun Veteran Republik Indonesia  (LVRI) Provinsi Lampung Salimi Muhtar mengapresiasi perhatian Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo kepada LVRI Lampung. “Perhatian Gubernur Ridho Ficardo terhadap LVRI sangat bagus. Selama ini Gubernur telah menggelontorkan anggaran hingga ratusan juta rupiah untuk rehabilitasi kantor LVRI Provinsi Lampung. Tidak hanya itu, setiap moment – momen hari besar Nasional Pemerintah Provinsi Lampung senantiasa memberikan perhatian dan tali asih kepada veteran. Hal ini disampaikannya pada Pembukaan Musyawarah Daerah LVRI di Balai Keratun Kantor Gubernur Provinsi Lampung Kamis, ( 11/10/2018).
 
Menurut Salimi Saat ini Provinsi Lampung dipimpin oleh pemimpin yang menghargai jasa – jasa para pendahulunya. Juga telah membantu veteran melalui program bedah rumah. Salah satunya telah memberikan bantuan perumahan berupa  “bedah rumah” sebanyak 45 unit rumah / tahun sejak 2016. Dalam Musda ini, Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo diwakili Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Hery Suliyanto.
 
Dalam sambutannya, Hery menyampaikan harapan Gubernur agar LVRI sebagai wadah para pejuang, hendaknya senantiasa menjaga nilai – nilai perjuangan 1945 sekaligus mewariskan kepada generasi muda. 
 
“Saya mengajak kita semua menyatukan persepsi dan menyatukan visi dalam menyikapi berbagai persoalan aktual kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga tecipta kehidupan bermasyarakat di daerah yang harmonis aman dan tentram”, kata Hery.
 
Hery berharap melalui Musda LVRI diperoleh program kerja yang bersinergi dengan program pembangunan Provinsi Lampung sehingga karya LVRI masa kini dan masa mendatang semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Lampung. Senada dengan Hery, Kepala Departemen Organisasi DPP LVRI Dahlan Idrus berharap Musda LVRI kali ini dapat berjalan dengan demokratis,  dan memilih pemimpin pewaris nilai nilai dan semangat jiwa 45.
 
“Kita harus mampu menjadi tauladan. Menjadi penyemangat bagi pemuda, misi pewarisan ini harus menjadi gerakan yang masif sehingga mampu menjawab tantangan kehidupan kebangsaan yang semakin kompleks”  jelas Dahlan. 
 
Kehadiran LVRI di tengah masyarakat juga menjadi bukti bahwa kemerdekaan yang diperoleh bangsa Indonesia didapatkan dengan penuh perjuangan dan pengorbanan. Bukan hadiah atau pemberian bangsa lain.
 
“Kini saatnya kita maknai kemerdekaan dengan semboyan merdeka, sejahtera dan makmur tidak hanya terhenti pada Mereka atau mati” tutur Dahlan menutup sambutannya.

Dalam kesempatan tersebut Dandrem 043 Garuda Hitam melalui sambutan tertulisnya menyampaikan pesan kepada seluruh peserta musda agar terus berkontribusi membantu Pemerintah Daerah dalam mensuskseskan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Lampung.

Muaramedia.com, BANDAR LAMPUNG--Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo minta Duta Kesehatan dan Duta Bersih Narkoba Provinsi Lampung menjadi motor penggerak dalam pemberantasan narkoba di Provinsi Lampung. Pesan Gubernur tersebut disampaikan Asisten Pemerintahan dan Kesra Provinsi Lampung, Hery Suliyanto pada saat membuka Grand Final Pemilihan Duta Kesehatan dan Duta Bersih Narkoba Provinsi Lampung Tahun 2018, di Mal Boemi Kedaton, Rabu (10/10/2018) malam.
 
"Melalui kegiatan ini saya mengingatkan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dan menyatakan Perang terhadap Narkoba di Provinsi Lampung. Juga ikut berperan aktif bersama-sama meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan dan bahaya narkoba. Ini adalah komitmen kita terhadap kesehatan dan pemberantasan narkoba di Provinsi Lampung," ujar Hery menyampaikan pesan Gubernur.
 
Seperti diketahui, Lampung merupakan Provinsi pertama di Indonesia yang menyelenggarakan Pemilihan Duta Kesehatan dan Duta Bersih Narkoba ini.  Hery mengatakan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang di kalangan generasi muda dewasa ini kian meningkat. Maraknya penyimpangan perilaku generasi muda tersebut, dapat membahayakan keberlangsungan hidup bangsa ini di kemudian hari.
 
"Karena generasi yang diharapkan menjadi penerus bangsa, semakin hari semakin rapuh di gerogoti zat-zat adiktif penghancur syaraf. Akibatnya generasi harapan bangsa yang tangguh dan cerdas hanya akan tinggal kenangan," katanya.
 
Dalam memerangi narkotika yang kian marak tersebut, Hery menyebutkan pemberantasan peredaran narkoba tidaklah hanya merupakan kewajiban dari kalangan TNI, Polri atau komponen tertentu saja. "Ini juga merupakan tugas dan tanggungjawab kita semua seluruh masyarakat, khususnya generasi muda di Provinsi Lampung," ujarnya.
 
Melalui kesempatan tersebut, Hery menyampaikan selamat berkompetisi kepada seluruh peserta pemilihan Duta Kesehatan dan Duta Bersih Narkoba Provinsi Lampung.
"Kiranya kegiatan ini dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk membuktikan kemampuan terbaik kalian, sehingga nantinya akan menjadi Duta yang profesional dan dapat dibanggakan seluruh masyarakat Lampung," katanya.
 
Sementara itu, Ketua Gerakan Nasional Anti Narkoba (Ganas Annar),  MUI Kota Bandar Lampung dan Komunitas Sadar Kesehatan (KSK) Lampung, Zam Zanariah mengatakan adanya pemilihan Duta Kesehatan dan Duta Bersih Narkoba ini merupakan dari sebuah ide karena melihat Indonesia masih dalam kategori darurat Narkoba.
 
Ia menyebutkan Lampung merupakan pilot project pertama di Indonesia yang menyelenggarakan pemilihan dua duta ikon ini. "Kenapa Indonesia yang darurat narkoba, tidak berpikir untuk membuat ikon generasi muda yang bersih dari narkoba. Maka tercetuslah ide ini terbentuklah duta bersih narkoba dan duta kesehatan. Di mana mereka yang merupakan generasi muda tetapi peduli terhadap kesehatan, maka tercetuskan duta kesehatan Lampung ini," ujarnya.
 
Zam berharap Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung beserta seluruh stakeholder lainnya, bersama-sama memerangi narkoba sehingga terciptalah generasi muda yang bersih dan bebas dari narkoba. "Saya secara tulus meminta kepada Pemprov Lampung untuk menjadikan ini pekerjaan rumah kita bersama. Jika perlu, masukan ini ke dalam kurikulum pendidikan di Provinsi Lampung. Mari kita berikan pengenalan kepada mahasiswa/pelajar, sehingga apabila generasi bangsa mengerti tentang bahaya narkoba mereka tidak akan mendekati dan tidak akan didekati," katanya.
 
Zam mengapresiasi Gubernur Lampung yang turut ikut mendukung acara tersebut sebagai bentuk kepedulian terhadap generasi muda untuk terhindar dari segala macam bentuk narkotika. Ia menuturkan nantinya pemenang akan mendapatkan Piala Gubernur Lampung. "Terimakasih kepada bapak Gubernur Lampung terhadap pemberian Trophy Gubernur nantinya kepada pemenang, ini merupakan kepedulian beliau terhadap bahaya narkoba, terhadap kesehatan dan terhadap generasi muda," ujarnya.
 
Pada Pemilihan Duta Kesehatan dan Duta Bersih Narkoba Provinsi Lampung Tahun 2018 tersebut, turut dimeriahkan penampilan artis ibukota asal Lampung, Andika Mahesa.
Muaramedia.com, BANDAR LAMPUNG ---- Pemprov dan Pemkab/Kota se-Provinsi Lampung menetapkan 3 lokasi pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Penetapan itu ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerjasama penyediaan sarana dan prasarana pelaksanaan seleksi CPNS Tahun Anggaran 2018 dengan metode CAT (computer assisted test). Penandatanganan dilakukan di Hotel Aston Bandar Lampung, Rabu (10/10/18) oleh Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Hamartoni Ahadis beserta seluruh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.
 
"Perjanjian dan kerjasama antara Provinsi Kabupaten/Kota terhadap kesiapan tes Seleksi CPNS 2018, itu semua kabupaten yang terbagi dalam 3 wilayah sudah menandatangani kerjasama itu dan didalam naskah kerjasama itu ada teknis pelaksanaan tes penerimaan CPNS," jelas Hamartoni.
 
Berdasarkan hasil perjanjian kerjasama tersebut, telah ditetapkan 3 (tiga) titik lokasi Cost Sharing pelaksanaan seleksi CPNS dengan menggunakan fasilitas CAT BKN untuk wilayah Provinsi Lampung, lokasi pertama yakni di Gedung Korpri Komplek Perkantoran, Bandar Lampung dengan kapasitas terdiri dari 8 instansi yakni Provinsi Lampung, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Tulang Bawang, Kota Bandar Lampung, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Pesisir Barat. 
 
Lokasi yang kedua yakni di Gedung Wisma Haji Alkhairiyah Kota Metro dengan kapasitas yang terdiri dari 6 instansi yakni Kota Metro, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Lampung Utara dan Kabupaten Mesuji.  Dan lokasi yang ketiga yakni bertempat dk SMA Yadika Pagelaran Kabupaten Pringsewu yang terdiri dari Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten Tanggamus.
 
Kemudian dari hasil perjanjian dan kerjasama tersebut juga telah diputuskan bahwa pendaftaran CPNS diperpanjang sampai dengan tanggal 15 Oktober 2018, perpanjangan tersebut dilakukan secara otomatis, sehingga Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah tidak perlu melakukan setting ulang penutupan penerimaan. 
 
Adapun rangkaian jadwal kegiatan pelaksanaan Seleksi CPNS 2018 yakni pendaftaran dimulai dari tanggal 26 September sampai 15 Oktober 2018, Seleksi Administrasi pada tanggal 28 September sampai 20 Oktober dan akan diumumkan kelulusan seleksi administrasi pada tanggal 21 Oktober 2018, pelaksanaan SKD pada tanggal 26 Oktober sampai 17 November 2018, dilanjutkan dengan pelaksanaan SKB pada tanggal 22 November sampai 28 November 2018, kemudian penggabungan SKD dan SKB yakni pada tanggal 29 November sampai 1 Desember 2018 dan pengumuman kelulusan akhir yakni pada tanggal 3 Desember 2018.
Muaramedia.com, BANDAR LAMPUNG ----- Pemprov Lampung berharap seminar "Sinergi Komunikasi Digital dan Penyuluhan dalam Pembangunan Nasional” yang diprakarsai Forum Komunikasi Pembangunan Indonesia (Forkapi), Perhimpunan Ahli Penyuluhan Pembangunan Indonesia (PAPPI) dan Universitas Lampung (Unila), dapat memberikan sumbangan pemikiran strategis bagi pemecahan persoalan pertanian daerah. Hal itu diungkapkan Plt. Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Lampung Taufik Hidayat saat secara resmi membuka Seminar Nasional tersebut di Ballroom Hotel Emersia, Rabu (10/10/2018).
 
Taufik mengatakan seminar tersebut merupakan wadah pertukaran informasi sekaligus kegiatan untuk pemecahan masalah perkembangan global terutama bidang pertanian. 
 
“Usaha memaksimalkan infromasi yang berhubungan dengan penggunaan komunikasi digital sangat dibutuhkan untuk memperkuat usaha pembangunan,” ujar Taufik.
 
Hal senada diungkapkan Rektor Unila melalui Wakil Rektor Bidang Akademik Unila, Budjang Rahman.  Ia mengatakan, acara ini merupakan salah satu rangkaian dies Natalis Unila ke-53 dan Dies Natalis Fakultas Pertanian ke-43 yang bertujuan mencari gagasan dan inovasi untuk memecahkan persoalan klasik pertanian.
 
Persoalan tersebut, di antaranya tingkat pendidikan para petani yang rendah, usia petani-petani  juga semakin tua lantaran tak banyak generasi mudah yang meneruskan orang tuanya jadi petani. 
 
"Kalau pendidikan rendah, akibatnya cukup lama untuk petani mengadopsi teknologi pertanian. Tidak bisa cepat berubah mengikuti kondisi," ungkap Budjang.
 
Dirinya menyakini melalui seminar akan ditemukan pemikiran inovatif dalam menghadapi fenomena yang terjadi. Misalnya, jika selama ini para penyuluh pertanian hanya bertugas untuk men transfer knowledge, dengan perkembangan teknologi saat ini para penyuluh juga selain  mentrasfer ilmu juga mentransfer ilmu teknologi, “Bagaimana kita memasukan kemajuan teknologi dalam proses pertanian,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana Dame Trully Gultom menginformasikan para peserta berjumlah 186 orang terdiri dari akademisi, Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dan praktisi pertanian. Dalam seminar nasional ini juga akan dipresentasikan 78 makalah penelitian. Juga dilaksanakan pelantikan pengurus Komisariat Daerah Forkapi dan PAPPI.

Muaramedia.com, BANDAR LAMPUNG---- Pemprov Lampung dan stakeholder terkait membentuk tim  terpadu penyusunan mekanisme pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional - Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) Provinsi Lampung yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung nomor G/292/V.02/HK/2018.(HD).
 
Hal itu terungkap dalam rapat koordinasi pelaksanaan JKN-KIS yang di hadiri Kepala Dinas Kesehatan Reihana, Perwakilan BPJS Kesehatan Bandar Lampung, Lampung Utara, dan Metro di Ruang Rapat Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra, Kantor Gubernur Provinsi Lampung pada rabu (10/10/2018).
 
Assisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Heri Suliyanto menyampaikan bahwa JKN-KIS merupakan masalah yang perlu di pecahkan bersama.  Hal ini juga dilakukan Pemprov Lampung dalam menangani BPJS Ketenagakerjaan yang tidak pernah mengalami kendala. 
 
Sebab, dalam mencapai target pembiayaan BPJS Kesehatan, dilakukan kerjasama antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota melalui APBD bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang belum ter-cover oleh Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN. 
 
“Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang penerima bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dan Peraturan Presiden Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden ( Perpres) Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan.
 
Pemerintah Daerah berkewajiban membayar Iuran Jaminan Kesehatan bagi peserta PBI (Penerima Bantuan Iuran) yang merupakan fakir miskin dan orang tidak mampu yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah."Oleh sebab itu, pihak BPJS  Kesehatan perlu melakukan koordinasi dan selalu melakukan kerja sama dengan pihak pemerintah,” ujar Hery.

Pemprov  berharap ke depan masalah yang terjadi pada BPJS Kesehatan dapat dipahami dan diselesaikan bersama melalui mekanisme pembiayaan bersama program JKN-KIS di Provinsi Lampung tahun 2019.

Muaramedia.com, BANDAR LAMPUNG ---- Pemerintah Provinsi Lampung siap mendukung dan menjadikan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) sebagai mitra strategis yang baik dan sinergis guna mewujudkan Lampung yang lebih maju, sejahtera dan responsif terhadap dinamika yang terjadi dalam masyarakat.
 
Hal itu diungkapkan Asisiten Bidang Pemerintahan dan Kesra Hery Suliyanto pada saat menghadiri Tabligh Akbar yang digagas bersama IPHI dan Provinsi Lampung di Balai Keratun Kantor Gubernur Provinsi Lampung Rabu ( 10/10/2018).
 
Menurut Hery, Pemprov mengapresiasi keberadaan IPHI  yang telah banyak meringankan beban masyarakat Lampung. "Selama ini IPHI telah banyak membantu masyarakat dengan kegiatan – kegiatan sosialnya.  Secara mandiri IPHI berperan aktif meringan beban sesama sekaligus berkontribusi dalam pembangunan di Provinsi Lampung sesuai dengan bidang tugas, fungsi dah keahliannya masing masing," ujar Hery.
 
Hery juga berharap kegiatan Tabligh Akbar, santunan anak yatim dan duafa seperti ini dapat dijadikan sarana untuk untuk lebih mengeratkan persaudaraan.  Meningkatkan silaturahmi, memperlancar komunikasi antara berbagai komponen masyarakat dan umat islam yang pada akhirnya akan tercipta kehidupan masyarakat yang harmonis dalam kerangka negara kesatua Republik Indonesia.
 
Dalam kesempatan yang sama  Ketua IPHI Lampung H. Thobroni Harun menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Lampung yang telah memfasilitasi acara Tabligh Akbar dan santunan duafa.
"Pada kesempatan ini mari kita saling mengingatkan , memupuk persaudaraan, menjaga kualitas pribadi dan menjaga haji mabrur," ujar Thobroni.
 
“Haji mabrur dapat kita aplikasikan  dalam kehidupan sehari – hari, salah satunya dengan meningkatkan kepedulian terhadap sesama seperti meningkatkan shodaqoh dan mempererat ukhuwah," kata Thobroni.

Thobroni juga mengajak seluruh hadirin untuk berpartisipasi aktif meringankan beban saudara – saudara se-bangsa di Lombok dan Sulawesi Tengah yang sedang mendapat cobaan yang berat.  Tabligh akbar ini dihadiri oleh perwakilan IPHI dari seluruh Kabupaten dan Kota. Dan ditutup dengan pemberian santunan kepada duafa.

Muaramedia.com, BANDAR LAMPUNG--Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mendukung percepatan pengembangan Pelabuhan Panjang yang dikelola PT Pelabuhan Indonesia II (IPC) Cabang Panjang. Dukungan itu antara lain Rencana Induk Pelabuhan Panjang meliputi dry port (pelabuhan curah kering) dan konektivitas Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).
 
Menurut Plt. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Lampung, Taufik Hidayat, Pemprov Lampung juga akan mengundang pemangku kepentingan membahas dukungan itu pada focus group discussion, pada 16 Oktober 2018. "Pertemuan ini tentunya menindaklanjuti pertemuan sebelumnya sebagai jabaran MoU antara IPC Cabang Panjang dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung. Pada prinsipnya kami sependapat dan sepakat untuk mendorong Pelabuhan Panjang berkembang," ujar  Taufik Hidayat pada rapat pembahasan teknis tinjau ulang Rencana Induk Pelabuhan Panjang, di Ruang Rapat IPC, Cabang Panjang, Selasa (9/10/2018).
 
Taufik mengatakan Pemprov mendorong dan mendukung semua rencana terkait dengan pengembangan ini. Termasuk  menata kembali Daerah Lingkungan Kerja (DLK) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Panjang. "Hal-hal yang didukung oleh Pemprov Lampung perlu segera diinventarisir sehingga ini bisa ditindaklanjuti," kata Taufik yang juga Kepala Bappeda Provinsi Lampung itu.
 
Rapat tersebut, menurut General Manager IPC Cabang Panjang, Drajat Sulistyo, sebagai tindak lanjut Rencana Induk Pelabuhan Panjang yang akan dikembangkan sampai hingga 2020. "Ada beberapa yang diperlukan dalam perubahan Rencana Induk Pelabuhan Panjang ini," ujar Drajat.
 
Dia menyebutkan pengembangan tersebut untuk memperbaharui Pelabuhan Panjang menjadi pelabuhan kelas dunia. "Untuk menjadi pelabuhan berkelas dunia, kita membutuhkan hubungan dengan Jalan Tol Trans Sumatera. Lalu, butuh connecting rel yang akan dirilis segera dan dikerjasamakan oleh Pemerintah Daerah dan Pusat," kata Drajat.
 
Dia mengapresiasi Pemprov Lampung yang terus mendukung penuh  pembangunan Pelabuhan Panjang sebagai jalur pertumbahan perekonomian Lampung. "Ini diharapkan Rencana Induk Pelabuhan Panjang segera terealisasikan. Kami terima kasih sekali kepada Pemprov Lampung atas dukungan penuh ini. Kami berharap Pelabuhan Panjang ini bisa menjadi unggulan untuk Sumatera Bagian Selatan," kata Drajat.
Muaramedia.com, BANDAR LAMPUNG--Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung, melalui Komisi Irigasi (KI) Provinsi Lampung bersama KI kabupaten/kota mempersiapkan pola tanam padi pada Musim Tanam (MT) 2018/2019. Targetnya, pada MT 2018/2019 Lampung tetap menjadi lumbung pangan nasional. 
 
Pasalnya, Lampung satu dari 14 provinsi yang ditetapkan pusat sebagai lumbung padi nasional. Menurut Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Lampung, Taufik Hidayat, Lampung bertekad terus meningkatkan produktifitas pangan daerah. "Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menetapkan pola tanam penggunaan air irigasi untuk MT 2018/2019," kata Taufik Hidayat saat membuka rapat koordinasi KI se-Lampung di Hotel Marcopolo, Bandar Lampung, Selasa (9/10/2018).
 
Menurut Taufik yang juga Ketua KI Provinsi Lampung, saat ini Pemprov menyiapkan draf Peraturan Gubernur tentang penetapan pola tanam akan mengatur pola tanam dan penggunaan air irigasi, serta rencana luas tanam sawah irigasi teknis MT 2018/2019. Pergub ini berisi pengaturan dan pola tanam pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan Provinsi Lampung. Selain itu, kebutuhan air irigasi MT rendeng (padi) dan MT gadu (padi dan palawija).
 
"Pola tanam MT 2018/2019 akan disesuaikan dengan ketersediaan debit air bendungan. Kebutuhan air MT rendeng dan gadu di jalur Sekampung Sistem akan mendapatkan suplai dari waduk Batutegi Tanggamus yang disesuaikan dengan ketersediaan air waduk dan kebutuhan air irigasi,” kata Taufik Hidayat.
 
Sedangkan di jalur irigasi Way Rarem akan mendapatkan suplai dari Waduk Way Rarem. Untuk itu, KI akan memastikan ketersediaan air irigasi pada Wilayah Unit Pelaksana Teknis (UPTD) Balai Pengelolaan Sumber Daya Air (BPSDA) Wilayah 1 Pringsewu, UPTD BPSDA Wilayah II Kota Metro, dan UPTD BPSDA Wilayah III Kotabumi. Sehingga, dapat dimanfaatkan oleh petani dengan lebih efektif, optimal, dan berdaya guna. "Targetnya, mampu meningkatkan produktifitas komoditi pangan. Pada akhirnya akan meningkatkan kesejahtearaan masyarakat,” kata Taufik.

Di sisi lain, Ketua Panitia Rakor KI, Hermawan, menyampaikan dalam pengelolaan air, Provinsi Lampung meraih penghargaan Operasi dan Pemeliharaan terbaik tingkat nasional 2017 bersama Provinsi Gorontalo, Sumatera Barat, dan Bali. “Rapat kali ini juga mengevaluasi kegiatan pengelolaan irigasi pada 2017, dan membahas program kerja 2018–2019. Rapat dihadiri 100 peserta terdiri dari perwakilan BMKG, PLN, Polda Lampung, OPD terkait, dan anggota KI se-Lampung,” kata Hermawan.

Muaramedia.com, BANDAR LAMPUNG—Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Lampung, Aprilani Yustin Ridho Ficardo, mengimbau masyarakat Lampung melestarikan dan menggunakan batik khas Lampung. Selain unik, batik khas Lampung punya kelebihan corak, warna, dan bahan. 
 
"Dengan seringnya memakai batik Lampung, kita akan mencintainya. Itu akan terlihat hidup apabila cinta dengan yang dikenakan. Saya berharap kepada Asosiasi Batik Lampung dapat membantu para pengrajin mengembangkan kerajinan batik Lampung,” kata Aprilani Yustin Ficardo saat memberikan kata sambutan pada Hari Batik Nasional di Balai Keratun, Kantor Gubernur Lampung, Selasa (9/10/2018).
 
Acara ini digelar Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Profesi Batik dan Tenun Nusantara (APBTN) Bhuana Provinsi Lampung. Rangkaian Hari Batik Nasional Provinsi Lampung bertema 'Beauty Ruwa Jurai' ini dikemas untuk meningkatkan ragam dan kualitas produk kerajinan. APBTN Bhuana DPD Lampung secara khusus bergerak menjaga eksistensi dan melestarikan wastra adat Provinsi Lampung. Salah satunya batik dan tenun.
 
Hari Batik Nasional, kata Yustin, merupakan bagian tak terpisahkan atas pengukuhan Badan PBB Unesco, bahwa batik Indonesia menjadi warisan Budaya Tak Benda yang ditetapkan pada 2 Oktober 2009. Kemudian, ditetapkan sebagai Hari Batik Nasional dengan Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2009. Pengukuhan tersebut menjadi suatu kebanggaan atas pengakuan internasional terhadap seni budaya Indonesia. 
 
"Ini merupakan tantangan bagi bangsa Indonesia untuk terus melestarikan, memelihara, dan melindungi batik sebagai warisan budaya berkelanjutan," kata Yustin yang juga Ketua Dewan Kesenian Lampung (DKL) itu.
 
Yustin Ficardo yang juga Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung itu berharap kepada pengurus, anggota, dan pemangku kepentingan kerajinan daerah agar dapat berperan aktif menciptakan pengrajin dan pelaku usaha. "Mereka harus memiliki kreatifitas tinggi, sehingga nantinya dapat memberikan sumbangsih dalam pembangunan daerah yang berbasis ekonomi kreatif," kata Yustin.
 
Pada bagian lain, Ketua DPD APBTN Bhuana Provinsi Lampung, Laila Alhusna mengatakan tema yang diangkat memadukan gaya internasional. Namun tetap mempertahankan kearifan lokal.
 
“Jika diartikan secara luas tema Beauty Ruwa Jurai adalah keagungan dari dua adat istiadat yang menyatu. Keagungan tersebut tergambar dari kekayaan wastra adat Provinsi Lampung yang pada kesempatan kali ini mengeksplorasi keindahan batik dan tenun sesuai dengan arahan Ketua Dekransada Provinsi Lampung pada peringatan Hari Batik Nasional,” kata Laila.

Acara dilanjutkan peragaan busana batik yang ditampilkan desainer senior Lampung Aan Ibrahim. Selain itu, Zet Collection by Ida Idris dan Laila Al Lhusna. Kemudian, penyerahan hadiah bagi 53 pemenang dari empat cabang lomba di antaranya lomba desain tenun, lomba membatik, lomba mewarnai desain batik, dan lomba fashion show batik tenun yang terselenggara pada 22-23 September 2018.

Muaramedia.com, BANDAR LAMPUNG ---- Pemprov Lampung melakukan sinkronisasi program pembangunan daerah terutama bidang infrastruktur dengan Program dan Pembiayaan Pembangunan Jangka Pendek 2021-2023 yang dilakukan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR.
 
Hal itu dibahas dalam Rapat Koordinasi Penyusunan Sinkronisasi Program dan Pembiayaan Pembangunan Jangka Pendek 2021-2023 untuk Pulau Sumatera yakni Lampung, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu dan Jambi, di Hotel SwissBell Bandar Lampung, Senin (8/10/18).
 
Plt. Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Lampung Taufik Hidayat menjelaskan sejumlah program yang disinkronkan di antaranya kajian Bandar Lampung sebagai kota metropolitan, exit tol, dan peningkatan kapasitas jalan nasional.
 
Menurut Taufik, rapat tersebut merupakan salah satu rangkaian acara pengusulan berbagai program-program strategis di daerah, terutama program-program nasional. “Untuk  Lampung misalnya usulan yang akan disampaikan mengenai peningkatan jalan exit toll Trans Sumatera dan peningkatan kapasitas daya dukung jalan nasional,” ujarnya.
 
Dalam paparannya, Taufik juga memaparkan beberapa target di antaranya capaian Layak Sanitasi Provinsi Lampung mencapai 100 persen di 2019 kemudian  kemantapan jalan nasional ditargetkan akan mencapai 90,90 persen di 2019 dan mencapai 94,60 persen pada 2022.
 
Lebih lanjut, Taufik juga menyampaikan jika kajian Kota Bandar Lampung untuk sebagai kota metropolitan telah disampaikan ke Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian PUPR  selanjutnya ia berharap jika kajian ini nantinya dapat disetujui dan diusulkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2019-2024.
 
“Dengan penduduk lebih dari 1,2 juta jiwa kota Bandar Lampung sudah mulai padat dan berkembang sehingga jika nanti telah disetujui dan mendapatkan status Kota Metropolitan, maka diharapkan  infrastrukturnya akan lebih banyak mendapatkan perhatian khusus oleh Pemerintah Pusat, karena kota metropolitan itu kan jumlah penduduknya banyak, dan aktivitas bisnisnya sudah sangat besar, nah itu yang harus diantisipasi”,” jelas Taufik.
 
Pada kesempatan tersebut, Kepala Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR Iwan Nurwanto berharap melalui kegiatan tersebut dapat terwujud sinkronisasi antara kebutuhan daerah dan rencana pembangunan nasional sektor PUPR di Pulau Sumatera pada umumnya. “Minimal kita harus melakukan sinkronisasi, karena kita gak bisa jalan sendiri-sendiri, antara Pemerintah Pusat yakni Kementerian PUPR dan Pemerintah Provinsi yang mewakili Kabupaten/kota juga,” ujar Iwan.

Ia mengatakan rapat koordinasi  dan sinkronisasi yang dihadiri lebih dari 60 peserta ini bagi Kementerian PUPR juga dimanfaatkan sebagai langkah awal dalam menyusun rumusan target pembangunan sektor PUPR yang lebih realistis, sinergis dan mempunyai dampak yang luas bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat,” ungkapnya.

Muaramedia.com, JAKARTA --- Delegasi PKK Provinsi Lampung yang dipimpin Ibu Yustin Ridho Ficardo berhasil menyabet sejumlah penghargaan Upakarti Madya dalam puncak peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK Ke-46 dan Jambore Nasional Kader PKK Tahun 2018, yang dibuka langsung oleh Presiden Joko Widodo, di Hotel Mercure Ancol, Jakarta, Rabu (3/10/2018). 
 
Penghargaan yang berhasil diraih tersebut Pakarti Madya III Tingkat Kota untuk Kota Bandar Lampung sebagai Pelaksana Terbaik Pola Asuh Anak dan Remaja (PAAR) Dengan Penuh Cinta dan Kasih Sayang, Kemudian Pakarti Madya II Tingkat Kabupaten untuk Kabupaten Pesawaran sebagai Pelaksana Terbaik Pemanfaatan Pekarangan, dan Pakarti Madya I Tingkat Kota untuk Kota Metro sebagai Pelaksana Terbaik Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) Test.
 
"Kegiatan ini diikuti Provinsi seluruh Indonesia dan setiap tahunnya jambore ini memberikan apresiasi kepada kader-kader PKK yang berprestasi. Alhamdulillah, pada Hari Kesatuan Gerak PKK kali ini, Lampung kembali memperoleh penghargaan," ujar Yustin.
 
Yustin Ficardo juga menyatakan bahwa kader PKK Lampung selalu berusaha sekreatif mungkin untuk selalu memberikan yang terbaik.
 
"Kami kader PKK lampung selalu berusaha berkreasi sebaik mungkin, baik itu untuk keluarga maupun masyarakat sekitar. Tadi juga sesuai himbauan Pak Presiden, bahwa PKK harus selalu mengembangkan kreasinya, memberikan ide-ide yang kreatif sehingga dapat membantu keluarga," ucap Yustin
 
Lebih lanjut, Aprilani Yustin Ficardo berharap agar PKK semakin maju, semakin baik, dan selalu memberikan manfaat.
 
 "Saya berharap semua ini dapat bermanfaat dan memberikan semangat bagi kita semua untuk terus berkiprah dalam pembangunan," ujar Ibu Yustin. 
Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi Widodo juga sempat menyambangi pameran delegasi Lampung dan berfoto bersama. Presiden tampak mengagumi hasil karya anak bangsa dari Lampung. 
 
Tema jambore nasional ini adalah "PKK menggerakkan kehidupan berkoperasi sebagai pilar ekonomi kerakyatan
". Peserta kegiatan ini terdiri dari kader PKK berprestasi dari seluruh Indonesia dengan didampingi para Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia. Tampak hadir sekitar 1.500 peserta. Acara pokok Jambore ini meliputi pameran produk hasil karya kader PKK, parade nusantara, talkshow, lomba penyuluhan dan api unggun serta pemberian penghargaan kepada kelurahan dan desa yang meraih predikat. 
 
 
Dalam laporannya kepada Presiden, Ketua PKK Pusat Ibu Erni Guntarti Tjahyo Kumolo menyampaikan duka yang mendalam atas musibah yang menimpa bangsa Indonesia di Sulawesi. Ibu Erni Kumolo juga mengatakan kegiatan ini berlangsung dari hari ini tanggal 2-4 Oktober 2018. 

"Saya harapkan kader PKK di seluruh Indonesia siap mensosialisasikan program pemerintah dan juga bersinergi. Juga kader Dasa Wisma kita agar bisa bersinergi dengan Tim Kemendagri di tiap RT dan RW," tutur Erni.

Muaramedia.com, BANDAR LAMPUNG ----Kepala Biro Humas dan Protokol Provinsi Lampung Dra. Bayana, M.Si mendorong seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Biro Humas Protokol untuk lebih berdaya saing dan berkualitas. Hal tersebut disampaikannya saat mewakili Gubernur Muhammad Ridho Ficardo dalam Acara Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Keprotokolan Tahun 2018 Provinsi Lampung yang dilaksanakan di Taman Rekreasi Tabek Indah, Natar Lampung Selatan, Selasa (2/10/18).
 
Acara tersebut menghadirkan narasumber Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan dari Kementerian Dalam Negeri Beny Cahyadie dan dihadiri sekitar 80 peserta dari Bagian Humas dan Protokol Provinsi Lampung, Protokol Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung serta Asisten Pribadi (Sespri/Aspri) Fokorpimda dan beberapa protokol instansi vertikal yang ada di Provinsi Lampung.
 
Menurut Kepala Sub Bagian Hubungan Keprotokolan Fitter Rahmawan, selaku ketua pelaksana acara, acara Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan kapasitas protokol se-Provinsi Lampung dan menjalin kinerja dengan Sespri maupun Aspri se-Provinsi Lampung. 
 
Dalam acara tersebut, Bayana mengharapkan terbangunnya sinergi antara OPD terkait, termasuk Fokorpimda Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.

 "Kegiatan ini diharapkan membangun sinergi dan menyamakan pendapat dengan satu pemahaman yang sama antara OPD yang terkait, termasuk Forkopimda Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung," ujar Bayana

BANDAR LAMPUNG ---- Wakil Gubernur Lampung Bachtiar Basri membuka secara resmi Pameran lukisan karya 38 pelukis Lampung di UPTD Taman Budaya Lampung, Senin (1/10/2018).  Pembukaan ditandai dengan permainan gamolan pekhing (cetik) yang dimainkan Wagub bersama Kepala Taman Budaya Lampung Suslina Sari, dan Wakil Bupati Tulang Bawang Barat Fauzi Hasan. Pameran kali ini mengusung tema  “Celah”  yang menampilkan 42 karya.
 
Dalam sambutannya Wagub Bachtiar Basri menyampaikan gelaran ini membuktikan eksistensi seniman Lampung.  
“Meski tidak ada wadah untuk berekspresi, tapi jangan pernah berhenti berkarya,” pesannya.   Wagub juga berharap, para seniman lukis diberi ruang untuk berkarya.
 
“Contohnya penyair Lampung yang mendapat julukan Paus sastra  Lampung, Isbedy Stiawan ZS. Ketika diberi ruang dan wadah, nama Isbedy tambah besar, bukan hanya skala nasional, tapi internasional, demikian juga bagi Novelis asal mesuji Fajar yang telah berhasil menghasilkan dua buah novel setelah di beri ruang untuk berkarya,” kata Bachtiar Basri.
 
Wakil Gubernur yang dikenal juga sebagai perupa ini berharap ,  sejalan dengan tema “ Celah” yang diusung,  dia mengajak para seniman untuk memanfaatkan kesempatan dan peluang untuk mempresentasikan karya seni dua dimensi dengan mengedepankan keragaman dan kekakayaan budaya Lampung.  
 
Dengan demikian, harap Bachtiar, perhelatan ini dapat memperluas estetika harmonissai dinamika seni rupa Indonesia, serta memberikan apresiasi yang tinggi terhadap karya seni rupa masyarakat Lampung.
 
Wakil Bupati Tulang Bawang Barat, Fauzi Hasan, yang turut berpartisipasi dalam pameran ini mengatakan, banyak hal yang harus dilakukan dalam meningkatkan kehidupan kesenian di Lampung, khususnya di bidang lukis.
 
Dengan kesenian, kata dia, seseorang bisa berarti untuk orang lain. Seperti pelukis, idealnya harus punya kader, artinya ilmu (melukis) seseorang harus ditularkan ke orang lain.
 
Sementara itu, Kurator Pameran David mengatakan, pameran lukis yang dihelat dari tanggal 1 - 8 Oktober 2018 mendatang ini, atas kerja sama dan bantuan fasilitas kesenian dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, Pemerintah Provinsi Lampung melalui UPTD, Taman Budaya Lampung dan Dewan Kesenian Tulangbawang Barat.
 
Menurutnya, karya-karya yang saat ini ditampil telah mengalami kemajuan.  "Karya-karya yang diikutkan dalam pameran kali ini telah mengalami banyak kemajuan,  Baik dari segi tehnik, ide maupun keberanian perupa dalam berkarya", kata David.
 
Dari 98 pelukis yang mengirimkan karya untuk dikurasi, sebanyak 36 pelukis yang lolos seleksi untuk mengikuti pameran. Pada kesempatan mendatang, David berharap,  lebih banyak lagi pelukis yang ikut berpartisipasi mengikuti pameran. 
 
Para seniman yang terlihat berpartisipasi diantaranya diantaranya Pulung Swandaru, Helmy Azeharie, Dana E. Rachmat, Yen Joenaedi, Ayu Sasmita, Icon, Yulius Bermardi, Nurbaito, Koliman, S. Temon, dan Suyitno.
 
Muaramedia.com, BANDAR LAMPUNG ---Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo berharap pengangkatan Jenderal TNI (purn) Agum Gumelar Beserta Ibu Linda Amalia Sari Agum Gumelar sebagai Anggota Dewan Kehormatan Lampung Sai mampu mengawal dan menjaga pelaksanaan Pembangunan di Provinsi Lampung.
 
Harapan Gubernur itu disampaikan Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Hamartoni Ahadis pada upacara penyambutan dan pengangkatan Jenderal TNI (purn) Agum Gumelar, di Mahan Agung, Bandarlampung, Jum’at (28/9/2018).
 
"Semoga dengan diangkatnya Anggota Dewan Pertimbangan Presiden RI, Jenderal TNI (purn) Agum Gumelar dan Ibu, serta didukung dengan para pengurus Lampung Sai akan mampu mengawal dan menjaga pelaksanaan Pembangunan di Provinsi Lampung yang pada akhirnya mampu memajukan Sai Bumi Ruwai Jurai yang kita cintai ini,” ujar Hamartoni Ahadis.
 
Dalam kesempatan itu, Ketua Umum Lampung Sai, Komjen Pol (P) Sjachroedin ZP secara langsung mengalungkan selendang tapis dan penyematan pin anggota Lampung Sai sebagai tanda pengangkatan Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar beserta Ibu sebagai Anggota Dewan Kehormatan Lampung Sai. Pengangkatan ini berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat (DPP) Lampung Sai No: 017/SK/DPPLS/9/2018.
 
Atas nama Pemerintah Provinsi Lampung, Hamartoni mengucapkan selamat kepada Bapak Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar beserta ibu atas diangkatnya sebagai Dewan Kehormatan Lampung Sai. “Pengangkatan ini tentunya mempunyai arti yang sangat penting. Selain sebagai bentuk penghargaan kepada Bapak Jenderal (Purn) TNI Agum Gumelar beserta ibu atas prestasi dan partisipasi aktifnya dalam pembangunan yang bermanfaat bagi Provinsi Lampung, juga sebagai kepedulian beliau sebagai warga Negara yang bertugas mengawal pembangunan demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung,” jelas Hamartoni.
 
Hamartoni menjelaskan Lampung Sai merupakan organisasi sosial kemasyarakatan berciri kedaerahan yang semakin eksis, bahkan secara nyata membantu memelihara, sekaligus memperluas promosi hasanah budaya Lampung,” jelasnya.
 
Dalam kesempatan itu, Anggota Dewan Pertimbangan Presiden RI, Jenderal TNI (purn) Agum Gumelar, mengungkapkan rasa surprisenya terkait undangan yang diberikan oleh Komjen Pol (P) Sjachroedin ZP berserta keluarga besar Lampung Sai. "Saya sangat surprise terkait hal ini. Karena saya berpikir mendapat undangan dalam rangka silaturahmi. Dan saya mengikuti acara ini dengan sangat penuh rasa haru dan merasa terhormat mendapatkan kepercayaan dari Keluarga besar Lampung Sai," ungkapnya. 
 
Agum Gumelar mengungkapkan rasa hormat menjadi anggota Lampung Sai yang tumbuh dengan jiwa kebersamaan dan kekeluargaan. "Saya menerima ini sebagai bentuk kehormatan dan kepercayaan yang diberikan Lampung Sai. Dan saya akan bertekad untuk tidak memberikan kekecewaan terhadap kepercayaan yang telah diberikan," jelas Agum. 
 
Dalam kesempatan itu juga, Agum menjelaskan bahwa Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar Nomor 3 di dunia akan diuji terkait sistem demokrasinya. Terkait hal itu, terdapat dua perkembangan situasi yang harus disikapi dengan cara berbeda yaitu ancaman terhadap NKRI dan Pancasila, serta Perkembangan demokrasi di Negeri Indonesia. Semua itu berasal dari ancaman paham radikalisme yang harus ditanggapi dengan cara yang berbeda. 
 
Terkait ancaman terhadap NKRI dan Pancasila, harus disikapi secara tegas dengan melawan dan membela NKRI dan Pancasila dari arah manapun. Dan terkait Perkembangan Demokrasi di Indonesia, harus disikapi dengan bijak dan dewasa. 
 
"Sebagai anggota Lampung Sai, Agum berharap dapat tercipta suasana kebersamaan dan persatuan yang dapat berkembang diseluruh wilayah Lampung, serta dapat ditiru oleh wilayah lainnya. "Saya sebagai anggota Lampung Sai akan turut berpikir dan berbuat agar Lampung dapat terus maju," ungkapnya. 
 
Sementara itu, Ketua Umum Lampung Sai, Komjen Pol (P) Sjachroedin ZP, menyampaikan rasa kagum dan bangga kepada Jenderal TNI (purn) Agum Gumelar.  "Beliau merupakan sosok yang tidak banyak bicara, tetapi giat bekerja. Contoh kecilnya dengan mengirim tim kesenian ke Luar Negeri untuk membanggakan Bangsa dan Negara Indonesia, dan masih banyak lagi," jelasnya.

Atas nama keluarga besar Lampung Sai, Sjachroedin juga mengucapkan selamat datang di keluarga besar Lampung Sai. "Ini adalah Organisasi masyarakat yang punya tujuan dibidang sosial budaya, dan untuk masyarakt Lampung. Dan anggotanya adalah mereka yang cinta dengan Lampung," jelasnya.

Muaramedia.com, KENDARI-- Kwarda Lampung meraih penghargaan Kwarda Tergiat II Nasional. Seremoni dilakukan di Pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) X 2018 di Hotel Clarion, Kendari, Sulawesi Tenggara, Rabu (26/9/2018). 
 
Adalah Menteri Pemuda dan Olahraga RI, Imam Nahrowi, yang menyerahkan penghargaan itu kepada Ketua Kwartir Daerah (Kwarda) Lampung Drs. H. Idrus Efendi. 
 
Acara dihadiri langsung Ketua Majelis Pembimbing Daerah (Mabida) Kwartir Daerah Pramuka Lampung, M. Ridho Ficardo.
 
Menurut Sekretaris Kwarda Lampung, Mubasit, penghargaan diberikan kepada Kwartir Daerah yang aktif melaksanakan kegiatan kepramukaan masa bakti 2013 – 2018. 
 
”Tentu banyak indikator penilaiannya. Kwartir Nasional yang menilai,” ungkap Mubasit di lokasi Munas.
 
Posisi Kwarda Tergiat I diraih Sumatera Selatan dan di bawah Lampung ada Jawa Tengah. 
 
Untuk Predikat Kwarda Tergiat secara wilayah adalah Sumatera Selatan untuk wilayah I, wilayah II Jawa Tengah, wilayah III Bali, wilayah IV Kalimantan Tengah, wilayah V Gorontalo, dan wilayah VI Maluku.
 
Selain penyerahan penghargaan kepada kwarda tergiat juga dilakukan pemilihan dan penetapan presidium Munas X Gerakan Pramuka 2018. 
 
Agenda dilanjutkan penyerahan kepemimpinan sidang munas dari Ketua Kwarnas Adhyaksa Dault kepada presidium sidang Munas X Gerakan Pramuka 2018.
 
Presidium sidang akan memimpin pembahasan laporan pertanggungjawaban Kwarnas Gerakan Pramuka masa bakti 2013-2018, yang akan disampaikan oleh Ketua Kwarnas Adhyaksa Dault. Diteruskan penyampaian hasil kerja Lembaga Pemeriksa Keuangan (LPK) Kwarnas Gerakan Pramuka masa bakti 2013-2018.
 
Pembahasan berikutnya adalah perubahan AD/ART Gerakan Pramuka, Renstra Gerakan Pramuka masa bakti 2019-2024, dan Arah Kebijakan Gerakan Pramuka 2014-2045. Kemudian pemilihan Ketua Kwarnas Gerakan Pramuka masa bakti 2018-2023 dengan mengutamakan musyawarah mufakat.
 
Setelah memilih Ketua Kwarnas dilanjutkan pemilihan Tim Formatur, anggota LPK masa bakti 2018-2023. Ketua Kwarnas Gerakan terpilih masa bakti 2018-2023 kemudian dilantik oleh presidium sidang.

”Diharapkan Munas nanti lebih mengedepankan musyawarah mufakat. Cara seperti itu sesuai dengan Dasa Darma. Pramuka itu berbeda dengan organisasi lain. Di Pramuka sejatinya lebih mengedepankan musyawarah untuk mufakat dalam mencapai tujuan,” pungkas Mubasit.

Muaramedia.com, BANDARLAMPUNG- Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo optimistis proyeksi pertumbuhan ekonomi Lampung akan tumbuh 5,2 -5,5 persen di tahun 2018. Diharapkan dengan proyeksi tersebut pendapatan masyarakat secara umum akan mencapai Rp37,5 juta per kapita.

“Guna mempertahankan daya beli penduduk Lampung, pemerintah daerah juga akan melanjutkan upaya-upaya membangun sinergi dan koordinasi bersama lembaga/ instansi dan stake holder terkait, sehingga Laju inflasi tetap pada kisaran 4 plus minus 1 persen, sebagaimana yang telah disepakati dalam pembahasan KUA/PPAS APBD (murni) 2018 sebelumnya,” ujar sambutan Gubernur Ridho seperti disampaikan Pj. Sekda Provinsi Lampung Hamartoni Ahadis di Ruang Sidang DPR Provinsi Lampung, Senin 24 September 2018.

Menurut Hamartoni, Pemerintah Provinsi Lampung mengajukan rancangan atas asumsi dasar makro ekonomi dalam Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018, yaitu Ekonomi Lampung di tahun 2018 tetap diproyeksikan tumbuh pada kisaran 5,2 sampai dengan 5,5 persen; sebagaimana telah disepakati sebelumnya.

Dengan memperhatikan pencapaian terkini dari indikator pembangunan, Pemerintah Provinsi Lampung memandang bahwa beberapa asumsi dasar makro ekonomi dan sosial ekonomi daerah yang telah disepakati bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD Provinsi Lampung, sebagaimana tercantum dalam Kebijakan Umum APBD (murni) 2018 masih relevan untuk dilanjutkan hingga akhir tahun 2018.

“Di tengah dinamika perekonomian dan keuangan daerah yang telah dikemukakan, Pemerintah Provinsi Lampung tetap berkomitmen melanjutkan pokok-pokok prioritas pembangunan daerah tahun 2018 yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung, yaitu Infrastruktur Konektifitas, Pendidikan dan Pembinaan Mental, Kesehatan, Pertanian dan Kelautan, Pengentasan Kemiskinan, Iklim Investasi dan Pariwisata, Industri, Koperasi dan UMKM, dan Kamtibmas dan Reformasi Birokrasi,” ujar Hamartoni.

Sekdaprov juga menjelaskan, terkait dengan kebijakan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 yang dirancang oleh Pemerintah Daerah, Belanja Daerah juga diproyeksikan meningkat sebesar Rp395,410 Miliar, dari yang sebelumnya Rp8,112 Triliun menjadi Rp8,508 Triliun. Peningkatan tersebut terdistribusi pada Pos Belanja Tak Langsung sebesar 55,736 Miliar ; dan 339,674 Miliar pada pos Belanja Langsung.

“Pemprov berharap, rancangan dokumen tersebut dapat dibahas dalam suasana kebersamaan, semata – mata untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Lampung. Atas perhatian dan pelaksanaan pembahasan KUA dan PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi- tingginya kepada pimpinan dan seluruh anggota dewan yang terhormat,”

Muaramedia.com, Bandarlampung –Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Hamartoni Ahadis melantik 129 Pejabat Fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, Senin (24/09/2018) di Gedung Balai Keratun Lantai III Kompleks Kantor Gubernur Lampung.

Pelantikan berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI Nomor 47/M Tahun 2008 tanggal 14 September 2018 tentang Pemberhentian dari Jabatan Tinggi Madya dan Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Ahli Utama, sebanyak 1 (satu) orang. Kemudian 128 (seratus dua puluh delapan) orang sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor : 821.29/694/VI.04/2018 tanggal 19 September 2018 tentang Pengangkatan, Perpindahan dan Pemberhentian PNS Dalam dan Dari Jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

Dalam pelantikan tersebut, Sekda menekankan kepada pejabat dilantik agar dapat berpikir secara objektif tanpa harus mengkaitkan dengan isu-isu aktual lainnya. “Pelantikan dan Pengambilan sumpah jabatan yang dilaksanakan ini, hendaknya jangan ditafsirkan dan dikaitakan dengan isu aktual yang terjadi akibat dari kepentingan tertentu lainnya, akan tetapi merupakan sebuah keputusan yang objektif sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan dan ketentuan yang berlaku dalam sebuah struktur organisasi pemerintah dan merupakan hasil pertimbangan dari baperjakat yang dilandasi dengan pertimbangan yang cermat, matang, evaluasi dan pengamatan sepanjang waktu,” ujar Hamartoni dalam sambutannya.

Lebih lanjut Sekda mengatakan, pelantikan tersebut merupakan suatu pengembangan karier PNS/ASN khususnya dalam pengangkatan jabatan fungsional dan untuk mengisi kekosongan jabatan strategis.

 “ pelantikan ini bukanlah suatu fenomena birokrasi yang luar biasa, tetapi merupakan suatu kewajaran yang mutlak harus dilakukan dalam sebuah sistem birokrasi.”jelasnya.

Pada akhir acara pelantikan tersebut, Hamartoni berharap kepada seluruh pejabat dilantik untuk bersyukur karena telah mendapatkan kepercayaan, juga hendaknya bisa memegang dan menjalankan amanah tersebut dengan sebaik-baiknya.

BANDARLAMPUNG– Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo meminta apoteker yang tergabung dalam Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) menjalin kemitraan strategis dengan Pemprov Lampung. Tujuannya agar para apoteker dapat berkiprah langsung di masyarakat, seperti dalam penanganan dalam stunting, TB, dan Vaksinasi.
 
Pesan Gubernur ini disampaikan Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Hery Suliyanto saat acara Pelantikan 22 orang Pengurus Daerah IAI Lampung masa bakti 2018-2022 di Hotel Horison Bandar Lampung pada Sabtu (22/9/2018).
 
Pelantikan dilakukan oleh Ketua Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia (PP IAI), Drs. Nurul Falah Eddy Pariang, Apt. Acara ini juga dibarengi dengan Rekerda Seminar Nasional Kefarmasian dan Workshop Resertifikasi Online.
 
Dalam sambutan Gubernur yang disampaikan Hery diungkapkan bahwa pelantikan ini menjadi langkah awal membangun kemitraan strategis dengan Pemerintah Provinsi Lampung dalam rangka membangun kesehatan di Provinsi Lampung.
 
Hery menjelaskan dewasa ini permasalahan kesehatan masyarakat yang sedang menjadi prioritas pemerintah dalam penanganannya yaitu stunting, TB, dan Vaksinasi dimana peran apoteker sangat penting dalam menyukseskan program kesehatan tersebut.
 
"Oleh sebab itu Gubernur Ridho berharap persoalan ini perlu menjadi perhatian masyarakat lampung semua khususnya para Apoteker yang secara Undang- Undang memiliki kewenangan didalam menjamin mutu sediaan farmasi (obat) yang aman bagi masyarakat," ujar Hery.
 
Menurut Hery, tugas mulia Apoteker ini perlu disupport dan didukung oleh Pemerintah Daerah terutama terkait ketersediaan Apoteker di sarana pelayanan kesehatan, sebagaimana diketahui bahwa jumlah Apoteker di Provinsi Lampung masih kurang.
 
"Jumlah Apoteker baru terpenuhi 9,1% dari jumlah sarana pelayanan kesehatan yang tersedia menurut ketentuan yang berlaku ditengah tantangan kita didalam menjamin mutu obat di setiap sarana pelayanan kesehatan," katanya.
 
Oleh sebab itu, Pemerintah Daerah tidak bisa bekerja sendirian, setiap elemen termasuk organisasi kesehatan perlu bersinergi dalam melaksanakan program pembangunan khususnya di bidang kefarmasian seperti melalui program Gema Cermat (Gerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat), program Gerbang Desa Saburai dan lain-lain.

Sementara itu, Kadis Kesehatan Provinsi Lampung Reihana menyampaikan bahwa pihaknya dan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung akan terus berkoordinasi dengan Pengurus Daerah IAI Lampung didalam merumuskan langkah-langkah untuk tersedianya Apoteker di Provinsi Lampung, untuk bisa merumuskan program-program yang nantinya bisa disinergikan dengan Pemerintah didalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat sehingga akhirnya mampu membawa Provinsi Lampung yang aman dan bebas dari stunting, TB serta Campak dan Rubella.

Muaramedia.com, BANDARLAMPUNG -- Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo melantik Loekman Djoyosoemarto sebagai Bupati Lampung Tengah definitif bersamaan dengan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus terpilih, yakni Dewi Handajani dan M AM Syafi’i, di Balai Keratun Komplek Kantor Gubernur Lampung,Kamis (20/9) pagi.
 
Adapun pelantikan Loekman Djoyosoemarto sebagai Bupati Lampung Tengah dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.18-6118 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Bupati dan Pemberhentian Bupati Lampung Tengah Provinsi Lampung tanggal 17 September 2018.
 
Sedangkan untuk Tanggamus berdasarkan SK Mendagri Nomor 131.18-6061 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Bupati Tanggamus Provinsi Lampung atas nama Dewi Handajani dan Nomor 132.18-6062 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Wakil Bupati Tanggamus Provinsi Lampung atas nama M AM Syafi’i. Keduanya tertanggal 14 September 2018,
 
Usai mengambilan sumpah jabatan kedua kepala daerah tersebut, Gubernur Ridho dalam sambutannya mengucapkan selamat kepada Bupati Lamteng dan Bupati serta wakil Bupati Tanggamus.
 
Saya ucapkan selamat atas dilantiknya Pak Loekman Djoyosoemarto sebagai Bupati Lampung Tengah, juga kepada Ibu Dewi Handajani dan Bapak M AM Syafi’i sebagai Bupati dan wakil bupati Tanggamus. Semoga dqpqt menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya sehingga dapat memverikan kesejahteraan bagi rakyat Lampung, khususnya yang berada di Kabupaten Lampung Tengah dan di Tanggamus," ucap Ridho.
 
Selain dari itu, Gubernur Ridho juga menyatakan bahwa pelantikan Bupati dan Wakil Bupati kali ini memiliki makna yang dalam serta catatan sejarah, baik bagi Provinsi Lampung maupun bagi Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Tanggamus.
 
Gubernur Ridho menyatakan bahwa Kabupaten Tanggamus selain memiliki potensi yang sangat besar, Tanggamus juga memiliki PR pembangunan yang harus segera diselesaikan. Yakni pembangunan Kawasan Industri Maritim, yang rencanannya akan dilakukan di Kabupaten tersebut.
 
Menurut Gubernur Ridho, pembangunan kawasan maritim tersebut merupakan kerja bersama dan kordinasi antara pemerintah provinsi, pemerintah pusat serta pemerintah daerah kabupaten Tanggamus. Dengan adanya Kawasan tersebut Gubernur Ridho berharap dapat membantu mengentaskan kemiskinan yang ada di Kabupaten Tanggamus, salah satunya dengan terbukanya lapangan kerja.
 
Sementara itu, untuk Bupati Lampung Tengah yang dilantik, Gubernur Ridho menyatakan bahwa Kabupaten Lampung Tengah merupakan kabupaten terluas dengan penduduk terbanyak di provinsi Lampung. Oleh karenanya kemajuan Kabupaten Lampung Tengah akan memberi dampak pada kemajuan Provinsi Lampung.
 
"Kabupaten Lampung Tengah memiliki potensi yang besar sebagai pusat agro industri dan basis ketahanan pangan bagi Provinsi Lampung. Apalagi kabupaten lampung tengah ini adalah salah satu kabupaten yang dilalui jalan tol trans sumatera. Harapan saya dengan potensi yang sangat besar tersebut, Pak Bupati dapat melakukan optimalisasi pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lampung tengah," papar Gubernur Ridho.
 
Pelantikan Bupati yang berlangsung hidmat sesuai dengan tata dan undang-undang pelantikan kepala daerah tersebut juga dihadiri oleh, Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, Jaksa Agung Muhammad Prasetyo, Wakil Gubernur Lampung Bachtiar Basri, serta Bupati/Walikota Se-Provinsi Lampung dan jajaran Forkopimda Provinsi Lampung.
Muaramedia.com, Bandar Lampung—Ketua Tim Penggerak PKK ( TP PKK) Provinsi Lampung Ny. Aprilani Yustin ficardo melantik Ketua TP PKK, Ketua Dewan Kerajinas Nasional Daerah (DEKRANASDA) dan Bunda Pendidikan anak usia dini ( PAUD)  Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Lampung Tengah, di Gedung Pusiban Kantor Gubernur Provinsi Lampung, Kamis (20/09/2018).
 
Ny. Ellya Lusiana Loekman dilantik sebagai ketua TP PKK , Bunda PAUD dan Ketua Dekranasda Kabupaten Lampung Tengah, sedang untuk Kabupaten Tanggamus Ketua TP PKK dijabat oleh Ny. Sri Nilawati Sayfe’I, Bunda PAUD Dewi Handajani, dan Ketua Dekranasda Ny. Nuraini Hamid Lubis. 
 
Pelantikan Ketua TP PKK Ketua Dekranasda dan Bunda dilakukan setelah pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Lampung tengah dan Tanggamus oleh Gubernur M. Ridho Ficardo .
 
Usai melantik, Ny. Aprilani Yustin Ficardo menyampaikan pesan pentingnya peranan organisasi PKK, Dekaranasda dan PAUD untuk membantu pemerintah daerah dalam mewujudkan kesejateraan keluarga yang pada akhirnya akan terwujudnya masyarakat Lampung yang maju dan sejahtera.
 
Kemudian disampaikaannya juga kepada Ketua TP PKK, Ketua Dekranasda dan bunda PAUD yang baru dilantik untuk melanjutkan program yang selama ini telah berjalan dengan baik.
 
“Lampung Tengah dan Tanggamus selama ini telah meiliki organisasi kewanitaan termasuk PKK, Dekranasda dan PAUD yang telah banyak berkiprah di tengah masyarakat, saya berharap para ketua yang baru dilantik dapat melanjutkan dan meningkatkan efektifitas program yang selama ini telah dilakukan,   agar manfaat dari organisasi kita ini dapat lebih banyak lagi dirasakan langsung oleh masyarakat khususnya masyarakat Tanggamus dan Lampung Tengah”, Kata Yustin.
 
Pada akhir sambutannya Yustin tidak lupa mengajak para ketua yang baru untuk terus meningkatkan rasa persaudaraan, kekeluargaan dan kebersamaan dalam hubungan internal organisasi PKK Dekranasda dan Paud, meningkatkan koordinasi dan kerjasama lintas sektoral antara organisasi wanita dan Dinas terkait untuk mendukung serta mensukseskan Program pembangunan Pemerintah Daerah di Kabupaten masing masing.
 
Tidak hanya sampai disitu Ketua TP PKK Provinsi Lampung mengajak meningkat peran serta PKK, Dekranas dan PAUD untuk membina masyarakat hingga tingkat kelurahan bahkan keluarga. “ kepada para ketua yang baru dilantik saya berharap dapat meningkatkan pembinaan masyarakat hingga ke kecamatan – kecamatan dan Desa, meningkatkan kapasitas dan ketrampilan kaum perempuan untuk lebih mandiri dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Kemudian tidak kalah penting, untuk meningkatkan koordinasi dan kerjasama diantara semua stakeholder untuk pemerataan pelayanan PAUD memastikan hak – hak anak diseluruh Kabupaten terpenuhi , dan mewujudkan Provinsi Lampung yang ramah anak”, tutur Yustin.

Rangakaian pelantikan ditutup dengan sesi penandatanganan dokumen serah terima jabatan, dokumen pelantikan serta sesi Foto Bersama dan pemberian ucapan selamat.

Muaramedia.com, Lampung -- Layanan Dukungan Psikososial (LDP) merupakan salah satu pendekatan spesifik dan merupakan implementasi  dari penerapan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Demikian disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung, Sumarju Saeni pada saat membuka acara Pemantapan Petugas Layanan Dukungan Psikososial; Rabu 19 Sept 2018 di Hotel Bukit Randu, Bandar Lampung.
 
Selanjutnya Sumarju mengatakan bahwa LDP merupakan layanan sosial dasar kepada korban bencana yang menghadapi gangguan khususnya psikolagi agar mampu keluar dari masalah trauma. Hal tersebut penting dilaksanakan pada saat tanggap darurat maupun pasca bencana.
 
LDP juga merupakan bentuk pelayanan yang diperuntukkan bagi korban yang mengalami trauma akibat bencana. LDP dapat berupa terapi psikososial, pelayanan konseling, psikoedukasi, serta penguatan-penguatan sosio psikologis lainnya. 
 
Mengingat dampak bencana alam maupun sosial dan bencana lainnya tentu saja akan merusak/menghilangkan harta benda bahkan nyawa seseorang juga akan mengganggu fungsi psikososial korban yang akan berpengaruh terhadap ketidakmampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasar, terganggunya fungsi sosial yakni masalah traumatik yang berkepanjangan.katanya.
 
Masih menurut Sumarju; demikian juga dengan bencana sosial yang berdampak rusaknya ikatan sosial, pranata adat/sosial sehingga menimbulkan ketidakpastian masa depan,  menurunnya kepercayaan diri dan keputus-asaan. Dengan kata lain, kejadian bencana akan membawa dampak besar terhadap kondisi fisik, emosi, pikiran dan tingkah laku sosial korban. 
 
Acara pemantapan petugas LDP diikuti 50 orang ini akan berlangsung dari tanggal 19 sd 21 September 2018 dengan narasumber dari Kementerian Sosial, Perguruan Tinggi dan Praktisi dengan metode penyampaian teori maupun praktek lapangan.
 
"Saya berharap para peserta dapat mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh, karena nantinya akan diterapkan ditengah-tengah masyarakat yang terkena dampak bencana sehingga dapat mengurangi beban psikologis mereka" pungkasnya.
Muaramedia.com, Lampung -- Layanan Dukungan Psikososial (LDP) merupakan salah satu pendekatan spesifik dan merupakan implementasi  dari penerapan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Demikian disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung, Sumarju Saeni pada saat membuka acara Pemantapan Petugas Layanan Dukungan Psikososial; Rabu 19 Sept 2018 di Hotel Bukit Randu, Bandar Lampung.
 
Selanjutnya Sumarju mengatakan bahwa LDP merupakan layanan sosial dasar kepada korban bencana yang menghadapi gangguan khususnya psikolagi agar mampu keluar dari masalah trauma. Hal tersebut penting dilaksanakan pada saat tanggap darurat maupun pasca bencana.
 
LDP juga merupakan bentuk pelayanan yang diperuntukkan bagi korban yang mengalami trauma akibat bencana. LDP dapat berupa terapi psikososial, pelayanan konseling, psikoedukasi, serta penguatan-penguatan sosio psikologis lainnya. 
 
Mengingat dampak bencana alam maupun sosial dan bencana lainnya tentu saja akan merusak/menghilangkan harta benda bahkan nyawa seseorang juga akan mengganggu fungsi psikososial korban yang akan berpengaruh terhadap ketidakmampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasar, terganggunya fungsi sosial yakni masalah traumatik yang berkepanjangan.katanya.
 
Masih menurut Sumarju; demikian juga dengan bencana sosial yang berdampak rusaknya ikatan sosial, pranata adat/sosial sehingga menimbulkan ketidakpastian masa depan,  menurunnya kepercayaan diri dan keputus-asaan. Dengan kata lain, kejadian bencana akan membawa dampak besar terhadap kondisi fisik, emosi, pikiran dan tingkah laku sosial korban. 
 
Acara pemantapan petugas LDP diikuti 50 orang ini akan berlangsung dari tanggal 19 sd 21 September 2018 dengan narasumber dari Kementerian Sosial, Perguruan Tinggi dan Praktisi dengan metode penyampaian teori maupun praktek lapangan.
 
"Saya berharap para peserta dapat mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh, karena nantinya akan diterapkan ditengah-tengah masyarakat yang terkena dampak bencana sehingga dapat mengurangi beban psikologis mereka" pungkasnya.
Muaramedia.com, BANDAR LAMPUNG ---Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) David Sepriwasa dan Ketua Dewan Penasehat Sekolah Tinggi Shuffah Al Quran Abdullah bin Mas’ud ( STQABM) KH. Yakhsyallah memberi kuliah umum di Gedung Pusiban Kantor Gubernur Provinsi Lampung, Senin (17/9/2018).
 
Acara yang bertema “Jujur Dan Amanah Sebagai Landasan Moral Agar Terhindar Dari Perilaku Korupsi” itu dibuka Asisiten Bidang Pemerintahan dan Kesra Hery Suliyanto mewakili Gubernur Muhammad Ridho Ficardo.
 
Menurut Hery, menanamkan sifat jujur dan amanah dalam setiap pribadi muslim sejak dini merupakan wujud pembangunan sumberdaya manusia yang berkwalitas. Hal itu dimaksudkan agar pribadi muslim memiliki kematangan spiritual sebagai landasan moral agar terhindar dari prilaku korupsi.
 
“Sifat jujur dan amanah merupakan landasan moral dalam pembinaan umat dan menyangkut   segala   urusan kehidupan dan kepentingan orang banyak,” ujar Hery.
 
Hery mengatakan selaras dengan komitmen pemerintah Provinsi lampung  yang akan mewujudkan pemerintahan bersih yang didukung dengan sistem pelayanan publik yang berkualitas tanpa suap, sogokan, korupsi, dan manipulasi. 
 
Kuliah umum  ini diharapkan memompa semangat juang generasi muda untuk melawan Korupsi.  Pendidikan anti korupsi sejak   dini  akan mengurangi  “Bibit Koruptor”. Selain itu pendidikan juga akan menentukan masa depan generasi muda dan menghasilkan para pemikir besar. 
 
“ Telah menjadi komitmen kita secara kolektif dari tingkat pemerintahan pusat sampai daerah, Pemerintah Provinsi Lampung telah bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mewujudkan hal tersebut. Ini dibuktikan dengan Penandatanganan Komitmen Pengendalian Gratifikasi pada 2017 lalu, yang ditandatangani oleh Gubernur Lampung dan seluruh Bupati/ Walikota se-Provinsi Lampung dan telah disosialisasikan kepada seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Daerah”, tegas Hery.
 
Acara ini diikuti oleh para mahasiswa STQABM. Para narasumber juga memberikan pembekalan kepada mahasiwa tentang tidak pidana korupsi dari berbagai perspetif dan cara membentengi diri dari tindak pidana korupsi yang termasuk dalam kategori kejahatan luar biasa tersebut.
 

Sementara itu, KH. Yakhsyallah mengatakan mahasiswa akan dituntun untuk membentengi diri dari kejahatan korupsi dengan memahami /kajian yang telah di ajarkan dalam Al-Qur’an dan dicontohkan oleh ketauladanan Rosul Allah SWT.

Muaramedia.com, Pringsewu -- Ketua umum LSM Solidaritas Lembaga Independen Daerah (SOLID) Propinsi Lampung, Suadi Romli  minta Kejari Pringsewu segera usut tuntas kasus kabag Perlengkapan Kabupaten Pringsewu Waskito JS,SH.MH sebagai Kepala ULP yang merangkap menjadi PPK pada kegiatan pengadaan barang dan jasa di sekretariat Pemkab setempat.
 
Menurut Suadi Romli setelah menganalisa pemberitaan Media yang begitu ramai sangat nampak jelas jika Waskito selaku Ketua ULP telah merangkap menjadi PPK itu telah melanggar Perpres Nomor.70 tahun 2012, perubahan kedua atas peraturan presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, pada pasal 7 menyatakan jika kepala ULP dan anggota ULP dilarang duduk sebagai PPK.
 
Ditambahkanya juga jika melihat perpres ini memang tidak ada sangsi disitu namun karena tugas PPK itu jelas adalah tugas tambahan yang ada honornya maka ini juga merupakan pelanggaran, karena niat seseorang menjadi PPK itu jelas karena berharap ada hasil dari uang negara maka jelas ini pelanggaran yang ranahnya ke pasal junto undang-undang tipikor, karena dengan pelanggaran ini akan terjadi kerugian negara.
 
"Kepala ULP merangkap menjadi PPK itu pidana karena ada honornya dan SK PPK nya cacat hukum sehingga terjadi kerugian negara," katanya.Minggu (16/9) di tempat.
 
Menurut data yang dihimpun media ada puluhan kegiatan yang sudah dilaksanakan di bagian perlengkapan dengan PPK sekaligus oleh Kabag yang juga kepala ULP seperti: pengadaan komputer dengan nilai anggaran Rp.100juta, pengadaan Mobil Randis 4unit toyota inova senilai Rp.1,2Miliar, pengadaan Laptop 10unit senilai Rp.80juta, komputer LED 3unit senilai Rp.30juta, pengadaan Partisi ruangan kantor wakil bupati senilai Rp.120juta, pengadaan pintu metal detektor Rp.70juta, sewa gedung dan izin mobil dinas yang nilainya juga puluhan juta,  juga masih ada banyak kegiatan lainnya yang PPK langsung oleh Kabag Perlengkapan yang juga Kepala ULP.
 
Sementara pemberitaan sebeumnya Kepala ULP atau Kabag Perlengkapan Pemkab Pringsewu Waskito,SH.MH saat di konfirmasi wartawan diruangan kerjanya pada jum'at (07-09-2018) mengatakan penyebab terjadinya dia menjadi PPK kegiatan karena keteledoran karena dia saat itu menjabat kabag hukum telah membuat SK untuk PPK karena kabag sebelumnya juga sebagai PPK.
 
Tampak keterangan Waskito hanya mencari pembenaran untuk dirinya dengan dalih ini terjadi karena akan ada pemisahan jabatan Kepala ULP dari Kabag Perlengkapan, walau pun dia mengaku kejadian ini karena keteledoran yang dia buat namun Waskito masih saja menyatakan jika sudah ada perubahan aturan sehingga diperbolehkan Kepala ULP menjadi PPK, bahkan dia mengaku baru satu kegiatan saja yang dia sebagai PPKnya padahal sudah ada puluhan kegiatan yang dia sebagai PPKnya.
 
Waskito,SH.MH masih saja bersikap angkuh dengan menghindar dari kesalahan yang dibuatnya dengan berbagai dalihnya, "Kepala ULP dan Kabag Perlengkapan rencananya akan dipisah makanya saya menjadi PPK, itu pun baru satu kegiatan yang berjalan pengadaan printer untuk buat paspor," katanya.
 
Namun ketika ditanya puluhan kegiatan yang sudah berjalan dan dia sebagai PPK barulah Waskito tidak bisa menjawab dan menjelaskan namun masih dengan sikap angkuh dan sombong masih merasa benar, mungkin karena merasa sebagai fakar hukum jadi merasa pintar. Kejari Pringsewu Asep Sontani Sunarya,SH hingga berita ini diturunkan belum bisa dikonfirmasi hingga .
 
Muaramedia.com, BANDAR LAMPUNG --- Pemerintah Provinsi Lampung menilai di usia ke-73, Radio Rebulik Indonesia (RRI) berhasil mengubah paradigmanya, dari mengembangkan berita yang bersifat informatif, menjadi berita yang memberikan pendidikan kepada masyarakat. "Di usia ke-73, RRI makin dewasa dan terus berupaya memberikan informasi edukatif dan inovatif guna mencerdaskan dan memberikan pendidikan kepada masyarakat Indonesia," ujar Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung,  Hamartoni Ahadis pada acara Hari Radio Republik Indonesia Ke-73 bertemakan "Dari Sini Indonesia Masih ada dan Terus Ada", di Auditorium RRI Bandar Lampung, Rabu (12/9/2018). 
 
Menurut Hamartoni, Pemprov berharap RRI dapat terus memberikan siaran dan pelayanan informasi yang edukatif dan inovatif kepada seluruh lapisan masyarakat. "RRI diharapkan dapat terus memberikan informasi edukatif dan inovaitif serta cerdas kepada masyarakat Indonesia," ujarnya.
 
Dalam acara ini dilakukan penyulutan Obor Tri Prasetya RRI yang berjalan dengan khidmat dan khusyuk, dan dilakukan serentak di seluruh stasiun Radio RRI di Indonesia. Penyulutan Obor Tri Prasetya bermakna untuk membakar semangat seluruh angkasawan dan angkasawati untuk menjaga NKRI melalui siaran. 
 
Hamartoni juga menjelaskan RRI juga  menerapkan satu teknologi yaitu RRI Play dan RRI Net. "RRI Play dan RRI Net merupakan suatu terobosan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Diharapkan aplikasi teknologi ini dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Lampung dan Pemprov Lampung," jelasnya.
 
Pemprov berharap  RRI dapat melakukan penyiaran terbaik kepada seluruh lapisan masyarakat, khususnya di Lampung. Selain itu, dapat menempatkan pemancar hingga pelosok daerah, sehingga RRI dapat memberikan daya dukung dalam memberikan informasi kepada masyarakat, khususnya dalam menginformasikan keberhasilan pembangunan di Provinsi Lampung kepada masyarakat Lampung.
 
Kepala LPP RRI Bandarlampung Anna menjelaskan di era konvergensi saat ini,  media penyiaran dituntut untuk lebih kreatif sebagai upaya pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu RRI akan terus memberikan pelayanan terbaik dengan meningkatkan pelayanan program penyiaran dan bekerjasama dengan berbagai pihak terkait. Sementara itu, perayaan HUT RRI Ke-73 di Jakarta dilakukan di Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta.
 
Pada kesempatan itu, Direktur Jenderal IKP (Informasi dan Komunikasi Publik) Kementerian Komunikasi dan Informatika, Niken Widiastuti,l memberikan apresiasi dan penghargaan kepada RRI yang telah melakukan berbagai lompatan dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat Indonesia. "RRI sangat menghargai masa lalu,  tetapi juga menatap masa depan dengan penuh kebanggaan. RRI harus memberikan Informasi yang mengandung edukasi, memberdayakan masyarakat, mencerahkan bagi masyarakat, dan nasionalime, serta akurat dan terpercaya," jelasnya. 
 
Ketua Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, Mistam, menjelaskan RRI hadir untuk mencerdaskan bangsa Indonesia dan sebagai alat revolusi bangsa Indonesia. "RRI harus menjadi media publik dengan mengutamakan kesatuan bangsa, dan keselamatan negara,  serta berpegang teguh dengan UUD 1945," jelasnya. Ia menjelaskan bahwa Komunikasi merupakan kebutuhan pokok, yang apabila kebutuhan tersebut gagal maka akan berpengaruh terhadap perkembangan bangsa Indonesia. 

Dirut Utama RRI, M. Rohanuddin menjelaskan Hari Radio Republik Indonesia Ke-73 bertemakan Dari Sini Indonesia Masih ada dan Terus Ada, sangat pas dengan kondisi saat ini. "RRI akan terus selalu ada bagi Indonesia. RRI menjadi irisan Indonesia dan tak akan terpisahkan dengan Indonesia," jelas M. Rohanuddin. Ia menjelaskan bahwa RRI memiliki pendengar terbesar di Indonesia.  RRI telah dan akan selalu memberikan yang terbaik kepada masyarakat Indonesia.

Yopi Yuansa Ketua DKD Lampung

September 15, 2018
Muaramedia.com, Bandar Lampung – Bertempat di Aula Kwarda Lampung hari ini Sabtu (15/9), Kak Idrus Effendi selaku Ketua Kwarda Lampung melantik sejumlah Pengurus Dewan Kerja Daerah  Pramuka Penegak dan Pandega Tingkat Daerah Lampung atau yang lazim dikenal dengan DKD Lampung untuk masa bakti antar waktu 2015 – 2020.
 
Dalam amanatnya, Kak Idrus berpesan agar kepengurusan DKD yang dilantik ini harus lebih baik dari kepengurusan sebelumnya. Lebih lanjut kak Idrus mengatakan bahwa pembinaan generasi muda melalui Gerakan Pramuka telah diakui. Selama ini kiprah Kwarda Lampung telah menunjuk prestasi yang baik di skala nasional. 
 
Pelantikan yang dihadiri sejumlah Pimpinan dan Andalan Kwarda Lampung tersebut merupakan pelantikan kepengurusan DKD Lampung masa bakti antar waktu, dengan Yopi Yuansa sebagai Ketua, dan Chusna Wijayanti sebagai Wakil Ketua serta sejumlah personil baru hasil seleksi beberapa waktu yang lalu. Yopi menggantikan Bambang Setiawan yang telah menikah beberapa waktu lalu.
 
“Selamat bekerja, semoga dapat mengemban tugas dengan baik” pungkas kak Idrus.
 
Hadir dalam acara tersebut Sekretaris Kwarda  Kak Mubasit,; Bendahara Kak Zul Irianto, Wska Puslitbangda Prof. Bustomi, Waka I Kak Catur.
Nampak hadir juga Waka VII Bidang Abdimasgana kak Sumarju beserta Sekretaris Waka VII Kak Yuliana Saleh.
Muaramedia.com, JAKARTA - Tempo Inti Media bekerjasama dengan Frontier Consulting Group kembali mengadakan Indonesia Attractiveness Award untuk keempat kalinya. Diajang bergengsi ini, Lampung mampu mensejajarkan diri dengan DKI Jakarta yang sama-sama meraih penghargaan sebagai Provinsi Potensial Investasi Terbaik Se-Indonesia kategori Silver.
 
Penilaian terhadap daerah terbaik menggunakan empat komponen utama. Meliputi tingkat investasi, jumlah infrastruktur, pelayanan publik dan pariwisata. Dari keempat komponen itu, maka dihasilkan Indonesia Attractiveness Index yang digunakan untuk melakukan pemeringkatan daerah terbaik. 
 
Untuk menunjang kemajuan pertumbuhan ekonomi suatu daerah, diperlukan infrastruktur seperti jalan, listrik, dan komunikasi sehingga memudahkan proses distribusi dan akses terhadap suatu pelayanan.  Sektor pariwisata juga merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah yang seringkali memberikan kontribusi yang besar bagi suatu daerah. 
 
"Daerah-daerah yang mampu menarik turis dari dalam negeri maupun mancanegara akan mampu memberikan pemasukan yang besar sehingga meningkatkan pajak daerah dan menggairahkan ekonomi setempat baik sektor perdagangan, transportasi, akomodasi, dan lainnya" beber Mendagri Tjahjo Kumolo Ballroom Dua Mutiara JW. Marriot Hotel Jakarta, Jum'at (13/9).  Torehan ini menambah daftar panjang penghargaan yang diperoleh Provinsi Lampung dibawah kepemimpinan Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo.

Diketahui, selain Lampung Kabupaten kota yang memperoleh penghargaan adalah  Kota Jambi Pontianak,  Jayapura, Malang dan Semarang.

Muaramedia.com, Lampung -- Rombongan Tim Penilai  Pilar - Pilar Sosial TeladanTingkat Nasional pada hari Kamis 13/09/2018 meninjau Karang Taruna (Katar) Taruna Bhakti Desa Braja Harjosari, Kecamatan Braja Sebelah, Kabupaten Lampung Timur.
 
Diinformasikan  Katar Taruna Bhakti dinobatkan sebagai Katar berprestasi Tingkat Provinsi Lampung tahun 2018 oleh tim penilai pilar-pilar sosial tingkat  Provinsi Lampung. Selanjutnya Katar yang dinahkodai Achmad Nouvel ini mengikuti seleksi  pada tanggal 12 sd 19 Agust 2018 di Jakarta.
 
Berdasarkan tim penilai tingkat nasional Katar Taruna Bhakti terpilih sebagai 20 Katar yang masuk nominasi untuk di tinjau kebenaran aktifitasnya.
 
Rombongan Tim Penilai Tingkat Nasional diterima oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lampung Selatan sekaligus sebagai pembina teknis Katar; M.Yunus yang didampingi oleh segenap pengurus Katar, Camat Braja Selebah Cen Suatman, Kapolsek Braja Selebah Ipda Suryono, Kepala Desa Braja Harjosari, Misbakul Munir di Balai Desa Braja Harjosari dan Ketua Katar Taruna Bhati, Achmad Nauval beserta pengurus lainnya.
 
Dalam sambutannya Muhamad Yunus memberikan apresiasi  kepada rombongan Tim Penilai Pilar - Pilar Sosial  Teladan Tingkat Nasional yang telah berkenan memilih Katar Taruna Bhakti sebagai nominator sehingga berkenan hadir untuk melihat langsung aktifitas Katar Taruna Bhakti di Desa Braja Harjosari  ini.
 
Dengan kehadiran Tim ini diharapkan sebagai "virus posifip" yang akan memacu Karang Taruna lainnya untuk lebih semangat dalam upaya-upaya membantu menyelesaikan permasalahan kesejahteraan sosial generasi muda.
 
Katar Taruna Bhakti ini baru saja menyelenggarakan lomba musik tingkat Kabupaten Lampung Timur yang sekaligus juga dalam rangka penggalagan dana kemanusiaan gempa Lombok, Nusa Tenggara Barat mimiliki segudang aktifitas yang positif menuju generasi muda mandiri.
 
Beberapa kegiatan Katar Taruna Bhakti antara lain Pengembangan Budidaya Anggrek Lokal, Budidaya Kolam Perikanan, Wadah Sanggar Seni bagi para pemuda berbakat, ekonomi kreatif seperti Pembuatan Alat Penetasan Telor, Pengembangan kepariwisataan dan Agrowisata desa, Budidaya Anggrek hutan spesies Hutan Way Kambas yang sebagian sudah mulai punah.
Dibidang usaha kesejahteraan sosial lainnya Katar Taruna Bhakti aktif membantu program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.
 
"Atas nama Pemerintah Kabupaten Lampung Timur saya mengucapkan terimakasih dan rasa tersanjung, atas kehadiran Rombongan Tim Penilai  Pilar-Pilar Sosial TeladanTingkat Nasional dengan harapan dapat memberikan motivasi Katar Taruna Bhakti untuk kebih kreatif dan kreatif lagi," katanya.
 
Ditambahkan dengan seloroh M.Yunus mengatakan "motivasi untuk Katar lainnya apabila Katar Taruna Bhakti ini dipilih oleh Tim penilai sebagai kelompok lima besar," candanya.
 
Ditempat yang sama Ketua Rombongan Tim Penilai, Devi Deliani mengatakan bahwa Tim memberikan apreasi kepada Katar Taruna Bhakti ini yang dalam mempresetasekan program/kegiatan di Hotel Aryaduta, Jakarta telah memberikan tersendiri bagi kami sehingga terpilih sebagai dalam kelompok 20 besar  dari  34 Provinsi di Indonesia.
 
Disampaikan oleh Devi yang juga dari Kementerian Sosial RI bahwa tujuan kunjungan ini akan melihat dari dekat kegiatan/program Katar Taruna Bhakti yang telah disampaiakan oleh Sdr. M.Nouval beberapa waktu yang lalu di Jakarta. Hal ini sebagai dasar  untuk menentukan Prestasi 5 besar Tingkat Nasional. 
 
"Tentu saja berbagai  indokator lainnya seperti kepengurusan, kekompakan, daya dukung pemerintah dan masyarakat, menurunnya permasalahan sosial generasi muda, meningkatnya daya saing, dll," Pungkasnya.
 

Diinformasikan juga bahwa apabila Katar Taruna Bhakti ini masuk dalam kategori 5 besar maka akan diundang pada peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) Th. 2018 sekaligus menerima penghargaan dan hadiah di Gorontalo.

Muaramedia.com, BANDAR LAMPUNG -- Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemkab Lampung Tengah menggelar rapat persiapan pelantikan Bupati Lampung Tengah, Loekman Djojosoemarto untuk sisa masa jabatan tahun 2016-2021.
 
Rapat tersebut dilaksanakan di Ruang Rapat Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Lampung, Rabu siang (12/9/2018).
 
Dalam rapat tersebut Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Hery Suliyanto mengingatkan terbatasnya kapasitas lantai III Balai Keratun yang di jadikan sebagai tempat pelantikan nanti. Oleh sebab itu untuk menjaga kehidmatan acara, maka Pemerintah Provinsi Lampung akan membatasi jumlah undangan yang hadir dengan dibantu oleh Polda sebagai Pengaman berlangsungnya acara.
 
“Pesertanya hanya 250 orang, tetapi kalau telah selesai serah terima jabatan kita serahkan kembali kepada Pemkab Lampung Tengah untuk menangani jalannya acara,” ujar Hery.
 
Pemprov berharap jajaran Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah untuk segera melengkapi persyaratan. Syarat yang dibutuhkan sangat banyak sehingga harus segera di lengkapi. 
 
Hery meminta dalam pelaksanaan pelantikan semua pihak harus satu komando. Yaitu mengikuti aturan Humas dan Protokol Provinsi, dan kepada protokol daerah agar mengikuti aturan yang ada atau yang telah dipersiapkan. (Humas Prov Lampung)
 
Muaramedia.com, Bandar Lampung -- "Penyandang disabilitas tidak merupakan hambatan untuk membantu penyandang masalah sosial lainnya" Itulah slogan yang dibuktikan oleh suami/istri Wawan Setiawan dan Siti Chotijah atau panggilan akrapnya Susi; mereka adalah penyandang desabilitas fisik yang secara mandiri  membantu penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yakni mengantarkan beras dan telor ke alamat (delivery) secara "gratis" khususnya kepada Lanjut usia dan Ibu hamil di tiga e-warong wilayah Kota Bandar Lampung.
 
Saat ditemui Senin (10/09/2018) di e-warong "Makmur Jaya" Kel. Gunung Sulah, Bandar Lampung, Wawan mengatakan niatnya untuk mengantarkan bantuan karena melihat nenek-nenek bersusah payah membawa beras dan telor dari e-warong. Nenek tersebut gak punya ongkos untuk membayar ojek, sehingga harus dibawa sendiri.
 
"saya iklas membantu mengantarkan bantuan beras dan telor  khususnya untuk para lanjut usia dan juga ibu-ibu hamil serta para desabilitas yang tidak bisa membawa pulang bantuannya dari e-warong" kata Wawan yang diaminin oleh istrinya.
 
Walaupun Wawan sebagai penyandang disabilitas fisik sejak lahir karena kedua kakinya lumpuh layuh dan istrinya juga lumpuh layuh kaki sebelah kirinya; Wawan dan Susi yang sehari harinya berusaha sebagai tukang  "service peralatan elektronika" dan Susi menerima jahitan di rumahnya yang beralamat Perum Korpri Blok C. 5 No 16 Bandar Lampung.
Walaupun dengan keterbatasan yang dia miliki masih menyediakan waktu dan tenaganya untuk membantu penyandang masalah sosial lainnya.
 
Pada setiap bulannya Wawan membantu KPM Lansia dan ibu hamil serta penyandang desabilitas di tiga e-warong rata-rata sebanyak 75 sd 100 orang.
Tanggapan Mbah Surtinah sebagai KPM yang tinggal di Jl.Pulau Buton, Gg. Citra 2, Jaga Baya 3 atas kepedulian Wawan dan istrinya merasa sangat terbantu sekali.
 
"Adanya mas Wawan dan mbak Susi berkenan bembantu kami mengantarkan beras dan telor sampai kerumah tentunya saya senang sekali; bagaimana tidak; sebelumnya setiap pulang dari e-warong badan saya pegal-pegal semua; terpaksa harus ngundang tukang pijit" kata mbah Surtinah dengan wajah sumringah.
 
Sementara itu menurut Kadis Sosial Provinsi Lampung, Sumarju Saeni diruang kerjanya (10/09) membenarkan kepedulian penyandang disabilitas Wawan dan Susi terhadap KPM BPNT khususnya para Lansia dan Ibu Hamil dan disabilitas fisik lainnya.
 
Dikatakan oleh Sumarju bahwa di Kota Bandarlampung jumlah KPM penerima BPNT sebanyak 49.711 KPM dengan jumlah e-warong sebanyak 71 tempat.
Penyandang desabilitas yang memiliki kendaraan roda tiga sebanyak 6 orang. Dalam waktu yang tudak terlalu lama akan kami undang untuk juga mengikuti jejak saudara Wawan dan Susi.
 
"saya rencanakan 6 orang defabel fisik yang memiliki kendaraan roda tiga akan kami undang untuk diberikan motivasi agar peduli terhadap penyandang masalah sosial lainnya khususnya para KPM Lansia, ibu hamil dan defabel penerima BPNT" katanya.
 
Masih menurut Sumarju bahwa Susi juga sebagai Ketua Himpunan Wanita Desabilitas Indonesia (HWDI) Lampung dan juga pengurus Yayasan Citra Baru yang menyelenggarakan rehabilitas sosial, rehabilitasi vocasional dan rehabilitasi medis bagi para desabilitas. Imbuhnya.
Muaramedia.com, Bandar Lampung - Pramuka Lampung turut membantu meringankan beban penderitaan masyarakat yang terkena musibah gempa bumi di Lombok – Provinsi Nusa Tenggara Barat dan sekitarnya. 
 
Ketua Kwarda Lampung yang diwakili Andalan Daerah Urusan Pramuka Peduli, M. Darja S.Sos menyerahkan bantuan berupa uang tunai sebesar 55 jt kepada Kwartir Nasional Gerakan Pramuka yang diwakili Waka Kwarnas bidang Abdimasgana Kak Letjen M.Herindra pada Sabtu (8/9) dalam acara Pembukaan kegiatan Pertemuan Nasional Pramuka Peduli di Lanud Atang Sanjaya, Kota Bogor Jawa Barat. Bantuan tersebut selanjutnya langsung diserahkan kepada perwakilan Kwarda Nusa Tenggara Barat.
 
Menurut Wakil Ketua Kwarda Lampung bidang Pengabdian Masyarakat dan Penanggulangan Bencana (Abdimasgana) , Sumarju Saeni bahwa Kwarda Lampung dan seluruh Kwarcab di Lampung secara bersama menghimpun dana bantuan dalam program Bumbung Kemanusiaan.
 
Pada Apel Besar Hari Pramuka ke 57 di Waykanan pada 29 Agustus 2018 lalu, Kwarda Lampung telah mengumumkan dana bumbung kemanusiaan yang terkumpul. Namun demikian, jumlah tersebut masih bertambah dari Kwarcab Lampung Tengah. 
 
"Penggalangan dana dalam bentuk Bumbung Kemanusiaan ini adalah gerakan moral yang dilakukan Gerakan Pramuka Lampung untuk membantu sesama" pungkas kak Marju.
 

Muaramedia.com, Bandar Lampung -- Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo melakukan Kunjungan Kerja Ke Markas Komando Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung Jumat sore, (7/9/2018) di Aula Mako Satpol PP.

Kunjungan ini mencatat sejarah karena baru kali ini Mako Pol. PP dikunjungi seorang Gubernur.

“Dalam sejarah ini kali pertama Gubernur Lampung melakukan Kunjungan Kerja Ke Markas Komando Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung,” ujar Kepala Satuan Pol PP.

Jayadi menjelaskan kunjungan tersebut merupakan kebanggaan dan kehormatan tersendiri bagi anggotanya.
Gubernur Ridho tak hanya berkunjung tapi juga bersedia mendengar keluhan dan masukan serta memberikan dukungan kepada Pol. PP dalam menegakan supermasi hukum, membangun peradaban demokrasi, dan menjngkatkan tata kelola pemerintah yang baik.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Ridho Ficardo menyampaikan bahwa kunjungan kerjanya bertujuan agar keamanan dan ketertiban tetap terjaga. Selain itu dapat menciptakan kondisi yang baik bagi peningkatan ketertiban pemanfaatan aset daerah, terwujudnya kesiap siagaan linmas, terwujudnya kualitas satpol pp yang profesional serta terwujudnya keamanan dan meningkatkatnya keamanan tertib pemanfaatan aset daerah
Ridho Ficardo menginginkan marwah kewibawaan Pol. PP benar benar terlaksana sehingga ke depannya semangat yang sebelumnya “inferior” bisa menjadi lebih baik.

“Saya menugaskan kalian disini karena saya tahu kalian punya kemampuan, kapasitas dan kualitas. Tujuan kunjungan kerja yang dilaksanakan hari ini adalah ingin bertanya apa yang akan menjadi kebutuhan dari kalian dan apapun keperluan serta keutuhan yang kalian minta akan saya berikan, kalau anggaran kita sangat memungkinkan kalian minta 5 datangnya 7,” canda Gubernur.

Ke depan Ridho berharap Satuan Polisi Pamong Praja dapat membuat katagorisasi anggota. Alasannya seni kepemimpinan Pol. PP mutlak diperlukan terutama mengenai kedisiplinan dan moril.

“Saya memberikan dukungan penuh seperti renovasi gedung perkantoran, memberikan alat perlengkapan yang dibutuhkan dan kendaraan dan pos posnya,” ujar Ridho.

Dengan dipenuhinya segala fasilitas itu, Pemerintah Provinsi Lampung berharap adanya peningkatan kualitas SDM dalam Satuan Polisi Pamong Praja guna tercapainya penegakan supermasi hukum, pembangunan peradaban demokrasi, dan meningkatnya tata kelola pemerintah yang baik

Muaramedia.com, Bandar Lampung -- Sebagaimana arahan Gubernur Lampung, M.Ridho Ficardo agar berkas usulan Mr. Geleh Harun untuk mendapatkan Gelar Pahlawan Nasional langsung disampaikan kepada Direktur Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial (K3KRS) Kemensos RI.

“usulan ini sangat penting; karena kita ketahui bersama bahwa tanpa  Mr.Gele Harun kita tidak dapat menikmati Lampung seperti saat sekarang ini. Oleh karena itu harus disampaikan langsung kepada Ditertur K3KRS di Jakarta”. katanya.

Berdasarkan arahan tersebut Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung, Sumarju Saeni hari ini jumat, 7 September 2018 langsung menemui Direktur K3KRS, Hotman di Jakarta untuk menyampaikan usulan Gubernur Lampung tersebut.

Disampaikan oleh Sumarju bahwa usulan Gubernur Lampung berdasarkan; pada tahun 2015 telah ditetapkan sebagai pahlawan daerah dan Berita Acara Didang TP2GD Prov.Lampung merekomendasikan Mr.Gele Harun dapat diusulkan sbg gelar pahlawan nasional serta Kesimpulan seminar pada 22 Des 2015 di Hotel Marcopolo dan 10 Agustus 2018 di Universitas Mitra Indonesia (UMITRA) Lampung.

Mr. Gele Harun atas perjuangannya untuk membela bangsa dan negara tidak diragukan lagi sehingga pantas kalau diberikan gelar Pahlawan Nasional.

Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009. tentang Gelar, Tanda Jasa Dan Tanda Kehormatan yang dimaksud Pahlawan Nasional adalah gelar yang diberikan kepada Warga Negara Indonesia atau seseorang yang berjuang melawan penjajahan di wilayah yang sekarang menjadi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang gugur atau meninggal dunia demi membela bangsa dan negara, atau yang semasa hidupnya melakukan tindakan kepahlawanan atau menghasilkan prestasi dan karya yang luar biasa bagi pembangunan dan kemajuan bangsa dan negara Republik Indonesia. katanya.

Sementara itu Hotman diruang kerjanya mengatakan bahwa usulan Gubernur Lampung akan segera ditindaklanjuti, karena memang saya tau perjuangan Mr. Gele Harun pada saat perjuangan mempertahankan kedaulatan RI di Lampung pada tahun 1948-1949.

Sebagaimana buku yang berjudul Gele Harun Rediden Perang oleh Mulkarnaen Gele Harun Nasution dkk dan Adian Saputra tahun 2015. Terdapat dua catatan penting yakni pertama penunjukan Gele Harun sebagai Acting Resident (Residen Perang) yang terus berperang dan yang kedua Gele Harun menjadi kepala pemerintahan Keresidenan Lampung menggantikan Rukadi yang ditangkap Belanda.

Kedua hal tersebut menjadi penting karena akan menjawab upaya Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Lampung. PDRI di Lampung diperjuangkan dengan senjata dan deplomasi.

Sosok Gele Harun menunjukkan kepemimpinan yang “Tangguh, Tanggon dan Trengginas”. Sehingga Mr. Geleh Harun dapat dikatakan seorang pejuang yang telah teruji dedikasi dan loyalitasnya untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pungkasnya.

Muaramedia.com, Lampung -- Setelah seminggu yang lalu Tim Unit Pelayanan Sosial Kelilinh (UPSK) Provinsi Lampung melaksanakan layanan konsultasi dan mefis bagi disabilitas di Kabupaten Pringsewu; selanjutnya Tim melaksanakan kegiatan yang sama di Kabupaten Way Kanan. 
 
Dalam sambutan tertulisnya dalam acara pembukaan Kepala Dinas Sosial Prov. Lampung, Sumarju Saeni yang dibacakan oleh kepala dinas sosial M. Darwis di dampingi oleh Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Way Kanan Edi Haryanyo (05/09/2018) di Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Way Kanan.
 
Mengatakan bahwa penanganan masalah sosial penyandang disabilitas merupakan serangkakaian yg bersifat pengembangan pelayanan kesejahteraan sosial sebagai upaya untuk memberdayakan para penyandang disabilitas sehingga mampu melaksanakan fungsi sosialnya dalam kehidupan masyarakat.
 
UPSK ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memperluas jangkauan pelayanan khususnya penyandang disabilitas dan juga mendorong masyarakat secara luas untuk lebih aktif dalam upaya kesejahteraan sosial penyandang disabilitas di lingkungannya.
 
Masih menurut Sumarju; upaya Pemerintah dalam meningkakat kesejahteraan penyandang masalah sosial, dilakukan malalui tiga sitim pelayanan yaitu : pelayanan dalam panti, luar panti dan pelayanan melalui Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM).
 
Sumarju juga mengatakan sebagaimana UU No.8 tahun 2016 tentang Disabilitas disebutkan bahwa Penyandang Disabilitas memiliki hak hidup, bebas dari stigma, privasi, keadilan dan perlindungan, hukum, pendidikan, pekerjaan, kewirausahaan, koperasi, kesehatan, politik, keagamaan, keolahragaan, kebudayaan, pariwisata dan kesejahtetaan sosial, akses pelayanan publik, perlindungan dari bencana, dsb.
 
"Di akhir sambutan kadis sosial prov lampung  mengharapkan dalam waktu yg singkat ini, peserta UPSK dapat memanfaatkan kegiatan ini sebagai sarana untuk memeriksakan kesehatannya dan berkonsultasi mengenai apa yg menjadi hambatan yg dirasakan dalam aktifitas sehari-hari dan mendapat solusi atas masalah yg dihadapi ," Pungkasnya.
 
Menurut Kepala Seksi Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Dinas Sosial Provinsi Lampung, Sutikno mengatakan bahwa UPSK ini dilaksanakan dari tanggal 4 sd 8 September 2018 dan pada akhir pelaksanaan akan dilaksanakan Sarasehan Sosial dengan tujuan untuk menginformasikan hasil UPSK. Disamping itu juga temuan yang menonjol dan harus segera ditundaklanjuti.  Mengingat keterbatasan anggaran diharapkan partisipasi masyarakat dalam upaya pengadaan alat bantu disabilitas.
 
"Menurut Sutikno pada saat Pembukaan Kegiatan dihadiri oleh 125 penyandang disabilitas. Secara simbolis diserahkan bantuan alat bantu seperti kursi roda, alat bantu dengar, kruk ketiak, tongkat penuntun," Tutupnya .

Lampung, Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Hamartoni Ahadis melantik dan mengukuhkan Dewan Rempah Indonesia ( DRI ) Wilayah Provinsi Lampung periode 2017 – 2022 di Balai Keratun Kantor Gubernur Provinsi Lampung, Selasa (4/9/2018).

Pada kesempatan tersebut, Hamartoni meminta DRI Wilayah Lampung  mengoptimalkan kinerjanya, untuk mendorong petani rempah khususnya lada untuk berbudidaya lada yang lebih baik lagi.

"DRI wilayah Lampung dapat menjadi mitra pemerintah Provinsi Lampung memajukan pembangunan rempah yang pada akhirnya dapat meningkatkan produksi pendapatan, dan kesejahteraan petani lada" kata Hamartoni.

Dewan Pengurus yang dikukuhkan antara lain:  Ketua Ir. Untung Sugiyatno, MTA., Wakil Ketua Ir. Robert Asnawi , M.si., Sekretaris Ir. Dessy Desmaniar Romas, MM., Wakil sekretaris Elya Rusmaini MM., Bendahara Cahyaning Anggraini, SP.

Dewan pengurus juga terdiri dari beberapa bidang di antaranya bidang Standarisasi Promosi dan pemasaran dengan koordinator Sumita MBA, Bidang Perencanaan Pengawasan Monitoring dan Pelaporan dengan koordinator Ir. Warsito, dan Bidang Teknologi dan Pemberdayaan Masyarakat dengan kootrdinator Drs. Suprapto, SU.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut Direktur Eksekutif DRI Indonesia Suhirman Mulyodiharjo, yang menyampaikan harapanya kepada DRI Wilayah Lampung agar dapat mensinergikan pembangunan rempah di Lampung.

“ Dewan rempah mitra kerja pemerintah yang dibentuk berdasarkan Undang – Undang dan memiliki kekuatan hukum,  DRI bukan pelakasana pembangunan rempah, tetapi DRI harus mensinergikan antar lintas sektoral untuk mendukung dan memajukan pembangunan rempah dan mengembalikan kejayaan rempah khsusunya lada” kata Suhirman.

Suhirman juga menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan rempah adalah tanaman / bagian tanaman termasuk bunga, biji daun atau bagian lainnya yang berfungsi sebagai penyedap makanan, minuman, obat – obatan kosmetik,  dan aromaterapik

Muaramedia.com, Bandar Lampung -- Pemprov Lampung meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terus memperhatikan asas manfaat dalam penerapan program pembangunan dan melakukan sinergi antar sektor.

Hal tersebut diungkapkan Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Hery Suliyanto, saat memimpin Upacara Mingguan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung di Lapangan Korpri Kantor Gubernur Provinsi Lampung, Senin (3/9/2018).

Hery mengingatkan seluruh OPD untuk melakukan review dan evaluasi atas kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah baik yang didukung oleh dana APBD maupun APBN tahun 2018.

"Review dilakukan untuk menilai capaian realisasi fisik, keuangan termasuk azas kemanfaatan dan sinergisitas antar program kegiatan dan antar sektor-sektor pembangunan"  ujar Hery.

Hery menjelaskan hasil evaluasi juga menjadi bahan masukan dan acuan dalam penyusunan APBD Perubahan tahun 2018, yang prosesnya akan segera dilaksanakan. Perubahan anggaran ini tidak hanya terkait dengan pembiayaan, tetapi juga dengan penataan, penajaman atau refocussing program dan kegiatan untuk pencapaian output yang optimal sampai dengan akhir tahun 2018.

Dalam kesempatan tersebut Hery juga menginformasikan kepada seluruh ASN Provinsi Lampung yang menjadi peserta upacara Terkait dengan kinerja pembangunan pertanian di daerah Lampung.

Beberapa agenda bersama yang memerlukan keterlibatan semua pihak, lanjut Hery, di antaranya Kesejahteraan petani berdasarkan indikator  Nilai    Tukar  Petani  (NTP), Sinkronisasi kebijakan pembangunan daerah, pembangunan sektor pertanian memerlukan dukungan dari sektor lainnya, dan Ketahanan Pangan.

“Semua itu merupakan tujuan akhir dari upaya – upaya peningkatan  selain tentunya perlu adanya ‘satu data’ yang akurat terkait dengan sektor pertanian” jelas Hery.

Pada bagian penutup amanatnya, Hery mengajak semua pihak secara bersama dan terkoordinasi dalam merencanakan, mengimplementasikan dan mengintegrasikan program pembangunan pertanian secara khusus dan pembangunan daerah secara umum, agar tewujud Lampung yang maju dan sejahtera.

Muaramedia.com, Bandar Lampung -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mengalami kemajuan dalam penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Reformasi Birokrasi (RB).

Guna memotret kemajuan tersebut, Pemprov menyambut baik dan mengapresiasi kedatangan Tim Evaluator Kementerian PAN RB dalam rangka Evaluasi SAKIP dan RB.

"Atas nama Pemerintah Provinsi Lampung, saya menyambut baik dan mengapresiasi kedatangan Tim Evaluator Kementerian PAN RB dalam rangka Evaluasi SAKIP dan RB guna meningkatkan implementasi SAKIP dan RB di Provinsi Lampung," kata Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Hamartoni Ahadis, pada acara pembukaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Evaluasi Reformasi Birokrasi (RB), di Bandarlampung, Senin (3/9/2018).

Hamartoni juga menjelaskan tujuan evaluasi SAKIP dan RB adalah untuk memperoleh informasi terkait implementasi SAKIP dan RB di Provinsi Lampung. 

Tim akan menilai tingkat implementasi SAKIP dan RB, serta memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP dan RB.

"Pada tahun 2017 hasil evaluasi SAKIP Provinsi Lampung mencapai nilai B, sedangkan hasil evaluasi Reformasi Birokrasi (RB) ditahun 2017 memperoleh nilai CC. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Lampung terus berupaya dalam melakukan perbaikan dan peningkatan terhadap Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Evaluasi Reformasi Birokrasi (RB) di Provinsi Lampung," jelasnya.

Hamartoni juga mengharapkan agar Tim Evaluator Kementerian PAN RB dapat melakukan pendampingan yang intensif terhadap Perangkat Daerah di Provinsi Lampung maupun kabupaten/kota, sehingga hasil evaluasi RB dan SAKIP dapat lebih meningkat lagi.


Pada kesempatan itu, Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi RB, Akuntabilitas, Aparatur dan Pengawasan Wilayah II, Nadimah, menjelaskan, pihaknya akan melakukan evaluasi terkait apa yang sudah dilakukan Pemerintah daerah di Wilayah Lampung terhadap penerapan kebijakan reformasi birokrasi dan penerapan akuntabilitas kinerja Pemerintah.

"Kami akan berdiskusi bersama bapak/ibu mengenai perkembangan pelaksanaan reformasi birokrasi dan penerapan SAKIP. Hari ini kami akan diskusi dengan tim dari Pemerintah Provinsi Lampung, Pemkot Metro, dan Pemkab Lampung Selatan. Sedangkan besok akan berdiskusi dengan Pemkot Bandarlampung, Pemkab Way Kanan, dan Pemkab Pesawaran," jelas Nadimah.

Ia menjelaskan pula bahwa pihaknya datang bukan untuk melakukan audit, tetapi melakukan potret terhadap penerapan pelaksanaan reformasi birokrasi dan penerapan SAKIP.

"Potret ini dilakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi dan mengakses perkembangan yang telah dilakukan Pemerintah Daerah, serta memberikan saran terhadap apa yang belum berjalan,"  jelasnya.

Dengan terlaksananya kedua tujuan tersebut, Nadimah berharap sasaran pelaksanaan reformasi birokrasi di tahun 2019 dapat terwujud, di antaranya Pemerintah bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi; Pemerintahan yang efektif dan efisien; serta pelayanan publik yang baik dan berkualitas.

"Tentunya semua itu tidak lepas dari prinsip pelaksanaan evaluasi reformasi birokrasi, yaitu perbaikan berkelanjutan, kejujuran dalam penilaian, dan didukung dengan bukti yang kuat,” ujar Nadimah lagi.

Muaramedia.com, Bandar Lampung -- Berdasarkan kondisi objektif, diperkirakan epidemi HIV dan Aids di Indonesia yang sudah berlangsung dari dua puluh lima tahun masih akan terus berkepanjangan,karena epidemi HIV/AIDS berlangsung sejalan dengan maraknya penyalahgunaan NAPZA dan seks bebas. 
 
Fakta ini menunjukkan bahwa dua cara penularan infeksi HIV yang terbanyak sampai saat ini adalah melalui hubungan seks yang tidak aman dan penyalahgunaan napza suntik. Demikian disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung, Sumarju Saeni saat Membuka Sosialisasi dan Pengukuhan seribu Sahabat Peduli ODHA (31/08/2018) di Hotel Emersia, Bandar Lampung.
 
Selanjutnya dikatakan oleh Sumarju bahwa berbagai upaya untuk menanggulangi HIV Aids telah dilakukan namun hasil yang diperoleh belum optimal.
 
Peningkatan kasus HIV/Aids di provinsi Lampung dari waktu ke waktu menunjukkan perkembangan yang sangat mengkhawatirkan.
 
Diinformasikan juga bahwa Lembaga Kesejahteraan Sosial di Provinsi Lampung sebagai pendamping ODHA yakni Jaringan ODHA Berdaya; Saburai Support Group dan Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia.
 
Diharapkan dengan kegiatan sosialisasi dan sekaligus pengukuhan sahabat ODHA di Provinsi Lampung merupakan salah satu upaya untuk membendung laju pertumbuhan epidemi HIV/AIDS di masyarakat.
 
Oleh karena itu saya menyambut baik diselenggarakannya sosialisasi dan pengukuhan sahabat ODHA ini.
 
"saya berharap kegiatan ini dapat bermanfaat bagi masyarakat Lampung, khususnya khususnya para ODHA dan berkurangnya masyarakat yang tetinfeksi HIV/Aid". harapnya
 
Kepada peserta sosialisasi saya sampaikan selamat mengikuti, semoga Allah SWT selalu memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita sehingga mampu melaksanakan tugas kita dengan baik. 
 
"Bagi pihak-pihak terkait lainnya diharapkan dapat menginspirasi dan menggugah, untuk menjadi agen perubahan serta turut berperan aktif dalam upaya penanggulangan HIV/Aids,"Pungkasnya.
 
Menurut Kasubdit Rehabilitasi Sosial Tuna Susial dan ODHA Kemensos RI, Ismet Syaifulloh kegiatan semacam ini telah dilaksanakan di beberapa Provinsi lainnya. Kegiatan ini diikuti sebanyak 250 orang terdiri dari unsur Perguruan Tinggi, Sekolah SLTA, Organisasi Wanita, Potensi dan Sumber Kesejahtetaan Sosial, Dinas/Instansi terkaid, tokoh masyarakat dan tokoh agama.
 
"Berdasarkan data ODHA di Provinsi Lampung dari tahun 2002 s.d tahun 2017 penyandang ODHA telah mencapai kurang lebih 2.200 orang. Padahal dalam kenyataannya jauh lebih besar karena untuk kasus HIV dan Aids yang terjadi seperti fenomena gunung es dimana jumlah yang sesungguhnya jauh lebih besar dari yang dilaporkan,"Katanya.
 
Praktisi ODHA dari Jakarta; DR. Baby Jim  Aditya menekankan pemahaman bahwa HIV ditularkan melalui darah, ASI, air mani atau cairan vagina yang terinfeksi terkena kontak langsung dengan luka di kulit atau selaput lendir yang terbuka (seperti mulut, hidung, vagina, rektum, bukaan penis)
 
Masih menurut Baby;  HIV dapat ditularkan melalui hubungan seks melalui vagina, oral atau anal, serta kontak antar darah dan kontak antar cairan tubuh. Hal ini berarti Anda dapat berciuman dengan aman (selama tidak ada luka atau sariawan, dan Anda tidak saling menyebabkan luka), bersentuhan, berpelukan, dan berinteraksi seperti biasanya secara aman dengan orang yang memiliki HIV.
 
"Jangan berasumsi bahwa seseorang yang tidak memiliki gejala pasti tidak memiliki HIV. Orang dapat memiliki HIV beberapa tahun sebelum memiliki AIDS, dan orang yang terinfeksi dapat menularkan virus". Pungkasnya.
Muaramedia.com, Lampung -- Pemerintah Provinsi Lampung tetap konsisten dalam mengupayakan terwujudnya peningkatan  kesejahteraan masyarakat. Salah satu program yang berhubungan langsung dengan keluarga miskin yakni program Kelompok Usaha Bersama (KUBE).
 
KUBE dibentuk oleh masyarakat miskin untuk memberdayakan dirinya dan kelompok dengan memanfaatkan bantuan modal usaha  melalui program Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial (BLPS) untuk mengelola Usaha Ekonomi Produktif (UEP). 
 
Jumlah anggota KUBE sebanyak 10 Keluarga miskin yang telah terdaftar dalam Basis Data Terpadu. Demikian disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung pada saat membuka acara Bimtek KUBE (30/08/2018) di Kabupaten Tanggamus.
 
Selanjutnya Sumarju mengatakan; pada hakekatnya dibentuk dari, oleh dan untuk anggota kelompok; pengurus KUBE dipilih dari anggota kelompok yang mau dan mampu mendukung pengembangan KUBE, memiliki kualitas seperti kesediaan mengabdi, rasa keterpanggilan, mampu mengorganisasikan dan mengkoordinasikan kegiatan anggotanya, mempunyai keuletan, pengetahuan dan pengalaman yang cukup serta yang penting adalah merupakan hasil pilihan dari anggotanya. 
 
Di Kabupaten Tanggamus pada tahun 2018 KUBE yang akan dibantu sebanyak 30 kelompok untuk program KUBE Pedesaan dan 260 kelompok untuk KUBE-PKH dan UEP Daerah Pesisir sebanyak 300 Kepala Keluarga. 
 
Mengingat adanya perubahan kebijakan pemerintah mengenai bantuan sosial pangan "Rastra" yang bersifat langsung kepada masyarakat ke Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dimana pencairan BPNT melalui e-warong/Kube Jasa maka disarankan bantuan modal usaha ini dimanfaatkan untuk modal e-warong/Kube Jasa.
 
"disarankan untuk kelancaran pelaksanaan BPNT agar bantuan modal usaha ini dipergunakan untuk usaha warung manisan," harapnya.
 
Transformasi ini akan membangun kebiasaan masyarakat untuk menabung, mengubah perilaku konsumtif menjadi produktif dan dari masyarakat bertransaksi tunai menjadi cashless society.
 
Prinsip dasar dari BPNT yakni Kube Jasa atau elektronik warung gotong royong (e-warong) yang mudah dijangkau dan digunakan oleh KPM; Memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada KPM tentang kapan, berapa, jenis, dan kualitas bahan pangan dengan preferensi; Mendorong usaha eceran rakyat melalui Kube Jasa/e-warong untuk melayani KPM dan memberikan akses jasa keuangan kepada KPM.
 
"Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus segera berkoordinasi dengan Bank Himbara  dalam penyediaan alat pembayaran transaksi non tunai atau Electronic Data Capture(EDC),"Pungkasnya.
 
Sementara itu Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Tanggamus; Firman Ranie mengatakan bahwa penerima bantuan Rastra di Tanggamus sebanyak 41.518 KPM; sedangkan validasi data miskin sedang dalam proses penyelesaian.
 
"Kepada para peserta Bimtek agar dapat memanfaatkan bantuan ini dengan sebaik-baiknya sehingga dapat meningkatkan pendapatan anggota KUBEnya,"katanya.
 
Mantan Kadis Perhubungan  Kabupaten Tanggamus menegaskan Kepala Dinas Sosial agar segera melakukan koordinasi dengan Bank Mandiri.
 
"Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus segera berkoordinasi dengan Bank Himbara khususnya Bank Mandiri dalam penyediaan alat pembayaran transaksi non tunai atau Electronic Data Capture(EDC) dan segera lakukan pemetaan sebaran KPM guna menentukan lokasi e-warong sebagai agen penyaluran BPNT," Pungkasnya.

Ditempat yang sama Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus; Rustam mengatakan bahwa bersama Perangkat Desa, TKSK dan PSM sedang melakukan validasi data keluarga miskin juga sedang menginventarisir KUBE yang masih berjalan khususnya bidang warungan. Hasil inventarisasi akan dijadikan agen penyaluran bantuan pangan khususnya beras dan telor.

Muaramedia.com, Pringsewu -- Gubernur Lampung, M.Ridho Ficardo sangat perhatian dengan penyandang disabilitas. Pada tahun ini saja sebanyak 65 orang yang mengikuti pelatihan vocasional di Balai Latihan Kerja (BLK) dan 15 orang yang dikirim ke Balai Besar Vocasional di Cibinong untuk mengikuti pelatihan ketrampilan praktis. 
 
Dumana yang disebut Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. 
Demikian disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung, Sumarju Saeni pada acara pembukaan UPSK (28/08/2018) di Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu.
 
Selanjutnya Sumarju mengatakan bahwaPenyandang disabilitas janganlah dikasihani namun berilah kesempatan,
Oleh karena itu penyandang disabilitas harus diberdayakan dengan upaya nyata untuk menguatkan keberadaan penyandang disabilitas dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan potensi.
 
"sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi individu atau kelompok penyandang disabilitas yang tangguh dan mandiri,"Tuturnya.
 
Namun masyarakat di Provinsi Lampung masih menganggap bahwa penyandang disabilitas merupakan aib bagi keluarga sehingga anggota keluarga yg mengalami difabel diasingkan dari pergaulan masyarakat pada umumnya. Dengan fakta tersebut Dinsos Lampung melaksanakan program/kegiatan Unit Pelayanan Sosial Keliling (UPSK) di Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten Pesawaran dan Kabupaten Way Kanan.
 
Dengan lahirnya UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang disabilitas maka kedudukan penyandang disabilitas sebagai subjek (diakui keberadaannya) yaitu manusia yang bermartabat yang memiliki hak yang sama dengan warga negara lainnya.
 
UPSK merupakan salah satu sarana pelayanan dan rehabilitasi sosial yang berfungsi memberikan layanan konsultasi, pemeriksaan kesehatan, rujukan bagi penyandang disabilitas dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya. 
 
"Kegiatan UPSK ini sangatlah penting dilaksanakan karena untuk mengetahui kondisi dan data penyandang disabilitas secara akurat," Pungkasnya.
 
Ditempat yang sama Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pringsewu, Arif Nugroho mengatakan untuk membantu Tim UPSK dalam menjaring para disabilitas Dinas Sosial Pringsewu mengerahkan para TKSK, PSM dan juga Tim Reaksi Cepat (TRC).
 
"Dengan demikian diharapkan dapat mensisir disabilitas yang masih produktif maupun yang tidak produktif bahkan  disabilitas berat (bed readen)," ujarnya.
 
Sementara  Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinsos Lampung; Ratna Fitriani mengatakan bahwa Tim UPSK Provinsi Lampung juga menghadirkan para ahli dibidangnya yakni konsultan disabilitas, medis, psycholog, pekerja sosial dan instruktur ketrampilan.
 
UPSK di Kabupaten Pringsewu ini berlangsung dari tanggal 27 sd 31 Agustus 2018 dengan target capaiannya 100 orang dalam berbagai jenis dan tingkatannya.
 
Tidak hanya pelayanan konsultasi saja yang diberikan namun juga
alat bantu disabilitas berupa kursi roda, alat bantu dengar, kruk ketiak dan tongkat penuntun bagi disabilitas netra.
 
Akhir dari kegiatan ini akan dilaksanakan sarasehan sosial yang diikuti oleh aparat pemerintah daerah, para pengusaha, warga mampu dan para anggota tim UPSK. Dengan sarasehan tersebut diharapkan pemerintah daerah dan pengusaha akan memberikan bantuan sosial alat bantu bagi yang belum mendapatkannya. Disamping itu diketemukan juga para disabilitas yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti pelatihan ketrampilan.
 
"maka Dinsos Lampung bersama Kabupaten akan merujuk kelembaga rehabilitasi sosial dan vokasional,"Tegasnya.
 

Muaramedia.com, Lampung -- Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo menerima audiensi Komite Pengelolaan Perikanan Rajungan Berkelanjutan ( KPPRB) Pesisir Timur Provinsi Lampung, di Ruang Kerja Gubernur, Senin, (27/08/2018).

Dalam audiensi itu, hadir Noah Greenberg, direktur Starling Resources, Emilia Litsinger pimpinan Enviromental Defense Fund (EDP) Indonesia / Yayasan Bina Usaha Lingkungan (YBUL) dan Perwakilan YBUL M. Kahazali Harahap.

Menurut Gubernur, Pemprov Lampung terus mengupayakan program pengembangan rajungan agar memiliki multiplier effect bagi masyarakat. Program pengelolaan dan pengembangan yang terintegritas melibatkan masyarakat diharapkan mampu meningfkatkan taraf hidup rakyat terutama nelayan.

”Dengan mengutamakan program padat karya, sebanyak mungkin melibatkan nelayan, jangan sampai penggunaan teknologi malah menghilangkan kesempatan bagi masyarakat terutama nelayan untuk bekerja dan meningkatkan taraf hidupnya,” ujar Gubernur dalam audiensi tersebut.

Gubernur berharap Tim Inisiatif Pengelolaan Perikanan Rajungan Berkelanjutan Provinsi Lampung (IPPRB) yang dibentuk pada tahun 2017 dan didukung oleh berbagai pemangku kepentingan di antaranya Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, perwakilan nelayan, pembina, miniplant dan UPI, akademisi, dan organisasi masyarakat dapat berjalan baik.

Gubernur juga mendorong implementasi dari rencana aksi pengelolaan perikanan rajungan berkelanjutan pesisir timur Lampung. Termasuk pula mempersiapkan kerangka kelembagaan pengelola perikanan rajungan Lampung.

“Kita menjaga sustainability (keberlanjutan) pengelolaan perikanan rajungan. Ini harus segera diimplementasikan. Kita harus membuat proses pengolahan perikanan rajungan dari hulu hingga ke hilir di olah di Lampung pada sentra industri pengolahan rajungan Provinsi Lampung,” ujar Gubernur Ridho.

Muaramedia.com, Pringsewu -- Kegiatan Bhakti Sosial salah satu bentuk ekspresi kita terhadap apa yang telah Allah SWT berikan kepada kita. Salah satunya nikmat kemerdekaan hidup bernegara, karena di tengah pasang surut kondisi sosial politik bangsa ini Pemerintah Provinsi Lampung tetap konsisten menjalankan tugas-tugas pembangunan salah satunya bidang pembangunan kesejahteraan sosial.
 
Demikian sambutan tertulis Gubernur Lampung, M.Ridho Ficardo yang dibacakan oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung; Sumarju Saeni dalam acara Bhakti Sosial Peringatan HUT RI Ke 73 Tingkat Provinsi Lampung ( 28/8/2018) di Kecamatan Pagelaran, Pringsewu.
 
Selanjutnya Gubernur mengatakan; Bagi Pemerintah Provinsi Lampung sendiri, kondisi ini patut kita syukuri dan kita manfaatkan sebesar besarnya bagi kepentingan masyarakat dan bangsa khususnya masyarakat Lampung. Bhakti Sosial yang kita laksanakan ini ke depan, bukan sekedar bernilai seremonial belaka, tetapi lebih dari itu terkandung makna agar kita semakin peduli dan sensitif terhadap lingkungan di sekitar kita. 
 
Fakta menunjukkan bahwa ditengah meningkatnya pembangunan dalam berbagai bidang, masih terdapat orang-orang dan keluarga yang membutuhkan santunan, uluran tangan, dan perhatian kita bersama. "Apa yang akan kita lakukan sekarang ini hanyalah segelintir dari apa yang seharusnya dapat kita berikan kepada mereka". Katanya
 
Masih menurut M.Ridho Kita percaya, kekuatan sekecil apapun yang dimiliki oleh masing-masing dari kita, akan menjadi kekuatan yang besar jika kita sinergikan. Saya juga percaya bahwa di tengah kondisi dan kemampuan kita yang berbeda beda terkandung semangat kebersamaan yang tinggi, kepedulian yang besar dan keikhlasan untuk terus memberi makna atas keberadaan kita di tenang tengah masyarakat. 
 
"Bhakti sosial ini analogous sebagai simbol dalam merefleksikan berbagai potensi dan semangat untuk selalu memberikan yang terbaik bagi mastarakat, bangsa dan negara ini,"Pungkasnya. Sementara itu Bupati Pringsewu dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Asisten Bidang Pemerintahan, M.Suhairi mengatakan bahwa bhakti sosial ini merupakan momentum yang strategis sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang beruntung. 
 
Bupati juga mengharapkan peran aktif Karang Taruna yang merupakan organisasi kepemudaan ditingkat desa/kelurahan untuk lebih meningkatkan kepekaan dalam permasalahan generasi muda. Dimana diketahui bahwa permasalahan generasi muda semakin berkembang baik kualitas maupun kuantitasnya. 
 
"Saya harapkan Karang Taruna lebih dapat aktif dalam upaya pencegahan dan penanganan masalah generasi muda dan dapat bersinergi dengan PSKS serta Organisasi Kepemudaan lainnya,"pungkasnya.
 
Menurut Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pringsewu, Arif Nugroho Dalam rangka bhakti sosial HUT RI ke 73 Pemprov Lampung akan memberikan bantuan langsung kepada seribu Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kedejahteraan Sosial (PSKS) antara lain 10 Lembaga Kesejahteraan Sosial; 500 orang Lansia kurang mampu, 200 anak dari keluarga miskin, 100 Keluarga miskin dan 100 orang relawan sosial. Bantuan sosial ini berupa sembako, makanan tambahan untuk ibu hamil dan balita, pakaian, Alquran, kasur, pempers dewasa dan bibit tanaman buah.
 
Bantuan tersebut berkat partisipasi OPD Provinsi Lampung dan BUMN serta pengusaha lainnya antara lain dari Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian dan Holtikultura, Kanwil Kemenag, Biro Binsos dan Dinas Sosial. Disamping itu juga Bank Lampung, Bank Utomo, Bank Eka, PT. Bukit Asam, Chandra Depstor, Center Point Depstor, dll.
 
Masih menurut Arif, dalam kegiatan Bhakti Sosial ini sejalan juga dengan kegiatan Bulan Bhakti Karang Taruna dan HUT Karang Taruna ke-56 yang jatuh pada bulan September 2018 ini.
 
"Dalam kegiatan Bulan Bhakti Karang Taruna dilaksanakan berbagai kegiatan antara lain: Bhakti Sosial penanaman pohon dan pemberian bantuan fasilitas kelembagaan bagi 10 (sepuluh) karang taruna," Tutupnya.
 

Muaramedia.com, Lampung -- Krakatau Festival XXVIII tahun 2018 menggelar beberapa rangkaian kegiatan utama untuk memeriahkan agenda tahunan memperingati meletusnya Gunung Krakatau.

"Perhelatan Lampung  Krakatau Festival yang diadakan sejak tahun 1990 terus melakukan variasi terhadap berbagai konten acara yang ditampilkan. Sehingga acara ini selalu terasa istimewa dan mendapatkan perhatian besar dari masyarakat Lampung," kata  Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Provinsi Lampung, Heri Suliyanto, di Bandarlapung, Sabtu.

Ia mengatakan rangkaian kegiatan tersebut berupa Lampung Bay Fun Run, Seminar Internasional Krakatau, Trip Krakatau

Kemudian, Pesona Kemilau Sai Bumi Ruwa Jurai. Parade Budaya Lampung Culture dan Tapis Carnival.
  
"Pemerintah Provinsi Lampung juga turut melibatkan beberapa komunitas untuk menyelenggarakan supporting event pada kegiatan Road to Lampung Krakatau Festival, seperti parade band dari komunitas jazz, rock, dan pop serta lomba fotograpi dan video pariwisata oleh Indonesia Marketing Association -IMA Chapter Lampung," jelasnya.

Heri menjelaskan Lampung Krakatau Festival merupakan perhelatan tahunan Pemerintah Provinsi Lampung, dan telah menjadi bagian dari "Calender of Event Nasional".

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Lampung menggelar Seminar Internasional Krakatau, pada Jumat (24/8).

Menurut Heri Suliyanto Pemprov Lampung terus berupaya menggali dan memaksimalkan potensi sumber daya alam Gunung  Krakatau untuk dapat dimanfaatkan  di masa depan, salah satunya dengan menjadikan sebagian dari Cagar Alam Krakatau  sebagai Taman Wisata Alam (TWA).
  
"Pemerintah Provinsi Lampung terus berupaya dalam memaksimalkan potensi Krakatau untuk dapat dimanfaatkan dimasa mendatang, salah satunya dengan menjadikan sebagian dari Cagar Alam Krakatau  sebagai Taman Wisata Alam (TWA). Untuk itu, Pemprov Lampung melaksanakan Seminar Internasional ini sebagai forum ilmiah dalam menggali dan menyerap gagasan guna memanfaatkan Krakatau dimasa yang akan datang," katanya.

Karena itu, ia mengharapkan seminar Internasional Vulkanologi Krakatau dan Pemanfaatannya di Masa Depan dapat berjalan dengan sebaik-baiknya serta menghasilkan kajian yang bermanfaat bagi pemerintah daerah, khususnya dalam mendayagunakan potensi Krakatau.

Muaramedia.com, Pringsewu -- Jumlah penduduk lanjut usia (lansia) di Provinsi Lampung diperkirakan akan semakin meningkat; hal ini disebabkan oleh penurunan angka fertilitas (kelahiran) dan mortalitas (kematian), serta peningkatan angka harapan hidup (life expectancy).

Proses terjadinya penuaan penduduk dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain; peningkatan gizi, 
sanitasi, pelayanan kesehatan, hingga kemajuan tingkat pendidikan dan sosial ekonomi yang semakin baik. 
Demikian disampaikan Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung, Sumarju Saeni saat sosialisasi program Bahagia dan Sejahteta (Bahtera) bagi Lansia (24/08/2018) di LKS Amanah Bunda, Pringsewu.
 
"Meningkatnya jumlah penduduk lanjut usia (lansia) di Provinsi Lampung akan  membawa dampak positif maupun negatif" kata Sumarju
 
Selanjutnya dikatakan; berdampak positif, apabila penduduk lansia berada dalam keadaan sehat, aktif dan produktif.
Disisi lain, besarnya jumlah penduduk lansia menjadi beban jika lansia memiliki masalah penurunan kesehatan yang berakibat pada peningkatan biaya pelayanan kesehatan, penurunan pendapatan/penghasilan, peningkatan disabilitas, tidak adanya dukungan sosial dan lingkungan yang tidak ramah terhadap penduduk lansia. 
 
Bahtera Lansia adalah serangkaian aktivitas pengisian waktu luang bagi lansia potensial berbasis masyarakat. Didalam kegiatannya terdapat refungsionalisasi dan pengembangan lansia agar mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam  masyarakat. 
Para Lansia binaan akan diberikan modal usaha yang diharapkan dapat menambah penghasilan.
 
Sementara itu Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pringsewu Arif Nugroho mengatakan salah satu sasaran pembangunan kesos adalah lansia. Di Kabupaten Pringsewu jumlah Lansia terlantar sebanyak 2.627 orang. Sedang program Bahtera ini menangani sebanyak 80 orang. Sebagian besar Lansia terlantar sebagai penerima  Program Keluarga Harapan (PKH). Bahtera merupakan bantuan dari Kemensos RI namun pelaksanaannya melibatkan masyarakat yakni Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Amanah Bunda dan Adib. 
 
Program penanganan cepat bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Pringsewu yakni Sistim Layanan Rujukan Terpadu (SLRT). Untuk kelancarannya maka telah dibentuk Tin Reaksi Cepat (TRC). "Setiap kami dengar keluhan masyarakat maka TRC langsung turun ke lapangan"katanya
 

Akhir akhir ini TRC menangani kasus Helda penderita gangguan tulang punggung di desa adiluwih. HELDA alhamdililah sudah di fasilitasi shg skr sdh normal kembali.

Muaramedia.com, Bandarlampung -- Gubernur Lampung M.Ridho Ficardo melakukan pemukulan alat musik cetik atau gamolan pekhing secara serentak di Lapangan Saburai Korem 043/GatamBandarlampung. Senin (20/08/2018) malam. Pemukulan alat musik tradisional dari Lampung Barat malam tersebut menjadi pertanda bahwa Lampung Krakatau Festival (LKF) ke-28 2018 resmi dibuka.

Festival Krakatau merupakan salah satu perhelatan kebudayaan unggulan dari Provinsi Lampung. Sesuai namanya, selain mempromosikan peninggalan bersejarah Gunung Anak Krakatau, Festival ini juga menjadi ajang promosi potensi pariwisata yang dimiliki setiap kabupaten/kota di Lampung. Yakni dengan menampilkan parade kebudayaan yang mengangkat kekayaan budaya dan tradisi yang dimiliki Lampung.

Menurut Gubernur Lampung M.Ridho Ficardo kementrian pariwisata telah menyetujui dibangunnya dua kawasan ekonomi kreatif (KEK) di Lampung. Yakni di Pesawaran dan Lampung selatan (Lamsel). Gunung Krakatau yang berada di Lamsel akan menjadi salah satu pudat perhatian masyarakat untuk mengunjungi Kawasan Ekonomi Kreatif di Lamsel.

“Dengan adanya Kawasan Ekonomi Kreatif, industri Ekonomi kreatif di Lampung akan semakin menggeliat dan bergairah, hal ini tentu akan semakin menggerakan roda perekonomian masyarakat Lampung lebih kencang lagi”. Papar Ridho.

Gubernur Ridho juga menyatakan bahwa LKF 2018 tak hanya bertujuan meningkatkan kunjungan wisatawan tetapi juga memperkuat branding Krakatau.

“Event Lampung Krakatau Festival 2018 harus mampu menjadi atraksi wisata yang menarik sekaligus menjadi sarana promosi bagi destinasi wisata dengan tetap mengangkat dan melestarikan seni budaya asli daerah guna menangkap peluang kunjungan wisatawan”. Kata Ridho.

Sementara itu Kepala Dinas Pariwisata  Provinsi Lampung Budiharto HN melaporkan bahwa LKF 2018 akan berlangsung menampilkan serangkaian acara, dengan empat agenda utama. yakni, Pesona Kemilau Sai Bumi Ruwa Jurai diselenggarakan pada 20-25 Agustus 2018, Lampung Krakatau Expo diselenggarakan 20-26 Agustus 2018, Trip Krakatau pada 25 Agustus 2018, dan Lampung Culture and Tapis Carnival pada 26 Agustus 2018.

"Dalam pergelaran Lampung Culture and Tapis Carnival akan menampilkan ragam kekayaan adat dan budaya Lampung, serta budaya nusantara," Pungkasny

Muaramedia.com, Bandar Lampung -- Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung Sumarju Saeni memimpin langsung Rakor Lintas Sektor dalam rangka Pemantauan dan Pengawasan Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah (UGB) dan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) pada (21/08/2018) di aula Dinas Sosial Lampung.
 
Mengawali arahannya Sumarju mengatakan bahwa maraknya undian berhadiah lewat online maupun melalui selebaran mendorong Kementerian Sosial harus bertindak tegas untuk melakukan penertiban khususnya terkait perizinan. Untuk itu, kemensos mengintegrasikan kewenangan Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Dinas Sosial Provinsi dengan Kemensos dalam pelayanan perizinan penyelenggaraan  UGB dan PUB melalui Aplikasi Online SIMPPSDBS.
 
Akhir-akhir ini masyarakat diresahkan oleh selebaran yang mengatas namakan UGB dari PT. Torabika Eka Semesta dengan mengangkat tema "Sarapan Super Hadiah".  jelas-jelas itu HOAX dan diindikasi Penipuan. Disamping itu PT.Kao Indonesia yang mengeluarkan Surat Pemberitahuan Resmi dimana diberitahukan bagi siapa saja yang menemukan surat dari Pt.Kao Indonesia dan lampiran STNK didalam produk Attack berarti memenangkan hadiah langsung mobil  tanpa diundi dan masih banyak lagi.
 
Korban umumnya tertarik dengan iming-iming hadiah dari penyelenggara. Mereka tidak lagi bisa berfikir realistis atas tawaran-tawaran yang menggiurkan oleh penyelenggara. 
"Masyarakat tidak bisa disalahkan sepenuhnya mengingat para korban pada umumnya tidak paham untuk  membedakan mana UGB yang berizin dan tidak".
 
"Inilah menjadi tanggung jawab kita untuk tidak bosan-bosannya melakukan sosialisasi kepada masyarakat."katanya.
 
Ditempat yang sama Korwas PPNS Provinsi Lampung; Kompol Ery Hafri, SH,MH mengatakan akhir-akhir ini juga marak adanya PUB di perempatan jalan untuk korban bencana lombok; sepanjang PUB masih tidak meresahkan masyarakat cuma perlu pendekatannya secara persuatif saja. Karena didalam UU No.9 tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang juga diperkenankan selama 14 hari tanpa izin namun harus ada surat pemberitahuannya sehingga mudah mengontrolnya.
Berbeda dengan yang berkedok pengumpulan bencana namun faktanya terjadi "pemalakan" maka ranahnya sudah hukum.
 
Polda Lampung beberapa hari yang lalu berhasil membongkar perdagangan orang dengan memperdaya lanjut usia dan disabilitas."Para lanjut usia dan disabilitas diperdayai untuk meminta minta dan dikenakan target untuk menyetor uang dalam jumlah tertentu." Pungkasnya.
 
Sementara itu, Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial; Ida Yulesnawati menyebutkan bahwa UGB diantaranya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang No.11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial serta Keputusan Presiden RI Nomor 48 Tahun 1973 tentang Penertiban Penyelengaraan Undian.
 
Demikian juga tentang PUB diatur dengan UU No. 9 tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang; PP No. 29 tahun 1990 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan dan Perda No. 13 tahun 2013 tentang Pengumpulan Sumbangan di Provinsi Lampung.
 
"Tidak sembarangan dalam penyelenggaraan UGB dan PUB Semua ada ketentuan hukum dan aturannya," ujarnya.
 
Ida juga berharap pemantauan dan pengawasan pelaksanaan UGB dan PUB  agar diperkuat dan selalu berkoordinasi untuk mewujudkan sinergitas pelaksanaan pemantauan dan pengawasan. 
 
Kepada masyarakat diharapkan lebih waspada dengan segala bentuk undian, cek dengan teliti keabsahan suatu penyelenggaraan undian dan jangan terlalu cepat mentransfer uang kepada pihak yang mengatasnamakan penyelenggara undian. 
 

Pastikan kebenaran informasi dengan menghubungi call center Kementerian Sosial RI pada nomor telp. 021-3144000 atau Dinas Sosial Provinsi Lampung 0721-481600.

Muaramedia.com, Bandar Lampung -- Gubernur Lampung M.Ridho Ficardo dan Wakil Gubernur Lampung Bachtiar Basri direncanakan akan melaksanakan Sholat Idul Adha 1439 H bersama dengan masyarakat Bandarlampung di Lapangan Korem 043 Gatam, Enggal, Bandarlampung pada Rabu, 22 Agustus 2018.
 
Disampaikan oleh Kepala Bagian Humas dan Komunikasi Publik Pemprov. Lampung Heriyansyah, sampai saat ini jadwal sholat idul adha Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur masih di Lapangan Korem 043 Gatam."Keduanya akan berada di lokasi yang sama", jelasya.
 
Lebih lanjut Heri mengatakan bahwa usai melaksanakan sholat idul adha, gubernur dan wakil gubernur dijadwalkan akan menyerahkan secara simbolis hewan kurban sebanyak 18 ekor yang terdiri dari 12 ekor sapi bantuan gubernur, 5 sapi swasta dan 1 sapi presiden dengan bobot 1,2 Ton.
 
"Selanjutnya pak gub dan pak wagub dijadwalkan menggelar open house di rumah dinas masing-masing", kata Heri.

Diketahui sholat idul adha 1439H/2018 yang digelar di lapangan Korem 043 Gatam akan diisi oleh Khatib DR.H.Zakky Abu Bakar dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dan diikuti oleh sejumlah pejabat di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

Muaramedia.com, Bandar Lampung -- Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung Syaiful Bachri mendampingi Direktur Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat (PKTHA) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Muhammad Said memimpin Rapat Penanganan Konflik Tenurial Register 45 Sungai Buaya, Selasa, 21-8-2018 di Ruang Rapat Utama Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.
 
Rapat yang diikuti oleh enam Ketua Kelompok Tani dari tujuh kelompok tani yang mengikuti Kemitraan Kehutanan, Kelompok Tani Sido Rukun, Karya Jaya, Maju Jaya, Karya Tani, Mekar Jaya, Marga Jaya, serta Ketua Gapoktan Wana Lestari, sedangkan kelompok tani Tugu Roda tidak hadir. Selain itu juga PT Silva Inhutani Lampung, Kasubdit Penanganan Konflik Tenuarial, Pejabat Dinas Kehutanan Provinsi Lampung dan Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) V Sungai Buaya.
 
Tiga kesimpulan rapat dihasilkan, Pertama Pendataan Ulang, Ketua kelompok tani dan perusahaan melakukan pendataan ulang terhadap anggota yang bersedia bermitra dengan mengisi form yang memuat nama penggarap, NIK, alamat asal, luas garapan, tanda tangan penggarap, yang diketahui oleh Ketua Kelompok Tani, Ketua Gapoktan, Perusahaan dan KPH. 
 
Hasil pendataan paling lambat 30 September 2018 untuk disampaikan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung kepada Direktur PKTHA, sebagai dasar revisi Naskah Kesepakatan Kerjasama dan SK Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan dari KLHK.
 
Kedua, Transparansi Tata Kelola Kemitraan, Kelompok tani bersama perusahaan sepakat menjadikan koperasi sebagai wadah tata kelola kemitraan. Dalam rangka transparansi biaya produksi dan hasil panen diperlukan form isian yang disepakati kelompok tani dan perusahaan sesuai tahapan kegiatan mulai pengolahan lahan, perawatan, pemasaran, dan bagi hasil panen. Form tersebut ditandatangani penggarap, pengawas perusahaan, pengawas kelompok, setiap tahapan kegiatan.
 
"Ketiga Sosialisasi pada masyarakat yang belum bermitra akan dilakukan bersama oleh pihak perusahaan dan petugas KPH dengan melibatkan instansi terkait sesuai kebutuhan, "ungkap Muhammad Said, Direktur PKTHA KLHK.
 
"Provinsi Lampung mendukung Kemitraan Kehutanan di Register 45 Sungai Buaya. Upaya ini telah lama diupayakan agar berjalan dengan baik, karena hal ini juga menyukseskan Program Perhutanan Sosial sebagai Program Unggulan KLHK," jelas Syaiful Bachri Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung saat menutup kegiatan ini.
Muaramedia.com, Bandar Lampung -- Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung, Sumarju Saeni menghadiri pertemuan dengan para Pendamping Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Berat (ASPDB) pada hari ini Senin, 20 Agustus 2018 di aula Dinsos Lampung. Acara tersebut dihadiri oleh 69 orang pendamping ASPDB yang berasal dari 15 Kab/Kota se Prov. Lampung.
 
Dalam pertemuan tersebut disampaikan bahwa para pendamping mempunyai tugas  melakukan pemantauan dan pendampingan terhadap Penerima Manfaat ( PM ) untuk memastikan bahwa bantuan sosial tersebut diterima oleh PM yakni penyandang disabilitas berat.
 
"Tenaga pendamping penerima ASPDB, salah satunya yaitu melakukan kunjungan rumah dan memastikan bahwa penerima bantuan memanfaatkannya dengan baik dan tertuang dalam laporan berkala yang mereka buat". Ujarnya
 
Tahapan program asistensi sosial ini, mulai dari pendataan, verifikasi, penyaluran bantuan hingga pelaporan serta monitoring.
 
Sasaran program ini yaitu penyandang disabilitas yang kedisabilitasannya sudah tidak dapat direhabilitasi, tidak dapat melakukan aktivitas kehidupannya sehari-hari dan/atau sepanjang hidupnya tergantung pada bantuan orang lain.
Selain itu tidak mampu menghidupi diri sendiri dan tidak mampu melakukan aktivitas sosial.
 
Disabilitas penerima manfaat juga tidak dapat melakukan sendiri aktivitas sehari-hari seperti makan, minum, dan lain-lain; juga tidak mampu menghidupi diri sendiri dan tidak memiliki sumber penghasilan baik dari diri sendiri maupun dari orang lain untuk memenuhi kebutuhan dasar.
 
Sedangkan usianya  antara 2 tahun sampai 59 tahun pada saat pendataan awal dan penggantian calon penerima ASPDB.
 
Ditempat yang sama Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, Ratna Fitriani mengatakan bahwa  para pendamping tsb juga mendapat tugas untuk melaksanakan pendataan para penyandang disabilitas yang ada di wilayah, dengan lengkap by name, by address, by NIK, jenis disabilitas, dsb.

Informasi tersebut secara detail pada form P 1, yg dikeluarkan oleh Kementerian Sosial RI. Selain form tersebut, khusus untuk data Penyandang Disabilitas menggunakan aplikasi SIM PD. Katanya.

Muaramedia.com, Pesisir Barat -- Kabupaten Pesisir Barat merupakan sebuah kabupaten termuda di Provinsi Lampung. Kabupaten Pesisir Barat merupakan hasil pemekaran Kabupaten Lampung Barat, yang disahkan berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung pada tanggal 25 Oktober 2012 kemudian diresmikan pada tanggal 22 April 2013. Karena berusia relatif sangat muda maka masih termasuk kabupaten yang sangat banyak memerlukan bantuan baik dari Pemerintah Provinsi maupun Pusat.
 
Oleh karena itu atas nama Pemerintah Kabupaten Pesisir mengucapkan terimakasih kepada Direktor Penanganan Fakir Miskin Pedesaan, Kementerian Sosial RI yang telah menyetujui usulan kami tentang permohonan bantuan modal usaha keluarga miskin secara kelompok Kabupaten Pesisir Barat ini.
Sehingga selama dua hari ini diselenggarakan Bimbingan Teknis Kelompok Usaha Bersama  Fakir Miskin (KUBE-FM) sebanyak 50 Kelompok.
Demikian disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pesisir Barat; Marzuki yang dibacakan oleh Sekretaris Dinsos (19/08/2018) pada acara pembukaan Bimtek KUBE-FM di Pekon Seray, Pesisir Tengah.
 
Menurut Direktur Pemberdayaan Fakir Miskin Pedesaan yang diwakili oleh Sugiarto Kepala Bagian Keuangan Direktorat PFM bahwa Kube ini dengan sasaran untuk kabupaten tertinggal sehingga sering disebut KUBE-Kabuter sehingga tepat kalau lokasinya di Kabupaten Pesisir Barat yang usianya masih 5 tahun.
 
"Adapun jumlah sasaran sebanyak 50 Kube dengan anggota sebanyak 500 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) penerima Bansos PKH/Rastra, atau paling tidak Keluarga miskin yang terdaftar dalam Basis Data Terpadu (BDT)". Katanya.
 
Lebih lanjut Sugiarto mengatakan bahwa jumlah bantuan modal usaha sebanyak 1 M mengingat masing-masing KUBE akan menerima bantuan sebanyak 20 juta rupiah sebagai untuk modal usaha secara kelompok. "Bantuan modal usaha sebanyak 20juta bukan berarti bisa dibagi untuk 10 anggota dengan masing-masing mendapatkan dua juta rupiah. Namun usaha ini harus diurus secara kelompok; Proses perencanaan hingga pelaksanaan dan bagi hasil usaha dilaksanakan secara musyawarah anggota". imbuhnya.
 
Ditempat terpisah Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung Sumarju Saeni mengatakan bahwa Provinsi Lampung jumlah penduduk miskinnya menurut data dari BPS Lampung. Pada bulan Maret 2018, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan) di Lampung mencapai 1.097,05 ribu orang (13,14 persen), bertambah sebesar 13,31 ribu orang dibandingkan dengan kondisi September 2017 yang sebesar 1.083,74 ribu orang (13,04 persen). Oleh karena itu sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin yakni melalui pendekatan KUBE.
 
Ditempat yang sama Koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Kabupaten Pesisir Barat Joko Nugroho mengatakan bahwa berdasarkan musyawarah anggota kelompok jenis usaha yang akan digeluti oleh KUBE disesuaikan dengan kemampuan/ketrampilan anggota serta potensi dan sumber daerah yang ada seperti dibidang pertanian, perikanan dan peternakan serta bidang jasa. 
 
Joko yang juga TKSK Berprestasi Provinsi Lampung Tahun 2017 menambahkan bahwa sebagai kabupaten yang relatif muda permasalah kesejahteraan sosialnya cukup tinggi. Disamping itu Kabupaten Pesisir Barat juga merupakan daerah yang rawan bencana alam khususnya banjir. 

"Setiap tahunnya selalu ada kejadian banjir yang merusak infrastruktur jalan/jembatan juga pertanian dan rumah penduduk. Katanya

Dari Lampung Untuk Indonesia

August 19, 2018
Muaramedia.com, BANDARLAMPUNG– Persatuan dan kesatuan adalah modal utama suatu  bangsa untuk menjadi salah satu negara kuat dan terdepan di dunia. Pesan ini ditegaskan Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo tidak hanya untuk Lampung. Tapi untuk Indonesia secara umum. Di Malam Resepsi Syukuran dan Pesta Rakyat HUT Proklamasi Kemerdekaan RI ke- 73 di PKOR Way Halim, Bandarlampung, Jumat (17/8) malam, gubernur termuda ini juga mengulas sejarah Kemerdekaan Republik Indonesia.
 

“Kita patut bersyukur bahwa proklamator kita, presiden RI pertama Ir. Soekarno adalah seseorang pemberani yang selalu siap menghadapi tantangan, ancaman dan rintangan. Berulang kali ditahan dan ditawan, tetapi tidak menyurutkan langkah memerdekakan Indonesia,” ujarnya. Soekarno, sambung Ridho, adalah contoh suri tauladan dengan penuh keberanian mengucapkan proklamasi sebagai tonggak pemindahan kekuasaan menyampaikan kepada seluruh penjuru dunia bahwa bangsa indonesia merebut kemerdekaan.

Ancaman pecahnya suatu bangsa lebih berbahaya ketika muncul dari dalam. “Banyaknya ancaman terorisme bukan dari orang asing tetapi muncul dari saudara-saudara kita yang memiliki paham menyimpang. Ancaman radikalisme dapat memecah bingkai negara kesatuan yang telah disatukan sebagai bangsa terbesar didunia dengan bermacam suku dan bangsanya,” katanya.

*Lampung Terus Berbenah* Salah satu wujud mengisi kemerdekaan, pembangunan di Lampung terus menggeliat. Seperti Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera, Dermaga Eksekutif, Pengembangan Bandara Radin Inten II, dan daya saing Provinsi Lampung berada pada posisi 11 nasional.

“Tetapi kita tidak boleh lupa bahwa tantangan generasi sekarang cukup berat, tidaklah ringan dalam menjaga negara kesatuan kita. Generasi muda harus bersama-sama mempersiapkan diri, pada saatnya kalian akan mengambil alih tanggung jawab tegak berdirinya, maju dan kokohnya negara kesatuan Republik Indonesia,” urainya.

Ridho juga menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada putra putri terbaik Lampung yang menjadi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) dan Pasukan Pengawal (Paswal) Paskibraka pada HUT Kemerdekaan RI ke-73 di Provinsi Lampung.

“Saya bersama pak Wagub mengucapkan terima kasih kepada Paskibraka dan Paswal yang bertugas dengan sangat baik, mulai dari pengibaran hingga penurunan bendera. Ini merupakan sejarah hidup kalian sebagai pengibar bendera pusaka HUT RI ke- 73 di Provinsi Lampung yang menjadi sekali seumur hidup,” katanya.

Sebagai bentuk apresiasi, Gubernur Ridho memberikan tali asih kepada Paskibraka dan Paswal HUT Kemerdekaan RI ke- 73 di Provinsi Lampung. Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Provinsi Lampung, Hery Suliyanto dalam laporannya mengatakan Peringatan HUT Proklamasi Kemerdekaan RI ke- 73 Tahun 2018 dimaksudkan sebagai wahana serta pemahaman bagi masyarakat akan makna serta nilai-nilai perjuangan dan cita-cita founding fathers dalam menegakkan kemerdekaan.

*Semarak Pesta Dirgahayu*
Dibagian lain, HUT Kemerdekaan RI ke- 73 di Provinsi Lampung dimeriahkan berbagai agenda kegiatan yang telah dilakukan, meliputi Senam Massal pada 10 Agustus 2018, Perlombaan Menyanyi, dan perlombaan tradisional yakni Egrang, Balap Karung dan Tarik Tambang.

Pada tanggal 1-17 Agustus 2018 dilaksanakan Donor Darah, tanggal 16 Agustus 2018 dilaksanakan Rapat Paripurna DPRD Mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia di Ruang Sidang DPRD, Pengukuhan Paskibraka di Balai Keratun, dan Apel Kehormatan dan Renungan Suci di Taman Makam Pahlawan.

Dan Tanggal 17 Agustus 2018, sejak pagi digelar Penyerahan Duplikat Bendera Pusaka di Mahan Agung, Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan dan Pengibaran Bendera Merah Putih di Lapangan Korpri Kantor Gubernur Lampung.

Selanjutnya, Penyampaian Remisi dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Bandar Lampung, Upacara Penurunan Bendera Merah Putih dan hingga malam ini dilaksanakan Resepsi Syukuran dan Pesta Rakyat serta Ramah Tamah dengan Paskibraka dilapangan PKOR Way Halim.

Kemudian pada Dan tanggal 28 Agustus 2018, Pemprov Lampung akan melaksanakan Bakti Sosial. Pada Resepsi Syukuran dan Pesta Rakyat pada malam hari ini, turut dimeriahkan penampilan artis ibukota yakni Duo Gobas dan Ady eks Naff.

Muaramedia.com, Bandar Lampung -- Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Lampung melalui Bidang Pengabdian Masyarakat dan Penanggulangan Bencana (Abdimasgana) dan Satuan Tugas Pramuka Peduli hari ini (18/08) mengadakan “Aksi Pramuka Peduli Lombok" atau dikenal juga dengan istilah "Bumbung Kemanusiaan" mulai pukul 07.00 WIB hingga 14.00 WIB di tiga titik lokasi yaitu Tugu Adipura, Pasar Kangkung, sekitaran Pasar Bambu Kuning, Pasar Smep, Pasir Gintung, dan Pasar Tengah. Kegiatan ini dilaksanakan secara legal dengan mengacu kepada UU Nomor 9 Th. 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang. Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat kegiatan tersebut dibebankan kepada anggaran Kwarda Pramuka Lampung tahun 2018. Adapun hasi dari pengumpulan uang/barang seratus persen disumbangkan ke korban bencana alam di Provinsi NTB.
 
Aksi Peduli Lombok ini dikoordinir oleh Kak Darja dan dibantu juga oleh Kak Efendi, Kak Lia Kristuna, Kak Vivi Aningsih dan dilaksanakan oleh 10 Pramuka Peduli Bandar Lampung. Demikian disampaikan oleh Waka VII Bidang VII Abdimasgana; Kwarda Pramuka Lampung Sumarju Saeni di Pasar pada saat memantau langsung pelaksanaan Aksi Pramuka Peduli Lombok pada Sabtu (18/8) di Pasar Bambu Kuning, Bandar Lampung.
 
Ditambahkan oleh Sumarju yang juga Kadis Sosial Provinsi Lampung bahwa
Kegiatan serupa juga dilaksanakan secara serentak pada HUT Pramuka ke 57 pada tanggal 14 Agustus 2018 di masing masing Kwartir Cabang Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung. Hasil dari "Bumbung Kemanusiaan" nantinya akan dikumpulkan dan di informasikan secara luas pada saat Peringatan HUT Pramuka ke 57 tingkat Provinsi Lampung yang akan berlangsung pada 29 Agustus 2018 di Kabupaten Way Kanan. 
Disamping itu Kwarda Pramuka Lampung juga akan memberikan alat bantu Penyandang Disabilitas, khususnya anggota Pramuka berupa Kursi Roda, Kruk Ketiak, Tongkat Tuntun Disabilitas Netra dan Alat Bantu Dengar.
 
Dalam melaksanakan kegiatan Kwarda Pramuka Lampung khususnya Bidang Abdimasgana bekerjasama dengan organisasi kemasyarakatan seperti Vertical Rescue Indonesia dan Tagana dalam Pembuatan Jembatan Gantung.  Progres jembatan gantung dari tahun 2017 sampai dengan sekarang sebanyak 19 jembatan. Demikian juga dalam penanggulangan bencana khususnya dalam bidang shelter dan dapur umum serta psyco sosial serta distribusi logistik. Imbuhnya.
 
Muaramedia.com, Lambar -- Setelah menyeleksi 15 orang dari 228 orang  Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) se Provinsi Lampung; Tim Penilai Pilar-Pilar Kesejahteraan Sosial Provinsi Lampung menetapkan Yusman Ertansi sebagai TKSK berprestasi tingkat Provinsi Lampung 2018.
Bersama dengan Ketua Karang Taruna, Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) untuk mengikuti seleksi tingkat Nasional di Jakarta (12 sd 19 Agustus 2018).
 
Didepan Tim Penilai tingkat Nasional yang dikenal independen dan tentunya persaingan sangat ketat dengan utusan dari provinsi lain di seluruh Indonesia; TKSK berprestasi dari Provinsi Lampung mampu bersaing sehingga oleh Tim Nasional ditetapkan sebagai nominator tiga besar TKSK berprestasi dan berhak mengikuti upacara detik detik proklamasi ke 73 (17/08/2018) di Istana Negara.
 
Yusman adalah asli putra daerah Sumberjaya, Kabupaten Lampung Barat dengan bangganya memakai pakaian adat Lampung bersama tiga orang TKSK dari Provinsi Sumatera Selatan dan Bali.
 
Menurut Yusman; menjadi Pekerja Sosial adalah pilihan jiwa, mengingat sejak remaja Yusman selalu peduli dengan orang yang kurang beruntung. Namun sejak tahun 2000 mengikuti pelatihan tentang ilmu pekerjaan sosial sehingga secara formal mendapatkan sertifikat sebagai Pekerja Sosial Masyarakat (PSM). Dengan ilmu pengetahuan dibidang pekerjaan sosial yang diperolehnya; penanganan masalah sosial tidak hanya berdasarkan belas kasian dan carity saja; namun lebih profesional. Pada tahun 2009 Yusman mengikuti rekrutmen Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) oleh Kemensos RI dan diterima menjadi TKSK Kecamatan Sumberjaya. "saya mengabdi sebagai relawan sosial karena panggilan jiwa; kebahagiaan kami bila bisa membantu mereka yang kurang beruntung" katanya.
 
Pengakuan tersebut bukanlah berlebihan; mengingat kepedulian, kepekaan sosialnya sampai saat ini masih dirasakan oleh masyarakat. Seperti contohnya pendampingan program Beras Sejahtera (RASTRA), disabilitas berat, rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH), Kelompok Usaha Bersama (KUBE), dsb.
Sebagai koordinator PSM diwilayahnya; sosok Yusman dipandang mampu memimpin dengan rengkuh, asuh dan asah kepada anggotanya.
 
Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung, Sumarju Saeni mengharapkan dengan prestasi yang telah ditorehkan oleh Yusman relawan sosial Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Lampung Barat ini; menjadi virus positif bagi pilar-pilar sosial lainnya.
"Penanganan masalah sosial tidak dapat ditangani secara sendiri namun terintegrasi dengan instansi lainnya yang berkelanjutan dengan mengutamakan peranserta masyarakat" katanya.
 
Dengan demikian peran TKSK, PSM, Karang Taruna, LKS, dan sebagainya merupakan garda terdepan dalam pembangunan kesejahteraan sosial.
"We belong to Indonesia, a nation of pride". Dirgahayu Republik Indonesia ke 73.
Page 1 of 11

Statistik Pengunjung

002999056
Hari ini
Kemarin
Minggu ini
Minggu lalu
Bulan ini
Bulan lalu
Total
789
3806
24035
2952921
56469
112583
2999056

IP Anda: 54.91.203.233
Server Time: 2018-11-17 05:22:00

Default Theme
Layout Direction
Body
Background Color [r]
Text color [r]
Top
Top Background Image
Background Color [r]
Text color [r]
Bottom
Bottom Background Image
Background Color [r]
Text color [r]