Seputar Pringsewu

Seputar Pringsewu (928)

Muaramedia.com. Pringsewu -- Kopri pringsewu mengadakan MTQ sekabupaten pringsewu ke-4,adapun tema kegiatan tahun ini"Melalui musabaqoh tilawatil quran kopri pringsewu ke 4 kita tingkatkan keimanan dan ketaqwaan anggota kopri pringsewu menuju pringsewu agamis.

Seketariatan kopri Rudyto saat di wawancarai mengatakan, kegiatan terlaksana berdasarkan keputusan Munas VII kopri no : 06/munas VII/XI/2009.tentang program nasional kopri periode 2009-2014.huruf 8 tentang pembinaan jiwa korprs(korsa)dan meningkatkan iman dan taqwa melalui pembinaan rutin bagi anggota kopri.SK Bupati Pringsewu Nomor B/239/KPTS/LL.03/2018.senin(17/9)di ruang kerjanya
 
Rudyto menambahkan, pelaksaan kegiatan ini berlangsung selama 3 hari dari tanggal 17 sampai 20 september 2018 bertempat di pendopo pringsewu.
 
"Salah satu pungsi acara ini sebagai ajang mempererat ukhuwah sekaligus sekaligus untuk memasyarakatkan alquran di jajaran birokrasi,"Tuturnya.
 
Rudyto berharaf selesai acara ini dapat merubah pola pikir prilaku dan sikap aparatur sipil khususnya kabupaten pringsewu kearah yang lebih maju.
 
"Even MTQ sebagai sarana kompetisi bagi insan terbaik kopri mengembangkan bakat dan minat di bidang tilawah dan hafalan ayat-ayat pendek," Tegas Rudyto.
Muaramedia.com, Pringsewu -- Kejaksaan Negeri (Kejari) Pringsewu terkesan lambat dalam penanganan kasus dugaan korupsi Kepala Pekon (Kakon) Sinarmulya Kecamatan Banyumas dan Sukoharjo 4 Kecamatan Sukoharjo, kaitan dana ADD dan ADP tahun 2017.
 
Kasus kedua pekon ini telah lama ditagani Kasi Pidsus Kejari Pringsewu, terkesan penanganan kasus kedua pekon ini berjalan sangat lambat bahkan terkesan kasus kedua pekon ini terhenti.
 
Beberapa minggu ini saja sudah diperiksa Bedahara pekon sinarmulya, kaur pekon dan semua yang terkait dalam pelaksanaan ADD dan ADP tahun 2017 tak ada yang lewat semua diperiksa, namun yang anehnya kasus keduaya seperti terhenti, ungkap Gindha Ansory Wayka,SH.MH, koordinator presidum Komite Kemantau Kebijkan Anggaran Daerah (KPKAD) Propinsi Lampung.
 
Anehnya kata Ansory dalam penanganan kasus kakon ini pihak kejaksaan terkesan sengaja memperlambat penanganan kalau boleh dikatakan Kejari Pringsewu low service, bahkan Kepala Pekon Sinarmulya saja tidak pernah diperiksa oleh Kejari, ada aromanya tercium ada oknum kejaksaan yang sudah bermain dalam kasus ini, diduga kuat Kejari Pringsewu sudah masuk angin.
 
"Kasus Kedua pekon ini ditangani oleh Kasi Pidsus Kejari Pringsewu seharusya tidak boleh berhenti kasus ini, bahkan lama tidak ditetapkan Kakon menjadi tersagka ada indikasi mainan yang dilakukan," katanya.Minggu (16/9)di tempat.
 
Sementara Kejari Pringsewu Asep Sontani Sunarya,SH. belum bisa dikonfirmasi, demikian  juga Kasi Pidsus Kejari Pringsewu Leonardo Adiguna,SH.
Muaramedia.com, PRINGSEWU - Satuan Lalu Lintas Polres Tanggamus melaksanakan Bhakti Sosial membersihkan 2 Masjid di Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu, Sabtu (15/9/18).
 
Bermodalkan alat- alat kebersihan anggota Sat Lantas dipimpin Kasat Lantas AKP Dade Suhaeri, S.Kom membersihkan Masjid Al Falah dan Masjid Nur Rohman di Kelurahan Pringsewu Barat Kecamatan Pringsewu.
 
"Dalam rangka menyambut HUT Polantas ke 63, Sat Lantas Polres ikut memakmurkan tempat ibadah dengan melaksanakan Bhakti Sosial di dua masjid tersebut," ungkap AKP Dade Suhaeri mewakili Kapolres Tanggamus AKBP I Made Rasma, SIK. M.Si usai kegiatan.
 
Dikatakan AKP Dade Suhaeri, Baksos juga tentunya dilaksanakan agar tempat ibadah bersih serta melatih anggota lebih merakyat dan proaktif jika ada masyarakat yang memerlukan pelayanan dari polisi.

"Polri adalah bagian dari masyarakat. Bakti sosial ini merupakan bentuk kepedulian dan kebersamaan Polri sebagai bagian dari komponen masyarakat yang juga memiliki tanggung jawab terhadap kebersihan dan kerapian tempat ibadah," tandasnya.

Muaramediaa.com, Pringsewu -- Sesuai pesan Hi. SUJADI Bupati Pringsewu dalam BID Bursa Inovasi Daerah tanggal 30 Agustus lalu, bahwa "Tiada Hari Tanpa Inovasi, direspon Kepala Dinas PMP Malian Ayub dan Kepala Bappeda Masykur Hasan dalam upaya berinovasi untuk penjajakan inovasi  "BUMPekon Se-Pringsewu Bakal Tangani Pembayaran PBB".Hal ini dibahas dalam pertemuan terbatas kedua OPD pada Jumat (14/09) di Rumah Makan Rumah Kayu Jalan Arif Rahman Hakim BandarLampung.
 
Tampak hadir mendamping kedua Kepala OPD yang memang terkenal  gesit dan selalu berinovasi , para Kabid, Kasi kedua OPD tersebut. Banyaknya Badan Usaha Milik Pekon (BUMPekon) yang masuk kategori belum mandiri menjadi perhatian serius dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Pringsewu.
 
Hari ini telah dilakukan koordinasi dengan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pringsewu agar pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bisa ditangani BUMPekon. Informasi yang berhasil dihimpun, dari 126 BUMPekon yang sudah berdiri di Kabupaten Pringsewu hanya 60% yang kondisinya mandiri.
 
Ini lantaran BUMPekon tidak memiliki usaha permanen yang bisa memberikan keuntungan. Kepala Dinas PMP mengatakan saatnya  berkomunikasi dan berkolaborasi  dengan Bappenda agar pembayaran PBB bisa ditangani BUMPekon.
 
Nanti, upah pungut PBB yang diberikan bisa menjadi salah satu keuntungan dari BUMPekon. “Kami hari ini melakukan koordinasi, saat ini baru simoan pinjam dsn pembayaran listrik yang bisa ditangani BUMPekon.” ujar Malian.
 
Namun, lanjut dia, dari hasil koordinasi ini pihaknya akan seger  menghitung dengan Bappenda  apakah dengan dikelola BUMPekon pembayaran PBB bisa lebih meningkat atau tidak. Nanti kami bakal minta komitmen dari BUMPekon. 
 
“Kami masih menghitung, kalau bisa lebih meningkat kenapa tidak,” kata dia. Dikatakan Masykur juga selain menangani pembayaran PBB, pihaknya juga masih berkomunikasi dengan Dinas Pertanian agar BUMPekon bisa menjadi agen pupuk dan sarana pertanian lainnya. 
 
Jadi nanti, segala usaha yang selama ini ditangani Pekon bisa diinclaudekan dengan BUMPekon. “Kalau yang menangani BUMPekon nanti bisa menambah pendapatan asli pekon,” terang mantan Kabag. Umum ini.
 
Ditambahkan Masykur, pihaknya menargetkan tahun ini seluruh Pekon di Kabupaten Pringsewu bisa memiliki BUMPekon Mandiri. Ini sesuai dengan amanat Permendes 4/2015 tentang pendirian BUMPekon. 
 
“Yang terpenting saat ini seluruh pekon punya dulu, nanti untuk meningkatkan kinerjanya kami akan berupaya akanenambah anggaran pendampingan,” imbuh dia. 
 
Sementara itu hadir juga pihak dari PT.  POSINDO  Lampung Yessi Agustini yang juga Kepala Kantor Pos Cabang Bandar Lampung, bersama  Al Dicki Manajer penjualan,  Juhen Hendri dan Ema Rahmawati AE jasitug. menambahkan pihak Kantor Pos juga bisa memmfasilitasi hal tersebut dengan jaringan kantor pos yang sudah hadir ditiap kecamatan seluruh pelosok pekon.

Yessi selaku wakil Pihak kantor pos mengajak BUMPekon sebagai perpanjangan tangan dari kantor pos dalam mengelola penagihan PBB nantinya

Muaramedia.com, PRINGSEWU -- Ratusan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu melakukan aksi pungut sampah di sejumlah ruas jalan di Kota Pringsewu, Jumat (15/9) pagi. Aksi ini juga melibatkan para pelajar dan mahasiswa.
 
Gerakan aksi pungut sampah ini dalam rangka peringatan Hari Pungut Sampah Sedunia (World Clean-Up Day) 2018.
 
Beberapa ruas jalan yang menjadi sasaran aksi gerakan pungut sampah ini yakni kawasan alun-alun Pendopo Kabupaten Pringsewu, Tugu Bambu, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Veteran, Jalan Sakti Raya, dan Jalan Satria, kemudian Jalan Olahraga, serta Jalan Kejaksaan hingga komplek GOR Bumi Jejama Secancanan, Kuncup, Kabupaten Pringsewu.
 
Menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pringsewu Emil Riady sebagai inisiator kegiatan,  mengatakan sejarah gerakan World Clean-Up Day sebetulnya lahir 10 tahun lalu di Estonia, dimana ketika itu sebanyak 5 persen dari total warga Estonia yang berjumlah 1,341 juta jiwa keluar rumah untuk membersihkan sampah yang dibuang sembarangan di seluruh negara hanya dalam hitungan jam.
 
Hal ini menjadi imajinasi semua orang di seluruh dunia, yang menjadi inspirasi untuk mengikutinya dengan formula yang sama, yakni 'one country one day'.

Hal inilah yang menjadi awal gerakan masyarakat global, 'let's do it world', yang telah menyebar dan berkembang, serta menyatukan semua orang di seluruh dunia untuk bersama-sama membersihkan sampah dari planet bumi ini.

Muaramedia.com, Pringsewu -- Kabag Perlengkapan Kabupaten Pringsewu Waskito JS,SH.MH sebagai Kepala ULP merangkap menjadi PPK pada kegiatan pengadaan barang dan jasa adalah pidana ungkap Ketua LSM Komite Pemantau Kebijakan dan Anggaran Daerah (KPKAD) Lampung, Gindha Ansori Wayka, SH, MH. Saat menanggapi pemberitaan media.Rabu(12/9) di ruang kerjanya.
 
Ginda mengatakan,setelah menganalisa pemberitaan Media yang begitu ramai sangat nampak jelas jika Waskito selaku Ketua ULP menjadi PPK itu telah melanggar Perpres Nomor.70 tahun 2012, perubahan kedua atas peraturan presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, pada pasal 7 menyatakan jika kepala ULP dan anggota ULP dilarang duduk sebagai PPK.
 
Jika melihat perpres ini memang tidak ada sangsi disitu namun karena tugas PPK itu jelas adalah tugas tambahan yang ada honornya maka ini juga merupakan pelanggaran, karena niat seseorang menjadi PPK itu jelas karena berharap ada hasil dari uang negara maka jelas ini pelanggaran yang ranahnya ke pasal junto undang-undang tipikor, karena dengan pelanggaran ini akan terjadi kerugian negara.
 
"Kepala ULP merangkap menjadi PPK itu pidana karena ada honornya dan SK PPK nya cacat hukum sehingga terjadi kerugian negara," katanya.
 
Menurut data yang dihimpun media ada puluhan kegiatan yang sudah dilaksanakan di bagian perlengkapan dengan PPK sekaligus oleh Kabag yang juga kepala ULP seperti: pengadaan komputer dengan nilai anggaran Rp.100juta, pengadaan Mobil Randis 4unit toyota inova senilai Rp.1,2Miliar, pengadaan Laptop 10unit senilai Rp.80juta, komputer LED 3unit senilai Rp.30juta, pengadaan Partisi ruangan kantor wakil bupati senilai Rp.120juta, pengadaan pintu metal detektor Rp.70juta, sewa gedung dan izin mobil dinas yang nilainya juga puluhan juta,  juga masih ada banyak kegiatan lainnya yang PPK langsung oleh Kabag Perlengkapan yang juga Kepala ULP.
 
Sementara Kepala ULP atau Kabag Perlengkapan Pemkab Pringsewu Waskito,SH.MH saat di konfirmasi wartawan beberapa waktu lalu diruang kerjanya pada jum'at (07-09-2018) mengatakan penyebab terjadinya dia menjadi PPK kegiatan karena keteledoran karena dia saat itu menjabat kabag hukum telah membuat SK untuk PPK karena kabag sebelumnya juga sebagai PPK.
 
Tampak keterangan Waskito hanya mencari pembenaran untuk dirinya dengan dalih ini terjadi karena akan ada pemisahan jabatan Kepala ULP dari Kabag Perlengkapan, walau pun dia mengaku kejadian ini karena keteledoran yang dia buat namun Waskito masih saja menyatakan jika sudah ada perubahan aturan sehingga diperbolehkan Kepala ULP menjadi PPK, bahkan dia mengaku baru satu kegiatan saja yang dia sebagai PPKnya padahal sudah ada puluhan kegiatan yang dia sebagai PPKnya.
 
Waskito,SH.MH masih saja bersikap angkuh dengan menghindar dari kesalahan yang dibuatnya dengan berbagai dalihnya, "Kepala ULP dan Kabag Perlengkapan rencananya akan dipisah makanya saya menjadi PPK, itu pun baru satu kegiatan yang berjalan pengadaan printer untuk buat paspor," katanya.
 
Namun ketika ditanya puluhan kegiatan yang sudah berjalan dan dia sebagai PPK barulah Waskito tidak bisa menjawab dan menjelaskan namun masih dengan sikap angkuh dan sombong masih merasa benar, mungkin karena merasa sebagai fakar hukum jadi merasa pintar.
Muaramedia.com, Pringsewu - 12 Pekon dan 1 Kelurahan dari 5 kecamatan di Kabupaten Pringsewu diresmikan sebagai Pekon dan Kelurahan Sadar Hukum. Kedua belas pekon dan satu kelurahan tersebut adalah Pekon Pujiharjo, Lugusari, Gemahripah dan Pamenang di Kecamatan Pagelaran, kemudian Pekon Fajaragung, Podosari dan Kelurahan Pringsewu Selatan di Kecamatan Pringsewu, selanjutnya Pekon Margosari dan Giritunggal di Kecamatan Pagelaran Utara, kemudian Pekon Selapan, Sidodadi dan Sukorejo di Kecamatan Pardasuka, serta Pekon Tegalsari di Kecamatan Gadingrejo.
 
Peresmiannya dilakukan oleh Menteri  Hukum dan Hak Asasi Manusia RI  Yasonna H. Laoly yang diwakili oleh Pelaksana Tugas  Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional  Benny Riyanto   bersama desa dan kelurahan lainnya dari kabupaten dan kota se Provinsi Lampung di Hotel Novotel, Bandar Lampung, Rabu (12/9).
 
Acara tersebut juga dihadiri Asisten II  Provinsi Lampung  bersama jajaran fokorpimda Provinsi Lampung, Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung Bambang Haryono, Bupati Pringsewu Sujadi bersama para bupati se Provinsi Lampung, para camat beserta kepala pekon dan lurah yang wilayahnya menjadi Desa atau Kelurahan Sadar Hukum.
 
Pada kesempatan tersebut, Bupati Pringsewu Sujadi juga menerima piagam penghargaan Anubhawa Sasana Desa/Kelurahan, beserta para camat dan kepala pekon serta lurah yang mendapat plakat dan medali dari Kementerian Hukum dan HAM RI.
 
Diserahterimakan pula sertifikat tanah untuk Balai Pemasyarakatan Pringsewu  dari Pemerintah Kabupaten Pringsewu kepada Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung oleh Bupati Pringsewu Sujadi. 
 
Serta ditandatangani  pula nota kesepahaman bersama kerjasama hukum serta pengukuhan Duta Hak Asasi Manusia Provinsi Lampung.
 
Menurut Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung Bambang Haryono,  Desa atau Kelurahan Sadar Hukum merupakan desa atau kelurahan yang telah dibina atau karena swakarsa dan swadaya, telah memenuhi kriteria sebagai Desa Sadar Hukum dan Kelurahan Sadar Hukum. 
 
Desa atau kelurahan binaan dapat ditetapkan menjadi Desa Sadar Hukum atau Kelurahan Sadar Hukum jika diusulkan oleh bupati atau walikota setempat setelah  memenuhi persyaratan yang ditetapkan berdasarkan keputusan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional.
 
Dasar pembentukan Desa atau Kelurahan Sadar Hukum adalah Peraturan Menkumham Nomor PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 Tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Kelurahan/Desa Sadar Hukum.
 
Sementara itu, Menteri  Hukum dan Hak Asasi Manusia RI  Yasonna H. Laoly yang diwakili oleh Pelaksana Tugas  Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Benny Riyanto mengatakan penetapan Desa dan Kelurahan  Sadar Hukum merupakan upaya untuk menguatkan keberadaan Indonesia sebagai Negara Hukum. Sekaligus untuk lebih mensinergikan serta meneguhkan upaya bersama dalam membangun masyarakat yang cerdas hukum.
 
Oleh karena itu, ia berharap desa-desa dan kelurahan yang telah ditetapkan sebagai Desa Sadar Hukum dapat menjadi percontohan bagi desa atau kelurahan lainnya di Provinsi Lampung ini.
 
Muaramedia.com, Pringsewu -- Bapenda bersama team monotoring pajak bumi bangunan untuk kecamatan pringsewu dilaksanakan di pekon podomoro, Rabu (12/9) Kepala Bapenda pringsewu drs.Masykur.MM mengatakan,monotoring penegak unsur pengawasan dari inspektoran dan bapenda sendiri pelaksana PBB itu sendiri.
 
PBB untuk pringsewu secara umum sudah mencapai 60 %, menurut evaluasi memang sudah cukup bagus, untuk kontribusi yang lebih besar masih di dominasi oleh pekon pekon karena ada beberapa pekon yang telah lunas. "Monotoring bukan untuk sekedar pertemuan saja, tapi semua ini di atur oleh undang undang, dan melalui surat dari bupati,"Tuturnya.
 
Adapun data PBB untuk kecamatan pringsewu, pekon warga kaya 31,1%,pekon Waluyo jati 100 %, pajar esuk 38,7%, pringsewu selatan 53,1%, Sodoharjo 53,5%, Podomoro 76,6%, Bumi arum 46,8 %, pringsewu utara 43,9%, pringsewu barat 43,4%, pringsewu timur 56,8%, Rejo sari 33,7%, podosari 33,6%, fajar agung 100%, Bumi ayu 17,1%, Fajar agung barat 41,5%, sehingga rata rata PBB untuk kecamatan pringsewu 51,58%.
 
Rosalinda mewakili kecamatan pringsewu mengatakan, pbb untuk wilayah kecamatan pringsewu pbb sudah mencapai 51,58% per 12 september 2018 yang sudah terdata. Terpisah Hendry sutarwan kepala pekon podomoro mengatakan, untuk wilayah podomoro pajak bumi bangunan sudah mencapai 80 %. 
 
"Kita optimis untuk pajak bumi bangunan tahun 2018 ini, pekon podomoro akan mencapai target 100 %,"Ujarnya.
 
" Pajak bumi bangunan untuk warga podomoro kesadaran sudah meningkat tersendirinya, karena warga merasa pajak yang di bayar akan untuk membangun desa itu sendiri dengan melalui dana desa,"jelasnya.
 

Yang turut hadir dalam monotoring tersebut, kepala bapenda, ispektorat, Pol PP, anggota DPRD pringsewu Siti nurgaya, perwakilan dari kecamatan pringsewu, perwakilan dari kepala lurah dan kepala pekon yang berada di kecamatan pringsewu, berserta para kolektor Pajak bumi bangunan

Muaramedia.com, PRINGSEWU - Seorang tersangka pencurian dengan pemberatan (Curat) bernama Anif Juniardi (25) warga Panjang Bandar Lampung dibekuk Polsek Pringsewu Kota dibackup Tim Khusus Anti Bandit (Tekab) 308 Polres Tanggamus.
 
Tersangka merupakan sindikat pencuri yang telah menggasak sejumlah handphone dan laptop di TKP RS Surya Asih dan Ponpes Nurul Falah Kelurahan Pringsewu Selatan Kecamatan Pringsewu pada Selasa tanggal 27 Agustus 2018 lalu.
 
Bahkan video pencurian Ponpes Nurul Falah yang terekam CCTV sempat viral dan menghebohkan jagad maya di sejumlah group facebook Kabupaten Pringsewu.
 
Dari penangkapan tersebut terungkap pelaku lain bernama Heriyanto (36) sebagai pelaku utama beralamat di Teluk Betung Barat dan pria berinisial AR yang belum tertangkap.
 
"Tersangka Anif Januardi (25) spesialis pencurian dengan pemberatan (Curat) berhasil ditangkap Polsek Pringsewu Kota dibackup Tekab 308 Polres Tanggamus dikediamannya pada Sabtu, (8/9/2018)," ungkap Kapolres Tanggamus AKBP I Made Rasma, SIK. M.Si didampingi Kapolsek Pringsewu Kota Kompol Eko Nugroho, SIK dalam konferensi persnya di Mapolsek Pringsewu Kota, Senin (10/9/17) siang.
 
Dikatakan AKBP I Made Rasma, pelaku Heriyanto merupakan mertua tersangka Anif Juniardi telah tertangkap berkat kerjasama Polres Tanggamus dan Polres Cilegon.
 
"Untuk Pelaku Heriyanto (36) lebih dulu berhasil ditangkap anggota Polres Cilegon, karena juga beraksi di wilayah setempat," kata AKBP I Made Rasma.
 
Lanjut AKBP I Made Rasma, terungkapnya sindikat tersebut berawal dari olah TKP di dua lokasi, diperoleh petunjuk, tersangka Anif Juniarto berperan menjual barang-barang hasil curian dan berhasil ditangkap.
 
"Para pelaku merupakan sindikat pencuri lintas Provinsi yang bermodusnya berpura-pura sebagai tamu ke rumah korbannya," tandasnya.
 
Sementara menurut Kapolsek Pringsewu Kota Kompol Eko Nugroho pencurian terjadi, pada 27 Agustus sekitar pukul 04.30 WIB para pelaku mencuri sebuah handphone merek Xiaomi di ruang jaga perawat RS Surya Asih Pringsewu Timur dengan korbannya Yossi Ary Yanti (22) perawat RS Surya Asih, kerugian Rp. 1,6 juta.
 
Kemudian pada hari yang sama, sekitar pukul 06.30 WIB mereka kembali beraksi di Pondok Pesantren Nurul Huda Pringsewu Selatan dengan mencuri 5 buah handphone dan notebook milik korban Lukman Hakim (29) dengan total kerugian Rp. 8 juta.
 
“Modus para pelaku pura pura bertamu sambil melihat situasi, jika lengah langsung beraksi mengambil barang barang berharga,” kata Kompol Eko Nugroho.
 
Berdasarkan keterangan para pelaku, selama ini mereka beraksi dengan sistem hunting/berkeliling hingga ke pulau Jawa.
 
“Dalam menjalankan aksinya mereka sering menggunakan mobil rental, dalam kasus ini satu tersangka lain inisial AR telah ditetapkan sebagi DPO,”tegasnya.
 
Ditambahkan Kompol Eko Nugroho, barang bukti yang diamankan dalam dua perkara tersebut meliputi mobil Toyota Avanza A 1752 FP (diamankan di Polres Cilegon), HP Xiomi Redmi Note 4X berikut kotaknya, HP Xiomi Redmi Mi 5 plus warna putih berikut kotaknya, kotak handphone Samsung Galaxy J5, celana panjang yang digunakan pelaku saat mencuri dan uang tunai Rp. 1,2 juta.
 

"Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya para tersangka Curat dijerat pasal 363 KUHPidana ancaman maksimal 7 tahun penjara," pungkasnya.

Muaramedia.com, Pringsewu -- Pencabutan SK sebagai PPK, Waskito Joko,SH.MH Kabag Perlengkapan karena merangkap sebagai Kepala ULP Pringsewu dilakukan Bagian Hukum per 1 agustus 2018 karena ada temuan hasil pemeriksaan rutin Inspektorat Pringsewu karena diketahui menyalahi aturan mengacu Perpres Nomor: 70 tahun 2012 sebagai pengganti Perpres Nomor: 54 tahun 2010, sementara memang benar telah terjadi Kepala ULP merangkap sebagai PPK tersebut sudah berjalan sejak Januari 2018 artinya sudah berjalan tujuh bulan. Hal ini dikatakan Kabag Hukum Pemkab Pringsewu Ihsan Hendrawan,SH saat ditemui diruangan kerjanya,Senin(10/9)
 
Ihsan mengatakan sejak januari 2018 Bagian Hukum telah membuatkan SK pada Waskito Joko,SH.MH untuk menjadi PPK pada bagian perlengkapan, dasarnya karena semua Kabag menjadi PPK pada kegiatannya masing-masing, namun karena diketahui ada menabrak aturan maka SK PPK Waskito segera dicabut.
 
Lanjut Ihsan Hendrawan,SH menjelaskan berdasarkan semua kabag menjadi PPK itulah maka Kabag Perlengkapan juga di buatkan SK sebagai PPK yang kami tidak mengetahui jika Kepala ULP tidak boleh menjadi PPK, murni kesalahan itu terjadi karena bagian hukum kurang teliti.
 
"kesalahan pembuatan SK ini murni kesalahan bagian hukum," kata Ihsan. Namun ditanya kaitan sangsi karena kesalahan rangkap jabatan ini. "Dalam hal ini yang berwenang adalah pada aparat penegak hukum atau inspektorat ,sangsi apa yang bisa dikenakan pada yang bersangkutan, sebagai Kabag Hukum saya tidak bisa menjawab,"Kata Ihsan.
 
Terpisah diwawancarai Mantan Kabag Perlengkapan Pemkab Pringsewu Untung Subroto yang saat ini menjabat Kabid perindag karena dituding Waskito Kepala ULP sebelumnya juga menjadi PPK maka dia mengatakan tidak benar jika saat menjadi Kabag Perlengkapan dia menjadi PPK kegiatan.
 
 "selama menjadi Kabag saya tidak pernah menjadi PPK karena saya tahu itu menabrak aturan," kata Untung
 
Page 8 of 67

Statistik Pengunjung

002991949
Hari ini
Kemarin
Minggu ini
Minggu lalu
Bulan ini
Bulan lalu
Total
1163
4285
16928
2952921
49362
112583
2991949

IP Anda: 54.235.48.106
Server Time: 2018-11-15 07:26:47

Default Theme
Layout Direction
Body
Background Color [r]
Text color [r]
Top
Top Background Image
Background Color [r]
Text color [r]
Bottom
Bottom Background Image
Background Color [r]
Text color [r]