PEKANBARU, Muaramedia.com — Tingginya angka inflasi di Provinsi Riau, khususnya di Kabupaten Kampar, masih menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Salah satu penyebab utamanya adalah naiknya harga cabai merah yang menjadi komoditas penyumbang inflasi terbesar.
Untuk menekan laju inflasi dan menjaga stabilitas harga pangan, Pemerintah Kabupaten Kampar menjalin kerja sama (MoU) dengan Kabupaten Solok, Sumatera Barat, yang dikenal sebagai salah satu daerah penghasil cabai terbesar di Sumatera.
Hal ini disampaikan langsung oleh Bupati Kampar H. Ahmad Yuzar, S.Sos., M.T. kepada Wakil Menteri Dalam Negeri Dr. H. Bima Arya Sugiarto, S.IP., dalam kunjungan kerja Wamendagri ke Provinsi Riau, Kamis (16/10/2025).
Dalam forum yang turut dihadiri Gubernur Riau Abdul Wahid, Wakil Gubernur Riau, Sekretaris Daerah Provinsi Riau Sahrial Abdi, serta para bupati se-Riau tersebut, langkah Pemkab Kampar mendapat apresiasi langsung dari Wamendagri.
Bima Arya menilai, upaya konkret seperti menjalin kemitraan antar-daerah dalam menjaga ketersediaan bahan pokok merupakan langkah cerdas dan tepat sasaran untuk menekan inflasi di tingkat daerah.
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan APBD Tahun 2025 dan Pengendalian Inflasi Daerah.
Dalam paparannya, Bupati Kampar menegaskan bahwa pihaknya terus memperkuat sektor pertanian dan ketahanan pangan, sekaligus menerapkan efisiensi pada belanja daerah.
“Kami terus melakukan efisiensi anggaran melalui pengurangan belanja ATK dan perjalanan dinas, serta memperkuat program ketahanan pangan. Pemerintah juga terus mendorong penyediaan bibit padi, cabai, dan jagung dengan subsidi bagi kelompok tani,” ujar Ahmad Yuzar.
Menurutnya, kerja sama dengan Kabupaten Solok akan menjadi langkah strategis dalam menjaga pasokan cabai di Kampar agar tetap stabil, terutama menjelang akhir tahun dan musim penghujan.
Berdasarkan data per 30 September 2025, pendapatan daerah Kabupaten Kampar tercatat sebesar Rp3,01 triliun, dengan realisasi Rp1,89 triliun (62,82%).
Sementara itu, belanja daerah sebesar Rp3,09 triliun, dengan realisasi Rp1,80 triliun (58,24%).
Pemerintah Kabupaten Kampar memastikan bahwa realisasi APBD tersebut akan terus ditingkatkan menjelang akhir tahun anggaran, sejalan dengan prioritas pembangunan yang berbasis efisiensi dan kesejahteraan masyarakat.
