Kampar – Pemerintah Kabupaten Kampar terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung kebijakan strategis nasional. Wakil Bupati Kampar, Dr. Misharti, S.Ag., M.Si mengikuti rapat koordinasi (rakor) pengendalian inflasi yang dirangkaikan dengan evaluasi program 3 juta rumah serta sosialisasi jaminan produk halal secara virtual, Senin (20/4).
Kegiatan yang digelar melalui zoom meeting tersebut berlangsung di Ruang Media Center (Gedung Asisten II) Bangkinang Kota. Turut hadir sejumlah unsur Forkopimda, Asisten II Bidang Pembangunan dan SDM Drs. Muhammad, M.Si, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Dr. Yuli Usman, M.Ag, perwakilan Badan Pusat Statistik Kampar, jajaran OPD terkait, Kabag Ekonomi Purwoko, serta Tim Pengendalian Inflasi Daerah.
Rakor dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI, Komjen Pol. Drs. Tomsi Tohir, M.Si, dengan fokus utama pada upaya pengendalian inflasi di daerah. Dalam arahannya, pemerintah pusat menekankan pentingnya langkah konkret dan berkelanjutan dari pemerintah daerah guna menjaga stabilitas harga bahan pokok.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Kampar menegaskan kesiapan daerah dalam mengendalikan inflasi melalui penguatan koordinasi lintas sektor, termasuk memastikan kelancaran distribusi pangan, intensifikasi pengawasan pasar, serta mendorong produktivitas petani lokal.
“Pengendalian inflasi tidak hanya berbicara angka statistik, tetapi menyangkut langsung kondisi ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus mampu menghadirkan solusi yang berdampak nyata,” ujarnya.
Selain isu inflasi, rakor juga membahas evaluasi pelaksanaan Program 3 Juta Rumah yang menjadi prioritas nasional dalam penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Dalam kesempatan itu, Wabup Kampar memaparkan perkembangan program di daerah, termasuk sejumlah kendala seperti ketersediaan lahan, akses pembiayaan, dan keterjangkauan harga.
Menurutnya, program ini sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat Kampar yang terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk. Ia pun menegaskan kesiapan pemerintah daerah untuk terus bersinergi dengan pemerintah pusat, pengembang, dan sektor perbankan demi percepatan realisasi program tersebut.
Agenda lainnya adalah sosialisasi penyelenggaraan jaminan produk halal. Pemerintah pusat menekankan bahwa sertifikasi halal menjadi aspek penting dalam perlindungan konsumen sekaligus meningkatkan daya saing produk, khususnya bagi pelaku UMKM.
Wakil Bupati Kampar menyambut positif hal ini, mengingat potensi besar daerah di sektor kuliner dan industri olahan. Ia menilai sertifikasi halal dapat menjadi nilai tambah bagi produk lokal agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas.
“Jaminan halal bukan sekadar kewajiban, tetapi juga menjadi simbol kualitas dan kepercayaan. Ini peluang besar bagi UMKM Kampar untuk berkembang hingga ke pasar nasional bahkan global,” tegasnya.
Melalui keikutsertaan dalam rakor tersebut, Pemerintah Kabupaten Kampar menegaskan komitmennya dalam mendukung penuh kebijakan nasional, baik dalam menjaga stabilitas ekonomi, mempercepat pembangunan perumahan rakyat, maupun mendorong peningkatan kualitas produk lokal.
“Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci utama. Kampar siap berkontribusi dalam mewujudkan ekonomi yang stabil, masyarakat yang sejahtera, dan produk yang berdaya saing,” tutup Misharti.(Adv)
