BANGKINANG – Komisi II DPRD Kabupaten Kampar menyoroti kondisi anggaran belanja obat di RSUD Bangkinang yang dinilai mulai mengkhawatirkan. Jika tidak segera diantisipasi, rumah sakit daerah tersebut dikhawatirkan mengalami kekurangan stok obat dalam beberapa bulan ke depan.
Hal itu disampaikan Ketua Komisi II DPRD Kampar, Tony Hidayat, usai menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama manajemen RSUD Bangkinang dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar, Senin (18/5/2026).
Menurut Tony, pembahasan utama dalam rapat tersebut berkaitan dengan keterbatasan anggaran belanja obat yang berpotensi memengaruhi pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
“Persoalan paling mendesak saat ini adalah ketersediaan obat. Sebagian besar anggaran yang ada sudah digunakan,” ujar Tony.
Ia menjelaskan, total pagu anggaran belanja obat RSUD Bangkinang saat ini sekitar Rp6,7 miliar. Namun hingga pertengahan tahun, sekitar Rp4,7 miliar telah terserap sehingga sisa anggaran yang tersedia hanya sekitar Rp2 miliar.
Sementara kebutuhan belanja obat rumah sakit diperkirakan mencapai Rp1 miliar setiap bulan. Dengan kondisi tersebut, anggaran yang tersisa diprediksi hanya mampu mencukupi kebutuhan hingga Juli 2026.
“Kalau tidak ada langkah cepat, dikhawatirkan akan terjadi kekosongan obat sebelum APBD Perubahan disahkan,” katanya.
Tony menilai kondisi ini harus segera mendapatkan perhatian serius agar pelayanan rumah sakit tetap berjalan optimal dan masyarakat tidak terdampak.
Menurutnya, persoalan tersebut bukan karena tidak adanya dana, tetapi lebih kepada keterbatasan aturan pagu belanja yang telah ditetapkan.
“Dana sebenarnya tersedia, termasuk dari piutang Jamkesda yang bisa ditagih setiap bulan. Tetapi pagu belanja obat yang diperbolehkan masih terbatas,” jelasnya.
Sebagai solusi, Komisi II DPRD Kampar mengusulkan beberapa langkah, di antaranya pemanfaatan Belanja Tidak Terduga (BTT) serta kemungkinan pergeseran anggaran sebelum APBD Perubahan.
Selain itu, DPRD juga mendorong pemerintah daerah segera mengambil kebijakan strategis agar kebutuhan obat di rumah sakit tetap terpenuhi.
“Kami meminta pemerintah daerah segera melakukan pergeseran anggaran, terutama untuk kebutuhan obat rumah sakit karena ini menyangkut pelayanan dasar masyarakat,” tegas Tony.
Ia mengingatkan, apabila persoalan tersebut tidak segera ditangani, maka pelayanan kesehatan di RSUD Bangkinang berpotensi terganggu akibat terbatasnya ketersediaan obat.
“Jangan sampai rumah sakit tidak bisa memberikan pelayanan maksimal hanya karena kekurangan obat,” tutupnya.***
